Panwaslih Sumut Gelar Raker
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILU
SEBAIKNYA TIDAK DITANGANI KPU

Medan (Lapan Anam)

Pemutakhiran data dalam kegiatan Pemilu sebaiknya diserahkan kepada pihak independen diluar KPU dan pemerintah.Karena terbukti Daftar Pemilih Tetap (DPT) produk KPU cenderung kacabalau sehingga menjadi akar masalah dan konplik dalam setiap kegiatan Pemilu.

Demikian salah satu rekomendasi Rapat Kerja (Raker) Evaluasi dan Pertanggungjawaban Panwaslih Sumut di Hotel Grand Antares Medan yang berlangsung sejak Jumat dan berakhir Sabtu (28/6).

Dalam Raker itu hadir anggota Panwaslih Provinsi David Susanto SE, Drs Zakaria MSP (Perguruan Tinggi), P Bakkara SH MH (Kejaksaan), AKBP Suryadi Bahar SH (Poldasu) serta para Ketua Panwaslih Kabupaten/Kota se Sumut.
Sedangkan anggota Panwaslih Drs H Pangihutan Nasution SH yang sudah sejak lama tidak aktif dalam kegiatan Panwaslih, juga tidak hadir dalam Raker tersebut. Malah sejumlah anggota Panwaslih Kabupaten sibuk cari informasi soal keberadaan mantan pengacara itu, karena terkait urusan yang tak kunjung dituntaskan.
Disebutkan, KPU pada semua tingkatan terbukti tidak pernah beres menangani data pemilih, sehingga banyak warga yang memiliki hak pilih tidak masuk dalam DPT. Sebaliknya pihak yang tidak memiliki hak pilih seperti anak-anak dan orang meninggal, justru masuk dalam DPT.

Dalam soal perekrutan anggota Panwaslu, Raker Panwaslih Sumut merekomendasikan agar dilakukan lewat tim khusus, tanpa melibatkan KPU. Karena perekrutan Panwaslu oleh KPU tidak logis, sebab KPUD adalah salah satu objek yang akan diawasi Panwaslu.

Rekomendasi lainnya adalah agar pengawas lapangan ditambah dalam struktur Panwaslih, untuk membantu pengawasan di tempat pemungutan Suara (TPS). Demikian juga soal penggunaan anggaran, hendaknya disesuaikan dengan luas wilayah pengawasan pada semua tingkatan.

Tidak Maksimal

Sementara anggota Bawaslu Dra Wahidah Suaib Msi,yang tampil sebagai pembicara pada Raker tersebut mengaku khawatir terhadap tidak maksimalnya kinerja panitia pengawas pemilu (Panwaslu) dalam mengawasi Pemilu Legislatif 2009. Pasalnya, pembentukan Panwaslih jauh terlambat dibanding dengan proses tahapan Pemilu yang sudah berjalan.

“Panwaslu terbentuk setelah proses tahapan Pemilu berjalan, sehingga pengawasannya diyakini tidak akan maksimal”, katanya.

Wahidah Suaib mengatakan, lambannya pergantian anggota KPU di daerah, juga akan mempengaruhi kualitas pengawasan yang dilakukan Panwaslu.

Dibanding dengan beratnya tugas dan fungsi diemban Panwaslu dalam mengawasi tahapn-tahapan Pemilu, Wahidah Suaib mengatakan, seharusnya pembentukan Panwaslu pada semua tingkatan dilakukan sebelum tahapan Pemilu berlangsung. Dalam kenyataannya, struktur dan inprastruktur Panwaslu sering tidak berfungsi maksimal sesuai keinginan undang-undang.

Sementara dari segi tantangan, Panwaslu menghadapi tantangan yang makin berat pada Pemilu legislatif 2009. Karena selain mekanisme perundahan tentang Pemilu legislatif belum tersosialisasi, juga akibat adanya calon perseorangan dan perubahan pada sistem penghitungan sisa suara hasil Pemilu.

Raker Panwaslih Sumut tentang evaluasi dan laporan pertanggungjawaban itu, dihadiri para ketua Panwaslih kabupaten/Kota se Sumut, bertutujuan mengevaluasi kinerja Panwaslih Sumut dan menyamakan persepsi.

Juga mengusulkan kepada pemerintah untuk setiap program, agar mempercepat pencairan dana bagi kelancaran program dilaksanakan.

Ketua Panwaslih Sumut David Susanto dalam sambutannya mengatakan, kinerja Panwaslih dalam Pilgubsu 2008 sudah maksimal. Demikian juga dalam hal pemakaian dana, dirasakan sudah sangat efisien. Namun Panwaslih harus membukan itu dengan pelaporan yang baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik fisik maupun keuangannya.

“Kita menyadari betapa rumitnya membuat laporan pertanggungjawaban, tapi sebagai anggota Panwaslih yang penuh etika dan professional ini harus bisa dilaksanakan tepat waktu”, kata David Susanto. (ms)

Dra Wahidah Suaib Msi :
Pengawasan Pemilu Tak Maksimal

Medan,(Lapan Anam)

Molornya pembentukan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di provinsi dan kabupaten/kota, menjadi penyebab utama tidak maksimalnya Panwaslu mengawasi tahapan-tahapan Pemilu. Karenanya, pemerintah diminta memiliki komitmen untuk melaksanakan amanah undang-undang tentang Panwaslu.

Demikian menurut anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dra Wahidah Suaib Msi, dalam Rapat Kerja (Raker) tentang Evaluasi dan Pertanggungjawaban Panwaslih se Sumut di Hotel Grand Antares Medan, Sabtu (28/5).

Menurut dia, sampai saat ini masih banyak kepengurusan Panwaslu di daerah belum juga terbentuk. Sementara berdasarkan Undang-Undang No 10 tahun 2008 tentang Pemilu, kewenangan yang diberikan pemerintah kepada Panwas justru bertambah mengingat munculnya calon perseorangan, serta adanya peraturan mengenai pembagian hasil sisa suara.

“Sesuai Undang-Undang Pemilu, jumlah personil kita semakin sedikit tapi kewenangan yang diberikan kepada kita justru bertambah karena calon independen. Selain itu sistem Pemilu sudah tidak sesederhana sebelumnya karena ada pengaturan mengenai hasil sisa suara,” tutur Wahidah seusai menghadiri Rapat Kerja Evaluasi Pertanggungjawaban Panwaslih Kabupaten/Kota se-Sumut, Sabtu (28/6) di Hotel Grand Antares Jalan SM Raja Medan.

Dikatakan, selain anggaran Panwas yang belum dicairkan pemerintah, menurut Wahidah, pihaknya juga masih menemukan sejumlah kendala, diantaranya sistem perekrutan yang masih ditangani oleh Komisi Pemilihan Umum.

Di Sumut sendiri, masa tugas Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sudah berakhir, dan bahkan sudah dibentuk panitia Ad Hoc untuk menjaring anggota KPU yang baru. Namun nyatanya perekrutan Panitia Pengawas Pemilih (Panwaslih), masih tetap dilakukan oleh anggota KPU yang lama.

Meski mengaku hal tersebut tidak diatur secara spesifik dalam undang-undang, namun menurut Wahidah Suep kepengurusan KPU tidak boleh dilakukan untuk dua periode Pemilu Legislatif.

Sementara Ketua Panwaslih Sumut David Susanto SE dalam sambutannya menyatakan, rapat kerja Panwaslih tentang Evaluasi dan Pertanggungjawaban sengaja digelar dengan membahas berbagai masalah untuk patron kelangsungan Panwas ke depan.

“Tugas kita sudah selesai ditandai dengan pelantikan Gubsu, namun bagaimanapun Panwas tetap memiliki peranan yang sangat penting,” ujar David Susanto.

Terkait penggunaan anggaran, menurut David, janganlah hal ini dijadikan idiom penghamburan uang negara belaka. Apalagi pesta demokrasi akan segera dilangsungkan di seluruh tanah air, termasuk di Sumut.

”Raker ini jangan kita jadikan perpisahan tapi sebagai langkah awal untuk menuju masa depan. Diharapkan Panwas kabupaten/kota banyak yang akan meneruskan ke Panwaslu maupun menjadi anggota KPU,” kata David.

Sebagaimana diketahui Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hasil Pilkada Sumut periode 2008-2013, H Syamsul Arifin SE dan Gatot Pujo Nugroho sudah resmi dilantik pada 16 Juni. Dengan demikian maka secara resmi berakhir pulalah masa tugas Panwaslih Sumut.(ms)

PEMUDA MUHAMMADIYAH
HARUS BERANI KRITIK PEMERINTAH

Medan (Lapan Anam)

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Syamsul Arifin SE meminta kader-kader pemuda Muhammadiyah memiliki keberanian melakukan kritik, termasuk mengkritik pemerintah. Ini merupakan hak dan kewajiban. Terlebih bagi warga Muhammadiyah sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW.

“Jadi, kalau ada lagi mengaku sebagai nabi ke 26, bahkan nabi ke 25 setengah sekalipun, kita tidak ikut itu,” tegas Syamsul Arifin di hadapan ratusan warga Muhammadiyah Sumut yang hadir pada Milad ke 76 Pemuda Muhammadiyah dan Tabligh Akbar di Mesjid Taqwa Kampung Dadap, Medan, Sabtu (28/6) kemarin.

Syamsul bahkan mengatakan, kalau ada yang tidak berani mengkritik pemerintah, termasuk Pemprov Sumut, itu berarti bukan warga Muhammadiyah. “Kalau tak berani kritisi Gubernur Sumut, itu bukan warga Muhammadiyah,” katanya.

