Soal jaminan,Bank Penyalur KUR
Harus Kordinasi Dengan Pemprovsu
Medan (Lapan Anam)
Bank-bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) diminta untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) agar pihak bank penyalur KUR meniadakan jaminan kepada rakyat yang akan meminjam KUR.
Bank-bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) diminta untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) agar pihak bank penyalur KUR meniadakan jaminan kepada rakyat yang akan meminjam KUR.
"Sebab, masih ada permintaan jaminan yang dilakukan oleh pihak bank-bank penyalur KUR kepada rakyat peminjam KUR," kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Edison Sianturi dan Wakil ketua DPD Partai Demokrat Sumut Ahmad Ikhyar Hasibuan kepada wartawan, di Medan, Kamis (17/7).
Ikyar Hasibuan yang juga Anggota Komisi A DPRD Sumut ini menilai, disatu sisi, program KUR yang digulirkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini sangat bagus dan kita meresponnya dengan baik.
Tapi disisi lain, kata Ikhyar, pihak bank penyalur KUR masih meminta jaminan kepada rakyat yang akan melakukan peminjaman KUR dan tentunya ini tidak akan ada titik temunya.
Jika rakyat diminta jaminan oleh pihak bank, sebut Ikhyar, kita khawatir program KUR ini akan dimanfaatkan oleh orang-orang berduit serta dimonopoli oleh pengusaha-pengusaha besar.
"Karena itu kita minta kepada Gubernur Sumatera Utara agar berkoordinasi dengan pihak bank penyalur KUR untuk meniadakan jaminan kepada rakyat yang akan meminjam KUR," pinta Ikhyar.
Yang penting, ungkap Ikhyar, bagaimana agar program KUR ini tidak menuntut jaminan sesuai petunjuk Presiden SBY, sebab masih terjadi juga rakyat dimintai jaminan oleh pihak bank penyalur jika meminjam KUR.
Menurut Ikhyar, rakyat yang dimaksud disini adalah rakyat kecil yang benar-benar membutuhkan bantuan KUR tersebut, bukan orang-orang yang berduit.
"Kalau pihak bank penyalur menolak usulan ini dan tetap meminta jaminan kepada rakyat, maka kita minta rekomendasi dari pemerintah untuk menjaminnya," kata Ikhyar.
Sebab, papar Ikhyar Hasibuan, jika pihak bank penyalur tetap juga menuntut jaminan kepada rakyat yang akan meminjam KUR, maka program pemerintah maupun program KUR ini akan sia-sia saja.
Sedangkan Edison Sianturi menambahkan, banyak kebijakan pemerintah yang tidak disertai dengan kebijakan sektoral, misalnya seperti program KUR ini.
Padahal, sebut Edison dari Partai Patriot Pancasila Sumut ini, kebijakan pemerintah terhadap program KUR ini meniadakan jaminan atau agunan.
"Tapi peraturan Bank Indonesia (BI) mewajibkan adanya jaminan atau agunan bagi setiap peminjam kredit. Tentunya peraturan ini sangat bertolak belakang," ujar Edison Sianturi.
Sehingga, papar Edison, kebijakan pemerintah itu terkesan tidak berjalan di lapangan, misalnya tentang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak disertai dengan eskalasi harga yang mengakibatkan munculnya persoalan baru.
Presiden SBY, kata Edison , perlu menegaskan kepada kabinetnya untuk mengakomodir atau menyesuaikan seluruh peraturan untuk mendukung program-program pemerintah, sehingga pelaksanaan kebijakan di lapangan tidak berbenturan dengan hukum.
Namun, Edison menilai, ada pemikiran ini memang disengaja oleh sekelompok tertentu untuk menjatuhkan citra Presiden SBY di tengah-tengah masyarakat.
Jangan Ada Pemotongan.
Jangan Ada Pemotongan.
Selain itu, tambah Ikhyar kembali, diminta agar jangan ada pemotongan terhadap rakyat yang meminjam KUR, baik ditingkat bank penyalur maupun ditingkat aparat pemerintahan hingga ke pedesaan.
"Jika nantinya ditemukan terjadi pemotongan dalam hal peminjaman KUR ini, maka kita minta agar segera dilaporkan kepada pihak berwajib. Sebab dari informasi yang diperoleh, masih terjadi pemotongan mencapai jutaan rupiah," ujar Ikhyar Hasibuan.
Kemudian, sambung Ikhyar, disamping pemberian kepada UKM ini, pemerintah juga diminta agar memberikan kredit kepada pihak petani, seperti halnya di era pemerintahan Presiden Soeharto dengan program BIMAS nya, sebab program ini sangat membantu petani.
"Hidupkan kembali program BIMAS ini demi keberpihakan pemerintah kepada petani. Lebih baik program ini diberikan kepada petani daripada memberikan pupuk bersubsidi kepada petani yang juga tidak pernah didapat oleh petani," kata Ikhyar Hasibuan. (ms)