Kamis, 30 April 2009

Modus Baru Korupsi PDAM Tirtanadi

Medan (Lapan Anam)
Anggota DPRD Sumut Azwir A Husin meminta PDAM Tirtanadi diminta jangan menambah beban masyarakat, dengan mengenakan biaya administrasi sebesar Rpo3000 per bulan. Kebijakan sepihak itu merugikan ditengah bobroknya mutu pelayanan BUMD milik Pemprovsu itu.

“Biaya administrasi yang akan diberlakukan PDAM Tirtanadi kepada pelanggannya jelas modus baru korupsi”, katanya kepada wartawan di gedung dewan, Kamis (30/4).

Kebijakan mengenakan biaya administrasi kata dia harus ditolak, karena bertentangan dengan prinsip transparansi anggaran. Apalagi dalam APBDSU setiap tahun biaya operasional PDAM sudah ditampung dalam jumlah besar.

“Masyarakat sudah rela mengkonsumsi air bermutu rendah dan pelayanan amburadul, kok malah dibebani lagi dengan pungutan liar bertamengkan biaya administrasi. Biaya administrasi apa lagi rupya ?”, ujar politisi Partai Demokrat itu.

Ketua SKB KAPPI Angkatan 66 Sumut ini mengatakan, alasan menerapkan biaya administrasi Rp3000 per bulan untuk peningkatan pelayanan jelas penipuan,bohong dan dalih semata.

Karenanya, dia berharap Gubsu H Syamsul Arifin mengevaluasi posisi Dirut PDAM Tirtanadi serta jajaran Direksinya yang cenderung menzolimi pelanggan. PDAM Tirtanadi seharusnya focus meningkatkan mutu pelayanan tanpa membebani pelanggan, sebab walau memberi konstribusi bagi PAD Sumut namun juga masih menjadi beban APBD setiap tahunnya.***

Club De Palace Residence Polonia Eksploitasi Perempuan

Medan (Lapan Anam)
Tempat Pijat (Massage Parlor & Spa) yang menyediakan wanita-wanita cantik berlokasi di Club De Palace Bandara Polonia Medan, mulai tercium. Wanita yang dikerjakan tak berhak memproleh gaji itu hanya bisa mendapatkan penghasilan dari pembayaran praktik pijat sebesar 25 persen dari harga resmi.

Namun sayangnya praktik ilegal itu terbongkar setelah pihak managemen Massage memecat 5 karyawatinya dengan tidak membayarkan gajinya Rp.1,8 juta perorangnya. Selain tidak membayarkan gaji, pihak managemen juga mewajibkan kepada karyawan yang dipecat itu untuk membayar Rp 5,6 sampai Rp 10 juta perorang. Jika tidak para karyawan yang dipecat itu, diancam akan dipenjarakan.

“Kami gak ngerti pak, tapi kami dipecat dan harus membayar Rp 5.600.000 kepada pimpinan. Bagaimana kami mau membayar pak, sedangkan gaji kami yang Rp 1.800.000 dari hasil kerja kami bulan lalu juga ditahan. Sementara gaji kami itu adalah persen dari kerjakami selama ini. Kami tidak ada gaji bulanan pak disana,” ujar salah seorang karyawan yang telah dipecat, Rika kepada wartawan, Kamis (30/4) di Medan.

Menurut Rika, didampingi teman senawartawan lainnya, Andre, Zulpan, Fitriani dan Astuti, sangat menyesalkan pihak managemen yang selama ini memperkerjakan mereka di sana. Terutama setelah mereka mengetahui bahwa tempat itu tidak mempunyai izin.

“Kami setiap hari merasa terancam, takut setiap saat ada petugas yang melakukan penggerebekan saat kami sedang bekerja disana. Memang tempat itu dibawah untuk fitnes, namun kamar-kamar untuk massage dibuat dilantai dua,” ujar mereka secara serentak.

Menurut mereka, bekerja disana aman-aman aja tetapi setelah mengetahui tidak ada izin tempat, para massager ini mulai mencari tempat kerja baru. Nah itulah yang menjadi masalah, setelah pihak managemen mengetahui 5 karyawannya ini telah melamar ketempat lain. Karenanya mereka tidak boleh mengambil uang penghasilan mereka yang mereka dapatkan dari memijat pelanggan siluman disana.

“Karenanya kami tidak boleh mengambil uang penghasilan kami selama ini. Bahkan kami diharuskan membayar Rp 5,6 hingga Rp 10 juta perorang. Jika tidak kami akan diadukan kepihak yang berwajib.

Menanggapi hal ini, Sekretaris NGO Kesra Center Sumut Yoko Soesilo mengatakan, kasus ini sedang ditangani pihaknya. Sebab sesuai data dan fakta laporan para korban, tindakan pihak managemen pijat ilegal itu sangat merugikan pihak karyawan yang notabene adalah perempuan.

“Kita sangat menyayangkan praktik ilegal mengeksploitasi wanita. Masa zaman sekarang ini masih ada yang melakukan praktik perbudakan dan sangat bertentangan dengan azas Bangsa dan negara Indonesia,” ujar Yoko dengan prihatin.

Yoko juga meminta pihak Pemerintah Kota Medan untuk melakukan penertiban terhadap lokasi yang telah menyalah gunakan peruntukannya itu. Kepada pihak berwajib untuk proaktif melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang melakukan eksploitasi tenaga wanita.

Sementara itu pengusaha massage Club De Palace, Betty Go, yang dikonfirmasi wartawan melalui telepon selularanya, membantah kalau perusahaan yang dipimpinnya dituding mengeksploitasi perempuan. Namun dia mengakui memang ada memecat lima karyawannya dan memberlakukan pembayaran uang jaminan sebesar Rp 5,6 hingga Rp 10 juta rupiah.

“Kami memang ada memecat lima karyawan yang bermasalah, dan sesuai aturan mereka harus membayar uang yang telah disepakati dalam lembar perjanjian kerja,” ujarnya.

Dia tidakm menjawab saat ditanya apakah peraturan yang dibuatnya sendiri tersebut berprikemanusian atau tidak. Namun terhadap masalah izin, Betty Go meminta wartawan agar menghubungi orang bernama Iwan Sugita, untuk melakukan kordinasi dan minta wartawan untuk berdamai.***

Perda Pengelolaan Keuangan Daerah

Medan (Lapan Anam)
DPRD Sumut menyetujui ranperda pengelolaan keuangan daerah untuk disahkan menjadi Perda, setelah semua fraksi melalui pendapat akhirnya menerima Ranperda tersebut
disahkan.

Persetujuan itu tercapai dalam rapat paripurna dewan dipimpin Plh Ketua Drs H Hasbullah Hadi SH, SpN didampingi Wakil Ketua Japorman Saragih, Kamis (30/4) di DPRD Sumut.

Melalui pendapat akhirnya, semua fraksi (FPGolkar, FPDIP, FPDemokrat, FPPP, FKS, FPAN, FPDS dan FPBR) menerima dan setuju ranperda pengelolaan keuangan daerah ditetapkan menjadi Perda Propsu..

Namun FPDI-Perjuangan melalui jurubicaranya Analisman Zalukhu SSos MSP mengingatkan Gubsu selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, hendaknya setiap
tahun menghargai dan menepati tahapan-tahapan penyusunan pengelolaan keuangan daerah.

”Mulai dari perencanaan pemakaian keuangan daerah hingga penyusunan laporan keuangan daerah, dalam pertanggungjawaban pelaksanaan dan hasil dari penggunaan anggaran (out put),” ujarnya.

Analisman Zalukhu yang juga Sekretaris FPDIP DPRD Sumut kembali mengingatkan, pameo negatif terhadap Sumut sebagai ‘Semua Urusan Melalui Uang Tunai’ harus menjadi cambuk bagi Pempropsu untuk memperbaiki kinerja.

Karena itu, FPDIP minta Pempropsu menggunakan sumber daya keuangan atau pendapatan daerah secara optimal dan menciptakan pemerintah yang jujur, bersih, bermoral
khususnya para pengelola keuangan, seperti Sekda, kepala biro keuangan dan kepala SKPD.

Pempropsu juga diharapkan membangun suatu sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang mudah diakses publik/masyarakat dan akan lebih baik bila sistem informasi
berbasis elektronik.

“Karena saat ini, salah satu indikator kredibilitas pemerintah daerah dan bagi dunia internasional serta ukuran kemajuan pembangunan, adanya jaminan transparansi hususnya dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Analisman.

Sementara Gubsu melalui Wagubsu Gatot Pudjonugroho ST mengatakan, ditetapkan Perda pengelolaan keuangan daerah secara yuridis memiliki payung hukum dan pengelolaan keuangan daerah dapat dijalankan secara efektif, efesien, ekonomis, akuntabel dan
transparan dengan tetap berlandaskan azas keadilan.

Perda ini berdampak positip dan diharapkan dapat diterapkan tata kelola keuangan sesuai amanat perundang-undang berlaku disertai pelaporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tepat waktu setiap tahunnya.***

Rabu, 29 April 2009

4 Mei, Ketua DPRDSU Hj Darmataksiah YWR Dilantik

Satudin Wade Kabag Inpro

Medan (Lapan Anam)
Dra Hj Darmataksiah YWR akan dilantik menjadi Ketua DPRDSU sisa masa jabatan priode 2004-2009,menggantikan almarhum Drs H Abdul Azis Angkat yang meninggal akibat dipukuli massa pendukung Provinsi Tapanuli (Protap) 3 Pebruari 2009 lalu.

Pelantikan dilaksanakan pada Senin 4 Mei 2009 oleh Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Sumut, berdasarkan SK Mendagri Nomor :161.12-409/2009 tanggal 7 April 2009 Tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan ketua DPRDSU ditandatangai mendagri.

Kabag Informasi dan Protokol (Inpro) DPRDSU Drs Rahmadsyah kepada wartawan di gedung dewan, Rabu (29/4) mengatakan, pelantikan dijadwalkan berlangsung di ruang rapat paripurna dewan mulai pukul 09.30 WIB.

Darmataksiah YWR sebelumnya terpilih menjadi Ketua DPRDSU dalam rapat paripurna istimewa yang berlangsung, Rabu 15 April 2009. Dia mengantongi 33 suara mengalahkan rekan satu fraksinya H Amas Muda Siregar SH yang hanya memperoleh 24 suara dari anggota dewan yang hadir.

Mantan dosen IAIN Medan ini diharapkan mampu menuntaskan agenda –agenda dewan, terutama menuntaskan tugas dimasa akhir jabatan priode 2004-2009.

Kabag Inpro

Sementara Drs Satudin Wade dilantik Gubsu Rabu (29/5) menjadi Kabag Informasi dan Protokol (Inpro) DPRDSU mengantikan Drs Rahmadsyah yang memasuki masa pensiun.

Satudin Wade yang alumni IAIN Medan sebelumnya juga pernah menduduki jabatan Kabag Inpro DPRDSU,kemudian menjadi Kabag Keuangan dan kembali menjadi Kabag Inpro.

“Pak Wade adalah pamong senior yang pernah sukses memimpin kehumasan di DPRDSU. Saya yakin ditangannya kemitraan dengan pers akan tetap berjalan harmonis”, kata Rahmadsyah yang akan memasuki masa pension.***

Belly Simanjuntak Akan Pidanakan KPUD Tapteng


Medan (Lapan Anam)
Caleg Partai Demokrat untuk DPRDSU dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut 8, Belly Simanjuntak SH, akan mempidanakan KPUD Tapteng. Pasalnya, penyelenggara Pemilu tersebut diduga curang dan memanipulasi hasil perolehan suara, hingga merugikan pihaknya selaku Caleg dari daerah itu.

“Saya akan laporkan KPUD Tapteng ke Poldasu dan Panwaslu, karena ini sudah tindakan pidana. Bukti-bukti kecurangan dan saksi sudah saya memiliki”, katanya kepada wartawan di Medan,Rabu (29/4).

Belly Simanjuntak juga Wakil Ketua Komisi B DPRDSU menyatakan, KPUD Tapteng telah secara transparan melakukan tindakan manipulasi suara. Akibatnya, dia selaku Caleg merasa dirugikan dan mengecewakan rakyat pendukungnya.

“Kita berharap pihak KPUD Tapteng dihukum atas tindakannya memanipulasi hasil perolehan suara. Data perolehan suara harus dikembalikan kepada sebenarnya,”, kata Belly.

Tindakan KPUD Tapteng memanipulasi data perolehan suara, kata dia, diyakini melibatkan salah satu oknum Caleg yang satu partai dengannya yakni Partai Demokrat. Dibuktikan dengan melambungnya perolehan suara oknum Caleg tersebut dalam tabulasi KPU Tapteng, dibandingkan dengan data riil yang didokumentasikan lewat formulir C-1 di TPS.

Suara Caleg Partai Demokrat dari Dapil Sumut 8 yang digelembungkan yakni Caleg atas nama Sopar Siburian. Sedangkan hasil perolehan suara miliknya berdasarkan formulir C-1, malah dicurangi hingga makin sedikit.

Sesuai Tabulasi data yang diumumkan KPU Tapteng, Sopar Siburian memperoleh 9289 suara dari Tapteng. Sementara dari data formulir C-1 yang dimiliki Belly Simanjuntak dan timnya, perolehan suara yang diperoleh bersangkutan tidak sampai sebesar itu.

Bahkan untuk sample 5 Kecamatan dari 20 Kecamatan di Tapteng, Belly Simanjuntak menemukan kecurangan luar biasa dengan modus menggelembungkan perolehan suara.

Dari data perolehan suara sesuai formulir C-1, kata dia, Sopar Siburian hanya memiliki suara sah 950 suara. Namun dalam tabulasi di tingkat KPU perolehan suara membengkak menjadi 4604 suara, atau terjadi penggelembungan sebesar 3654 suara.