Artinya, lanjut Syamsul, pemuda Muhammadiyah harus memiliki keberanian bersikap. Hanya saja, mantan Bupati Langkat ini mengatakan, kritikan tersebut harus disampaikan secara santun. “Warga Muhammadiyah harus bersikap shidiq, tabligh dan fathonah,” harapnya.

Selain itu, Syamsul juga memohon dukungan seluruh warga Muhammadiyah di Sumut agar ia berhasil menjalankan tugasnya sebagai Gubernur Sumut. “Kalau saya saja tanpa dukungan masyarakat, termasuk warga Muhammadyah, program pembangunan Sumut ini tidak akan berhasil,” katanya.

Sebelumnya, DR Amrisyah Tambunan dalam taushiahnya mendorong agar kader-kader pemuda Muhammadiyah berani mengkritik pemerintah. “Bahkan mengkritik Pak Syamsul Arifin sebagai gubernur, kita harus berani. Hanya saja, kritik tersebut hendaknya dibarengi dengan menawarkan solusi,” katanya.

Ia menilai, kalau hanya mengkritik tanpa dibarengi dengan menawarkan solusi, itu juga sikap yang kurang baik. “Karenanya, saya menyarankan, dalam setiap mengkritik pemerintahan yang dipimpin Pak Syamsul Arifin, hendaknya kita menawarkan solusinya,” kata Amirsyah.

Krisis Kader
Pada kesempatan itu, Amirsyah Tambunan juga mengatakan, saat ini pemuda Muhammadiyah sedang mengalami krisis kader. Ini juga diakui Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Sumut Anang Anas Azhar.

“Kita sekarang kekurangan kader. Anak-anak kita saat ini juga sedang mencari identitas,” katanya. Karena itu, Amirsyah Tambunan yang juga mantan Ketua PD Pemuda Muhammadiyah Medan ini meminta agar pemuda Muhammadiyah terus-menerus melakukan pengkaderan.

Amirsyah Tambunan membandingkan dengan era dulu. Ketika itu, katanya, kader-kader pemuda Muhammadiyah dikenal dengan militansinya. “Tapi sekarang, kita malah krisis kader. Kita kekurangan kader,” tegasnya.

Menjawab itu, Anang Anas Azhar mengatakan akan terus melakuka pengkaderan. “Pengkaderan ini akan terus kita lanjutkan untuk membangun kembali militansi kader pemuda Muhammadiyah,” katanya.
Ketua panitia Aripay Tambunan MM mengatakan, Milad ke 76 Pemuda Muhammadiyah dan Tabligh Akbar itu dihadiri ratusan warga Muhammadiyah. Termasuk anggota DPR RI Nasril Bahar, anggota DPRD Medan Adi Munasip MM, dan sebagainya. (ms)

Tim Seleksi KPUD Harus Utamakan SDM Bermoral

Medan , (Lapan Anam)

Sekretaris Komisi A DPRDSU, Penyabar Nakhe, mengharapkan tim seleksi calon anggota KPUD Sumut bekerja secara benar secara selektif. Jangan hanya berdasarkan intelektualnya, tapi harus mengutamakan SDM benar-benar bermoral, beretika, juga bersikap independent, sehingga tegas dan tidak mau dipengaruhi pihak manapun.

“Tim seleksi KPUD Sumut harus ekstra hati-hati, karena hasilnya nanti akan dipetik dan dirasakan dalam Pilkada, Pileg (Pemilihan legislatif) dan Pilpres (Pemilihan Presiden) 2009”, katanya di gedung dewan, Kamis (26/6).

Tanggapan itu disampaikannya menyusul kegagalan KPUD Sumut melaksanakan Pilgubsu secara baik, dengan amuradulnya data pemilih. Bahkan atas kesembrautan Pilkada yang lalu, Pansus Pilkada DPRDSU mewacanakan agar semua anggota KPUD di Sumut diganti dan jangan dipilih lagi .

Tentang wacana itu Penyabar Nakhe menilai, masalah digantinya seluruh anggota KPUD Sumut diserahkan sepenuhnya ke tim seleksi yang ditetapkan KPU pusat. Komisi A DPRD Sumut juga telah menunjuk tim seleksi untuk bekerja maksimal menyeleksi calon-calon anggota KPUD Sumut mendatang.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut yang juga anggota Pansus Pilgubsu Ir Edison Sianturi mengatakan, adanya keinginan agar anggota KPUD Sumut diganti pasca Pilkada Sumut sudah dimunculkan beberapa anggota dewan yang duduk di Pansus Pilkada Sumut. Tapi belum menjadi satu keputusan, karena sejak dibentuknya Pansus Pilkada Sumut oleh Pimpinan DPRD Sumut baru sekali dilakukan rapat kerja.

Kata Edison, penilaian terhadap tidak berhasilnya kinerja KPUD Sumut dalam melaksanakan Pemilu maupun Pilkada Sumut, masih terlalu prematur. Sebab adanya kesalahan dalam pelaksanaan Pilgubsu kemarin bukan kesalahan KPUD Sumut seutuhnya, tapi banyak faktor. Artinya, tidak semua kesalahan harus dilimpahkan ke KPUD, meski mereka sebagai pelaksana dan penyelenggara Pilgubsu.

Dicontohkan pada Pilkada Sumut yang paling krusial menyangkut masalah data pemilih yang tidak valid. Disini DP4 (Daftar Pemilih Potensial Penduduk) yang bermasalah adalah Pempropsu tidak cukup waktu untuk memvalidasi data pemilih, karena masih menggunakan sistem validasi pasip dengan mengumumkan dan menghimbau masyarakat untuk dating melihat sendiri, bukan mendatangi.

“Hanya saja, kelemahan KPUD disini tidak mengaku adanya kesalahan tersebut, tapi tetap bertahan, tapi tetap bertahan bahkan seolah-olah benar, akhirnya kesalahan itu dilimpahkan semuanya ke KPUD,” ujar Edison . (ms)



DPRD SU Sahkan Perda Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil

Medan , (Lapan Anam)

DPRD Sumut mengesahkan Perda (Peraturan daerah) pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui rapat paripurna Dewan, Kamis (26/6) setelah seluruh fraksi kecuali FKS (Fraksi Keadilan Sejahtera) dalam pendapat akhirnya setujui ranperda tersebut untuk disahkan jadi Perda.

Dalam Paripurna yang dipimpin Pelaksana Ketua DPRD Sumut Drs Hasbullah Hadi SH SpN dan dihadiri Wagubsu Gatot Pudjo Nugroho dan Sekdapropsu RE Nainggolan, 7 fraksi masing-masing FPG, FPDI-P, FP Demokrat, FPPP, FPAN, FPDS dan FPBR melalui jurubicaranya masing-masing setuju ranperda tersebut disahkan jadi Perda. Sedangkan FKS dalam pendapat akhirnya menyatakan sikap disclamer (tidak memberi penilaian).

Paripurna pendapat akhir tersebut diawali penyampaian laporan Pansus hasil pembicaraan tahap III, mengenai pembahasan ranperdasu tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh Ketua Pansus Analisman Zalukhu SSos. Setelah membahas materi substansi maupun redaksi draft secara maksimal bersama eksekutif, pansus berpendapat ranperda ini telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diharapkan, dengan ditetapkannya Perda ini nantinya, Pempropsu segera melakukan sosialisasi ke pemangku kepentingan, sehingga tujuan Perda ini dapat tercapai seperti diharapkan. Selian itu, perlu dijalin koordinasi yang intensif dengan kabupaten/kota terutama yang diwilayah pesisir sehingga perda ini difollowup kabupaten/kota dan efisein dalam pelaksanaannya di lapangan.

Fraksi PDIP melalui jubirnya Edi Rangkuti berharap perda ini bukan hanya perda yang indah di atas kertas, tapi dalam implementasinya dilaksanakan. Sehingga janji Gubsu akan rakyat tidak lapar, rakyat tidak bodoh, rakyat tidak sakit dan rakyat punya masa depan, akan jadi kenyataan terutama bagi masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau terluas di wilayah Sumut.

“FPDIP senantiasa mengingatkan Gubsu akan janjinya agar tidak lupa atau melupakannya,” ujar Edi Rangkuti.

Sedangkan Fraksi Partai Demokrat berharap, Perda ini mampu menciptakan iklim ekonomi yang sehat dan kondusif serta mampu mengapresiasi dan mempersuasif masyarakat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga memiliki tanggung jawab bersama mensukseskan perda tersebut.

Fraksi PPP lewat jubirnya Drs H Yulizar P Lubis berpesan, perda ini harus mampu memperkecil jumlah penduduk masyarakat miskin, menyelesaikan permasalahan mendasar seperti pendidikan, akses kesehatan dan infrastruktur dasar, memberikan perlindungan social, memperkecil angka pengangguran dan membuka akses bagi pembangunan infrastruktur seperti transportasi, penyediaan air bersih, energi kelistrikan dan kualitas lingkungan permukiman di wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil.

FPDS melalui Toga Sianturi juga berharap, perda ini dapat menjamin pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara rasional, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menata secara hokum pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta menetapkan batas-batas administrative antar-propinsi dan kabupaten/kota. (ms)


Desakan Pencopotan Jabatan Kadishub Sumut Makin Deras

Medan , (Lapan Anam)

Setelah mendapat tanggapan serius dari Sekdaprovsu juga selaku Ketua Baperjakat Pemprovsu RE Nainggolan, yang berjanji akan memprioritaskan persoalan di Dinas Perhubungan (Dishub) Sumut untuk segera dibahas dan diberikan tindakan. Sikap sejumlah Anggota DPRDSU menyoroti Dishub Sumut khususnya pucuk pimpinan (kadis) semakin menguat.

