Usut Keterlibatan Oknum
Pejabat Pemprovsu Dalam Peredaran Narkoba
Medan (Lapan Anam)
Direktur Eksekutif Lembaga Pemberdayaan dan Penguatan Publik (LAMPIK), Mayjen Simanungkalit, mendesak Poldasu segera menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan oknum pejabat Sumut yang terindikasi pemakai Narkoba dengan sindikat pengedar Narkoba di Sumut. Karena bukan tidak mungkin, bandar Narkoba membuka selsel jaringan ke jalur birokrat.
“Pejabat Pemprovsu pemakai Narkoba sebagaimana diumumkan Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Mangasing Mungkur ke media, sebaiknya diperiksa dan diusut. Harus ditelusuri darimana mereka memperoleh barang haram itu. Siapa bandar mereka dan siapa saja jaringan mereka”, kata Mayjen Simanungkalit kepada wartawan di Medan, Sabtu (26/7).
Alumni IAIN Medan dan Wakil Ketua GP Ansor Sumut ini mengatakan, bukti tes urin yang membuktikan sejumlah pejabat Pemprovsu sebagai pengguna Narkoba jangan hanya sekedar kepentingan publikasi. Melainkan harus ditindaklanjuti dengan menyerahkan bukti-bukti itu ke Poldasu, guna kepentingan pengusutan.
“Jika benar sejumlah pejabat Pemprovsu pemakai Narkoba, sebaiknya ditindaklanjuti lewat jalur kepolisian. Sehingga temuan itu tidak sekedar sensasi supaya dibilang hebat (Subdibilheb”, katanya.
Karenanya, dia menyarankan agar Poldasu menggledah tempat kerja semua pejabat di Pemprovsu, mencegah kemungkinan peredaran Narkoba di jajaran birokrat. Penggledahan itu sebaiknya dilakukan secara cepat dan mendadak, agar oknum pejabat tidak punya waktu menghilangkan barang bukti.
Direktur Eksekutif Lembaga Pemberdayaan dan Penguatan Publik (LAMPIK), Mayjen Simanungkalit, mendesak Poldasu segera menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan oknum pejabat Sumut yang terindikasi pemakai Narkoba dengan sindikat pengedar Narkoba di Sumut. Karena bukan tidak mungkin, bandar Narkoba membuka selsel jaringan ke jalur birokrat.
“Pejabat Pemprovsu pemakai Narkoba sebagaimana diumumkan Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Mangasing Mungkur ke media, sebaiknya diperiksa dan diusut. Harus ditelusuri darimana mereka memperoleh barang haram itu. Siapa bandar mereka dan siapa saja jaringan mereka”, kata Mayjen Simanungkalit kepada wartawan di Medan, Sabtu (26/7).
Alumni IAIN Medan dan Wakil Ketua GP Ansor Sumut ini mengatakan, bukti tes urin yang membuktikan sejumlah pejabat Pemprovsu sebagai pengguna Narkoba jangan hanya sekedar kepentingan publikasi. Melainkan harus ditindaklanjuti dengan menyerahkan bukti-bukti itu ke Poldasu, guna kepentingan pengusutan.
“Jika benar sejumlah pejabat Pemprovsu pemakai Narkoba, sebaiknya ditindaklanjuti lewat jalur kepolisian. Sehingga temuan itu tidak sekedar sensasi supaya dibilang hebat (Subdibilheb”, katanya.
Karenanya, dia menyarankan agar Poldasu menggledah tempat kerja semua pejabat di Pemprovsu, mencegah kemungkinan peredaran Narkoba di jajaran birokrat. Penggledahan itu sebaiknya dilakukan secara cepat dan mendadak, agar oknum pejabat tidak punya waktu menghilangkan barang bukti.
Sikap tegas Poldasu kata dia penting, karena Pemprovsu sendiri tidak serius membersihkan pengaruh Narkoba di jajarannya. Indikasinya, terlihat dari tidak ada upaya penindakan dari Pemprovsu apalagi menyampaikan sampel temuan adanya oknum pejabat Pemprovsu sebagai pemakai Narkoba itu ke Poldasu.
Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah pejabat Pemprovsu terindikasi sebagai pemakai Narkoba sesuai hasil tes urin yang dilakukan pihak Pemprovsu selama dua bulan, Dari pemeriksaan terhadap pejabat bergolongan IV keatas di jajarannya, ditemukan sebanyak 1,5 persen terbukti sebagai pemakai narkoba.
Temuan itu kemungkinan besar masih bertambah, karena belum seluruh pejabat yang dites. Selain itu proses tes urin dan darah baru berjalan 90 persen. Artinya, sebanyak 10 persen lagi belum dites dan itu pejabat yang bersangkutan ada yang masih bertugas di luar kota .
Namun sangat disayangnya Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) M Mungkur mengaku tak akan melakukan proses hukum terhadap pegawai yang terbukti mengkonsumsi narkoba.
"Kita hanya menghibau secara moral saja. Pejabat yang positif narkoba ini adalah pemegang jabatan, mulai dari pimpinan SKPD, dan beberapa kabid-kabid. Siapa orang-orangnya, itu rahasia. Jumlah pejabat untuk golongan itu ada seratusan lebih, tepatnya saya tidak ingat," paparnya.
Tidak pula ada keterangan apakah Mungkur sendiri ikut didalamnya atau tidak, sebab dia mengatakan semua nama oknum pejabat pemakai Narkoba itu dirahasiakan. (ms)
Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah pejabat Pemprovsu terindikasi sebagai pemakai Narkoba sesuai hasil tes urin yang dilakukan pihak Pemprovsu selama dua bulan, Dari pemeriksaan terhadap pejabat bergolongan IV keatas di jajarannya, ditemukan sebanyak 1,5 persen terbukti sebagai pemakai narkoba.
Temuan itu kemungkinan besar masih bertambah, karena belum seluruh pejabat yang dites. Selain itu proses tes urin dan darah baru berjalan 90 persen. Artinya, sebanyak 10 persen lagi belum dites dan itu pejabat yang bersangkutan ada yang masih bertugas di luar kota .
Namun sangat disayangnya Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) M Mungkur mengaku tak akan melakukan proses hukum terhadap pegawai yang terbukti mengkonsumsi narkoba.
"Kita hanya menghibau secara moral saja. Pejabat yang positif narkoba ini adalah pemegang jabatan, mulai dari pimpinan SKPD, dan beberapa kabid-kabid. Siapa orang-orangnya, itu rahasia. Jumlah pejabat untuk golongan itu ada seratusan lebih, tepatnya saya tidak ingat," paparnya.
Tidak pula ada keterangan apakah Mungkur sendiri ikut didalamnya atau tidak, sebab dia mengatakan semua nama oknum pejabat pemakai Narkoba itu dirahasiakan. (ms)