MEDAN,SELASA-Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) diminta lebih kreatif menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD), diluar sumber-sumber yang selama ini menjadi andalan. Misalnya melalui bagi hasil pajak sumberdaya perkebunan, pertambangan serta kelautan dan perikanan.
Demikian disarankan Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut kepada Pemprovsu, dalam pemandangan umum fraksi terhadap R-APBD Sumut 2009 yang disampaikan jurubicara H. Syukran J. Tandjung, di Medan, Selasa (9/12).
Dalam pemandangan umum fraksinya terhadap R-APBD Sumut 2009 yang disampaikan pada rapat paripurna DPRD Sumut, ia mengatakan sumber utama pendapatan Sumut masih sangat didominasi PAD dengan kontribusi terbesar berasal dari pajak daerah.
Sedangkan sumber pendapatan lain yang bersal dari retribusi daerah, hasil
pegelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maupun lain-lain PAD yang sah belum
signifikan. "Ini menggambarkan masih lemahnya struktur sumber-sumber pendapatan daerah Sumut," katanya.
Pendapatan Sumut pada R-APBD 2009 diproyeksikan Rp3,249 triliun dan belanja Rp3,526 triliun. Perolehan utama dari pendapatan daerah berasal dari PAD sebesar Rp2,104 triliun lebih, dengan kontribusi terbesar berasal dari pajak daerah sebesar Rp1,946 triliun lebih.
Sumber pendapatan daerah lainnya berasal dari dana perimbangan yang diproyeksikan sebesar Rp1,118 triliun lebih dan terdiri atas bagi hasil pajak sebesar Rp316 miliar, bagi hasil bukan pajak Rp1,367 miliar dan dana alokasi umum Rp800,702 miliar.
Sumber pendapatan lain yang berasal dari lain-lain pendapatan yang sah hanya
sebesar Rp26,729 miliar lebih, terdiri atas sumbangan pihak ketiga sebesar Rp3,8
miliar, "annual fee" Rp22,5 miliar dan dana alokasi cukai hasil tembakau sebesar
Rp428,097 juta.
Menurut Sukran J. Tandjung, ke depan Sumut tidak bisa lagi hanya bersandar pada
pajak daerah. Partai Golkar memandang Pemprov Sumut perlu melakukan berbagai
terobosan yang inovatif dengan upaya-upaya diversifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan yang lain.
"Langkah inovatif lain yang juga bisa dikembangkan adalah dengan memberikan
jangkauan pelayanan yang luas bagi seluruh masyarakat yang mengurus pajak kendaraan bermotor. Tapi harus diingat dalam peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah jangan sampai terlalu membebani masyarakat," katanya.
Pada bagian lain Syukran J. Tandjung juga berharap RAPBD Sumut 2009 dapat
memprioritas kepentingan masyarakat dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk
pembangunan, kemajuan dan kesejahteraan rakyat Sumut.
"RAPBD Sumut 2009 dengan pendapatan yang diproyeksikan hanya sebesar Rp3,249
triliun dan belanja Rp3,526 triliun itu bukanlah nilai yang fantastis yang akan
membuat ruang gerak pembangunan daerah kita lebih leluasa," katanya.(ms)