Belly mencontohkan, perolehan suara Sopar Siburian berdasarkan formulir C-1 di Kecamatan Andamdewi hanya 167, namun setelah di tabulasi KPU Tapteng malah menjadi 677 di suara.

Di Kecamatan Tukka juga demikian, perolehan suara hanya 179 dan setelah di umumkan PPK 467, terjadi pengelembungan 288 suara. Di Kecamatan Sorkam juga, Sopar hanya memperoleh 89 suara, namun setelah di tingkat PPK berubah menjadi 1105 suara dan terjadi pengelembungan 1016 suara.

Di Kecamatan Pandan perolehan suara Sopar Siburian hanya 279 suara, namun digelembungkan menjadi 1709 atau mengalami pembengkakan sebesar 1450 suara.

Menurut Belly Simanjuntak, pengelembungan perolehan suara Sopar Siburian sangat kentara. Sedangkan mengurangan perolehan suara atas nama Belly Simanjuntak, malah makin melorot atau terjadi pengurangan dari data perolehan sah sesuai formulir C-1.

Dia mengaku masih mengumpul bukti-bukti lainnya dari semua Kecamatan di Tapteng, sebab yang dia persoalkan masih di 5 Kecamatan. Sebab di Tapteng terdapat 505 TPS dan hasil perolehan suara diyakini sudah dicurangi dengan penggelembungan.

“Praktek kecurangan KPU Tapteng ini jelas melibatkan oknum Caleg Partai Demokrat. Ini sangat mencederai citra Partai yang tidak mentolelir praktek kotor untuk menduduki jabatan sebagai anggota legislatif”, kata Belly Simanjuntak.***

Selasa, 28 April 2009

Siapa Anggota DPD Dari Sumut ?

BLH Sumut Akan Ubah Sampah Menjadi Duit


Catatan : Mayjen Simanungkalit

DI TANGAN orang kreatif, apapun ternyata bisa jadi duit. Termasuk sampah yang selama ini dianggap sangat menjijikkan dan menjadi masalah pelik di kota-kota besar, jika di olah dapat menjadi produk bernilai tinggi.

Ya, sampah dapat diubah menjadi sumber penghasilan. Bukan saja untuk kelompok tertentu, tapi malah menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) untuk suatu pemerintahan kota.

Impian inilah kini yang sedang digagas Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sumatera Utara (Sumut). Kepala BLH Sumut Prof H Syamsul Arifin SH,MH berobsesi, akan mewujudkan impiannya itu tahun 2009 ini di kota Medan.

“Kita akan menggandeng Koperasi dan Kadin guna memuluskan impian merubah sampah di Medan menjadi duit. Kita akan jadikan sampah kota Medan menjadi pupuk organik”, katanya kemarin di kantornya Jl.Tengku Daud Medan.

Sebagai langkah awal, BLH bersama Pemko Medan pada awal Mei 2009 ini akan menandatangani Memorandum of Understanding (Mou) atau kesepakatan kerja . Langkah ini kata dia, selain membantu mengatasi masalah sampah di perkotaan, juga untuk merealisasikan amanah Undang-Undang No 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.

Langkah BLH Sumut ini tentu sangat pantas didukung semua pihak, sebab akan membantu mengatasi masalah sampah di ibukota Provinsi Sumut ini. Bayangkan, sebagai kota berpenduduk sekitar 2 juta lebih, kota Medan tiap hari menghasilkan sampah domestik tidak kurang dari 70 ton.

Tidak heran jika dalam dekade terakhir, masalah sampah menjadi persoalan sulit ditanggulangi. Dinas Kebersihan setempat mengaku kewalahan untuk melakukan pengelolaan sampah, mengingat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kelurahan Terjun dan Namo Bintang, tak lagi mampu menampung sampah yang sedemikian banyaknya.

Maka dengan adanya rencana BLH Sumut untuk mendaur ulang (recycling) sampah di Medan menjadi pupuk organik, persoalan sampah tampaknya bakal segera terselesaikan. Dari 75 ton sampah per hari yang ada di kota Medan, ditargetkan dapat menghasilkan 100 ton pupuk organik per harinya.

Ini tentu peluang bisnis sangat menggiurkan bagi Pemko Medan. Karena untuk pemasaran pupuk organik yang dihasilkan nanti, selain bekerjasama dengan Kadin dan Koperasi, juga akan dijalin kerjasama dengan Departemen Pertanian (Deptan).

Bayangkan jika tiap hari sampah di kota Medan menghasilkan pupuk organik 100 ton, tentu menjadi sumber PAD sangat menggiurkan. Apalagi potensi pasokan sampah sebagai bahan baku pupuk organik tidak pernah henti, seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan kota yang sangat pesat.

Multiplayer effek dari proyek “gila” ini tentu akan sangat besar, sebab akan memunculkan sentra-sentra ekonomi lanjutan. Dengan proyek ini, maka akan ada transaksi jual beli sampah ditingkat lingkungan, yang tentu saja akan menjamin terujudnya lingkungan yang bersih dan asri.

Disisi lain juga akan muncul industri kecil yang menyediakan tong sampah multi kamar, yang secara manual akan menyeleksi jenis sampah domestik di lingkungan pemukiman. Pola fikir masyarakat kota Medan tentang sampah juga akan berangsur berubah kearah positif, dengan pengutamaan pola hidup bersih. Sampah tidak lagi menjadi masalah, tapi malah menjadi barang bernilai ekonomis.

Karena itulah, rencana daur ulang sampah ini perlu di apresiasi positif, apalagi mengingat masyarakat petani saat ini cukup sulit untuk memperoleh pupuk. Dengan dihasilkannya pupuk organik dalam jumlah melimpah, diharapkan mampu menjadi salah satu solusi bagi petani. Semoga saja. ***

Cegah Flu Babi Dngan Perbaikan Sanitasi


Medan (Lapan Anam)
Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sumatera Utara (Sumut) Prof.Syamsul Arifin SH.MH menganjurkan warga masyarakat memperbaiki lingkungan, khususnya lingkungan peternakan babi guna mencegah beredarnya flu babi di Indonesia.

“Meski belum ditemukan di Indonesia, namun kewaspadaan harus tetap dilakukan. Semua pihak harus turut mencegah penyebaran flu babi dengan cara pembersihan dan memperbaiki sanitasi dan kesehatan lingkungan”, katanya menjawab wartawan di Medan, Selasa (28/4).

Syamsul Arifin yang kebetulan baru pulang dari Cancun Mexico menghadiri pertemuan nrg4SD (networking regional government for Sustainable Development) pada 21-23 April, menyatakan kewaspadaan itu perlu namun tidak harus panik.

Dia mengaku kagum dengan cara Negara Prancis khususnya kota Mexico dan sejumlah Negara di kawasan eropa yang tanggap menyikapi penyebaran flu babi tersebut. Mereka dengan cepat mensosialisasikan dampak bahaya penyakit tersebut, tanpa membuat kepanikan ditengah-tengah warganya.

Mexico misalnya, ketika Syamsul Arifin berada disana nampak sudah mengintensifkan karantina dan pengawasan bandara international sebagai tempat masuknya (entry point) penyakit.

“Pengawasan dan pendeteksian dilakukan bagi semua pendatang yang memasuki atau pun transit di bandara international dengan melakukan deteksi dini”, katanya

Pemerintah Prancis juga memberi instruksi rinci kepada warganya mengenai pencegahan dan penanganan pertama infeksi flu babi yang meneror dunia itu.

Ini terbukti saat dia kembali ke tanah air pada 24 April lalu, saat transit di London, pemeriksaan di bandara dilakukan sangat ketat. Penumpang yang baru saja tiba diwajibkan mengisi questioner, dan harus melewati scan termal, untuk memeriksa suhu tubuh. Itupun setelah 45 menit tertahan di pesawat baru diperbolehkan turun.

"Melalui scan termal diketahui lewat suhu tubuh seorang penumang apakah yang bersangkutan tengah sakit flu atau demam. Jika ternyata suhu tubuhnya tinggi, akan dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh petugas" tutur Prof Syamsul Arifin.

Di Mexico sendiri, masyarakat juga mengantisipasi terjangkit virus flu babi, dengan memakai masker dalam kehidupan sehari-harinya.

Terkait pencegahan flu babi di Sumut, menurut Prof Syamsul Arifin, pihaknya tetap melakukan pengamatan dari segi lingkungan yakni mengawasi lokasi lingkungan ternak babi, khususnya dari dampak fisika, biologi dan ekonomi budaya (alamnya) atau dari sektor amdalnya.

Dia mensinyalir, merebaknya flu babi di Mexico akibat sanitasi lingkungan sekitar yang tidak terjamin. Karena itu dia mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan sehingga sanitasi lingkungan dapat tetap terpelihara.

Seperti diberitakan, negara-negara asia termasuk Indonesia sudah menyatakan status siaga 1, terhadap virus mematikan yang mulai menyebar di Eropa ini. Flu babi adalah penyakit pernapasan yang menjangkiti babi.

Disebabkan oleh influenza tipe A, wabah penyakit ini pada babi rutin terjadi dengan tingkat kasus tinggi namun jarang menjadi fatal. Penyakit ini cenderung mewabah di musim semi dan musim dingin tetapi siklusnya adalah sepanjang tahun.***

Minggu, 26 April 2009

SBY BELUM SELESAI

Oleh:
Shohibul Anshor Siregar

Jangan marah dengan ungkapan-ungkapan saya dalam tulisan ini. Saya tidak sedang membahas seseorang yang menjabat Presiden Republik Indonesia,(SBY) melainkan seorang politisi mantan Jenderal yang sedang berebut kekuasaan untuk diri, keluarga, partai dan mungkin juga konco-konconya. Tulisan ini dibuat dengan asumsi kuat bahwa SBY adalah Capres yang akan mengalahkan siapa saja pesaing dan berapa banyak pun pesaing pada pilpres mendatang.

SEKARANG dan 5 tahun ke depan lawan terberat SBY adalah dirinya sendiri dan orang-orang yang sudah terkumpul di sekitarnya oleh kemenangan pileg 2009. Kemenangan itu sendiri tak pernah sungguh-sungguh diperhitungkan sebelumnya kecuali oleh para pengelola survey politik (atau politik survey?).

Ia mulai dengan menegaskan kemauannya tentang kriteria cawapres. Pesan tunggalnya cuma ingin menolak JK meneruskan perjalanan ke periode kedua. Salah satu misalnya disebut loyalitas terhadap Presiden sebagai lembaga. Betapapun ia begitu ingin dikesankan amat santun dan negarawan kelas wahid dengan untaian kata-kata dan ekpresi yang -----memang biasanya----- begitu manis, tetapi “batin orang tua” boleh jadi amat teriris. Muncul kesan SBY arogan dan mabuk kemenangan. Mungkinkah situasi kemenangan ini secara tidak sadar memberi dorongan psikologis yang kuat kepada dirinya sehingga menjadi ‘out of control”? Mungkin juga tanpa sadar ia terdorong tampil apa adanya. Saatnya ia menunjukkan jati diri sesungguhnya setelah 4 tahun lebih bersembunyi di balik politik citra. SBY, ya inilah SBY.

Pada jarak waktu yang tak lama dengan fenomena pamullophon (ekpresi tanpa sadar) arogansi itu, sesaat setelah berembuk dengan petinggi Partai Demokrat di Cikeas SBY dan Hadi Utomo amat terkesan “tidak mampu” memberi penjelasan kepada publik, sehingga penyampaian keputusan penting tentang nasib hubungan power sharing dengan Golkar didelegasikan kepada Anas Urbaningrum (Terus terang sebelumnya saya tak pernah tahu sedikitpun tentang Hadi Utomo.

Baru kali inilah ----saat mempersilakan Anas Urbaningrum menyampaikan keputusan politik yang penting itu--- saya lihat dia di layar tv dan dari pidato pengantar yang ia sampaikan saya ingin mengatakan bahwa ia bukanlah apa-apa untuk bisa membawa sebuah partai dengan kemenangan seperti sekarang). Anas Urbaningrum dengan gaya sehati-hati SBY menjelaskan “pemberian thalak” kepada JK dan Golkar.

Lagi-lagi Anas Urbaningrum juga tak mudah melakukan tugasnya untuk tak dikesankan dalam ranah arogansi yang sama seperti ditampilkan SBY sebelumnya. Maka dengan mandat partai, kesalahan pertama SBY yang pasti akan menyulitkan dirinya sendiri ialah ketika menentukan siapa yang akan menjadi calon pendampingnya (Cawapres). Bukankah hal itu akan berimplikasi kuat kepada peletakan dasar koalisi dalam mengelola pemerintahan 2009-2014?

Psikologi Kekuasaan

Iklim kemenangan ini jika tidak dimanage secara baik, dapat memposisikan SBY sebagai orang yang merasa paling kuat dan lupa diri. Selanjutnya ia bisa menjadi tak mampu mendengar kecuali kata hatinya sendiri. Menjadi orang yang merasa paling berkuasa juga lazim menjadi orang yang merasa paling benar. Sebagaimana pak Harto dulu, SBY bisa menjadi sangat sensitif kepada kritik dan mudah marah.

Kemarahannya bisa dimanipulasi menjadi kemarahan Negara, karena kekuasaan dengan mudah dapat merubahnya sedemikian rupa dan hukum pun bisa dibuat berstandar ganda (ingatlah pemberitaan money politic saat kampanye seorang caleg yang kebetulan adalah putera SBY ----tentang Hadi Utomo yang kerabat SBY yang menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dan puteranya yang menjadi caleg itu saya pun bertanya dalam-dalam tentang etika kekuasaan--- sirna tanpa tindak lanjut, sedangkan HM Yusuf Pardamean Nasution caleg Partai Barisan Nasional kemaren sudah disidangkan dengan tuntutan 2 tahun penjara karena tuduhan membagi-bagi uang saat kampanye).