Kalangan Anggota DPRDSU, Kamis (26/6) menyatakan akan terus mendesak Gubernur Syamsul Arifin agar mencopot Naruddin Dalimunthe dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provsu. Ini perlu dilakukan, mengingat semakin ‘derasnya’ dan banyaknya komentar bahkan sudah mengarah menurunkan aksi massa, menuntut orang nomor satu di Dishub Sumut itu segera ‘lengser’ dari jabatannya.

Terlebih, permintaan agar segera dicopotnya Kadishub saat ini mengingat semakin meluasnya kerusakan jalan di Sumatera Utara, sebagai akibat banyaknya kenderaan melintasi jalan melebih muatan atau tonase. Padahal, untuk mengatasi kerusakan jalan itu, Sumut telah memiliki Perda No 14 Tahun 2007, tentang kelebihan muatan angkutan barang.

Wakil Ketua Komisi C DPRDSU, Isrok Anshari Siregar menyatakan pada hari sebelumnya yang mendesak Gubsu dan baperjakat pemprovsu sudah saatnya mengeluarkan keputusan dan tindakan, menyahuti aspirasi massa yang berkembang saat ini. Sebab, Isrok sebelumnya sudah menilai, adanya ketidakjujuran di instansi itu dalam mensetorkan PAD ke Dispenda Sumut, khususnya pada dana kelebihan muatan jembatan timbang.

Makanya politisi PDI Perjuangan ini mengaku, Kadishub Sumut Naruddin Dalimunthe sudah sangat prioritas dicopot dari jabatannya. Sebab, Isrok menilai kinerja Naruddin sangat buruk dan tak mampu menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya pada pengelolaan jembatan timbang yang dinilai masih menjadi ajang memperkaya diri dan kelompok. “Sedangkan kontribusi PAD hanya sebagiankecil dari dana yang diperoleh dari denda kelebihan muatan tersebut,” sebutnya.

Anggota Komisi D DPRDSU dari Fraksi PDI Perjuangan, Analisman Zalukhu juga menegaskan, fraksinya akan terus menyoroti persoalan di Dishub Sumut, sepanjang masih adanya tindakan ketidakjujuran dan membela rakyat. Apalagi terkait persoalan Perda No 14 Tahun 2007, yang dinilai tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh oleh pihak Dishub Sumut, sehingga mengakibatkan semakin meluasnya kerusakan jalan di Sumatera Utara.

Sebab Analisman menilai, kerusakan jalan di Sumut disebabkan kenderaan banyak melebihi muatan. Makanya dia mempertanyakan kinerja pejabat Dishub Sumut dalam menjalankan Perda No 14 Tahun 2007 tentang angkutan barang yang melebihi muatan tersebut di lapangan.

"Karena tujuan dibuatnya Perda Nomor 14 Tahun 2007 tersebut sesungguhnya bukan untuk mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tetapi untuk membuat efek jera, bagi para pengusaha atau supir angkutan barang/truk, agar dalam melakukan perjalan tidak terjadinya kelebihan muatan," kata Analisman.

Untuk itu, Analisman juga Sekretaris Fraksi PDIP mendesak Kadishub Sumut agar bertanggungjawab terhadap semakin meluasnya kerusakan jalan di Sumut. "Berdasarkan data kita terima, jalan nasional di sumatera utara ada sebanyak 2.098,05 namun yang rusak ada sebanyak 26,24 persen. Makanya kita minta pertanggungjawaban kadishub dalam hal kerusakan jalan ini. Jangan ekor yang busuk, kepala lantas dibiarkan saja," tegasnya.

Hal senada disampaikan Ketua Fraksi PDIP DPRDSU, Eddi Rangkuti yang menilai, percepatan kerusakan jalan negara dan propinsi di Sumut tidak terlepas dari ketidakpatuhan Dishub melaksanakan perda No 14/2007. Sehingga angkutan kelebihan muatan atau tonase merajalela sementara kontribusi untuk PAD tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan.

Anggota Fraksi PKS DPRDSU, Hidayatullah juga menilai, jika target PAD yang selama ini disebut-sebut segelintir pihak sudah layak dan besar disumbangkan ke Dispenda, justru samasekali tidak benar. Sebab, PAD disumbangkan Dishub tersebut dinilai justru masih terlalu kecil, dengan apa yang dicapai saat ini akibat adanya kelebihan muatan angkutan barang.

Sebelumnya, puluhan massa mengatasnamakan Lingkar Mahasiswa Andalas (Limantara) berunjukrasa ke gedung dewan, memberikan dukungan kepada dewan agar mendesak Gubsu segera mengganti Naruddin Dalimunthe sebagai Kadishub Sumut. Massa menilai, kepemimpinan Naruddin tidak layak dalam memimpin instansi tersebut, mengingat Naruddin dituding telah memakai tangan besi dalam menjalankan tugasnya. (ms)



Sekdaprovsu Janji
Segera Bahas Kasus Kadishub Sumut

Medan, (Lapan Anam)

Sekdaprovsu RE Nainggolan berjanji akan segera membahas kasus menimpa Kadis Perhubungan (Kadishub) Sumut, Naruddin Dalimunthe, terkait pengelolaan Jembatan Timbang yang tidak sesuai dengan tujuan Perda No.14/2007.

“Masalah Naruddin Dalimunthe akan menjadi prioritas untuk dibahas, sesuai koreksi anggota DPRDSU dan masukan dari komponen masyarakat. Kita akan segera membahas itu dalam rapat khusus”, kata Sekdaprovsu kepada wartawan di gedung dewan usai pertemuan dengan Pimpinan Dewan, Rabu (25/6).

Selaku Ketua Baperjakat, RE Nainggolan mengatakan, sangat memahami kuatnya desakan sejumlah anggota DPRDSU dan mahasiswa lewat aksi unjukrasa yang meminta Kadishub Sumut, Naruddin Dalimunthe dicopot dari jabatannya.

“Desakan agar Naruddin dicopot dari jabatan Kadishub Sumut nampaknya makin deras. Hal itu akan kita kaji dan analisis guna diambil kebijakan”, katanya.

Ditanya sikap apa yang akan dilakukan Pemprovsu, RE Nainggolan belum isa menjawabnya. Alasannya, kasus Naruddin harus dibahas dan itu akan segera dilakukan. Ini akan menjadi prioritas”, katanya sambil berlalu menuju mobil dinasnya.

Sementara itu, sejumlah anggota DPRDSU mendesak Gubernur Syamsul Arifin melakukan resuffle atau pergantian jabatan kepala dinas yang dinilai kinerjanya buruk. Bahkan desakan agar Kadishub Sumut segera dicopot kian hari kian menguat. Pencopotan menurut anggota DPRDSU perlu dilakukan, demi perbaikan khususnya mengenai perhubungan dan kerusakan jalan.

Anggota DPRDSU dari Fraksi PDI Perjuangan, Analisman Zalukhu kemarin malah menegaskan, fraksinya akan terus menyoroti persoalan di Dishub Sumut, sepanjang masih adanya tindakan ketidakjujuran dan membela rakyat. Apalagi terkait persoalan Perda No 14 Tahun 2007, yang dinilai tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh oleh pihak Dishub Sumut, sehingga mengakibatkan semakin memperparah kerusakan jalan di Sumut.

Analisman menilai, kerusakan jalan di Sumut disebabkan banyaknya kenderaan melebihi muatan. Karenanya, dia mempertanyakan kinerja pejabat Dishub Sumut dalam menjalankan Perda No 14 Tahun 2007 tentang angkutan barang yang melebihi muatan.
Bukan Target PAD

"Tujuan dibuatnya Perda Nomor 14 Tahun 2007 tersebut sesungguhnya bukan untuk mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tetapi untuk membuat efek jera, bagi para pengusaha atau supir angkutan barang/truk, agar dalam melakukan perjalan tidak terjadinya kelebihan muatan," kata Analisman.

Atas dasar itu,dia mengaku heran terhadap komentar dari seorang menyebut dirinya pengamat transportasi yang terkesan membela Kadishub Sumut. Fakar itu malah berpendapat, Kadishub Sumut pantas diacungi jembol karena mampu menyumbangkan pemasukan ke PAD secara signifikan.

Dia mengimbau pengamat transportasi itu agar mempelajari dulu Perda No 14/2007 tersebut, sebelum berkomentar membela Kadishub Sumut. Dia harus mempelajari latarbelakang kenapa lahir perda itu, apakah untuk PAD atau untuk menyeleksi pelanggaran.

Analisman juga Sekretaris Fraksi PDIP mendesak Kadishub Sumut agar bertanggungjawab terhadap semakin parahnya kerusakan jalan di Sumut. "Berdasarkan data kita terima, jalan nasional di Sumut ada sebanyak 2.098,05 namun yang rusak ada sebanyak 26,24 persen. Makanya kita minta pertanggungjawaban Kadishub dalam hal kerusakan jalan ini. Jangan ekor yang busuk, kepala lantas dibiarkan saja," tegasnya.

Hal senada disampaikan Ketua Fraksi PDIP DPRDSU, Eddi Rangkuti yang menilai, percepatan kerusakan jalan negara dan provinsi di Sumut tidak terlepas dari ketidakpatuhan Dishub melaksanakan Perda No 14/2007. Sehingga angkutan kelebihan muatan atau tonase merajalela sementara kontribusi untuk PAD tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan.

