Dekan FH USU Harapkan DPD
Tidak Jadi Tempat Politisi “Gaek”
Medan (Lapan Anam)
Dekan Fakultas Hukum (FH) Universitas Sumatera Utara (USU) Prof Dr Runtung Sitepu SH MHum, mengharap agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak menjadi tempat berkumpulnya politisi-politisi gaek alias lanjut usia (Lansia).
Tidak Jadi Tempat Politisi “Gaek”
Medan (Lapan Anam)
Dekan Fakultas Hukum (FH) Universitas Sumatera Utara (USU) Prof Dr Runtung Sitepu SH MHum, mengharap agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak menjadi tempat berkumpulnya politisi-politisi gaek alias lanjut usia (Lansia).
Sebab, dilihat dari fungsi dan perannya, lembaga ini sebetulnya membutuhkan orang-orang energik dan cerdas, yang siap bekerja keras memperjuangkan kepentingan daerah asal pemilihannya.
Ketika diskusi dengan Sekjen Kesra Centre Yoko Susilo Chou dan Abyadi Siregar di ruang kerjanya, Selasa (22/7) kemarin, Prof Runtung Sitepu mengatakan, agar perjuangan kepentingan Sumut terperjuangkan secara maksimal di DPD, ia mengharap masyarakat Sumut benar-benar memiliki kecerdasan dalam memilih figur dan tokoh masyarakat Sumut untuk duduk di DPD. “Saya malah senang bila ada tokoh-tokoh muda yang akan maju,” kata Prof Runtung Sitepu.
Ia juga mengaku senang dengan orang-orang optimis dan dinamis. Bangsa ini pun, katanya, saat ini membutuhkan orang-orang yang optimis dan dinamis. Karena itulah, ia mengharap agar kursi DPD itu diisi oleh orang-orang muda yang optimis dan dinamis.
Nada serupa juga dikemukakan pengamat politik Sumut Shohibul Anshor Siregar MSi. Ia sendiri menilai, lembaga ini sebetulnya nyaris tidak memiliki peran apa-apa dalam proses politik nasional. Karena keterwakilan daerah di pentas politik nasional (DPR-red) sebetulnya sudah cukup dengan orang-orang daerah yang duduk di DPR RI melalui partai politik (Parpol).
Tapi, di tengah kondisi seperti ini, justru banyak politisi-politisi gaek yang justru memburu kursi DPD. Bahkan saat ini, dengan aturan baru saat ini yang mempersilakan orang-orang partai politik (Parpol) bermain di DPD. Menurutnya, kondisi inilah yang membuat DPD menjadi lembaga lumpuh yang tidak mampu melakukan apa-apa untuk daerah.
Melihat kondisi ini, Shohibul Anshor Siregar MSi yang juga Koordinator Umum Pengembangan basis sosial dan inisiatif (n’BASIS) ia mengatakan, sebaiknya DPD ini sudah perlu dipikirkan untuk dibubarkan. Karena dengan pembubaran ini, anggaran negara bisa dihemat. (ms)