Masih ingatkah bagaimana gaya khas pak Harto berbicara seperti yang dengan mudah ditirukan menjadi komoditi komersial oleh Butet dari Yogya yang menjadi terkenal dalam berbagai acara tv dengan “tiket” keterampilan khsusus itu? Orang Batak dan orang Papua yang sukar sekali meniru dialeg bahasa Jawa sudah sempat terbiasa dengan gaya bahasa Pak Harto karena sebuah proses identifikasi diri yang barangkali bisa juga membuat perasaan safety dalam lalu lintas kekuasaan di Negara yang penuh pengekangan.

Orang-orang menjadi hipokrit (kata orang Medan angkat telor. Lebih parah disebut “amat jilpan” yang adalah akronim “angkat muka jilat pantat) adalah konsekuensi dari iklim itu, dan kenanglah Harmoko untuk memperjelas apa yang saya maksudkan. Akan banyak “panglima talam” (istilah ini pun amat dalam maknanya) yang berseliweran di sekitar penguasa yang tak memerlukan rumus merit system dalam proses rekrutmen politiknya.

Akankah pendulum jam begitu cepat kembali ke tempat asal? Belum begitu lama menurut ukuran sejarah ketika Soekarno mengelola kekuatan politik untuk menempatkan dirinya sebagai prasyarat mutlak untuk eksistensi Indonesia dengan mendeklarasikan diri sebagai Presiden seumur hidup dan dengan segala macam julukan mulai dari Paduka Yang Mulia, Syahidin Panoto Gomo, dan pernak-pernik kekuasaan lain yang mengindikasikan sebuah keraguan yang dalam terhadap kemampuan diri dan manfaat kehadiran di tengah-tengah rakyat.

Tak Berharap Banyak Pada Periode Kedua

Bagi siapa saja di Negara mana saja dan di level pemerintahan mana saja sering akan menunjukkan bakti tulus pada saat-saat awal pemerintahannya untuk mengintip peluang yang diberi konstitusi agar langgeng maju pada periode akhir (kedua). Konon, begitu kata seorang teman, Amerika saja akan selalu kelimpungan jika memasuki periode ketiga setelah ditinggal seorang Presiden yang menjabat 2 periode karena pada periode kedua itu sensitivitas akan berkurang drastis karena relatif tak memperdulikan lagi dukungan rakyat.

Di Medan tahun 2005, hal itulah yang saya katakan kepada rekan Maulana Pohan yang maju melawan Abdillah. Peluang Anda amat tipis karena rakyat relatif sudah “terbius”, dan jika anda menang kesulitan besar akan anda hadapi dalam menjalankan pemerintahan yang begitu semrawut. Akhirnya Maulana Pohan kalah dan ia yakin sebuah buku yang saya tulis “Kota Medan: Berubah atau Ambruk”.

Jika Maulana Pohan yang akan Walikota, saya yakin Kota Medan akan berubah, dan jika yang harus melanjutkan adalah Abdillah maka Kota Medan akan ambruk. Sesama akademisi waktu itu amat sinis terhadap gagasan saya dalam buku itu, tetapi sekarang sebagian mereka mengakui.

Periksalah dengan jeli. Apa yang dikerjakan oleh H Afifuddin Lubis? Seorang Guru Besar seperti Prof.Dr.H.Usman Pelly, MA saja sampai keliru mau mengupah-upah (seremoni adat yang lazim pada sebagian masyarakat di Sumatera Utara untuk memperkuat moral dan semangat kerja) H.Afifuddin Lubis karena dianggap lemah tondi (spirit) untuk memerintah.

Saya menolak pendapat Profesor Anthropologi dari Unimed ini dan cenderung mengatakan ia telah memberi beban tambahan kepada seorang Walikota tak berdosa, yang mewarisi kesemrawutan yang luar biasa sambil memberi energi politik yang kuat kepada kelompok-kelompok pengintai kekuasaan, yang tentu saja begitu rumit anatominya di kota besar seperti Medan .

Limaratus dua belas hari memerintah BJ Habibie banyak sekali mencatat prestasi gemilang (terserah mungkin orang lain akan menilai berbeda). Dialah Presiden yang menujukkan kepada dunia bahwa pemilu bisa juga demokrasi sungguhan bahkan dengan penuh pembelajaran (Biarlah para tentara dan pihak-pihak lain mengganggap Habibie memangkas Wilayah Indonesia dengan melepaskan Timor Timur sebagai yang tercatat the killing field bagi sejumlah prajurit yang bertempur di bawah trend politik dunia pada saat itu).

Tetapi Habibie bukan saja karena bukan orang Jawa, tetapi menjadi pemimpin yang dianggap merupakan bayang-bayang pak Harto yang nota bene masih dalam hujan hujatan begitu resisten. Pemulihan kerusakan Indonesia pasca Pak Harto adalah sesuatu yang amat sangat berat untuk ditimpakan ke pundah Habibie seorang. Tetapi jika Golkar sendiri saat itu termasuk prakarsa resistensi itu di MPR, sampai saat ini adalah sebuah pertanyaan besar buat saya: apakah karena Habibie bukan orang Jawa?

Mengapa Gus Dur gagal? Memang tampaknya Indonesia lebih yakin bahwa sepenuhnya bisa diukur sebagai akibat ketidakmampuan mengelola Negara. Meneruskan kursi yang ditinggal Gus Dur, Megawati Soekarnoputri juga kewalahan. Sedang berkuasa, banyak uang lalu tragis kalah pileg dan pilpres padahal tercatat sebagai pemenang pemilu 2009. Itulah catatan yang bagi saya harus menjadi referensi PDIP untuk menghadapi pilpres 2009. Bukankah Indonesia begitu parah ketika ditinggal pak Harto? Bagi saya itulah sebagian jawabannya untuk kegagalan Gus Dur dan Megawati.

Kita lihatlah hubungan SBY dengan lembaga survey nanti, sebagai salah satu indikator kuat bahwa ia masih tetap peduli atau tidak atas persepsi publik terhadap kekuasaannya. Indonesia menunggu dengan penuh harap.***

Sabtu, 25 April 2009

PAN BATUBARA GUGAT HASIL PEMILU KE MK

Medan,(Lapan Anam)
DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Batubara, Sumatra Utara membawa kasus dugaan pelanggaran pemilu di sejumlah TPS di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Terlalu banyak pelanggaran yang terjadi sehingga mempengaruhi hasil pemilu. Karenanya kita akan mengajukan gugatan ke MK," ujar Ketua DPD PAN Batubara, Yahdi Choir di Medan, Jumat.

Didampingi Ketua DPC PAN Kecamatan Tanjung Tiram, Hidayat, ia mengatakan, berbagai dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi di Kecamatan Tanjung Tiram sudah dilaporkan ke KPU, Panwaslu dan kepolisian setempat, namun hingga kini belum mendapat tanggapan sebagaimana diharapkan.

"Berbagai pelanggaran terjadi dan dibiarkan saja oleh PPK Tanjung Tiram, sehingga merubah hasil pemilu. Karenanya kita akan menggugatnya ke MK," ujarnya.

Ia menjelaskan, dugaan pelanggaran yang terjadi antara lain berupa TPS yang didirikan di Kantor Ranting PBR di Desa Bagan Dalam, Tanjung Tiram.

Kemudian, formulir C1 (sertifikat hasil pemilu) yang di seumlah TPS maupun KPPS dbiarkan dalam keadaan kosong, di PPK ternyata sudah terisi, sehingga diduga telah terjadi praktik pengelembungan suara.

"Selain itu juga terjadi perbedaan jumlah pemilih dengan jumlah surat suara lebih dari 5.000. Ada juga surat suara yag dicontreng dua kali (tanda gambar dan nama caleg) yang ternyata dihitung sebagai dua suara," ujarnya.

Di TPS 12 Desa Bagan Dalam, para saksi bahkan diminta meneken berita acara hasil penghitungan suara sebelum proses penghitungan suara selesai dilakukan. "Dugaan penggelembungan suara diduga kuat terjadi di TPS 9, 12, 13 dan 16 serta sejumlah TPS lain di Desa Bagan Dalam. Ini sangat merugikan caleg kami," katanya.

Yahdi Choir mengatakan, jumlah suara dan jumlah pemilih di tingkat kabupaten juga tidak pernah diungkapkan dengan alasan untuk mempercepat proses pemungutan suara.

Menurut dia, pihaknya sudah melaporkan berbagai dugaan kecurangan itu ke KPU Batubara agar dituntaskan, namun baik PPK maupun KPU tidak menanggapi dan bahkan bersedia melakukan penghitungan ulang.

"Sepertinya tidak ada niat baik KPU untuk menyelesaikan masalah ini. Kita patut mempertanyakanya," ujarnya.

Karenanya, baik menurut Yahdi Choir maupun Hidayat, tidak ada jalan lain untuk menuntaskan persoalan dugaan palanggaran da ketidakakuratan hasil pemilu itu selain mengajukan gugatan ke MK.

"Kita akan berjuang sampai masalah ini bisa tuntas. Karenanya minggu depan kita akan ke MK," katanya. ***

KOALISI WARTAWAN MINTA :


KPU JANGAN ZOLIMI SUARA CALEG JURNALIS
Medan (Lapan Anam)
Semangat korps di jajaran wartawan ternyata patut dipuji. Terbukti, Sabtu (25/4) kemarin misalnya, sejumlah wartawan di Kota Medan membentuk Koalisi Wartawan Pengawal Suara Caleg Jurnalis (KWPSCJ). Koalisi ini dibentuk untuk mengawal suara para Caleg jurnalis dari kecurangan selama proses penghitungan suara.

Menurut Ketua KWPSCJ Mayjen Simanungkalit, koalisi ini dibentuk sebagai wujud kekhawatiran para wartawan terhadap kinerja jajaran pelaksana Pemilu 2009.

“Karena ternyata, sesuai hasil investigasi kami sebagai wartawan yang sehari-hari memonitor proses pelaksanaan Pemilu 2009, banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi yang merugikan suara para Caleg jurnalis,” kata Mayjen.

Ketika memberi keterangan kepada wartawan kemarin, Mayjen didampingi Sekretaris Yoko Susilo Chow dan anggota seperti Isvan Wahyudi, Edy Yunus, Bambang Srikurniawan dan Jamaluddin.

Mayjen menjelaskan, berbagai kecurangan itu terjadi mulai dari tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hingga di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bentu-bentuk kecurangan itu beraneka macam. Mulai dari pencurian suara Caleg jurnalis, penggelembungan suara Caleg lain dan sebagainya.

Mayjen mencontohkan proses penghitungan suara di sejumlah kecamatan di daerah pemilihan (Dapem) 2 untuk DPRD Medan. “Sesuai hasil investigasi kami, penghitungan suara di Dapem ini syarat kecurangan. Suara Abyadi Siregar misalnya, melorot setelah diduga dicuri Caleg lain,” kata Mayjen.

Perolehan suara wartawan Medan Bisnis yang merupakan Caleg PAN untuk DPRD Medan tersebut, hilang diduga dicuri Caleg satu partainya maupun dari partai lain. “Ini terutama terjadi di Kecamatan Medan Polonia, Medan Johor, Medan Maimun, Medan Sunggal dan Medan Selayang. Meski begitu, sesuai data Abyadi Centre, dari perolehan suara Abyadi Siregar saat ini masih bersaing merebut posisi satu dalam perolehan suara,” tambah Yoko.

Kasus serupa juga dialami David Ssusanto, calon DPD nomor urut 9. Di Tanjung Tiram, Batubara, sesuai hasil perhitungan PPK yang diumumkan di media massa, jumlah suarannya 675 dengan posisi rangking 6. Tapi ketika dikirim ke KPU Sumut, suaranya melorot menjadi 576. Artinya, hilang 99 suara. “Ini baru satu kecamatan. Hal serupa juga terjadi di Simalungun dan daerah lainnya,” kata Yoko Susilo.

KPU HARUS JUJUR

Untuk itu, lanjut Mayjen, KWPSCJ mengingatkan agar KPU bersikap adil dan jujur sesuai azas pelaksanaan Pemilu yang diamanatkan UU No 10 tahun 2008 tentang Penyelenggara Pemilu. “Tindakan mengutak-atik perolehan suara hingga merugikan pihak Caleg terutama Caleg jurnalis, adalah tindakan pidana yang harus dipertanggungjawabkan di depan hukum,” tegasnya.

Menurut Mayjen, KWPSCJ merasa perlu mengeluarkan ultimatum ini karena hasil investigasi di lapangan terbukti indikasi kecurangan KPU dan jajarannnya sudah nampak. Faktanya di lapangan, Caleg dari kalangan wartawan malah ikut menjadi korban permainan kotor oknum-oknum KPU, baik Caleg untuk DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

Para wartawan tersebut dalam data sementara sesuai hasil pencatatan para saksi, memperoleh suara yang siginifikan. Namun ketika direkapitulasi di tingkat PPK malah menjadi menciut hingga dikhawatirkan akan tidak lolos menjadi anggota legislatif.
Pelaku kecurangan ditenggarai dilakukan oknum-oknum KPU mulai dari tingkap PPK hingga ke KPUD Kabupaten/Kota dan Provinsi. Modusnya antara lain dengan memanipulasi suara hingga merugikan wartawan yang ikut dalam daftar Caleg.

38 WARTAWAN IKUT CALEG


Disebutkan dalam Pemilu legislatif 2009, sedikitnya sebanyak 38 wartawan di Sumut ikut menjadi caleg. Mereka antara lain tersebar di sejumlah partai politik, namun mendapat perlakuan kurang simpatik dari petugas KPU dan jajarannnya.

KWPSCJ sedang mencatat dan menginventarisir oknum-oknum KPU dari semua tingkatan yang ditengarai melakukan kecurangan, guna diserahkan ke Polisi untuk ditindak. Nama-nama tersebut terus dipantau hingga selesainya proses penghitungan suara hasil Pemilu legislatif 9 April 2009.