Anggota Fraksi PKS DPRDSU, Hidayatullah juga menilai, jika target PAD yang selama ini disebut-sebut segelintir pihak sudah layak dan besar disumbangkan ke Dispenda, justru samasekali tidak benar. Sebab, PAD disumbangkan Dishub tersebut dinilai justru masih terlalu kecil, dengan apa yang dicapai saat ini akibat adanya kelebihan muatan angkutan barang. (ms)

RS Haji Medan Butuh Dana Rp10,5 M
Medan, (Lapan Anam)

Rumahsakit Haji Medan mengajukan permohonan dana sebesar Rp10,5 miliar kepada Menteri Kesehatan RI, u.p. Dirjen Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI di Jakarta. Rencananya, dana tersebut akan digunakan untuk pengadaan peralatan kesehatan/kedokteran di rumahsakit tersebut.

“Kita berharap jumlah dana yang kita ajukan dapat ditampung dalam APBN 2009, ujar Direktur RS. Haji Medan, dr. H. MP. Siregar, SKM dalam rapat kerja dengan Komisi E DPRD Sumut, Rabu (25/6).

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi E DPRD Sumut, Rafriandi Nasution, SE MT dihadiri anggota Komisi E, Syukran J. Tanjung, Abul Hasan Harahap, Muhammad Nuh, Hasnan Said, Ramses Simbolon, Hj. Riri Kartini Bertauhid, Mursito Kabukasuda dan Usman Hasibuan.

Dijelaskan Siregar, dalam surat bernomor 108/P/Sekr/RSHM/V/2008 Tanggal 10 Mei 2008 itu disebutkan, peralatan kesehatan/kedokteran yang dimaksud adalah pengadaan satu unit CT. SCAN Rp7 miliar, pengadaan satu unit Microscope Mata Rp1,1 miliar, pengadaan satu unit Ventilator Dewasa Rp850 juta, satu unit Ventilator Bayi/Anak Rp850 juta dan pengadaan satu unit Electro Encephalo Grapy (EEG) Rp700 juta.

Selain itu, untuk tujuan yang sama, Rumahsakit Haji Medan juga mengajukan permohonan bantuan dana Rp4,7 miliar lebih kepada Pemerintah Propinsi Sumatera Utara. Namun, seperti yang tertuang dalam surat bernomor 109/P/Sekr/RSHM/V/2008 Tanggal 10 Mei 2008 ini, RS Haji Medan mengusulkan pengadaan delapan alat kesehatan/kedokteran.

Di antaranya, pengadaan satu unit Ultra Sonograpy (USG) Obgyn senilai Rp800 juta, pengadaan satu unit Mesin Anaestesi senilai Rp800 juta, satu unit Meja Operasi senilai Rp450 juta dan satu unit Lampu Operasi senilai Rp450 juta. Kemudian juga pengadaan 48 unit Tempat Tidur Pasien senilai Rp960 juta, 15 unit Syringe Pump senilai Rp562,5 juta, 15 unit Infusion Pump senilai Rp570 juta serta pengadaan 15 unit Suction Pump senilai Rp150 juta.

Menanggapi permohonan Rumahsakit Haji Medan ini Hasnan Said, salah satu anggota Komisi E mengatakan, dirinya sepakat dengan anggota dewan lainnya, yakni Rumahsakit Haji Medan mampu meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Namun, dia menyayangkan tidak dipaparkannya jumlah pemasukan yang diperoleh rumahsakit ini.

“Karenanya, dia berharap ada penjelasan yang detail dari pihak Rumahsakit Haji Medan agar tidak terjadi kesalahpahaman,” ucap dia. (ms)

Agar Tidak Bobrok
Dishub Sumut Harus
Disehatkan
Medan (Lapan Anam)

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Sumut, Hidayattulah, mengatakan Dinas Perhubungan (Dishub) Sumut harus disehatkan dengan aturan-aturan kepegawaian yang berlaku. Karena Dishub Sumut terbukti tidak mampu mengamankan Perda No.14/2007 tentang pungutan kelebihan muatan mobil truk di jembatan timbang guna mencegah kerusakan jalan.

“Selama Dishub Sumut tidak dibenahi dengan aturan-aturan kepegawaian, kebobrokan-kebobrokan akan terus terjadi”, katanya kepada wartawan di gedung dewan, Selasa (24/6).

Anggota Komisi C DPRDSU ini sangat tidak yakin Kadishub Sumut Naruddin Dalimunthe dapat menghapus praktek pungli, yang terjadi di seluruh jembatan timbang di Sumut. Praktek pungli di jembatan timbang sudah menjadi budaya yang terus dipelihara oknum pejabat, karena menjadi lahan basah dengan dalih Perda No.14/2007.

Berbagai kebobrokan di Dishub Sumut terutama dalam pengelolaan jembatan timbang, kata Hidayatullah, sulit diberantas. Karena sejumlah oknum pejabat justru memiliki kepentingan agar pungli terus berjalan.

Indikasi ini katanya, terlihat dari kenyataan banyaknya pegawai Dishubsu yang di jembatan timbang rela untuk tidak naik pangkat selama menjadi PNS asal bisa bertugas di jembatan timbang. Kalau ada rotasi, pun paling mereka hanya saling bertukar tempat jembatan timbang saja.

“Ini kan menunjukkan bahwa memang di jembatan timbang itu banyak ‘beredar duit’ yang tidak jelas peruntukkannya," ujar Hidayatullah.

Menyinggung praktik pungli di jembatan timbang, anggota Komisi C DPRD Sumut ini menyatakan, ketika melakukan kunjungan kerja ke salahsatu jembatan timbang, dan terlihat para petugas bersikap tegas dengan memberhentikan truk yang bermuatan lebih.

Melihat hal itu, rombongan Komisi C pura-pura kembali menuju Medan . Jarak beberapa puluh meter, berhenti dari jembatan timbang itu dan melihat watak pegawai Dishubsu di jembatan timbang yang sesungguhnya. “Eh, betul, mereka kembali menerima salam tempel dari supir-supir truk yang menyalahi aturan," tegasnya.
Makanya, ia tidak pernah yakin Kadishubsu mampu menghapus pungli di jembatan timbang. “Terlalu banyak kejanggalan di jembatan timbang, di mana paling banyak hanya lima pelanggaran yang diungkap Dishubsu di setiap jembatan timbang," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Hidayattulah juga menyatakan, target dan jumlah pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh dari jembatan timbang amat minim, dibanding potensi yang seharusnya diperoleh Dinas Perhubungan Sumatera Utara (Dishubsu).

“Selain itu, setoran PAD yang diperoleh dari jembatan timbang yang dikelola Dishubsu juga amat tidak sebanding dengan kerusakan jalan akibat kelebihan muatan truk-truk yang melintas di daerah ini,” katanya.

Menurutnya, kerusakan jalan ini terutama disebabkan truk-truk yang melanggar Perda No.14/2007 tentang kelebihan muatan itu, dibiarkan “lolos” dari jembatan timbang akibat adanya praktek pungutan liar di seluruh jembatan timbang yang ada di Sumatera Utara.

Kata dia, Perda No. 14/2007 tentang kelebihan muatan untuk mengantisipasi kerusakan jalan tidak efektif, karena adanya pungutan-pungutan liar yang dilakukan petugas jembatang timbang kepada para supir truk barang yang harus melintasi jembatan timbang yang telah berlangsung lama sampai saat ini. (ms)






PPP Buka Peluang Ummat Muslim
Jadi Calon Anggota legislatif


Medan (Lapan Anam)

Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kota Medan, memberikan peluang bagi masyarakat muslim kota Medan untuk menjadi bakal calon (Balon) anggota legislatif di DPRD Kota Medan Periode 2009-2014. Pendaftaran dilakukan di kantor DPC PPP Kota Medan Jalan Sekip Baru No 44 Medan/sekretariat Laznah Pemenangan Pemilu Legislatif (LP2L). Pendaftaran ditutup pada 30 Juni 2008 pukul 00.00.WIB.

Ketua DPC PPP Kota Medan Ir Ahmad Parlindungan mengatakan, pembukaan pendaftaran Balon Anggota DPRD Kota Medan merupakan bagian dari komitmen PPP menyahuti aspirasi masyarakat muslim kota Medan.

Ahmad Parlindungan secara tegas mengatakan PPP Kota Medan hanya akan menerima bakal calon Anggota DPRD Kota Medan yang beragama Islam. Persyaratan beragama Islam sesuai dengan azas dan AD/ART PPP. Ini merupakan bukti bahwa PPP tetap komit sebagai partai berazaskan Islam, bukan partai terbuka. Tentunya para Balon Anggota DPRD Kota Medan yang diterima harus sesuai dengan azas tersebut.

Hal itu disampaikan Ketua DPC PPP Kota Medan Ir Ahmad Parlindungan, Selasa 24 Juni 2008 di Kantor DPC PPP Kota Medan Jalan Sekip Baru No 44 Medan.
Lebih lanjut, Ahmad Parlindungan menyebutkan, selain persyaratan beragama Islam, Balon anggota DPRD Kota Medan yang mendaftar adalah warga yang bertempat tinggal di Medan, memiliki loyalitas, kapabilitas dan aksebilitas serta mengisi formulir pendaftaran yang disediakan.

Sementara Ketua LP2L Kota Medan, HM Arifin Umar BA menghimbau seluruh kader partai untuk berpastisifasi penuh dalam pemilu legislatif 2008. Ini penting, kata Arifin Umar, terkait perwujudan target perolehan suara 15 persen pada pemilu mendatang, sesuai kebijakan DPP PPP yang dihasilkan para Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).

Terutama kepada Fungsionaris PAC dan Ranting PPP, untuk segera mempersiapkan diri menghadapi pemilu legislatif dan pemilu presiden mendatang. Upaya-upaya yang harus dilakukan diantaranya melakukan rekruitmen anggota partai sebanyak mungkin di daerah masing-masing.

