Medan (Lapan Anam)
Masyarakat Kabupaten Karo dan Kabupaten Dairi mengeluhkan rusaknya jalan yang menghubungkan dua kabupaten tersebut, karena bila jalan rusak perekomian masyarakat akan terganggu.
Demikian dikatakan Anggota DPRD Sumut Ir Edison Sianturi via selulernya kepada wartawan, Selasa (2/12), ketika melakukan reses ke Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat.
Pada pertemuan reses di Kabupaten Karo dan Kabupaten Dairi, sebut Edison, masyarakat mengeluhkan kerusakan jalan yang menghubungkan dua kabupaten tersebut.
"Pak Gubernur, Kabupaten Karo dan Kabupaten Dairi masih masuk wilayah Provinsi Sumatera Utara. Tolong jalan Kabanjahe sampai Sidikalang diperbaiki," kata Edison menirukan keluhan masyarakat Kabupaten Karo dan Kabupaten Dairi.
Politisi Partai Patriot Pancasila Sumut ini mengungkapkan, kondisi jalan tersebut sudah bertahun-tahun berlubang yang seakan-akan tidak pernah ada pemeliharaan jalan.
Edison juga mengakui, memang status jalan tersebut adalah jalan negara yang merupakan tanggungjawab Balai Besar Jalan Nasional untuk menanganinya.
Tapi, tegas Edison, perlu diingat Kadis Jalan dan Jembatan Provinsi Sumatera Utara (Provsu) merupakan koordinator jalan di Sumut.
"Untuk itu diminta kepada Gubsu agar memerintahkan Kadis Jalan dan Jembatan Provsu agar sekali-sekali turun ke lapangan, karena terlihat tidak pernah ada bekas kegiatan pemeliharaan drainase dan tutup lubang, paling hanya ada kegiatan babat rumput saja," ujarnya.
Menurut Edison, memang terkesan aneh, karena setiap ruas jalan selalu mendapat biaya pemeliharaan setiap tahun anggaran.
"Namun pemantauan di lapangan hanya dilaksanakan diakhir tahun saja, sehingga selama 10 bulan tidak pernah disentuh," katanya seraya menambahkan entah dipakai kemana anggaran pemeliharaan jalan tersebut.
Karena itu, tegas Edison kembali, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) agar turun tangan melakukan investigasi penggunaan anggaran pemeliharaan tersebut, karena terindikasi hanya dipakai satu triwulan saja.
"Terbukti di lapangan tidak pernah ada pemeliharaan yang berkesinambungan. Alasan anggaran minim tidak bisa kita terima, karena kondisi yang ada sekarang ini merupakan akumulasi kerusakan tahun-tahun yang lalu akibat tidak dipelihara," katanya.
Kalau dengan anggaran yang ada sekarang digunakan untuk memperbaiki semua jalan yang rusak, tambah Edison, tentu tidak akan mampu.
Karena, ungkap Edison, hampir semua drainase tumpat, tentu mengakibatkan air melimpah ke badan jalan sehingga mempercepat kerusakan jalan.
"Logikanya, lebih murah memelihara daripada membangun. Tapi nampaknya jurus ini tidak berlaku di Dinas Jalan dan Jembatan," tuturnya.
Mungkin, sambung Edison, kalau ada kesempatan Presiden datang ke Kabupaten Dairi, barulah mungkin Balai Besar Jalan Nasional sibuk melakukan pembenahan, kalau hanya Gubsu yang datang, tidak dihiraukan dan terbukti dua bulan lalu Gubsu turun ke Kabupaten Dairi, namun sedikitpun jalannya tidak diurus.(ms)