“Nama-nama oknum anggota KPU yang terlibat mengutak-atik perolehan suara hingga merugikan caleg dari wartawan, sedang di inventarisir. Mereka tidak akan bisa mengelak dan lolos dari jeratan hukum, karena wartawan di seluruh Sumut sudah berkordinasi”, kata Mayjen Simanungkalit.

Disebutkan,para wartawan yang ikut caleg tersebut antara lain untuk DPD RI sebanyak 3 orang, yakni David Susanto,Sulben Siagian dan Semangat Sembiring.

Untuk DPR RI sebanyak 3 orang yakni H Muhyan AA (Gerindra), Efendi Naibaho (PDI), Irma Sinar Hayati Sinik (Hanura).

Untuk DPRD Sumut sebanyak 19 orang yakni Farianda Putra Sinik (Partai Demokrat), GM Chandra Panggabean (PPRN), Riza Rakhrumi Taher (Partai Golkar), Anang Azwar Anas (PAN), Nona Hafnida Dalimunthe (PAN), Agus Salim Ujung (PAN), Amson Purba (PDP), Husni Lubis (PAN), Amran Bangun Pohan (PKB),Afriadi Gunawan (PPP), Nurhasanah (Partai Demokrat), Ristiyawati (Partai Demokrat), Ali Osman Siregar (Barnas), Winda (PAN), Victor Siahaan (PPRN), Nuraini Harahap (PDP), Harten Simanjuntak (PNBK), Hery Sasmita (Barnas).

Untuk DPRD Medan sebanyak 4 orang yakni Abyadi Siregar (PAN) dari Dapil Medan 2 (Medan Sunggal, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Johor, Medan Selayang), Hendra DS (Partai Patriot), Mursal Harahap (PPP), Anuar Erde (Parti Golkar).

Untuk DPRD Deli Serdang sebanyak 2 orang yakni Hasnul Amar (Hanura), Baringin Pulungan (PKB). Untuk DPRD Binjai sebanyak 3 orang yakni Kali Ahmad Harahap (PKB), Burhan Sinulingga (PKB), Herry Putra Ginting (Partai Golkar).

Untuk DPRD Kabupaten Batubara sebanyak 2 orang yakni Khairul Muslim (Partai Demokrat) dan Khairul Bariah PAN). Untuk DPRD Langkat sebanyak 1 orang yakni Ali Muddin (PPP).***

Kamis, 23 April 2009

DILEMA UAN:

PAKAI DULU CELANA DAN BAJUMU,
BARULAH PIKIRKAN GANTUNG DASI DI LEHERMU


Oleh: Shohibul Anshor Siregar

Anak-anak itu menangis histeris mempertahankan bangku sekolah yang menurut mereka adalah hak bagi mereka. Bangku sekolah itu akan ditarik pengrajin yang memasok sebelumnya akibat bayaran yang hampir dipastikan dikorup oleh aparat kependidikan non sekolah. Kejadian yang disiarkan oleh tv itu secara luas terjadi di Jawa, baru-baru ini.

Di Medan beberapa tahun lalu survey ‘nBASIS tentang aksesibilitas sekolah berhasil memperoleh data buruknya bangunan sekolah, meski pada saat yang sama Medan digaungkan sebagai kota Metropolitan. Medan , sebagaimana kota-kota besar lain di Indonesia, memang memiliki sekolah-sekolah unggulan sebagai simbol paling jujur tentang semakin tegasnya kasta yang diesign sesuai pertumbuhnya kelas menengah dan atas. Kelas menengah dan atas ini adalah sebuah fenomena yang oleh ahli ekonomi jarang diterangkan sebagai akibat langsung buruknya distribusi sumber. Jadi, pendidikan di Indonesia sudah tampil sebagai sarana perkastaan yang tegas, konsepsional dan permanen. Tak ada professor dan para pembijaksana Negara yang menyadari itu untuk dirombak.

Di Indonesia, saat ini, dalam tahun anggaran berjalan, baru saja terlaksana sebuah kemauan untuk tunduk kepada tuntutan imperatif konstitusi yang mewajibkan seluruh jajaran pemerintahan memenuhi alokasi anggaran sebesar 20 % dari total APBN dan APBD. Tetapi perumusannya begitu mengherankan, melukiskan ketidak-fahaman Indonesia terhadap filosofi yang dikandung oleh konstitusi yang mewajibkan alokasi 20 % itu. Pasalnya, seluruh jajaran pemerintaham tidak mau faham sama sekali apa yang dimaksud anggaran pendidikan itu. Mereka campuradukkan begitu saja dengan anggaran aparatur, atau institusi lain non kependidikan yang menelan anggaran itu. Tetapi ingin dikesankan secara kuat angka 20 % terpenuhi, dan dikampanyekan pula. Indonesia perlu jujur dan belajar sungguh-sungguh tentang makna pendidikan. Itulah kesimpulannya.

Nah sekarang tentang UAN. Apakah UAN itu? Ujian Akhir Nasional, sebuah seremoni disakralkan. Di tengah kondisi buruknya perlakuan terhadap guru (gajinya di bawah standar layak hingga tepat dituduh sebagai pelanggaran HAM terbesar sejak Indonesia merdeka dan jika dihitung secara cermat sebetulnya para pahlawan tanpa tanda jasa ini amat besar subsidinya terhadap negara), di tengah buruknya fasilitas pendukung proses belajar mengajar, di tengah buruknya kualitas guru, di tengah buruknya proses belajar-mengajar, negeri ini latah selatah-latahnya melakukan UAN. Biayanya tentu amat besar (Yakin tak ada korupsi?). Pengerahan tenaga dan pikiran untuk itu pun sangat berlebihan. Anak-anak sekolah wajib stress jika bukan ketakutan karena didramatisasi dengan kehadiran para polisi dan lagak-legok para pejabat yang tinjau sana sini untuk tampil seolah peduli pendidikan lewat media massa . Alangkah naifnya sandiwara ini.

Di Medan Perguruan tinggi seperti Unimed ikut latah selatah-latahnya. Mereka memantau dengan mengerahkan para dosen ke berbagai sekolah. Sebuah harian lokal dengan jeli memberitakan bahwa karena pantau-memantau ini rupanya dosen harus meninggalkan kewajibannya mengajar di kelas hingga mahasiswa korban. Siapakah mereka para pemantau ini? Malaikat barangkali, yang sudah beres betul melakukan tugasnya mendidik anak-anak bangsa di ruang-ruang kelas mereka. Betul? Ah tidak barangkali. Tentu harus dikatakan tidak. Sukarkah dibedakan bobroknya proses belajar mengajar di jenjang pendidikan menengah dengan di perguruan tinggi? Itu tak sukar. Di antara mereka para Guru Besar yang bersingga sana di Menara Gading itu pastilah dengan mudah membuka kaji tentang ini.

Bagaimana kalau ujian di ruang-ruang kelas perguruan tinggi itu dihadiri polisi agar tidak ada Sandra-menyandra nilai untuk kepentingan yang rendah, agar tidak ada “kopek-mengopek” yang memalukan, agar benar-benar yang tak berhak lulus drop out begitu saja, dan jika ada penyimpangan langsung saja polisi menangkap dosennya, memenjarakan Ketua program studinya satu sel bersama Dekan dan Rektor? (Penjara akan penuh? Hitunglah dengan jujur, kawan-kawan).

Adakah seorang guru, seorang Kepala Sekolah atau seorang dosen, seorang dekan atau seorang rektor yang percaya putra atau putrinya yang duduk di SMA akan lolos ke perguruan tinggi favorit jika hanya menerima pelajaran dari sekolah tempat ia belajar selama 3 tahun? Sebuah seminar yang pesertanya para guru di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Sumatera Utara beberapa tahun lalu, kepada saya mengaku terus terang: “itu tidak mungkin, bapa”. Mereka, para guru miskin itu, yang karena kemiskinannya itu sering harus “menggalas” dengan memberi pelajaran di 2 atau 3 sekolah, harus mengeluarkan biaya besar untuk bimbingan belajar di luar jam sekolah. Wajib itu, wajib. Guru sendiri tak yakin pekerjaannya. Dan itulah yang akan di-UAN-kan itu.

Sekali lagi, apa yang akan di-UAN-kan? Tahun lalu begitu menyedihkan ketika seorang guru (Kepala Sekolahkah?) di Lubuk Pakam berurusan dengan kepolisian karena tertangkap tangan memberi bantuan kepada siswanya agar dapat melewati UAN yang menakutkan itu. Jujur sekali dia berfikir bahwa memang perlu standar kelulusan dan juga perlu informasi tentang tingkat kebodohan atau tingkat kepintaran yang dihasilkan oleh interaksi belajar-mengajar dengan syllabus dan kurikulum serta proses yang berlangsung di lembaga persekolahan itu. Tetapi mungkin ia pun tahu dengan bijak bahwa tak ada yang memperbolehkan siswa lulusan terpintar untuk langsung saja tak usah ditest masuk kerja di lembaga pemerintahan, apalagi di sektor swasta (hanya yang ingin jadi anggota legislatif dan Presiden dan jajarannyalah yang tak memerlukan test semacam itu, cukup dengan neko-neko politik semacam pemilu penuh gangguan kejujuran dan keadilan serta kemartabatan).

Kemaren di beberapa harian local muncul dua aroma pemberitaan tentang UAN. Gubenur Syamsul Arifin memberi jaminan tidak ada kebocoran, sementara dari tempat lain ada nada pemberitaan yang bertentangan. UAN, oh UAN.

Seorang anggota jaringan ‘nBASIS dari Panyabungan tadi malam bersms (dan sms itulah yang menjadi pemicu tulisan in). “Mengapa ‘nBASIS tidak ikut memantau UAN?”, begitu bunyinya. Jawaban saya: “pekerjaan naïf penuh sandiwara biarkan dilakon saja oleh mereka yang suka sandiwara”.

Wahai Indonesia, fahamilah prioritasmu. Dengan kondisi seperti ini tak ada Negara dan bangsa lain di belahan bumi lain yang akan mengakui kehebatanmu betapapun kau katakan siswamu lulus dengan mengagumkan atau para sarjanamu lulus dengan cumlaude semua. Wahai Indonesia, tak usah gantungkan dasi di lehermu jika celana dan bajumu belum mampu kau jahit. Merdekalah Indonesia dengan sebenar-benarnya merdeka.

Penulis: Koordinator Umum ‘nBASIS, dosen Sosiologi politik UMSU, Medan .

Selasa, 21 April 2009

16 KK Korban Banjir Bandang Bahorok Belum Dapat Rumah

Medan , (Lapan Anam)
Sebanyak 16 KK korban banjir bandang bahorok Kabupaten Langkat tahun 2003, ternyata sampai saat ini belum mendapat rumah tempat tinggal. Sementara pemerintah pusat telah menyetor anggaran sebesar Rp50 milyar.

Demikian dilaporkan Tim reses DPRD Sumut dari dapil (daerah pemilihan) XI Binjai-Langkat, disampaikan jurubicara Tim Reses DPRD Sumut Dapil XI HM Marzuki dalam rapat paripurna DPRDS Sumut, Selasa (21/4).

Dalam laporan hasil kegiatan reses anggota DPRD Sumut tahun 2009 yang disampaikan dalam paripurna dewaab dipimpin pelaksana Ketua Dewan H Hasbullah Hadi didampingi Pimpinan Dewan lainnya H Ali Jabbar Napitupulu dan Japorman Saragih, disebutkan hal itu berdasarkan pengaduan masyarakat.

Afriadi Gunawan SS selaku ketua tim dan Ristiawati sekretaris tim menyebutkan, ada anggota masyarakat yang bukan korban banjir banding Bahorok, tapi mendapat rumah tempat tinggal. Sementara warga yang menjadi korban banjir hingga kini belum mendapat rumah.

Padahal, ungkap jubir Tim Reses XI, pemerintah pusat telah mencairkan anggaran untuk membangun rumah tempat tinggal bagi korban banjir banding Bahorok sekira Rp50 milyar diperkirakan untuk 354 rumah tempat tinggal.

“Ironisnya, hingga kini 16 KK belum dapat rumah tempat tinggal, Ke-16 KK itu masih menuntut haknya dan sudah dilaporkan ke instansi terkait termasuk kepolisian, karena disinyalir ada manipulasi pendistribusian rumah tempat tinggal bagi korban banjir banding Bahorok,” ujar Marzuki.

Temuan lain, Tim Reses XI terdiri dari Afriadi Gunawan, Darmataksiah, Ristiawati, HM Marzuki, Bustinursyah, Timbas Tarigan, Parluhutan Siregar dan Eddi Rangkuti melaporkan keluhan masyarakan terkait belum adanya kepastian hukum terhadap sengketa tanah dengan PTPN II di Kabupaten Langkat dan Binjai.***

Sebaiknya Partai Golkar Jadi Oposisi

Medan (Lapan Anam)
Pendiri Partai Golkar Sumatera utara (Sumut) Dharma Indra Siregar menegaskan, Partai Golkar sebaiknya menjadi oposisi. Selain untuk menjaga kewibawaan partai, juga untuk menegaskan komitmen untuk mengusung kadernya sebagai Capres dan bukan sekedar Cawapres.

“Akan lebih terhormat bagi Partai golkar menjadi oposisi ketimbang merengek menjadi Cawapres pendamping Capres Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jangan ada kesan seolah partai ini tidak lagi memiliki kekuatan”, katanya di Medan, Selasa (21/4) usai mengikuti acara dialog publik soal Capres dan Cawapres di Binagraha Sumut Jalan Diponegoro Medan.

Darma Indra gelar Raja Gorga Pinayungan menyebutkan, Partai Golkar saat ini memiliki kekuatan yang cukup ditambah pengalaman berpolitik berpuluh-puluh tahun. Karenanya, sebaiknya tidak memaksakan diri untuk ikut berkuasa dalam priode ini.

"Tunjukka kemampuan Partai Golkar bertindak cepat untuk rakyat, tanpa harus ikut di ekeskutif. Di legislatif juga bisa bertindak cepat untuk rakyat,”, sebutnya.