Ditambahkan Ahmad Parlindungan, sekarang saatnya bagi PPP Kota Medan menunjukkan adanya perubahan yang signifikan terhadap perkembangan partai. Dan tentunya dibuktinya dengan mewujudkan tercapainya target 15 persen perolehan suara pada pemilu legislatif 2009. (ms)


Puluhan Mahasiswa Desak Gubsu
Copot Naruddin Kadishub Sumut

Medan, (Lapan Anam)

Puluhan massa tergabung dalam Lingkar Mahasiswa Andalas (LIMANTARA) berunjukrasa ke Gedung DPRDSU, Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (23/6). Mereka mendesak Gubsu Syamsul Arifin SE segera mencopot Naruddin Dalimunthe dari jabatannya sebagai Kadis Perhubungan (Kadishub) Sumut.

Dalam pernyataan sikapnya, Limantara mengaku gonjang-ganjing tentang permasalahan terjadi di Dinas Perhubungan Sumut bukan cerita baru. Mereka mempertanyakan kinerja aparat Dishub Sumut perihal dugaan banyaknya perbuatan korupsi baik secara perorangan dan terorganisir.

Mahasiswa juga mempertanyakan kinerja Kadishub Sumut, yang dinilai mahasiswa kurang baik atau buruk dalam menjalankan tugasnya. Bahkan massa Limantara juga mempertanyakan informasi dari masyarakat khususnya aparat Dishub sendiri yang menuding Kadishub Sumut, Naruddin Dalimunthe dalam menjalankan tugasnya memakai sistem 'tangan besi'.

Yakni, lanjut mahasiswa, Kadishub Sumut dalam menjalankan kepemimpinannya di Dinas Perhubungan tersebut terkesan seenak dan semaunya saja mengeluarkan kebijakan yang tidak populis. Ditambah lagi gaya kepemimpinannya di Dishub Sumut dianggap tak mampu mengangkat citra baik Dishub Sumut, yang sudah dikenal lembaga paling korupsi di Sumut.

Bahkan mahasiswa juga menyoroti Kadishub Sumut, Naruddin Dalimunthe pada Pilgubsu 2008, ikut dan terlibat di salah satu tim sukses Cagubsu. Menyikapi hal itu, mahasiswa meminta Naruddin Dalimunthe sudah saatnya dicopot dari jabatannya sebagai Kadishub Sumut.

"Copot Kadishub Sumut karena dinilai telah menyalahgunakan jabatannya. Hentikan kegiatan pungli di jembatan timbang karena telah meresahkan para supir. Dan tegakkan Perda No 14 Tahun 2007 tentang kelebihan kapasitas jembatan timbang," teriak massa.

Aksi massa diterima Ketua Komisi D DPRDSU, Jhon Eron Lumbangaol SE. Wakil rakyat ini mengaku akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa. Dewan akan menjadwalkan pemanggilan Naruddin Dalimunthe, terkait berbagai permasalahan yang dilakukannya selama menjabat Kadis Perhubungan Sumut.
Dalam gambar terlihat puluhan mahasiswa mendesak Gubsu mencopot Naruddin Dalimunthe dari jabatan Kadishubsu. Naruddin dituding menjadikan jembatan timbang sebagai ajang pungli untuk memperkaya diri sendiri.(ms)





TOLAK AHMADIYAH: Ratusan massa Front Pembela Islam dan Forum Umat Islam Indonesia menggelar unjuk rasa di halaman Masjid Raya Al-Mansun, Medan, Jumat (20/6). Mereka menuntut pemerintah membubarkan Ahmadiyah.


(Dikutip dari Harian Global, 21 Juni 2008. Foto Karya : Daenk Haryono Global )

Berita Rekan

Motivasi Batak Toba Berimigrasi ke Medan
Didorong Penemuan Simbol “Hasangapon”

Medan (Lapan Anam)

Motivasi masyarakat Batak Toba berimigrasi ke Kota Medan dari tahun 1912-1965 adalah diakibatkan penemuan simbol-simbol “hasangapon” di Kota Medan seperti guru, pegawai swasta, pegawai pemerintah dan pekerja perkebunan dibanding di Tapanuli.
Hal itu disampaikan Guru Besar Sosiologi/Antropologi Pasca Sarjana Unimed, Bungaran Antonius Simanjuntak pada Bedah Buku,” Batak Toba di Medan Tahun 1912-1965” Karangan Johan Hasselgren yang digelar penerbit Bina Media Medan, Jumat (20/6) di Tiara Convention Hall.

Buku yang menuliskan bagaimana identitas etno-religius Batak Toba berkembang di Medan di tengah arus etnis, religius, sosial dan politik dari tahun 1912 sampai 1965 dibedah oleh Koajutor Uskup Agung KAM Mgr Dr Anicetus B Sinaga OFMCAp, mantan Ephorus HKBP Pdt Dr J R Hutauruk, Antropolog dan pengamat Sosial Dr Togar Nainggolan dan Prof DR BA Simanjuntak serta dimoderatori P Moses Situmorang OFMCap.

Dalam kesimpulannya Bungaran Simanjuntak menilai bahwa Buku Batak Toba di Medan adalah satu buku sejarah Batak yang sangat bagus dan bermutu karena lahir dari suatu proses penelitian ilmiah yang dilakukan dengan tekun dan cermat oleh Johan Hasselgren.

AB Sinaga dalam pembedahannnya mengatakan bahwa ‘Buku Batak Toba di Medan” patut mendapat pujian karena informasi yang diberikan mencakup pemahaman-pemahaman dasar baik mengenai mentalitas Batak Toba, maupun implementasi HKBP di Tapanuli.

Selain itu juga menggambarkan konsep-konsep dasar mengenai gereja dan ramifikasi gereja-gereja serta hubungan dengan suku, agama, dan kelompok lain di Sumut dan pengaruh nasionalisme yang melahirkan kemerdekaan RI.

AB Sinaga juga menyebut buku Batak Toba di Medan adalah buku sejarah perkembangan kekristenan di Sumatera Utara karena di dalamnya memaparkan permasalahan waktu kelahiran, gereja khususnya HKBP, harapan-harapan yang tersimpan dalam hati Batak Toba mengenai kesatuan gereja dan juga tantangan-tantangan masa kini dan masa depan.

Buku itu juga dianggap sebagai buku yang berharga bagi gerakan oikumene yang menghargai Bhineka Tunggal Ika Kekristenan. Benang Merah “Persaudaraan Kristiani” yang sangat mendalam yang pantas disyukuri juga tercatat dalam buku tersebut.

Bedah buku yang diikuti sejumlah peneliti di Kota Medan dan tokoh-tokoh masyarakat, seperti Ketua FMKI Sumut, Timor Panjaitan SH dibuka oleh Pimpinan Bina Media P Benyamin Purba OFMCap.

Ketua Panitia Erikson Simbolon dalam sambutannya mengatakan, sebelumnya telah dilakukan bedah buku “Batak Toba di Jakarta: Kontinuitas dan Perubahan Identitas” terbitan Bina Media tahun 2006. (Dikutip dari Harian SIB, 23 Juni 2008)


GUBSU AJAK MASYARAKAT BANTU PEMPROVSU

Medan (Lapan Anam)

Gubsu Syamsul Arifin SE mengajak segenap masyarakat Sumatera Utara (Sumut) dan aparatur pemerintahan mulai dari tingkat kecamatan hingga kelurahan, membantu program-program Pemprovsu untuk membangun Sumut ke depan.

“Saya tidak akan sanggup membangun Sumut seperti harapan bersama tanpa ada dukungan dan bantuan dari masyarakat”, katanya dalam silaturahmi Santri/wati Pesantren Ar Raudhatul Hasanah serta silaturahmi Ring Syatu di kediaman Ketua I DPW Partai Bulan Bintang (PBB) Sumut Ir Bustinursyah 'Uca' Sinulingga, Jalan Perisai No 7 Medan, Minggu (22/6).

Kata Gubsu, jika masyarakat bersatu maka kita akan kuat dan apapun bisa kita lakukan. Karenanya, Gubsu mengajak semua potensi masyarakat bersatu dengan semangat gotong royong dan kebersamaan.

Sementara itu, Ketua I DPW PBB Sumut Bustinursyah 'Uca' Sinulingga menyampaikan, ada kekuatan tak terhingga yang memenangkan Syamsul Arifin menjadi Gubsu, yakni doa.

Menurut Uca, kemenangan Syamsul Arifin ini tak luput juga dari dukungan elemen-elemen masyarakat yang sekuat tenaga bekerja keras, untuk memenangkan Syamsul Arifin yang tergabung dalam Jaringan Syamsul Arifin Bersatu (Ring Syatu).

Sedangkan Ketua Ring Syatu Lahmuddin Ritonga dalam sambutannya mengatakan, jaringan ini memiliki visi, misi yakni bertaqwa kepada Allah, rakyat tidak boleh lapar, rakyat tidak boleh sakit, rakyat tidak boleh bodoh dan rakyat harus punya masa depan.

Acara silaturahmi santri/wati Pesantren Ar Raudhatul Hasanah yang dipadukan dengan acara silaturahmi RingSyatu itu cukup meriah, dihadiri sejumlah undangan serta orang tua santri/wati Pesantren Ar Raudhatul Hasanah.

Dalam acara tersebut, Santri/wati Pesantren Ar Raudhatul Hasanah mempertunjukkan kebolehannya, mulai dari pidato menggunakan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris, pembacaan Al Quran hingga pembacaan puisi.

Bustinursyah 'Uca' Sinulingga menambahkan, ada tradisi di Pesantren Ar Raudhatul Hasanah ini, yakni setelah santri/wati selesai ujian, maka sebelum mereka pulang ke rumah masing-masing, dilakukan silaturahmi di rumah salah seorang santri untuk selanjutnya dijemput oleh masing-masing orang tua.

