KPID Bukan Tempat Birokrat dan Politisi ‘Sunset’
Medan (Lapan Anam)
Tim Ad Hoc maupun anggota Komisi A DPRD Sumut diharapkan lebih selektif dalam menyeleksi para calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPID-SU), sehingga lembaga negara ini tidak dijadikan sebagai tempat pelarian bagi politisi dan birokrat yang memasuki era redup (sunset).
Demikian dikatakan Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumut Syaiful Anwar kepada wartawan di Medan, kemarin.
Menurut Syaiful, anggota KPID mengemban amanat yang cukup berat. Seorang anggota KPID harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang penyiaran karena akan menghadapi persoalan yang pelik menyangkut regulasi penyiaran dalam rangka melindungi kepentingan publik dari siaran yang tidak baik.
Produser Eksekutif Deli TV ini mengkritisi banyaknya mantan birokrat dan politisi ‘sunset’ turut ambil bagian dalam seleksi anggota KPID merupakan satu fenomena menarik.
Menurut Syaiful membludaknya minat warga mencalonkan diri menjadi menjadi anggota KPID di satu sisi merupakan hak setiap warga negara. Akan tetapi di sisi lain, jelas Syaiful, di saat masih tertinggalnya penyiaran di Sumut khususnya di bidang televisi karena kekurangan sumber daya manusia (SDM), ternyata yang berminat menjadi pengawas penyiaran cukup banyak.
” Ini kan menarik di tengah SDM penyiaran di Sumut masih kurang, ternyata yang mengaku faham dan mengerti penyiaran cukup banyak dengan beramai-ramai ikut seleksi KPID,’’ucapnya.
Hanya saja Syaiful agak meragukan apakah para kandidat yang maju menjadi anggota KPID itu benar-benar memiliki kompetensi di bidang itu, atau hanya untuk mencari sesuatu hal yang lain.
“Inilah yang harus dikritisi sehingga menjadi tugas tim ad hoc dan anggota dewan untuk dapat memilih dan memilahnya,”tandas Syaiful.
Menurut Syaiful pengalaman kinerja kurang memuaskan komisioner periode lalu juga harus jadi cerminan saat seleksi yang kini tengah berlangsung.
Menurutnya kinerja buruk anggota komisioner lama tidak terlepas dari proses rekrutmen mereka yang lebih kental nuansa politisnya ketimbang profesionalisme baik dari segi kompetensi maupun moral.
“Anggota KPID-SU yang terpilih nanti diharapkan tidak seperti pendahulunya yang kurang memerhatikan tugas, namun lebih menonjolkan konflik internal sehingga tidak mampu menjalankan amanah dengan baik,’ucapnya.
Syaiful menambahkan bukti jabatan KPID-SU jadi incaran petualang politisi dan birokrat ‘sunset’ adalah hasil pengumuman seleksi berkas Jum’at (19/7) lalu. Tercatat ada beberapa nama pejabat yang sudah pensiun mendaftar, bahkan diduga ada peserta yang masih memiliki kaitan kepemilikan stasiun radio di Medan, turut mendaftar dan dinyatakan lulus seleksi berkas.
Dia berharap calon KPID terpilih nantinya adalah figur pekerja keras, profesional, dan yang terpenting memiliki moral yang baik. Bukan figur petualang yang korup. (Rel)
Medan (Lapan Anam)
Tim Ad Hoc maupun anggota Komisi A DPRD Sumut diharapkan lebih selektif dalam menyeleksi para calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPID-SU), sehingga lembaga negara ini tidak dijadikan sebagai tempat pelarian bagi politisi dan birokrat yang memasuki era redup (sunset).
Demikian dikatakan Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumut Syaiful Anwar kepada wartawan di Medan, kemarin.
Menurut Syaiful, anggota KPID mengemban amanat yang cukup berat. Seorang anggota KPID harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang penyiaran karena akan menghadapi persoalan yang pelik menyangkut regulasi penyiaran dalam rangka melindungi kepentingan publik dari siaran yang tidak baik.
Produser Eksekutif Deli TV ini mengkritisi banyaknya mantan birokrat dan politisi ‘sunset’ turut ambil bagian dalam seleksi anggota KPID merupakan satu fenomena menarik.
Menurut Syaiful membludaknya minat warga mencalonkan diri menjadi menjadi anggota KPID di satu sisi merupakan hak setiap warga negara. Akan tetapi di sisi lain, jelas Syaiful, di saat masih tertinggalnya penyiaran di Sumut khususnya di bidang televisi karena kekurangan sumber daya manusia (SDM), ternyata yang berminat menjadi pengawas penyiaran cukup banyak.
” Ini kan menarik di tengah SDM penyiaran di Sumut masih kurang, ternyata yang mengaku faham dan mengerti penyiaran cukup banyak dengan beramai-ramai ikut seleksi KPID,’’ucapnya.
Hanya saja Syaiful agak meragukan apakah para kandidat yang maju menjadi anggota KPID itu benar-benar memiliki kompetensi di bidang itu, atau hanya untuk mencari sesuatu hal yang lain.
“Inilah yang harus dikritisi sehingga menjadi tugas tim ad hoc dan anggota dewan untuk dapat memilih dan memilahnya,”tandas Syaiful.
Menurut Syaiful pengalaman kinerja kurang memuaskan komisioner periode lalu juga harus jadi cerminan saat seleksi yang kini tengah berlangsung.
Menurutnya kinerja buruk anggota komisioner lama tidak terlepas dari proses rekrutmen mereka yang lebih kental nuansa politisnya ketimbang profesionalisme baik dari segi kompetensi maupun moral.
“Anggota KPID-SU yang terpilih nanti diharapkan tidak seperti pendahulunya yang kurang memerhatikan tugas, namun lebih menonjolkan konflik internal sehingga tidak mampu menjalankan amanah dengan baik,’ucapnya.
Syaiful menambahkan bukti jabatan KPID-SU jadi incaran petualang politisi dan birokrat ‘sunset’ adalah hasil pengumuman seleksi berkas Jum’at (19/7) lalu. Tercatat ada beberapa nama pejabat yang sudah pensiun mendaftar, bahkan diduga ada peserta yang masih memiliki kaitan kepemilikan stasiun radio di Medan, turut mendaftar dan dinyatakan lulus seleksi berkas.
Dia berharap calon KPID terpilih nantinya adalah figur pekerja keras, profesional, dan yang terpenting memiliki moral yang baik. Bukan figur petualang yang korup. (Rel)