Bangkit 2014

Ditempat terpisah pengalamat politik dari Drs Shohibul Anshor Siregar ,MSi menjelaskan kalau Partai Golkar jadi oposisi maka kehidupan demokrasi di Indonesia akan semakin baik. Sebab Golkar memiliki sumber daya manusia yang cukup baik, sehingga diyakini akan mampu menyeimbangi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh eksekutif.

"Saya melihat ada dua Parpol yang jika memposisikan diri sebagai opisisi iklim demokrasi akan menjadi lebih baik, yakni Partai Golkar dan PKS,”sebut Shohib.

Sohibul juga yakin, jika Partai Golkar memposisikan diri sebagai Partai Oposisi maka suara Partai Golkar pada 2014 akan naik. Masyarakat akan lebih mencintai Partai Golkar.***

Senin, 20 April 2009

FKS TOLAK PENYERTAAN MODAL PADA BANK SUMUT

Medan (Lapan Anam)
Fraksi Keadilan Sejahtera (FKS) DPRD Sumatera Utara menolak Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), tentang Penyertaan Modal Pada PT Bank Sumut ditetapkan sebagai Perda karena dinilai tidak urgen sekaligus tidak berdasar.

"Tidak ada urgensinya Pemprov Sumut melakukan penambahan penyertaan modal kepada Bank Sumut”, kata jurubicara FKS, Darwis Batubara pada rapat paripurna dewan di Medan, Senin, (20/4).

Disebutkan, alasan Gubernur Sumut bahwa penambahan penyertaan modal untuk memenuhi ketentuan PP No 58/2005 dan Permendagri No 59/2007 sangat tidak dapat diterima.

Sementara soal alasan penambahan penyertaan modal untuk memperbesar modal disetor demi menjaga tingkat kesehatan bank juga dinilai mengada-ada. Bank Sumut justru mendapat penilaian sehat karena pada 2008 CAR-nya tercatat sebesar 20,95 persen atau diatas ambang batas yang sebesar 8 persen.

"Upaya memperbesar persentase modal disetor atau CAR tidak langsung memastikan sebuah bank dapat dinyatakan sehat, karena ukuran kesehatan bank masih harus diukur dengan kriteria lain seperti NPL, likuiditas, rentabilitas dan manajemen, atau lebih dikenal dengan pendekatan 'Camel Plus'," katanya.

Beberapa hal lain yang dinilai perlu dipertimbangkan untuk menentukan tingkat urgensi Ranperda itu adalah perkembangan Bank Sumut sendiri. Sejak 2004 Bank Sumut tercatat "me-write off" kredit Rp216 miliar atau hampir sama dengan jumlah deviden yang disumbangkan ke APBD.

"Dengan begitu, kemanfaatan yang seharusnya dirasakan masyarakat atas keberadaan Bank Sumut telah diperkecil dan itu berarti program-program peningkatan kualitas hidup masyarakat sudah diabaikan. Selain itu, NPL Bank Sumut yang semakin mengecil juga harus dibaca bersamaan dengan jumlah 'write off' yang dilakukan setiap tahunnya," ujarnya.

Pada kesempatan itu FKS juga menyoroti tidak adanya jumlah nominal dan batas waktu penyertaan modal, sehingga "kaki" pihak eksekutif dan legislatif yang menyetujui akan "diikat" dan bertanggung jawab dalam jangka waktu yang juga tidak terbatas atas Perda tersebut.

FKS juga mempertanyakan dasar hukum pemanfaatan dana bagian provinsi dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 5 persen setiap tahunnya untuk penambahan penyertaan modal tersebut.

"Menurut gubernur dasar hukumnya adalah UU 25/2007 dan PP 58/2005. Tapi kedua aturan itu tidak berbicara tentang penggunaan pajak khususnya PBB untuk penyertaan modal, apalagi ketentuan jumlahnya yang sebesar 5 persen itu," kata Darwis Batubara.

Bahkan, menurut dia, PP 58/2005 dan UU 17/2004 justru menegaskan penggunaan surplus anggaran perlu mempertimbangkan prinsip pertanggungjawaban antar generasi, sehingga penggunaannya diutamakan untuk "pengurangan utang, pembentukan cadangan dan peningkatan jaminan sosial".

"Jika PP 58/2005 dijadikan rujukan dan dasar hukum, berdasarkan aturan itu seharusnya Ranperda ini dibatalkan karena tidak sesuai dengan amanat yang diberikan. Karena itu FKS menolak Ranperda ini ditetapkan menjadi Perda," katanya.

Meski ditolak FKS, Perda tentang Penyertaan Modal Pada PT Bank Sumut tersebut tetap disahkan karena tujuh fraksi lain justru menerimanya. ***

Sabtu, 18 April 2009

PARPOL DAN POLITISI SEJATI KAMPANYELAH LIMA TAHUN PENUH

Oleh: Shohibul Anshor Siregar

Akan dicatat oleh sejarah apa yang dilakukan oleh PKS. Mungkin ada orang yang menyebut munafik dan segudang tuduhan tak sedap lainnya kepada partai ini. Tetapi bagi saya PKS itu kampanye sepanjang masa. Kalah hari ini (1999) sebagai PK, ia terus kampanye menghadapi pemilu 2004 dengan nama baru PKS. Pahitnya kekalahan tahun 2004 tak membuat putus asa, bergandeng dengan SBY mengisi pemerintahan dan kini ia insyaa Allah naik peringkat menjadi peroleh suara ke 4.

Bukan cuma PKS yang ”ngelendot” di ketiak kekuasaan SBY-JK. Tetapi perhatikanlah apa yang dihasilkan oleh PBB dengan Yusril Ihza Mahendra, Malam Sabbat Kaban, dan seorang Jaksa Agung yang saya lupa namanya berada dalam Kabinet Indonesia Bersatu sebagai wujud power sharing mechanism. Menteri Pertanian Apriantono yang orang PKS malah seingat saya pernah empat kali diminta mundur (ketika bertemu komisi partner di Senayan) karena kebijakannya dianggap tak menolong petani. Tetapi tetap saja tegar, dan menjelang Pemilu 2009 malah mengeluarkan budget untuk kampanye di tv lewat departemen yang dipimpinnya. Ya itu usaha lah.

Artinya meski Jaksa Agung yang saya lupa namanya itu dan Yusril Ihza Mahendra yang akhirnya terpental dari Kabinet tak buruk-buruk amat dibanding dengan Apriantono, tetapi hasil yang mereka bawa kepada partai mereka berbeda. Mungkin PAN juga harus bertanya kepada dirinya tentang Hatta Rajasa yang menjadi Sekretaris Negara dan Bambang Sudibyo yang Menteri Pendidikan Nasional sejak awal periode SBY-JK.

Malah agak runyam cara berfikir PAN, maju lebih dini berkampanye dengan ”hidup adalah perbuatan”, akhirnya lemas sendiri meski memiliki gagasan awal yang amat cerdas yakni pencalegan dini dan sistem suara terbanyak dalam penentuan caleg jadi. Orang seperti Drajat Wibowo yang amat piawai hari ini sudah kapok, dan tak mau lagi jadi caleg. Ini pertanyaan serius tentang PAN yang juga harus melahirkan anak pertanyaan ”siapa lagi yang masih betah tinggal di PAN?”

Juga PPP perlu bertanya kepada Ketua Umumnya Surya Dharma Ali dan juga Bachtiar Chamsyah yang menjadi Menteri Sosial sejak awal. Bukankah patut dipertanyakan mengapa akan mengalami degradasi yang cukup besar. Apa yang salah? Sebagai partai tertua (ingat Golongan Karya sudah berubah menjadi Partai, Partai Demokrasi Indonesia sudah berubah dengan menambah Perjuangan di belakang namanya), PPP mestinya lebih punya referensi untuk bertindak memenangkan setiap persaingan.

Tetapi, jika orang-orang awam di bawah sudah sejak awal membaca hasrat yang tinggi para petinggi partai untuk ”neglendot” ke SBY maka tak perlu heran kalau sejak awal mereka menentukan pilihan ke SBY. Bukan tidak mungkin ”wisdom” di bawah lebih cekatan: ”daripada nanti SBY tak jadi Presiden, maka sekarang saja kita pilih Partai Demokrat”. Entahlah, ini memang harus diteliti dulu. Tetapi PPP adalah sebuah kisah yang sedikit mencemaskan apalagi ia mengklaim diri sebagai partai Islam di negara yang berpenduduk mayoritas muslim.


PKS Mengawali Kampanye Pemilu 2014 dI TPS

Di beberapa TPS sampai PPK yang saya saksikan pada pemilu 2009 ini PKS itu nyaris menjadi rujukan kebenaran data. Orang-orangnya tak sangar-sangar seperti satgas-satgas parpol lain. Tetapi mungkin saja ketulusan niatnya menjadi manipulatif atas tampilan fisik hingga kesiaaan dan kesiapannya untuk menghadapi segala kemungkinan pun tak diagukan. Si sangar dari parpol lain pun, karena hanya dibekali uang dan foding untuk membengkakkan otot, boleh dikata tak menjadi tandinan bagi relawan-relawan PKS.

Mereka memberi data yang mereka catat sungguh-sungguh, da dalam mencatat itu mereka tak jarang menasehati orang-orang KPU (jajarannya) yang ingin mencoba sebagai pagar makan tanaman. ”Mas, saya ke kamar mandi dulu, mas jaga di sini ganti saya”. Sampai begitu ketatnya mereka menjaga para ”pagar makan tanaman dan pihak-pihak kriminal demokrasi itu. Belum saya temukan satu TPS pun yang relawan PKS-nya kosong.

Inilah kampanye awal PKS untuk menghadapi pemilu 2014. Rupanya politik itu otak, dan watak. Bukan otot. Itulah mestinya kesimpulan yang harus dicatat oleh para satgas parpol sangar yang harus kesimpulan pembelajaran yang terbentuk sendiri dalam benak para satgas sangar-sangar dan patut dilaporkannya kepada petinggi yang memandatinya. Zaman sudah berubah, harus pula dihadapi dengan cara yang berbeda. Mudah-mudahan pula perbedaan itu menyangkut martabat.

Tidak semua relawan PKS yang mulai kampanye di PTS itu cerdas dan berperilaku luhur. Tetapi yang saya ingin kesankan ialah apa yang harus dicatat secara Umum. Bahawa PKS itu bukan partai yang tidak ada persoalan internal jelas terbuktikan dengan banyak kasus. Ada orang PKS yang keluar seperti Arifin Nainggolan yang kini mandah ke Partai Demokrat, atau seorang Ustaz harismatik di Deliserdang yang saya juga lupa namanya. Di Medan ada 2 (dua) pengurus PKS yang menyatakan keluar serta mengembalikan atribut justru menjelang pemilu 2009.


Jangan Lagi yang Mumpungan

Mentang-mentang kondisi politik seakan didesign untuk memperbanyak parpol, maka warga negeri ini merasa mumpung dan berdirilah sejumlah partai baru untuk perebutan kekuasaan pada Pemilu 2009. Tak ada yang perlu dicermati dari kehadiran mereka, semua beridiologi Pancasila, semua ingin mempertuankan petani, juga menyembah rakyat dan (astagfirullah) terang-terangan menyatakan akan melakukan perang anti korupsi.

Kalau hari ini sudah banyak yang masuk rumah sakit jiwa dan bahkan ada yang bunuh diri karena tak siap menerima hasil pemilu 2009, maka mentalitas mumpung itu semakin terbukti. Banyak yang bukan politisi memang, melainkan hanya sekadar korban politik atau bahkan ”sampah” politik lalu ingin menjadi anggota legislatif. (Saya menjadi terpikir juga apakah memang sesederhana itu orang-orang kesehatan menilai kesehatan seseorang hingga yang tak memiliki prasyarat dasar lolos menjadi caleg. Saya terpikir satu saat akan berbincang dengan mereka yang dikompetenkan memberi legitimasi atas prasyarat kesehatan caleg itu).

Dalam iklim saing sehat, saya ingin mengatakan tantanglah PKS. Saya bahkan tak melihat keunggulan luar biasa pada Partai Demokrat yang dalam hitungan sekejap mungkin saja bisa ”dilampaui” oleh PKS. Partai pememang 2009 ini bisa saja mengalami nasib yang mirip dengan kejuaraan fantastis PDIP pada pemilu 1999 yang tidak didukung oleh visi yang kuat, apalagi kultur dan struktur politik yang kokoh. Bergantung kepada Megawati kita sudah lihat maksimal kinerja PDIP, yang tentu saja menjadi contoh kasus untuk melihat masa depan Partai pimpinan ikon kuat SBY.

Barangkali PKS tidak akan menjadi parpol dengan perolehan mayoritas mencolok ke depan. Tetapi terimalah tantangannya untuk menganyam politik yang lebih bermotif dan lebih berbakti. Jangan cuma sinis terhadap perda-perda syariah yang mereka perjuangkan. Ayolah, ayo, ayo...

(catatan: ingat ketika beberapa tahun lalu ada bencana alam di Langkat sewaktu Syamsul Arifin masih menjabat Bupati di sana. Rekan saya dari sebuah partai merasa curiga ketika PKS mengerahkan mobil berlogo PKS mondar-mandir tanpa mengusung apa-apa. Ketika teman itu bertanya, saya jawab ringan saja: ”ya itu politik. Tak harus dipertanyakan oleh seorang politisi. Maka hati-hatilah jangan sampai di tumpukan goni berisi beras yang akan anda bagikan ke masyarakat yang ditimpa bencana tiba-tiba saja nanti tertancap bendera PKS”).