"Karena anak saya juga santri di Pesantren Ar Raudhatul Hasanah, maka silaturahmi itu dilakukan di rumah saya di Jalan Perisai No 7 Medan. Dari sini orang tua santri menjemput anaknya untuk dibawa pulang ke rumah masing-masing," kata Uca Sinulingga.
Selain itu, kata Uca, acara ini sekaligus juga memperingati hari ulang tahun putranya Muhammad Tri Mandala Putra (13), Santri Pesantren Ar Raudhatul Hasanan dan ultah ke 3 anaknya Muhammad Ade Pria Sahta. (ms)


HINDARI PENZHOLIMAN
DALAM "RESHUFFLE" DI PEMPROVSU

Medan (Lapan Anam)

Rencana Gubernur Sumut H. Syamsul Arifin dan Wagub Gatot Pujo Nugroho melakukan "reshuffle" di jajaran pejabat eselon II, mendapat dukungan dari berbagai pihak. Namnu diharapkan, tidak ada yang dizholimi dalam proses pergantian atau reposisi jabatan tersebut .

"Kita dukung penuh 'reshuffle' itu. Namun demikian hendaknya tidak ada yang merasa terzholimi dalam proses itu," ujar anggota Komisi A DPRD Sumut, Ahmad Ikhyar Hasibuan, di Medan, Minggu (22/6).

Agar tidak ada yang terzholimi, ia menyarankan agar Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho benar-benar mengetahui dan memahami rekam jejak para pejabat di daerah itu, khususnya rekam jejak para pejabat eselon II yang akan dilibatkan dalam "reshuffle".

Rekam jejak seorang pejabat diharapkan menjadi patokan utama dalam proses promosi atau degradasi posisi dan jabatan. Karena keberadaan para pejabat itu sendiri adalah untuk menopang kinerja gubernur dan wagub dalam mewujudkan visi-misinya.

Selain faktor rekam jejak, menurut Ikhyar, hal lain yang semestinya juga menjadi perhatian adalah kemampuan seorang pejabat ketika dipercaya memegang suatu jabatan. Termasuk kemampuan menciptakan terobosan-terobosan terkait tupoksi maupun dalam memenuhi kewajiban-kewajiban anggaran secara maksimal.

"Kalau ternyata seorang pejabat benar-benar memiliki kemampuan, tentu tidak ada salahnya jika dipertahankan," katanya.

Faktor lain yang juga harus jadi pertimbangan adalah kemampuan seorang pejabat dalam mendisiplinkan anggaran. Disiplin anggaran menjadi penting karena kepemimpinan Syamsul/Gatot membutuhkan anggaran sekaligus tingkat efisiensi yang maksimal.

Sehubungan dengan itu Ahmad Ikhyar Hasibuan berharap Gubernur dan Wagub Sumut melakukan "reshuffle" melalui pertimbangan-pertimbangan yang benar-benar matang.

Pada kesempatan itu ia juga mengimbau para pejabat di Sumut agar tidak resah. "Mereka yang punya rekam jejak bagus, memiliki kemampuan tentu akan tetap terpakai di 'kabinet' Syamsul/Gatot," katanya.

Tiga figur sentral di Pemerintahan Provinsi Sumut, yakni Gubernur H. Syamsul Arifin, Wagub Gatot Puju Nugroho dan Sekda RE Nainggolan, juga diharapkan dapat mengayomi para pejabat yang notabene adalah para "pembantu" mereka. (ms)





Yopie S Batubara Dorong Petani Tambak
Kembangkan Budidaya Rumput Laut


Medan (Lapan Anam)

Anggota DPD RI Yopie S Batubara mendorong petani tambak di Sumatera Utara (Sumut) mengembangkan budidaya rumput laut. Dengan budidaya tersebut, areal tambak yang terlantar akan kembali produktif dan menjadi alternatif peningkatan kesejahteraan petani tambak di Sumut.


Ketika menghadiri panen tambak pola Polikultur berupa rumput laut, ikan bandeng dan siakap milik seorang pengusaha Ricky Kho di Desa Silotong, Secanggang, Langkat, Sabtu (21/6), Yopie S Batubara berjanji akan mempasilitasi petani tambak untuk mengembangkan rumput laut dengan pola Polikultur.


Yopie yang hadir bersama Kepala Bappedalda Sumut Prof Syamsul Arifin SH,MH, Kadis Perikanan dan Kelautan Sumut Yosep Siswanto, Kadis Perikanan Langkat Nazaruddin, HNSI disaksikan ratusan petani dan nelayan, menantang seluruh kepala daerah di Kabupaten/Kota di Sumut untuk mengirimkan dua (2) orang petani tambak guna mengikuti pendidikan pengelolaan tambak pola Polikultur selama satu bulan .

Seluruh biaya selama dalam pendidikan akan ditanggung Ketua Dewan Pembina Kadin Sumut itu, melalui YBFC (Yopie Batubara Fondation Centre). Bahkan dalam tahap awal, pengusaha yang bernaung dalam PT.Ira Widya Utama & Group itu akan membuka tambak percontohan seluas lima (5) hektare di Silotong, Secanggang, Langkat.

Jika ternyata minat petani tambak cukup tinggi dan keuntungan tambak pola Polikultur memuaskan, dia akan kembangkan secara besar-besaran di seluruh

Karenanya, dalam waktu dekat dia akan mengundang Gubsu, Kepala BPN Sumut, pihak Perbankan untuk membicarakan hal ini. Karena dalam mengelola tambak pola Polikultur, petani tambak memerlukan bantuan modal.

Tiga Komoditas

Budidaya tambak pola Polikultur adalah sistem baru pengelolaan tambak dengan tiga komoditas sekaligus, yakni udang windu,ikan bandeng dan rumput laut.

Kondisi geografis Sumut yang memiliki areal pantai cukup panjang, menjadikan Sumut berpotensi kembangkan budidaya rumput laut. Dengan pola Polikultur ini, petani tambak dapat mengembangkan rumput laut yang banyak diminati pasar. Antara lain rumput laut jenis euchema spinosum,euchema cottoni dan glacilaria sp.


Dibanding dengan bisnis kebun kelapa sawit, menurut Yopie, tambak pola Polikultur jauh lebih cepat berproduksi yakni panen rumput laut setiap 75 hari dan 45 hari. Pendapatan petambak minimal Rp 3 juta/ 45 hari /kolam. Demikian juga ikan bandeng, dapat dipanen dalam 6 bulan. Sementara tanaman kelapa sawit, baru bisa berproduksi dalam hitungan 5 tahun lebih.

Menurut pria kelahiran Gunung Melayu, Labuhan Batu pada 02 April 1943 itu, pilihan pengelolaan tambak dengan pola Polikultur memakai tiga jenis komoditas itu, adalah karena udang windu,bandeng dan rumput laut tergolong tidak saling memakan satu sama lainnya. Tapi malah saling mendukung.

Rumput laut berfungsi sebagai penghasil ogsigen dan tempat berlindung bagi ikan-ikan kecil dari predator. Juga berfungsi sebagai penyerap racun yang terkandung dalam air tambak.

Rumput laut sebagai makanan ikan bandeng.Sedangkan bagi udang,lingkungan disekitar rumput laut merupakan penyedia makanan berupa plankton dan jasad renik.

Dengan pola Polikultur ini,budidaya tambak tak membutuhkan lagi pakan dari luar. Sebab di dalam tambak telah tersedia begitu banyak makanan alam. Jadi kata Yopie, prinsip yang berkembang dalam usaha budidaya pola polikultur bersistem organik yakni keseimbangan alam.

Keunggulan dari rumput laut ini, adalah pada pola panen yang cukup cepat. Bisa dipanen sebanyak delapan kali pertahun tanpa mengganti bibitnya. Waktu pemeliharaan yang lama hanya pada penanaman perdana,yakni empat bulan.Setelah itu bisa dipanen lagi setiap bulan.

Itulah keunggulan dari usaha budidaya berpola Polikultur dengan prinsip organik.Biaya produksinya sangat minim,sebab hanya untuk pengadaan bibit,tetapi dapat memberikan pendapatan besar. Bagi petani tambak yang berminat, Yopie siap membantu.


Sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Yopie mengatakan, selalu ingin membantu rakyat. Maka kata dia, ini adalah peluang yang bisa dikembangkan dan punya prosfek cerah. (Mayjen Simanungkalit)








Petugas Jembatan Timbang Tak Jujur Jalankan Perda

Ratusan Juta Rupiah Denda
Kelebihan Muatan Masuk Kantong


Medan (Lapan Anam)


Puluhan juta rupiah dana hasil denda kelebihan muatan di seluruh jembatan timbang Sumatera Utara (Sumut) diindikasikan masuk kantong oknum pejabat Dinas Perhubungan Sumatera Utara (Dishubsu).


Akibatnya, Perda No 14/2007 yang semula dimaksudkan untuk mencegah kerusakan jalan, malah menjadi ajang memperkaya pribadi dan kelompok tertentu. Sehingga jalan jembatan yang rusak dari masa kemasa terus meningkat.Indikasi ini terungkap saat anggota DPRDSU, Isrok Anshori Siregar, bersama wartawan DPRDSU, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke jembatan timbang Tanjung Morawa, Rabu malam lalu.


Dalam Sidak tersebut ditemukan praktik ketidakjujuran oknum petugas jembatan timbang dalam mengelola Perda No 14 tahun 2007. Antara lain, dengan mengutamakan perolehan denda ketimbang pencegahan truk bertonase lebih melewati ruas jalan.


Paling ironisnya, banyak pula angkutan galian C, yang mengangkut pasir dan batu memuat bawaannya hingga melebihi 200 persenDitemukan dilokasi, petugas jembatan timbang disana, sama sekali tidak mengambil tindakan tegas, sesuai Perda No 14/2007, walau muatannya telah terbukti melewati batas Maksimum Satuan Ton (MST).


