Medan (Lapan Anam)
Alokasi anggaran APBD Sumut tahun 2009 sebesar Rp3,5 triliun, tidak berpihak kepada petani, peternak, nelayan, serta pelaku Usaha Kecil dan Menengah Mikro (UMKM). Demikian menurut anggota DPRD Sumut, Abdul Hakim Siagian SH, M.Hum, Rabu (10/12), menanggapi RAPBD Sumut 2009.
Kata dia, APBD Sumut 2009 tidak memberi arti kepada petani, peternak, nelayan dan usaha kecil menengah mikro. Demikian juga terhadap angka pengangguran, ini sangat berbahaya.
Oleh karena itulah, menurut Hakim, sebelum terlambat—walau saat ini sesungguhnya sudah, pihaknya meminta kepada Pemprovsu mengalokasikan anggaran untuk segera mengantisipasi krisis global dan dampaknya di Sumut.
Bila melihat pengalaman pada masa-masa krisis beberapa tahun silam, hanya petani, peternak, nelayan dan pelaku usaha kecil dan menengah mikro yang paling dapat bertahan menghadapi berbagai krisi pada masa lalu. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak menganggarkan bagi mereka bagi peningkatan taraf hidup masyarakat. “Tentunya yang sesuai dengan visi dan misi Gubsu,” ujar Hakim bersungguh-sungguh.
Selain itu, Pemprovsu juga dipandang perlu untuk memaksimalkan sektor pendapatan, utamanya dari sektor perkebunan guna meningkatkan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan petani, nelayan, peternak dan pelaku usaha kecil menengah dan mikro.
Dia mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan membedah RAPBDSU 2009 dengan pendekatan kaca mata petani, peternak, nelayan serta usaha kecil menengah mikro. “Kita akan bedah sejauhmana keberpihakan Pemprovsu kepada petani dan nelayan”, katanya. (ms)