PERTANYAAN TRUEISM RADIO MQ JOGKJAKARTA

Oleh: Shohibul Anshor Siregar

Sore hari tanggal 12 April 2009 sebuah nomor berkode wilayah Yogyakarta masuk ke HP saya. ”Selamat sore, saya Wahab dari Radio MQ Jogjakarta, mengajak Anda berbincang seputar pemilu 2009 besok pagi pukul 08.00”. Saya setujui permintaan itu. Menutup pembicaraan, saya minta Wahab mengirim TOR (term of reference) perbincangan melalui email. Beberapa menit kemudian TOR itu saya terima, dikemas dalam 13 penomoran kasus, dan inilah intinya:

Apa tanggapan Anda atas telah dilaksanakannya Pemilu Legislatif 9 April kemarin? Akhirnya terbukti prediksi sejumlah kalangan akan tingginya angka golput yang mencapai 25-30 %. Bagaimana tanggapan Anda? Menurut Anda apa penyebabnya ? Karena pilihan politik ataukah karena ganjalan administrasi ? Tidakkah potensi angka golput ini sudah terbaca sebelumnya tetapi mengapa warning yang telah disampaikan tidak mampu membendung? Siapa yang paling bertanggungjawab? Bagaimana dengan kinerja KPU? Data awal untuk DPT berasal dari Depdagri. Dulu dari BPS. Bagaimana pendapat Anda jika antara KPU dan Depdagri saling tuding? Bagaimana tawaran pemilu ulang? Komentar Anda tentang pendapat bahwa pemilu 2009 adalah pemilu cacat dan juga sebagai pengalaman demokrasi terburuk sejak reformasi? Adakah kecurangan terstruktur di balik kisruh DPT? Langkah terbaik apa yang kini sebaiknya segera dilakukan?

”Selamat pagi, Anda segera saya hubungkan dengan rekan saya di studio untuk perbincangan yang kita sepakati kemaren sore. Benar Anda Shohibul Anshor Siregar?”, demikian seseorang menuntun saya ke perbincangan dengan RADIO MQ Jogyakarta pada pagi hari tanggal 13 April 2009.

Usai wawancara saya berfikir, semua pertanyaan yang diajukan MQ Jogjakarta itu agaknya bernada trueisme (berpola ingin mendapatkan jawaban ”ya”). Saya tidak tahu di mana ia mendapatkan saya sebelum dihubungi melalui telefon kemaren.


Mengapa tak mau Menunda Pemilu?

Sebelumnya saya memang meminta pemilu ditunda dan mengatakan jika ada orang, siapa pun itu, yang menolak penundaan pemilu dalam keadaan DPT tidak ”ada”, saya pertanyakan kenegarawanannya dan saya anggap tidak pernah berniat menyelenggarakan pemilu.

Saya menuduh KPU cengeng dan mengalihkan masalah ketika mereka mengancam mundur jika Pemilu akan ditunda. Sebaiknya mereka memang harus mundur, karena memaksakan pemilu meskipun mereka tidak pernah mempersiapkan DPT yang patut diduga itu adalah sebuah ”pendiaman” berdosa by design. Saya berterimakasih kepada sejumlah lembaga yang berniat melakukan upaya hukum untuk kasus yang hanya mampu dilakukan oleh insan berwatak penipu ini. Itu harus dilakukan, bukan untuk sentimen melainkan untuk sebuah martabat.

Pemilu itu kata kuncinya ”pilih”. Sasarannya mesti dua, pertama pemilih. Kategorisasikan dan tetapkan siapa penduduk yang berhak memilih. Ini amat penting, undang-undang mewajibkan alokasi anggaran untuk pekerjaan ini dan dari event satu ke event lain terbukti ”seolah sudah dipakai” anggaran itu meski berdasarkan bukti DPT Pemilu 2009 secara meyakinkan tak ada pihak mana pun yang membuat DPT. Kedua, tentukan siapa yang akan dipilih. Undang-undang telah rinci tentang ketentuan ini.

Dalam pekerjaan kedua ini KPU telah membuktikan dirinya sendiri berbuat tak jujur dan tak adil. Pasalnya, mereka telah tetapkan Parpol peserta pemilu melalui proses veryifikasi faktual. Tiba saat mengajukan caleg, banyak sekali partai yang tidak mampu dan akhirnya KPU (tanpa rasa malu) mencoret sendiri partai yang sudah mereka legitimasi itu karena tak mampu mengajukan caleg. Jika ada veryfikasi faktual yang jujur dan adil, maka tidak akan ada satu partai pun yang tak mampu memenuhi pengajuan caleg sesuai kuota yang ditentukan. Juga ada keanehan lain, ada celegnya tak ada pengurus parpolnya. Bah, itulah.

Saya katakan sejak tahun 2005, bahwa dalam proses dan sistem demokrasi kita gentayangan si bolis na burju ( bahasa kami dari kampung Batak, yang bermakna iblis yang berpura-pura baik hati). Orang-orang pintar menuduh demokrasi Indonesia berjalan prosedural oriented, penyebabnya ya si bolis na burju yang gentayangan dalam sistem dan proses demokrasi itu. Anasir-anasir anti demokrasi menyusup dalam proses dan institusi demokrasi.

Setelah ada pemilih dan calon yang akan dipilih itu hal ketiga yang harus ditentukan dalam pemilu ialah bagaimana cara memilih (memberi suara). Jadi, tugas KPU itu amat-amat sangat sederhana. Mirip-miriplah tugas rekapitulasi juru tulis togel (toto gelap) yang menjadi budaya penyimpangan yang disepakati diam-diam sebagai pekerjaan antar komponen pelanggar hukum di Medan.


Si Bolis Na Burju Dalam Institusi dan Proses Demokrasi

Mengeliminasi pekerjaan si bolis na burju itu memang sulit. Saya hendak mengatakan bahwa sistem rekrutmen orang-orang KPU harus menjamin tampilnya orang bermoral dan teguh pendirian. Mengapa? Tidak lain karena lembaga yang mengurusi proses pembentukan lembaga (pengisinya maksudnya) yang paling korup (legislatif) tidak mungkin dari kalangan orang sembarangan jika memang demokrasi harus jujur dan harus adil.

Apalagi jika pemilu dimaksudkan untuk mengorbitkan orang terbaik ke pentas kekuasaan. Lalu Panwas harus dibentuk lebih awal sebelum ada KPU, karena ia akan mengawasi keseluruhan proses, bukan cuma rewel tentang peletakan atribut para caleg. Panwas itu haruslah lembaga yang berwatak demokrasi, bukan garang-garang tak menentu. Juga harus pintar dan cerdas, karena harus mampu mengantisipasi dan mendeteksi aksi-aksi terlarang amat jahat dan rahasia seperti money politics.

Jika panwas juga harus dibantu oleh pemantau, maka mestinya pembentukannya bukan oleh legitimasi KPU. Bagaimana suatu lembaga mengawasi lembaga yang membentuknya? Lagi, rakyat pemantau harus diberi uang dari APBN. Jika rakyat pemantau harus diberi uang, konon pula Panwas tak memiliki dana? Emangnya pekerjaan ecek-ecek ? (bahasa Medan untuk sesuatu yang penuh kebohongan dan atau tak serius).


DPT Sungguhan


Pagi ini melalui siaran tv saya mengikuti ”perlawanan” SBY terhadap tudingan yang mengarah kepada dirinya tentang kebobrokan pemilu 2009. Ketika Radio MQ Jogjakarta menanyakan hal serupa kepada saya, jawaban saya analogis: ”jika tahun 1995 Indonesia dinyatakan sebagai negara terkorup di dunia, maka yang harus disalahkan bukan si Legimun karena Legimun itu hanya seorang Kepala Lorong di sebuah desa terbelakang yang tak ada listrik, tak ada jalan kecuali jalan setapak, dan bahkan tak faham korupsi itu apa”. Juga saya jelaskan kepada MQ Jogjakarta, ini bisa menjadi titik noda yang amat mengganggu atas legitimasi kepemimpinan SBY ke depan, di dalam maupun di luar negeri.

Berbilangkali saya lakukan survei ya SBY tetap unggul di mana-mana dan saya anggap hanya akan bisa ”dipatahkan” oleh pesaing baru dengan isyu baru yang menggelegar yang menurut saya bukan dari kalangan berpengalaman dalam gugus karir kemiliteran. Jika hanya sekedar mampu mengomentari BLT atau jika hanya sekadar followers bagi gagasan Amien Rais yang tertuang dalam bukunnya ”Agenda Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia” yang terbit tahun lalu, maka itu hanya akan menjadi semacam ”interupsi” kecil dalam laju SBY untuk RI-1 2009-2014. Tetapi dengan DPT bermasalah, sayang sekali legitimasi itu nanti.

Saya tertawa terbahak dan tak mau menjawab sama sekali ketika pewawancara memberi tahu sesuatu yang sudah saya tahu bahwa untuk pilpres akan disiapkan DPT sungguhan. Ha ha ha ha ha, DPT sungguhan.***

Kamis, 16 April 2009

ADA INDIKASI PIHAK TERTENTU INGIN "HABISI" PAN DI BATUBARA

Medan (Lapan Anam)
Jajaran pengurus Partai Amanat Nasional (PAN) di Sumatera Utara mulai dari pimpinan wilayah hingga pimpinan cabang mensinyalir adanya upaya-upaya terencana dari pihak-pihak tertentu untuk "menghabisi" partai itu di Kabupaten Batubara.

Ketua DPD PAN Kabupaten Batubara, Yahdi Choir dalam Press Release yang diterima Medan Pos , Kamis (16/4), mencontohkan kasus yang terjadi di daerah pemilihan (dapil) IV Kabupaten Batubara yang meliputi Kecamatan Talawi dan Tanjung Tiram.

Di dapil IV itu, menurut penghitungan internal PAN partai itu hampir dipastikan
mendapatkan satu dari jatah sembilan kursi untuk DPRD Kabupaten Batubara.

"Tapi kini ada indikasi pihak-pihak tertentu ingin 'menghabisi' kita dan bisa-bisa satu jatah kursi itu melayang," katanya.

PAN menempatkan lima caleg di dapil IV, masing-masing sesuai nomor urut Amran, SH, Hidayat, SPd, Chairul Bariah, Romi Lubis dan Nursiah Tanti. Sejauh ini Chairul Bariah merupakan caleg PAN peraih suara terbanyak di dapil itu.

Amran, SH yang juga Wakil Ketua DPD PAN Batubara menyatakan keyakinannya PAN mendapatkan satu kursi di dapil IV. Hal yang sama juga dikemukakan Ketua Ketua DPC PAN Kecamatan Tanjung Tiram, Hidayat, SPd.

"Berdasarkan hitungan kita yang dihimpun dari ranting-ranting serta saksi-saksi
mulai di TPS hingga PPK, PAN dapat satu kursi dari dapil IV untuk DPRD Kabupaten
Batubara. Tapi kini ada upaya-upaya untuk menghilangkan jatah kursi kita itu," ujar
Amran.

Ia juga meminta aparat pelaksana pemilu di Batubara, mulai dari KPU hingga PPK dan PPS tetap bekerja sesuai aturan dan tidak melakukan praktik-praktik yang melanggar
hukum.

Baik Amran maupun Hidayat menolak menyebutkan pihak-pihak mana saja yang terindikasi berupaya "menghabisi" suara PAN di dapiI IV. "Tidak usah menyebut nama.Kita mau mengingatkan semua pihak agar tidak mencoba bermain dalam pemilu kali
ini," kata Hidayat.

Pada bagian lain, Yahdi Choir menegaskan pihaknya akan berjuang keras mempertahankan suara yang telah diraih para caleg PAN di Kecamatan Talawi dan Tanjung Tiram. "Tidak mudah untuk meraih kepercayaan dan amanah rakyat, karenanya kita siap untuk mempertahankannya," tegasnya.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Sumut, Ir Kamaluddin Harahap, telah menyampaikan ucapan selamat kepada Chairul Bariah sebagai peraih suara terbanyak di dapil IV Kabupaten Batubara.

Kepada yang bersangkutan ia juga mengingatkan agar menjaga amanah yang telah diberikan dan konsisten berjuang untuk rakyat Batubara.

Terkait adanya dugaan pihak-pihak tertentu yang ingin "menghabisi" PAN di dapil IV Kabupaten Batubara, ia mengingat agar aparat PPK di daerah itu berhati-hati dan tidak terpancing untuk melakukan pelanggaran.

"Harapan kita PPK tetap bekerja secara profesional agar tidak berurusan dengan hukum," katanya.***

Rabu, 15 April 2009

LPPI Sumut Ingatkan Caleg Tunggu Putusan KPU

Medan (Lapan Anam)
Ketua Lembaga Pemantau Pemilu Independen (LPPI) Sumut Suruhenta Sembiring mengingatkan para calon legislatif (Caleg), untuk tidak membingungkan publik dan membohongi diri sendiri. Jangan saling mengklaim dirinya sebagai peraih suara terbanyak, sebelum ada keputusan penghitungan suara resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Para Caleg mulai mengkim dirinya sebagai peraih suara terbanyak, sehingga membuat bingung masyarakat. Padahal penghitungan suara di PPK sendiri belum selesai”, katanya di Medan, Rabu (15/4).

Suruhenta Sembiring menjelaskan, maraknya publikasi perolehan suara di media massa yang menayangkan posisi rangking para caleg dapat membingungkan masyarakat. Karena posisi perolehan suara itu masih berubah atau naik turun tapi sudah ada yang mengklim sebagai pemenang.

Menurut Suruhenta, apa yang dipublikasikan di media tentang posisi rangking perolehan suara caleg, sangat jauh berbeda dengan hasil nyata di lapangan. Sehingga para Caleg diingatkan untuk tidak terjebak perang klim, yang akhirnya membuat kekecewaan dibelakang hari.

Suruhenta mengaku memiliki data otentik dari timnya dilapangan, apa yang diklim Caleg tertentu di media massa jauh berbeda dengan kondisi riil dilapangan.

Seperti halnya di Daerah Pemilihan Sumut I, Sumut II dan Sumut III untuk DPR RI, ungkap Suruhenta, berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan LPPI Sumut, suara yang terbanyak itu bukan caleg yang mendapat posisi rangking perolehan suara seperti yang di publikasikan di media.