Seharusnya petugas mengambil tindakan pembongkaran paksa bagi kebnderaan yang melewati 25 persen MST.Atau tidak menganjurkan/membiarkan kenderaan tersebut menggunakan jalan raya, alias menahan kenderaan tersebut.


Tetapi kenyataannya petugas mempersilakan kenderaan melanjutkan perjalanan, hanya diwajikan menyetor denda plus uang rokok.Dengan contoh diatas, dua jembatan timbang di Tanjung Morawa, dikaitkan dengan jumlah setoran Dinas Perhubungan Sumut ke PAD Sumut yang hanya Rp 1 miliar/bulan bukanlah apa-apa.


Bila dibanding sebagian besar dana denda truk yang melebihi muatan jatuh ketangan oknum pejabat.Isrok Anshori Siregar dan wartawan menyaksikan kenyataan dilapangan, adanya ketidakjujuran dalam pengelolaan jembatan timbang, karena petugas jembatan timbang lebih mengutamakan perolehan setoran ketimbang mencegah kerusakan jalan.


Buktinya tidak satu pun truk yang melebihi batas angkut, disuruh membongkar muatan atau disuruh balik sesuai ketentuan Perda No 14/2007.Isrok yang politisi PDIP mengingatkan, agar Dinas Perhubungan tidakj menjadikan jembatan timbang sebagai ajang memperkaya diri sendiri dan kelompok. Karena tujuan Perda No 14/2007 bukan untuk meraup PAD sebesar-besarnya, melainkan upaya memberi efek jera kepada pengusaha anggkutan untuk tidak mengangkut barang melebihi batas tonase yang ditetapkan.


Isrok Anshori memperinci, jika jembatan timbang yang tersedia di Sumut dikalikan uang yang terus mengalir setiap hari di jembatan timbang tersebut, sangat tidak sebanding dengan kecilnya setoran ke Dispenda. Sangat tidak masuk akal jika Dishub Sumut hanya menyetorkan Rp 1 miliar/ bulan ke PAD Sumut.


“Rendahnya jumlah setoran ini menyebabkan jembatan timbang menjadi proyek basah bagi pejabat Dinas Perhubungan untuk memperkaya diri sendiri dan kelompok, ujar Isrok prihatin.


Isrok Anshori juga sangat kecewa dengan ketidakjujuran Dinas Pehubungan mengelola jembatan timbang. Lebih dia sesalkan lagi, ada pihak tertentu yang berupaya menjilat dan membela Dinas Perhubungan, seolah sudah berprestasi untuk menyumbang PAD Sumut.


“Kita kecewa ada tokoh tertentu yang membabibuta melakukan pembelaan kepada Kadis Perhubungan , padahal tak tahu akar masalah. Kasihan betul, tokoh tersebut pun sudah terkecoh atas permainan kotor Dishub dalam pengelolaan jembatan timbang,” ujarnya. (ms)


ADA Korupsi di Dinas Perhubungan Sumut

INDIKASI korupsi kini terjadi di Dinas Perhubungan Sumut. Jumlahnya tidak terinci, namun sangat merugikan negara dan memperkeya diri sendiri sejumlah oknum. Satu diantyaranya, dalam pengelolaan jembatan timbang. Ratusan juta rupiah hasil dana denda kelebihan muatan sesuai amanah Perda Nomor 17 Tahun 2007, diduga masuk oknum pejabat. Maklum instansi ini hanya dibebani setor dana Rp 6,5 miliar pertahun ke PAD Suymut. Sementara hasil denda kelebihan muatan sangat luar biasa tanpa diketahui kemana mengalir. Anggota DPRDSU Isrok Anshori Siregar dalam pekan terakhir mendesak agar KPK mengusut hal ini. (ms)

Pertemuan Dua Tokoh




Dua tokoh Indonesia Mayjen Simanungkalit yang dikenal sebagai Ketua Kaukus Wartawan Peduli Petani dan Nelayan (KWPPN) dan Irwandi Yusuf yang dikenal sebagai Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) bertemu saat pelantikan Gubsu Syamsul Arifin SE di arena pelantikan gedung DPRDSU Jalan Imam Bonjol Medan, Senin 16 Juni 2008. Kedua tokoh dan kawan lama itu nampak akrab saat berfoto menjelang acara pelantikan.

GUBERNUR DIMINTA TUNTASKAN

DUGAAN PENGGELAPAN PAJAK ABT DI PT KIM

Medan, (Lapan Anam)

Wakil Ketua Komisi C DPRD Sumatera Utara, Isrok Anshari Siregar, meminta Gubernur H. Syamsul Arifin, SE segera turun tangan menuntaskan dugaan praktik penggelapan pajak pemanfaatan air bawah tanah (ABT) di PT Kawan Industri Medan (KIM).

"Gubernur harus segera turun tangan dan mengerahkan jajarannya ke lapangan (ke PT KIM, red) untuk menyelamatkan sumber-sumber pendapat daerah yang selama ini duduga telah diselewengkan," katanya di Medan, Jumat.

Anggota dewan dari Fraksi PDI-P DPRD Sumut itu menyebutkan, dugaan penggelapan pajak pemanfaatan ABT di PT. KIM diperkirakan telah menyebabkan hilangnya pendapat daerah hingga miliar rupiah per bulan, karena telah berlangsung sejak tahun 2002.

"Modusnya adalah dengan cara mengutip pajak ABT dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di PT KIM dan tidak menyetorkannya ke kas daerah (ke Dispenda Sumut, red). Padahal PT KIM sama sekali tidak berhak mengutipnya karena perusahaan-perusahaan di sana merupakan objek pajak langsung," katanya.

PT KIM, menurut dia, juga telah mengangkangi UU No. 34 Tahun 2000, karena pajak tersebut tidak disetor ke kas daerah. "Karenanya kita minta gubernur segera turun tangan dan bila perlu mengambil langkah-langkah hukum," ujarnya.
Isrok Anshari Siregar sendiri mengaku memiliki bukti-bukti kongkrit yang menguatkan dugaan telah terjadi penggelapan pajak ABT di PT KIM. Ia bahkan mengaku telah mengantongi faktur pajak atau "invoice" (bukti setoran) yang membuktikan perusahaan-perusahaan telah menyetorkan pajak ABT ke PT KIM, namun tidak disetorkan ke kas daerah.

"Selama ini PT KIM hanya menyetorkan pajak ABT sebesar Rp40 juta per bulan dengan objek pajak pada tiga titik pemanfaatan ABT, padahal objek pajak pemanfaatan ABT di kawasan itu mencapai ratusan titik, sehingga pendapatan daerah yang tidak disetorkan itu mencapai miliar rupiah perbulan," katanya.

Sementara Direktur PT KIM, Gandhi Tambunan, ketika dikonfirmasi wartawan membantah pihaknya telah melakukan penggelapan pajak ABT. "Itu tudingan yang tidak beralasan dan mengada-ada," katanya ketika dihubungi via telepon selularnya.

Tambunan yang saat ini mengaku berada di Jakarta berjanji akan memberi klarifikasi secara lebih gamblang lagi setelah dirinya kembali ke Medan. "Nanti akan saya jelaskan sejelas-jelasnya, bahwa tidak ada praktik penggelapan pajak seperti yang dituduhkan," ujarnya.(ms)




Fungsionaris DPD KPPKD Sumut:
Proses Pilkada di Taput Dinodai,
KTP Dipalsukan Demi Dapatkan Dukungan

Medan, ( Lapan Anam )


Upaya membuat ratusan KTP baru atas nama bukan penduduk Desa Parbaju Hutabarat yang diduga dipersiapkan untuk mendukung salah seorang kandidat Balon Bupati Tapanuli Utara priode 2009 - 2014, dianggap sebagai tindak pidana pemalsuan dan pihak berwajib diminta segera mengusutnya hingga tuntas, karena sangat menodai kemurnian demokrasi. Apalagi Pemilihan Bupati Taput secara langsung baru kali ini dilaksanakan.


Penegasan itu disampaikan Fungsionaris DPD Komite Pemantau Pemilihan dan Kinerja Kepala Daerah (KPPKD) Sumaterfa Utara, Samsul Sianturi, didampingi Sekretaris KPPKD Sumut, Drs. Husor Parissan Sitompul yang baru dilantik DPP KPPKD, Sabtu, 14 Juni 2008 di Hotel Dharma Deli Medan. .

Indikasi pemalsuan KTP tersebut berdasarkan laporan langsung Kepala Desa Parbaju Hutabarat, kepada Samsul Sianturi sebagai Penasehat DPD KPPKD Sumatera Utara ketika berkunjung ke Tapanuli Utara, baru-baru ini.

Menurut laporan Kades bermarga Hutabarat tersebut kepada Samsul Sianturi,, permohonan membuat berkisar 350 KTP atas nama bukan penduduk Desa Parbaju Hutabarat, ditolak Kades mentah-mentah, karena menyadari hal itu pemalsuan dan penyimpangan, dan bertentangan dengan hati nuraninya.

“Sikap tersebut sangat terpuji, saya sangat menghormatinya dan seandainya seluruh Kades di Taput seperti sikap pak Kepala Desa Parbaju Hutabarta yang berkeinginan proses Pilkada di Tapanuli Utara harus berlangsung jujur dan adil (Jurdil), serta langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber)—saya yakin Pilkada di Taput dapat menghasilkan Kepala Daerah atau Bupati yang bersih, berwibawa dan kapabel atau profesional,” ujar Penasehat DPD KPPKD Sumut ini .

