Instansi Teknis Belum Sepaham
Tangani Proyek Banjir ‘MFC’
Medan (Lapan Anam)
DPRD Sumut menilai, penanganan proyek banjir ‘MFC’ (Medan Flood Control), yang dibiayai JBIC sebesar 9,697 milyar yen, belum ada kesepahaman, ataupun koordinasi antar-instansi teknis. Dinas Pengairan, Balai Wilayah sungai Sumatera II dibawah Dirjen Sumber Daya Air Departemen PU dan pemerintah daerah setempat, ikut bertanggung jawab terhadap proyek terkendala itu.
Demikian terungkap dalam kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi D, DPRD Sumut, dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera II Dirjen Dep.PU dan Dinas Pengairan Sumut, dipimpin langsung ketua komisi Jhon Eron Lumban Gaol SE, Senin (7/7) di gedung Dewan.
Anggota Komisi D seperti Analisman Zalukhu SSos, Harman Manurung, Toga Sianturi, Asyirwan Yunus, Mutawali Ginting melihat, goalnya proyek Medan Flood Control maupun revitalisasi irigasi Sei Ular belum ada kesepahaman koordinasi antar-instansi teknis, baik dinas pengairan, Balai wilayah sungai Sumatera II dan pemerintah daerah setempat, sehingga goalnya proyek tersebut hingga saat ini masih terkendala.
Karena, kata Analisman Zalukhu, Komisi D dibawah pimpinan Jhon Eron Lumban Gaol, persoalan terkendalanya pelaksanaan proyek pengendalian banjir Medan Flood Control yang dibiayai JBIC sebesar 9,697 milyar yen sudah berlarut-larut terkait masalah pembebasan tanah, sehingga terpaksa diusulkan perpanjangan loan hinga Februari 2009.
Apalagi, ujar Analisman, tersandung dengan adanya tuntutan Walhi dengan pelurusan sungai terkait proyek Medan flood control harus disikapi secara arif dan bijaksana, karena kita tidak ingin program pemerintah apapun bentuknya, jangan sampai membuat rakyat menderita.
Wakadis Pengairan Sumut Dr Ir Gindo Maraganti Hasibuan maupun Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II Ir Suryani Siregar merespon usulan dewan untuk melakukan studi kelayakan terhadap Sei Deli menjadi pilot project transportasi air di Sumut. “Kami sangat merespon usulan itu dan bersama-sama menjolok anggaran ke pusat guna melakukan studi kelayakan dari berbagai segi maupun aspek,” ujar Gindo senada Suryani.
Soal Proyek Loan Medan Flood Control, kata Gindo, Ditjen SDA agar melakukan koordinasi intensif dengan pihak JBIC dan Bappenas untuk perpanjang waktu loan. Sedangkan masalah Sei Ular, sudah ada kemajuan dari sebelumnya terutama terkait masalah pembebasan lahan PTPN, Meneg BUMN sudah memberi izin pemakaian lahan sehingga pekerjaan fisik dapat segera dilaksanakan.
Komisi D juga mengusulkan Sungai Deli dijadikan sebagai pilot projeck atau proyek percontohan transportasi air di Sumatera Utara dan berjuang ke pusat agar mendapat dukungan anggaran guna mewujudkan proyek tersebut. (ms)
Medan (Lapan Anam)
DPRD Sumut menilai, penanganan proyek banjir ‘MFC’ (Medan Flood Control), yang dibiayai JBIC sebesar 9,697 milyar yen, belum ada kesepahaman, ataupun koordinasi antar-instansi teknis. Dinas Pengairan, Balai Wilayah sungai Sumatera II dibawah Dirjen Sumber Daya Air Departemen PU dan pemerintah daerah setempat, ikut bertanggung jawab terhadap proyek terkendala itu.
Demikian terungkap dalam kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi D, DPRD Sumut, dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera II Dirjen Dep.PU dan Dinas Pengairan Sumut, dipimpin langsung ketua komisi Jhon Eron Lumban Gaol SE, Senin (7/7) di gedung Dewan.
Anggota Komisi D seperti Analisman Zalukhu SSos, Harman Manurung, Toga Sianturi, Asyirwan Yunus, Mutawali Ginting melihat, goalnya proyek Medan Flood Control maupun revitalisasi irigasi Sei Ular belum ada kesepahaman koordinasi antar-instansi teknis, baik dinas pengairan, Balai wilayah sungai Sumatera II dan pemerintah daerah setempat, sehingga goalnya proyek tersebut hingga saat ini masih terkendala.
Karena, kata Analisman Zalukhu, Komisi D dibawah pimpinan Jhon Eron Lumban Gaol, persoalan terkendalanya pelaksanaan proyek pengendalian banjir Medan Flood Control yang dibiayai JBIC sebesar 9,697 milyar yen sudah berlarut-larut terkait masalah pembebasan tanah, sehingga terpaksa diusulkan perpanjangan loan hinga Februari 2009.
Apalagi, ujar Analisman, tersandung dengan adanya tuntutan Walhi dengan pelurusan sungai terkait proyek Medan flood control harus disikapi secara arif dan bijaksana, karena kita tidak ingin program pemerintah apapun bentuknya, jangan sampai membuat rakyat menderita.
Wakadis Pengairan Sumut Dr Ir Gindo Maraganti Hasibuan maupun Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II Ir Suryani Siregar merespon usulan dewan untuk melakukan studi kelayakan terhadap Sei Deli menjadi pilot project transportasi air di Sumut. “Kami sangat merespon usulan itu dan bersama-sama menjolok anggaran ke pusat guna melakukan studi kelayakan dari berbagai segi maupun aspek,” ujar Gindo senada Suryani.
Soal Proyek Loan Medan Flood Control, kata Gindo, Ditjen SDA agar melakukan koordinasi intensif dengan pihak JBIC dan Bappenas untuk perpanjang waktu loan. Sedangkan masalah Sei Ular, sudah ada kemajuan dari sebelumnya terutama terkait masalah pembebasan lahan PTPN, Meneg BUMN sudah memberi izin pemakaian lahan sehingga pekerjaan fisik dapat segera dilaksanakan.
Komisi D juga mengusulkan Sungai Deli dijadikan sebagai pilot projeck atau proyek percontohan transportasi air di Sumatera Utara dan berjuang ke pusat agar mendapat dukungan anggaran guna mewujudkan proyek tersebut. (ms)