“Kita sudah melakukan penghitungan suara di beberapa kabupaten/kota se Sumut, untuk Dapil Sumut I, Sumut II dan Sumut III. Hasilnya sangat bertolak belakang dengan hasil suara yang di publikasikan di media,” ujarnya.

Untuk perolehan suara sementara di Dapil Sumut I, sebut Suruhenta, hasil perhitungan pihaknya di lapangan yang memperoleh suara terbanyak dari Partai Golkar adalah Erwin Ricardo Silalahi caleg DPR RI nomor urut 4, kemudian disusul Meutia Hafid caleg DPR RI nomor urut 2.

Sedangkan untuk Dapil Sumut II, kata Suruhenta, yang memperoleh suara terbanyak sementara dari Partai Golkar untuk DPR RI adalah Daniel Dumuli Simanjuntak caleg DPR RI nomor urut 4, kemudian disusul oleh Neil Iskandar Daulay.

“Setelah dilakukan penghitungan sementara di 16 kecamatan Kabupaten Tobasa, peraih suara terbanyak adalah Daniel Dumuli Simanjuntak. Tapi kenapa ada yang mengklaim bahwa dia memperoleh suara terbanyak di daerah itu,” katanya.

Dan untuk Dapil Sumut III, tegas Suruhenta, caleg DPR RI yang memperoleh suara terbanyak sementara dari Partai Golkar adalah Serta Ginting caleg DPR RI nomor urut 4 dan disusul oleh Bachtiar Ujung.

Ditambahkan Suruhenta, bila terlalu cepat mempublikasikan perolehan rangking suara, dikhawatirkan dapat menimbulkan persoalan baru. Selain itu juga dimungkinkan munculnya priksi dan kecurigaan untuk melakukan kecurangan dengan membangun opini public menyesatkan.

Karena itu, pinta Suruhenta, para Caleg hendaknya tetap menunggu putusan KPU, jangan ada yang malah mendahuluinya seolah lebih menguasai lapangan. Hitungan resmi tetap hitungan KPU, maka jangan saling klim yang akhirnya membuat diri sendiri kecewa.***

Hj Darmataksiah Perempuan Pertama Pimpin DPRDSU

Medan (Lapan Anam)
Dra Hj Dharmataksiyah YWR secara resmi terpilih sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara lewat rapat paripurna yang digelar anggota dewan, Rabu (15/4). Dia adalah perempuan pertama yang mampu menduduki jabatan Ketua DPRD Sumut, yang selama ini di pimpin pria.

Dharmataksiyah terpilih untuk mengisi posisi ketua DPRDSU yang ditinggalkan (alm) Abdul Aziz Angkat yang tewas akibat demo anarkis pendukung Protap para Pebruari silam. Dia akan melanjutkan kepemimpinan untuk sisa masa jabatan 2004-2009 yang akan berakhir bulan Oktober mendatang.

Dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh 58 dari 84 orang anggota dewan tersebut, Dharmataksiyah berhasil memperoleh 33 suara. Sementara itu, saingan kuatnya, Amas Muda Siregar, meraih perolehan suara sebanyak 24 suara.

Kemenangan ini sendiri disambut secara haru oleh Dharmataksiyah yang sebelumnya tidak menyangka akan memenangkan persaingan dengan Amas Muda, yang lebih banyak diunggulkan sebelumnya. Dari 58 suara yang masuk, 57 suara dinyatakan sah oleh rapat paripurna, sementara 1 suara lagi dinyatakan batal.

Dra Hj Dharmataksiyah YWR sendiri sebelumnya adalah anggota komisi D dari fraksi Partai Golkar, sementara Amas Muda, yang juga Ketua dari fraksi Partai Golkar, merupakan Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara. Dengan kemenangannya, Dharmataksiyah mencatat sejarah baru sebagai wanita pertama yang memimpin jajaran anggota dewan DPRD Sumatera Utara.

Rapat paripurna yang digelar tadi pagi tersebut dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, RE Nainggolan serta Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Drs Baharudin Djafar, M.Si.***

Gubsu: Sensitivitas Emosional Perlu Diredam

Medan (Lapan Anam)
Hari jadi ke 61 Provinsi Sumatera Utara (Provsu) diperingati secara sederhana di DPRDSU, namun khidmad. Peringatan ditandai dengan mendengar pidato hari jadi Provsu oleh Gubsu H Syamsul Arifin SE dihadapan sidang paripurna istimewa DPRDSU dipimpin Wakil Ketua DPRDSU Drs H Hasbullah Hadi,SH,MkN di gedung dewan, Rabu (15/4).

Dihadapan anggota DPRDSU dan para pejabat SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemprovsu serta undangan lainnya, Gubsu mengajak masyarakat untuk terus meningkatkan kematangan emosional dan spiritual. Dengan begitu, sensitivitas emosional yang akhir-akhir ini cukup tinggi dapat diredam.

“Lewat kematangan emosional dan spiritual, diharapkan sensitivitas emosional yang cukup tinggi akhir-akhir ini dapat diredam,” katanya.

Dalam kesempatan itu Gubsu juga mengajak masyarakat untuk membulatkan tekad bersatu membangun Sumut yang dinamis, harmoni dan kondusif seiring momentum hari jadi Propinsi Sumut ini.

“Mari kita pertahankan situasi yang kondusif ini serta menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat,”ajaknya.

Kepada jajaran birokrasi, Gubsu meminta mereka untuk bekerja ekstra, proaktif untuk menguasai bidangnya masing-masing dan melakukan terobosan baru yang progresif.

“Hari-hari ke depan kita perlu kerja keras lagi untuk meningkatkan kesejahteraan dan percepatan pembangunan di Sumut,” katanya.

Gubsu mengaku kalau dirinya terus berupaya meningkatkan program-program prorakyat selain mempercepat penyelesaian Bandara Kualanamu, pembangunan jalan tol, pengembangan sarana pustaka desa, akses informasi kepada masyarakat, pembangunan infrastruktur jalan, irigasi dan energi listrik serta mempertahankan swasembada pangan.

Sukseskan Pilpres

Pada bagian lain pidatonya Gubsu Syamsul Arifin mengajak masyarakat mensukseskan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang akan digelar pada Juli mendatang. Mensukseskan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menurut Gubsu adalah tanggungjawab segenap anak bangsa.

"Saya mengajak seluruh komponen masyarakat di Sumatera Utara untuk berkomitmen menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan aman, lancar dan sukses," tutur Gubsu dalam pidatonya.

Gubsu juga mengajak masyarakat bersama-sama mensosialisasikan proses pemilihan sampai cara pemberian suara, sehingga hasilnya nanti dapat menjadikan legitimasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Menurut Gubsu, hasil Pemilu saat ini untuk sementara saat ini sebagian telah diketahui, meski hasil resminya masih menunggu hasil penghitungan KPU. Karena itulah Gubsu mengingatkan agar parpol dan para calegnya dapat mewujudkan komitmennya untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.

Kepada masyarakat yang pada saat Pemilu Legislatif tidak dapat ikut karena tidak terdaftar, Gubsu mengimbau agar masyarakat mendaftarkan diri dengan segera, agar masyarakat dapat memberikan hak demokrasi pada hari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada 8 Juli mendatang.***

Selasa, 14 April 2009

HIMPABER Tuding KPU Taput Tidak Becus

Medan (Lapan Anam)
Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Pahae Bersatu (DPP HIMPABER) menuding kinerja KPU Taput tidak beres. Pasalnya, lembaga penyelenggara Pemilu tersebut tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara benar.

Karenanya melalui suratnya Nomor: 19 / HIMPABER / PAHAE / IV 2009 ditandatangani Ketu dan Sekretaris masing-masing Hotlan Roha Talihoran dan David Simorangkir, Selasa (14/4) mereka menyurati KPU Taput guna Mohon Informasi dan Klarifikasi.

Dalam surat yang juga ditembuskan ke KPU Pusat di Jakarta,KPU Provinsi Sumatera Utara,Bupati Taput dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Taput itu, mereka juga membeberkan berbagai temuan yang membuktikan ketidakberesan KPU Taput.

Masalah DPT yang amburadul dengan banyaknya pemilih yang fiktif, menurut mereka sangat krusial dan harus segera dibereskan mengingat pemilu presiden sudah didepan mata. Mereka melihat banyaknya pemilih yang fiktif adalah salah satu kinerja KPU yang tidak beres dan diduga ada skenario dibalik semua ini.

DPT yang digunakan adalah DPT pada Pilkada curang Taput 27 Oktober yang lalu, dibuktikan bahwa DPT tersebut masih ditanda tangani Janpiter Lumbantoruan, SH sebagai Ketua KPUD Taput.

Demikian juga banyaknya Golput dan kesalahan mencontreng sehingga menyebabkan banyak suara yang tidak sah, adalah salah satu kelalaian dari KPU. Salah satu contoh di TPS II desa Parsaoran Kecamatan Purbatua lebih dari 30 % dari pemilih adalah golput dan salah mencontreng hampir diseluruh kecamatan di Pahae. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dari KPU maupun PPK selaku perpanjangan tangan KPUD.

Dalam suratnya tersebut, mereka juga menyayangkan sikap KPUD dan Panwaslu yang tidak memikirkan hal-hal yang substansial. Kinerja Panwaslu juga tidak becus, dibuktikan Panwaslu tidak menertibkan Spanduk, stiker maupun alat peraga partai lainya pada masa minggu tenang hingga hari “H”.

“Sosialisasi panwaslu tentang pelanggaran Pemilu tidak, ada sehingga banyak masyarakat tidak mengerti tentang batas-batas pelanggaran pemilu”, demikian menurut HIMPABER.

Untuk itu HIMPABER mengharapkan KPUD Taput dapat memberikan penjelasan sehingga pelanggaran-pelanggaran tersebut, tidak akan terjadi lagi pada pesta demokrasi mendatang.***

Figur SBY Kunci Kemenangan Partai Demokrat

Medan (Lapan Anam)
Koordinator Umum ‘nBASIS, (Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & wadaya) Shohibul Anshor Siregar menilai, kunci kemenangat Demokrat terletak pada figur sentral partai itu, yakni Sisilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang saat ini menjabat Presiden RI.

“Sebagai incumbent Presiden RI ke 6 ini telah lama melakukan politik citra dan pengarus-utamaan program populis yang memikat hati rakyat”, katanya di Medan,Selasa (14/4).

Kata dia, betatapapun program seperti BLT amat mengganggu harkat masa depan sebuah bangsa, namun di tengah krisis yang berkepanjangan program itu sudah menjadi jimat pamungkas. Begitupun dana yang digelontorkan dengan jumlah fantastis ke tengah masyarakat tak terbukti memperbaiki angka kemismikan dan pengangguran.

“Tetapi di tengah keawaman berfikir masyarakat Presiden SBY sudah menjadi dewa penolong justru dalam kesulitan ekonomi yang parah”, ujarnya.

Dengan fakta demikian maka sulit bagi siapa saja untuk menyaingi pada pilpres mendatang. Hanya tokoh alternatif yang tidak dalam gugus sejarah kemiliteran yang dianggap bisa menyaingi tokoh “peragu” ini, dengan prasyarat membawa isyu perubahan dan kesejahteraan yang lebih menjanjikan.

Keunggulan SBY

Pendapat hampir senada juga disampaikan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) Sumut Ir Bustinursyah ‘Uca’ Sinulingga MSc IAI. Dia malah mengatakan, sejumlah partai politik mengakui keunggulan Partai Demokrat dan sosok SBY dengan program-programnya yang menarik simpati masyarakat itu.

Diakui Uca, pihaknya memuji program-program pro rakyat tersebut, karena terbukti bisa mendatangkan simpati masyarakat. Bahkan program tersebut bisa mendongrak suara Partai Demokrat pada Pemilu Legislatif 2009 naik menjadi 200 persen lebih.

Namun demikian, kata Uca Sinulingga yang juga Anggota DPRD Sumut ini, program-program tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan, karena kondisi masyarakat sekarang ini belum sejahtera.

Menurut Uca, meski perolehan suara Partai Demokrat lebih besar dari partai politik lainnya, namun caleg-caleg dari Partai Demokrat jangan merasa bangga dulu. Sebab perolehan suara yang besar itu belum tentu hasil kerja keras mereka, tapi tak lain karena figur SBY.

“ Para caleg dari Partai Demokrat jangan berkhayal dulu, sebab perolehan suara Partai Demokrat justru lebih dominant karena sosok SBY,” ujar Uca.

Mantan Ketua Tim Gabungan Pemenangan SBY-JK pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2004 ini menambahkan, tim sukses SBY bisa tetap menerapkan konsep 3 M, yakni Money (uang), Media dan Momentum.

“Bila konsep ini kembali dilaksanakan pada pilpres 2009, diyakini bakal menambah popularitas serta mendongkrak perolehan suara SBY, disamping melihat siapa pendampingnya kelak.***

Tidak Tepat KPU Disalahkan Soal DPT

Medan, (Lapan Anam)
Anggota Komisi A DPRDSU dari Partai Demokrat, Drs H Ahmad Ikhyar Hasibuan menegaskan, persoalan kesalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Legislatif 2009 bukan tanggungjawab Komisi Pemilihan Umum (KPU). Melainkan tugas pemerintah daerah khususnya Badan Statistik.

Hal itu ditegaskan Ahmad Ikhyar Hasibuan kepada wartawan di gedung DPRDSU Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (14/4).

Ikhyar mengemukakan itu menanggapi komentar sejumlah elit politik, yang menuding KPU bersalah dan harus bertanggung terhadap kacaunya DPT pemilu legislatif 2009.

