Soal Pupuk, Karo "Dianaktirikan" Pemerintah


Medan (Lapan Anam)
Tragis benar nasib para petani di Kabupaten Tanah Karo Simalem. Bagaimana tidak, ketika musim tanam tiba pupuk bersubsidi menghilang dari pasaran. Dan saat panen datang harga malah anjlok.Sementara Pemkab Karo, tidak sedikitpun menaruh perhatian untuk mengatasi persoalan tersebut.

"Masyarakat petani di "Bumi Turang" Tanah Karo Simalem benar-benar "dianaktirikan" pemerintah dalam hal pupuk bersubsidi, karena hanya memberikan kuota 30 persen dari kebutuhan sebenarnya," tegas Anggota DPRD Sumut daerah pemilihan Karo, Dairi dan Pakpak Bharat, Ir Edison Sianturi kepada wartawan di gedung dewan, Kamis (11/12).

Menurut politisi dari Partai Patriot Pancasila ini, dari 48 ribu ton kebutuhan pupuk untuk Tanah Karo, kuotanya hanya 16 ribu ton. "Inilah yang menyebabkan langkanya pupuk bersubsidi di "Bumi Turang" itu," ujar Ir Edison Sianturi yang juga Wakil Ketua DPW Partai Patriot Pancasila Sumut ini.

Ir Edison Sianturi yang saat ini duduk sebagai Sekretaris Komisi A DPRD Sumut ini mengungkapkan, siapapun tahu Tanah Karo Simalem merupakan etalase pertanian di daerah ini yang mengangkat dan mengharumkan nama Sumut sampai ke luar negeri.

Namun, kesal Edison Sianturi, perlakuan pemerintah yang hanya memberikan kuota 30 persen dari kebutuhan pupuk yang sebenarnya, dinilai sebagai bentuk "anak tiri". Sementara, lanjut Edison, banyak daerah lain di Sumut yang mendapatkan kuota sampai 90 persen.

Edison mengakui Pemkab Karo juga kurang menaruh perhatian serius terhadap kelangkaan pupuk bersubsidi yang telah "menyengsarakan" petani di Tanah Karo.

"Seharusnya, kelangkaan pupuk ini menjadi tantangan bagi Dinas Pertanian dan Perdagangan serta bupati Karo untuk memperjuangkan penambahan kuota ke pemerintah pusat sebagai wujud keperdulian kepada masyarakat yang mayoritas menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian," papar Edison.

Dengan demikian, kata Edison, kelangkaan pupuk yang selama ini menjadi langganan dan masalah yang tidak pernah terselesaikan, tidak akan pernah terjadi lagi.

Selain soal pupuk, Pemkab Karo juga harus memproteksi para petani di daerah itu dari anjloknya harga komoditi hasil pertanian. Selama ini Pemkab Karo cenderung melepas harga sesuai pasar yang hanya menguntungkan pedagang.

"Inilah yang membuat posisi tawar petani menjadi lemah. Sudah selayaknya Pemkab Karo memiliki Cool Storage untuk bisa menampung hasil pertanian sementara menunggu harga jual membaik. Bila perlu bentuk Perusahaan Daerah yang mengelola/membeli hasil tani masyarakat dengan harga yang tidak meĊ™ugikan petani," jelas Edison.

Kalau itu yang dilakukan Pemkab Karo, lanjutnya, masyarakat petani akan merasa pemerintah sebagai pelindung mereka. Selain itu, katanya, Pemkab Karo juga perlu menjalin kerjasama dengan kabupaten/kota di Sumut maupun propinsi lain sebagai lahan pemasaran hasil pertanian tersebut.

"Selama ini 'kan tidak, petani menilai Pemkab Karo belum berpihak kepada rakyat, sehingga timbul sikap apatis terhadap pemerintah. Masyarakat pernah menyampaikan kepada saya bahwa tidak ada gunanya pemerintah bagi mereka. Imej ini 'kan harus segera diubah sehingga rakyat merasa terlindungi," tandas Edison Sianturi. (ms)