Medan (Lapan Anam)
Puluhan masyarakat Tebing Tinggi demo di DPRDSU, Senin (15/12) menuntut pelaksanaa proyek APBN untuk RSUD Kumpulan Pane. Mereka menilai alokasi APBN senilai Rp8,4 miliar untuk RS tersebut terancam gagal karena birokrasi yang berbelit.
Massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Tebing Tinggi (FMTT) ini menilai, dengan tidak terserapnya APBN tersebut, maka program Gubsu ‘rakyat tidak sakit’ akan gagal di Tebing Tinggi. Seharusnya pengadaan alat kesehatan dan KB di Tebing Tinggi itu sudah rampung saat ini.
“Kami telah mempertanyakan ke Pemko Tebing Tinggi, keterlambatan ini alasannya karena seluruh peserta tender belum memenuhi administrasi sesuai eppres No 80 tahun 2003. Masa masalah administrasi jadi menghambat kepentingan rakyat, kami menduga ada kepentingan pejabat di sini, ujar Koordinator FMTT Luga Sitohang.
FMTT meminta agar Gubsu segera membentuk Pansus untuk menangani kasus ini. Kegagalan tender dipandang sarat kepentingan yang akhirnya mengorbankan sarana vital masyarakat.
Berdasarkan informasi FMTT, peserta tender pengadaan alkes di RSUD Kumpulan Pane ada 13 perusahaan. Karena itu, FMTT heran mengapa 13 perusahaan tidak memenuhi administrasi.
“Ini pasti ada kepentingan dari mereka, masa seluruh peserta gagal. Akhirnya korbannya adalah kami yang tidak bisa mendapat pelayanan kesehatan yang memadai,” tambahnya.
Luga mengungkapkan tender pengadaan peralatan RS itu sudah diadakan tanggal 29 oktober lalu. Seharusnya, jika ada administrasi yang belum lengkap, Pemko sudah harus bertindak bagaimana supaya pengadaan terlaksana tahun ini juga.
Anggota Komisi E DPRDSU yang menyambut massa M Nuh mengatakan akan menyampaikan permintaan dari massa itu ke DPRDSU. Dia berpendapat masalah pengadaan alat-alat kesehatan itu sesuatu yang harus segera dilaksanakan.
“Kita akan sampaikan ke Gubsu. Mereka harus melihat ini sebagai masalah serius karena program nasional yang sedang digalakkan adalah kesehatan dan pendidikan,” katanya. (ms)