Menurut Ikhyar, adanya kekacauan DPT seperti adanya pemilih yang sudah meninggal dunia terdaftar dalam DPT, warga yang pindah tempat tinggal dari satu desa/kota lainnya merupakan persoalan lama. Bahkan tidak tercantumnya nama warga yang berhak memilih, sesungguhnya bukan persoalan baru. Sebab, pada pemilu-pemilu sebelumnya juga sering terjadi.

“Jadi sekali lagi sangat tidak tepat jika KPU yang harus dipersalahkan dan bertanggungjawab terhadap kekacauan DPT. Karena tugas KPU sesungguhnya hanya melakukan pemutakhiran data DPT. Sedangkan yang melakukan pencatatan dan memasukkan nama pemilih merupakan tugas perangkat pemerintahan daerah,” katanya.

Untuk itu, Ikhyar juga Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sumut menilai, sangat tidak beralasan jika ada pihak khususnya elit politik yang menyatakan pemilu tidak sah atau kacau balau gara-gara KPU tidak becus melakukan DPT. “Marilah kita berlapang dada dan menerima tugas mulia yang dilakukan KPU dalam menjalankan pemilu,” imbaunya.

Lebihlanjut Ikhyar merupakan wakil rakyat asal pemilihan Kabupaten Labuhanbatu tersebut mengaku mempertanyakan sekaligus sangat kecewa dan menecam para elit parpol yang menghujat KPU lewat persoalan DPT.

“Mengapa setelah hasil perolehan suara dilakukan, para elit parpol meributkan DPT. Seharusnya para elit parpol tersebut meributkannya saat sebelum pelaksanaan pencontrengan. Jadi bukan seeprti saat ini, dimana sat partainya diketahui kalah baru mempersalahkan orang lain khususnya KPU,” tegasnya.

Meski demikian, Ikhyar juga berharap DPT pada pilpres 2009 kembali diperbaiki. Untuk itu dia meminta aparat pemerintahan daerah agar menjalanlan tugasnya dengan maksimal, mendata kembali DPT yang benar-benar tidak ada merugikan banyak kalangan.

Sedangkan kepada para elit parpol, Ikhyar juga mengimbau agar bersama-sama mendorong masyarakat untuk aktif mendafarkan dirinya sebagai pemilih dan mengawasi jalannya pemilu dengan baik dan benar khususnya jumlah DPT.***

KPU Harus Hindari DPT Kacaubalau di Pilpres Mendatang

Medan (Lapan Anam)
Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (BAPILU) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Edi Ramli Sitanggang SH menegaskan, masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) harus menjadi prioritas KPU dalam menghadapi Pilpres mendatang.

“Saatnya semua perangkat dimaksimalkan agar DPT tidak lagi kacaubalau. Maka KPU tak boleh malu berkordinasi dengan instansi terkait guna menuntaskannya”, kata Edi Ramli Sitanggang di Medan, Selasa (14/4).

Dia mengatakan, kacaubalaunya DPT pada Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2009 tidak hanya merugikan partai peserta Pemilu lainnya. Tapi juga merugikan Partai Demokrat sebagai peraih suara terbanyak pada perolehan sementara hasil suara Pemilu Legislatif 2009.

Karenanya kata dia, jangan ada partai yang saling menyalahkan apalagi menuding partai lain sebagai pemicu dibalik kekacauan DPT itu. Partai Demokrat sendiri juga dirugikan.

“Andai saja DPT tidak amburadul, tentunya perolehan suara Partai Demokrat pada Pemilu Legislatif 2009 lalu akan semakin banyak melebihi perolehan suara saat ini,” katanya.

Menurut Edi Ramli, pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009 ini juga kurang sosialisasi dan ini merupakan kesalahan yang sangat fatal, karena Pemilu ini hajatan rakyat dan untuk ke depan yang kurang baik harus ditata kembali.

Walaupun demikian, tegas Edi, soal adanya kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan Pemilu Legislatif kemarin, kita tidak bisa menuduh satu lembaga itu dan meminta mereka untuk mundur.

Edi Ramli yang juga Ketua Umum Angkatan Muda Indonesia Bersatu (AMIB), menghimbau masyarakat maupun elemen lainnya tidak terjebak polemik berkepanjangan akibat kacaunya DPT.***

Senin, 13 April 2009

Panwaslu Akan Pidanakan KPU Sumut

Medan (Lapan Anam)
Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Sumatera Utara (Sumut) akan mempidanakan KPU Sumut dan jajarannya, terkait berbagai kesembrautan dan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara Pemilu tersebut dalam Pemilu Legislatif 9 April 2009.

“Kami sudah merencanakan gugatan pidana kepada KPU Sumut dan seluruh tingkatannya sampai kebawah”, kata anggota Panwaslu Sumut, Zakaria Taher, kepada pers usai menerima Komisi A DPRD Sumut di sekretariat Panwaslu Sumut Jalan Kartini, Medan, Senin (13/4).

Panwaslu Sumut menyadari, gugatan ini sangat berat dilakukan apalagi panjangnya waktu yang harus ditempuh, sedangkan limit waktu gugatan sangat singkat. “Memang yang akan terkena duluan tentu KPPSnya bukan KPU, tapi rencana melayangkan gugatan pidana tetap ada”, kata Zakaria menambahkan.

Sebelumnya, Komisi A DPRD Sumatera Utara dipimpin ketuanya Zakaria Bangun SH, Sekretaris Ir Edison Sianturi dan anggota masing-masing Abdul Hakim Siagian, Syamsul Hilal, Ramses Simbolon, Hasnan Said, datang ke Panwaslu guna membeberkan banyaknya lapan yang mereka terima terkait pelanggaran Pemilu yang dilakukn penyelenggara.

Antara lain, banyaknya masyarakat yang memiliki hak pilih tidak terdaftar di DPT dan kacaunya pelaksanaannya dilapangan. Bahkan pelanggaran yang banyak diprotes antara lain, banyaknya parpol peserta pemilu yang belum menerima formulir C1 dari KPPS.

Komisi A dalam kesempatan itu meminta Panwaslu Sumut mendesak KPU Sumut menginstruksikan kepada PPK , segera menyerahkan formulir C1 kepada parpol peserta pemilu yang belum menerima tersebut.

”Hampir seluruh peserta pemilu tidak mendapatkan formulir C1 secara sempurna sebagaimana informasi yang kami peroleh”, kata Edison Sianturi, Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut.

Sekretaris Komisi A DPRD Sumut Edison Sianturi mengkhawatirkan banyaknya parpol belum menerima formulir C1 tersebut ,akan mementahkan upaya parpol itu untuk mengklarifikasi perolehan suara mereka karena tidak ada bahan pembanding.

”Kondisi itu bisa memunculkan hal-hal yang tidak kita inginkan”, kata Edison.

Zakaria sendiri sebenarnya menduga banyak terjadi pelanggaran pemilu di tingkat KPPS, tapi sengaja ditutup-tutupi KPU Sumut. ”Beberapa di antaranya mengenai desakan yang telah disampaikan Komisi A DPRD Sumut ke kami barusan”, kata dia.

Dalam kesempatan itu, Komisi A DPRD Sumut juga mendesak Panwaslu Sumut untuk menindaklanjuti indikasi keberpihakan 7 kepala daerah di Sumut, dalam memenangkan salah satu parpol tertentu pada pemilu legislatif.

Abdul Sigian menyatakan kekecewaannya terhadap sembrautnya pelaksanaan Pemilu legislatif 9 April 2009 dan meminta agar Panwaslu bertindak tegas sesuai koridor hukum. “Ini preseden buruk yang tidak boleh dibiarkan”, katanya saat berdialog dengan Panwaslu.

Anggota komisi A DPRD Sumut lainnya, Syamsul Hilal menambahkan, Panwaslu harus mengusut tuntas dugaan politik uang yang dilakukan caleg atau parpol tertentu . Apalagi indikasi ini sangat jelas, karena ada di beberapa daerah salah satu parpol suaranya melonjak drastis.***

Minggu, 12 April 2009

JADILAH SEORANG PETARUNG

ANDA memutuskan untuk ikut bergabung di bisnis online ? Langkah anda sangat tepat. Jangan mundur lagi sebelum berhasil. Banyak keuntungan yang anda peroleh dengan bergabung di bisnis ini. Saya malah menjamin, anda tidak merugi sepeser pun jika menekuni bisnis ini.

Anda pasti tahu, bisnis adalah salah satu dari sembilan pintu rejeki yang diberikan Allah Swt kepada manusia. Dan, diantara sekian banyak jenis bisnis yang ada di duani, salah satunya yang sedang tren adalah bisnis online.

Bisnis online maksudnya adalah, bisnis menggunakan media online atau yang lajim disebut internet. Dalam internet banyak rejeki melimpah, yang selama ini hanya dinikmati segelintir orang.

Pintu-pintu rejeki di Internet selama ini terkunci rapat, dan hanya dapat dibuka mereka-mereka yang menguasai teknologi informasi (IT). Segelintir orang ini, juga tidak mau berbagi informasi sehingga rejeki melimpah di internet hanya mereka nikmati.

Seharusnya anda bersyukur, karena rahasia pintu rejeki di internet sudah dibongkar. Anda juga bersyukur dapat membaca postingan ini, karena mengantar anda untuk lebih dekat dengan bisnis di internet.

Jika anda telah berketetapan hati untuk ikut membongkar rahasia pintu rejeki di Internet, KLIK DISINI. Temukan jawabannnya, ikuti langkah-langkah yang diberikan, masuklah ke pintu rejeki, raihlah rejeki melimpah di internet dan nikmatilah hidup secara tenang dan nyaman.

JANGAN TAKUT GAGAL

Anda jangan takut gagal di bisnis ini. Sebab bisnisinisangat mengasyikkan. Milikilah jiwa petarung,tanpa kenal menyerah.

Memang pebisnis pemula di dunia online umumnya pernah mengalami jatuh bangun. Tidak semua orang langsung berhasil gemilang di bisnis ini, karena banyaknya pintu rahasia tertutup rapat.

Webmaster sukses juga sangat enggan membagi tips atau kiat kepada para pemula, karena takut menjadi pesaing merepotkan. Akibatnya, pebisnis pemula merangkak sendiri, membanting tulang, jatuh bangun sebelum akhirnya banyak yang tumbang lalu menyerah.

Bagi petarung tentu saja jatuh bangun menjadi hal biasa. Malah saya sering mengatakan pebisnis online harus berani menghadapi tantangan dan menaklukkannya. Inilah konsep merubah tantangan menjadi peluang. Jika ini mampu dilewati, hasilnya sangat luar biasa dan sangat menyenangkan hati saat menikmati hasilnya.

Pebisnis pemula di online, seringkali terjebak oleh hipnotis para pelaku bisnis internet. Apalagi dalam sales letter yang ditampilkan, jamak mengumbar keberhasilan. Mereka tidak berbaik hati membagi tips atau kiat, agar keberhasilan yang mereka capai juga dapat dinikmati orang lain.

Umumnya webmaster bisnisonline sering mengumbar prestasi, dengan memamerkan omset penjualan produknya. Malah mereka memampangkan copy rekening BCA, seolah merekatelah hidup nyaman dari bisnis ini.

Sekedar untuk motivasi bagi pemula, tentu hal tersebut boleh-boleh saja. Namun jika pada akhirnya mereka tidak memberi tips agar pencapaian itu diperoleh, kita pun menjadi kecewa.

Saya pribadi lewat bisnis online www.pinturejeki.com yang saya kelola tidak pernah memamerkan prestasi yang saya peroleh. Maka anda tidak akan menemukan daftar rekening saya di sales letter, juga di member area. Saya yakin pengunjung website www.pinturejeki.com sangat cerdas menentukan pilihan, pasti tahu mana bisnis yang layak diikuti mana yang tidak.

Namun saya tetap menjaga mutu dan kredibilitas. Mungkin itu juga sebabnya hingga saat ini, saya belum pernah mendapat klim dari member. Mereka malah memberi testimoni memuaskan yang terkadang membuat saya takut terlena.

Bisnis di internet tentu sangat menggiurkan sampai saat ini. Apalagi dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat, telah membuat manusia di planet ini menggantungkan hidupnya di internet. Ini peluang bisnis era modern.

Banyak kelebihan bisnis di internet ketimbang bisnis biasa diluaran. Antara lain, dapat dikelola dari rumah sendiri,tidak perlu modal besar, tidak memerlukan waktu lama dan memiliki pangsa pasar sangat luas tanpa batas.

Pebisnis online adalah orang-orang cerdas, yang tidak mauterikat birokrasi dan waktu. Mereka adalah orang yang menginginkan kebebesan, bekerja ringan tapi hasil maksimal.

Bagi pebisnis online, yang diperlukan hanya ketekunan dan kecintaan terhadap bisnis yang diakelola. Tekun bukan berarti memusatkan perhatian secara total, tapi rileks dan enjoy.

Saya sendiri tidak heran jika member www.pinturejeki.com tiba-tiba mengirim email testimoniatas prestasi yang mereka capai. Misalnya, Email seorang member yang mengabarkan telah berpenghasilan 2 juta per hari setelah menerapkan konsep Ebook: Membongkar Rahasia Pintu-Pintu Rejeki di Internet.

Saya justru akan terkejut jika membertersebut mengaku sulit meningkatkan omset penjualan produknya. Untuk kasus seperti ini, saya akan memberi tips dan mencoba memberi solusi agar dia cepat bangkit dan berlari.

Saya tidak pernah membiarkan member www.pinturejeki.comberjalan sendiri tanpa arah. Jika mereka jatuh sayaberikan tongkat,saya beri jalanagar mereka bangkit dan terus berlari.

Konsep yang saya terapkan di bisnis www.pinturejeki.comadalah melangkah bersama menuju sukses. Maka jangan heran, lewat Email para member dan reseller pintu rejeki, selalu saya sugesti untuk terus bangkit. Saya selalu menginginkan agar semua member dan reseller Pintu Rejeki menjadi seorang petarung sejati.

Salam sukses
MAYJEN SIMANUNGKALIT
Pengelola www.pinturejeki.com