PPP Desak Pemprovsu Berikan Uang Insentif Guru
Medan (Lapan Anam)
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatera Utara (Sumut) mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), memberikan uang insentif setiap bulannya kepada para guru.
“Kondisi guru di Sumut sangat memprihatinkan. Kesejahteraan mereka belum sebanding dengan peran yang telah mereka sumbangkan untuk bangsa dan Negara”, kata Ketua DPW PPP Sumatera Utara H Fadly Nurzal SAg didampingi Sekretaris DPW PPP Sumut H Ali Jabbar Napitupulu dan Ketua Lajnah Pemenangan Pemilu Legislatif (LP2L) DPW PPP Sumatera Utara Drs H Rijal Sirait kepada wartawan usai Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) LP2L DPW PPP Sumut di Hotel Polonia Medan, Minggu (20/7).
Untuk menghargai jasa dan peran guru tersebut, Pemprovsu harus memberikan perhatian sungguh-sungguh kepada guru, khususnya yang ada di Sumut dengan memberikan uang insentif. Sehingga, kesejahteraan para guru tidak lagi seperti kondisi sekarang ini, tidak mendapatkan gaji sampai berbulan-bulan lamanya.
”PPP sangat peduli terhadap nasib para guru. Maka Pemprovsu, jangan pernah melupakan jasa dan peranan para guru yang telah menciptakan generasi muda menjadi lebih cerdas dan berwawasan luas untuk membangun bangsa”, katanya.
Sedangkan Ali Jabbar mengatakan, salah satu visi dan misi Gubernur Sumatera Utara H Syamsul Arifin saat kampanye adalah ’Rakyat Tidak Bodoh’. ”Untuk merealisasikan visi dan misi itu, artinya Gubsu harus memperhatikan kesejahteraan para guru,” kata Ali Jabbar.
Rijal Sirait menambahkan, dengan konsep Gubsu ’Rakyat Tidak Bodoh’, maka dianggap perlu memberikan uang insentif untuk menunjang peningkatan kinerja para guru selaku pendidik generasi bangsa.
Rijal Sirait yang juga Ketua Fraksi PPP DPRD Sumut akan berjuang sekuat tenaga untuk meningkatkan kesejahteraan guru, melalui pengalokasian dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumut yang tentunya memihak kepada guru.
Dalam kesempatan ini, Rijal mengungkapkan adanya informasi tentang pemotongan honor bantuan kepada guru yang terjadi di Persatuan Guru-guru Madrasah Diniyah Awaliyah (PGMDA).
Rijal menilai, persoalan ini sangatlah tidak manusiawi. PPP Sumut mengecam tindakan pemotongan honor guru ini. “Apapun alasannya, pemotongan itu tidak dibenarkan,” tegas Rijal Sirait. (ms)
Medan (Lapan Anam)
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatera Utara (Sumut) mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), memberikan uang insentif setiap bulannya kepada para guru.
“Kondisi guru di Sumut sangat memprihatinkan. Kesejahteraan mereka belum sebanding dengan peran yang telah mereka sumbangkan untuk bangsa dan Negara”, kata Ketua DPW PPP Sumatera Utara H Fadly Nurzal SAg didampingi Sekretaris DPW PPP Sumut H Ali Jabbar Napitupulu dan Ketua Lajnah Pemenangan Pemilu Legislatif (LP2L) DPW PPP Sumatera Utara Drs H Rijal Sirait kepada wartawan usai Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) LP2L DPW PPP Sumut di Hotel Polonia Medan, Minggu (20/7).
Untuk menghargai jasa dan peran guru tersebut, Pemprovsu harus memberikan perhatian sungguh-sungguh kepada guru, khususnya yang ada di Sumut dengan memberikan uang insentif. Sehingga, kesejahteraan para guru tidak lagi seperti kondisi sekarang ini, tidak mendapatkan gaji sampai berbulan-bulan lamanya.
”PPP sangat peduli terhadap nasib para guru. Maka Pemprovsu, jangan pernah melupakan jasa dan peranan para guru yang telah menciptakan generasi muda menjadi lebih cerdas dan berwawasan luas untuk membangun bangsa”, katanya.
Sedangkan Ali Jabbar mengatakan, salah satu visi dan misi Gubernur Sumatera Utara H Syamsul Arifin saat kampanye adalah ’Rakyat Tidak Bodoh’. ”Untuk merealisasikan visi dan misi itu, artinya Gubsu harus memperhatikan kesejahteraan para guru,” kata Ali Jabbar.
Rijal Sirait menambahkan, dengan konsep Gubsu ’Rakyat Tidak Bodoh’, maka dianggap perlu memberikan uang insentif untuk menunjang peningkatan kinerja para guru selaku pendidik generasi bangsa.
Rijal Sirait yang juga Ketua Fraksi PPP DPRD Sumut akan berjuang sekuat tenaga untuk meningkatkan kesejahteraan guru, melalui pengalokasian dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumut yang tentunya memihak kepada guru.
Dalam kesempatan ini, Rijal mengungkapkan adanya informasi tentang pemotongan honor bantuan kepada guru yang terjadi di Persatuan Guru-guru Madrasah Diniyah Awaliyah (PGMDA).
Rijal menilai, persoalan ini sangatlah tidak manusiawi. PPP Sumut mengecam tindakan pemotongan honor guru ini. “Apapun alasannya, pemotongan itu tidak dibenarkan,” tegas Rijal Sirait. (ms)