“Sangat ironis dan tidak terpuji jika kecurangan seperti itu dilakukan oleh Balon Bupati Tapanuli Utara. Padahal, banyak cara yang professional dan dibenarkan secara hukum dan adat untuk meperoleh simpatik masyarakat Tapanuli Utara,” ujarnya.

Temuan tersebut menimbulkan kecurigaan, bahwa tidak tertutup kemungkinan modus operandi serupa dilakukan di 246 desa di Tapanuli Utara demi memuluskan jalan agar meraih suara sebanyak-banyaknya.

Sekretaris DPD KPPKD Sumut, Drs. Husor Parissan Sitompul, yang juga putra kelahiran Luat Pahae (Taput), kepada para Wartawan di Medan, Senin (16/6) mengecam keras cara-cara yang menista demokrasi tersebut dan dikhawatirkan dapat menimbulkan instabilitas selama proses Pilkada hingga puncak pesta demokrasi yang direncanakan Oktober 2008 mendatang.

“Sesuai instruksi tugas dari Ketua DPD KPPKD Sumatera Utara Pak Ir. Elianor Sembiring, M.Sc., kita akan melakukan investigasi dan verifikasi ke Tapanuli Utara atas temuan pak Samsul Sianturi, sebagai fungsionaris DPD KKPKD untuk segera kita kumpulkan bukti-bukti dan kita tindak lanjuti hingga diproses secara hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkap Sitompul.

Menanggapi pertanyaan wartawan mengenai kapan melakukan investigasi dan verifikasi, Drs. Husor Parissan Sitompul, mengungkapkan segera membentuk tim dan segera berangkat ke Tapanuli Utara dalam bulan Juni ini juga.


“Sebagai lembaga pemantau yang perduli dan konsisten terhadap pelaksanaan Pilkada yang demokratis serta demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, kita akan melakukan tugas-tugas investigasi dan ferivikasi secara professional. Target utama adalah Tapanuli Utara yang kebetulan duluan masuk laporan temuan kecurangan. Setelah itu, segera disusul Deli Serdang, Batubara, Langkat, Paluta dan daerah lainnya di Sumatera Utara,” ujar Sekretaris DPD KPPKD Sumut ini. (ms)



Rosmawati Sagala
SRIKANDI PDIP DAN KANDIDAT BUPATI LANGKAT

Medan (Lapan Anam)

TAMPIL anggun dengan busana muslimah. Senyumnya khas dan menyapa lembut setiap orang yang datang menjumpainya. Dia adalah Rosmawati Sagala, anggota Fraksi PDIP DPRD Langkat.
Dalam Rakerda DPD PDIP Sumut di Sumatra Village Medan, Sabtu kemarin (14/6), Rosmawati Sagala menjadi bintang bagi kalangan jurnalis. Ibarat artis sinetron yang lagi ngetop, Rosmawati diburu wartawan dan kader PDIP.

Maklum, srikandi PDIP Langkat ini, santer disebut sebagai kandidat unggulan kader Banteng untuk diusung pada Pilkada Langkat Oktober 2008. Dia akan dicalonkan partainya menjadi Calon Bupati Langkat.

“Insya Allah saya memang berniat maju dalam Pilkada Langkat sebagai calon orang nomor satu”, katanya dengan optimis.


Dia ingin ikut membangun Kabupaten Langkat, tidak semata lewat jalur politik tapi jalur praktis. Karenanya, dengan “Bismillah” dia sudah membulatkan tekad ikut bertarung dengan kandidat lain dalam Pilkada Langkat mendatang.

Didampingi suaminya juga Wakil Ketua DPC PDIP Langkat MT Simanjuntak dan Ketua Tim Pemenangan David Situmorang dia mengatakan, ikut jadi Balon Bupati Langkat untuk membawa perubahan lebih baik di bumi Langkat.

Karenanya visi dia adalah slogan yang dia usung adalah “ Bersama Masyarakat Membangun Langkat”. Sandang Pangan,kesehatan dan pendidikan akan jadi program utama. Visi dan misi yang akan ditawarkannya kepada rakyat yakni menjamin ketersediaan sandang Pangan,kesehatan dan pendidikan. Dengan visi ini dia ingin mensejahterakan rakyat Langkat.

Srikandi kelahiran Hutaraja Taput 13 April 1970, ibu lima anak (3 laki-laki dan 2 Perempuan) ini, optimis akan dapat memenangkan pertarungan pada Pilkada Langkat mendatang. Apalagi, jauh sebelum menjadi anggota dewan dia sudah akrap dengan berbagai lapisan masyarakat, memahami berbagai tantangan serta mengetahui cara yang baik untuk mengatasi berbagai masalah di Langkat.
Dia kini tinggal menunggu keputusan partainya menyikapi Pilkada Langkat dan berharap akan mendapat dukungan penuh dari partai. Karena sebagai kader partai, dia sudah memprogramkan kemenangan PDIP di Langkat dalam Pemilu legislatif dan memenangkan Megawati Soekarnoputri pada Pilpres mendatang.
tentang pencalonan

Dalam kesempatan itu Ketua Tim Pemenangan, David Situmorang, mengharapkan dukungan semua pihak khususnya rakyat Langkat untuk mewujudkan niat baik Rosmawati membangun Langkat. Demikian juga dukungan PDIP, akan menjadi modal penting agar dapat mulus ikut bertarung di Pilkada mendatang.

"Rakercabsus PDIP Langkat yang akan digelar dalam waktu dekat, akan memutuskan siapa calon Bupati Langkat dari PDIP. Kita berharap Rakercab akan mengeluarkan dukungan resmi",kata David Situmorang. (ms)



PDIP OPOSISI
TERHADAP GUBSU SYAMSUL ARIFIN

Medan (Lapan Anam)

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menjadi oposisi terhadap pemerintahan Gubsu Syamsul Arifin SE. Namun partai berlambang banteng gemuk bermulut putih itu, menghormati pelantikan Syamsul Arifin SE – Gatot Pudjo Nugroho ST sebagai Gubsu dan Wagubsu priode 2008-2013.

Sikap PDIP tersebut disampaikan Plh Ketua DPD PDIP Sumut, Panda Nababan, kepada wartawan di Sumatra Village Medan, seusai pembukaan Rakerda partai tersebut, Sabtu (14/6).

Didampingi Ketua Fraksi PDIP DPRDSU Eddy Rangkuti, Wakil Ketua DPD PDIP Sumut Taupan Agung Ginting, Jhon Eron Lumban Gaol, Alamsyah Hamdani dan Analisman Zalukhu, partainya akan tetap kritis terhadap kinerja Syamsul Arifin dan terus mengawal pelaksanaan visi dan misi agar rakyat tidak bodoh, rakyat tidak sakit dan memiliki masa depan.

“PDIP akan mengawasi pelaksanaan visi dan misi Gubsu terpilih secara kritis. Namun demikian sikap tersebut tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan Syamsul Arifin dari jabatan Gubsu”, kata Panda Nababan.

Sikap PDIP terhadap pemerintah kata dia, tidak berubah dengan tetap memberikan dukungan. Namun sokongan tersebut tetap akan diberikan dalam bentuk lebih kritis. PDIP mendukung pemerintahan Syamsul Arifin, tetapi tidak menutup mata atas kebijakan-kebijakan yang dijalankannya.

Panda Nababan menegaskan, tidak ada agenda tersembunyi dari sikap kritis yang ditunjukkan PDIP. Sikap kritis itu juga tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan pemerintahan, tapi semata demi rakyat.

“Dengan sikap kritis, obyektif, dan profesional. Kritik-kritik yang disampaikan diharapkan untuk meningkatkan kinerja Gubsu”, katanya.

Sebagai oposisi, PDIP rela tidak memasukkan orang-orangnya di Pemprovsu dan tidak akan mengharapkan jatah proyek. Sikap ini berat bagi PDIP, namun akan dilaksanakan demi rakyat dan demi jalannya pemerintahan yang jujur dan baik.

Sebelumnya dalam pidato pembukaan Rakerda PDIP tersebut, Panda Nababan menginstruksikan kader bekerja maksimal untuk rakyat. Saatnya bagi PDIP untuk berkonsentrasi mengurus rakyat dan sejauh mungkin menghindari konplik internal.

PDIP Sumut bertekad memenangkan Pemilu legislatif tahun 2009 dan memenangkan Megawati Soekarno Putri pada Pilprres mendatang.

Demikian juga dalam Pilkada 7 Kabupaten/Kota di Sumut tahun 2008 ini ,PDIP menargetkan kemenangan di lima Kabupaten/kota. “Kita harus belajar dari berbagai kekalahan di sejumlah daerah dan kita harus hidupkan semua mesin partai guna memenangkan Pilkada”, katanya. (ms)




Kepres Pelantikan Gubsu
Syamsul Arifin Sudah Diteken Presiden SBY

Medan (Lapan Anam)

Keputusan Presiden tentang pelantikan dan pengambilan sumpah H Syamsul Arifin SE- Gatot Pudjo Nugroho ST sebagai Gubsu dan Wagubsu priode 2008-2013 telah ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY). Dengan demikian, pelantikan dan pengambilan sumpah pasangan Gubsu pilihan rakyat pada Pilgubsu 2008 itu, akan berlangsung pada Senin 16 Juni 2008 seperti jadwal semula.

“Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto akan membawa Kepres tersebut ke Medan, sekaligus melantik Gubsu dan Wagubsu atasnama presiden”, kata Sekretaris DPRDSU Drs Ridwan Bustan MM didampingi Kabag Inpro Drs Rahmadsyah kepada wartawan di gedung dewan, Jumat malam (13/6).

Pelantikan akan berlangsung dalam rapat paripurna khusus mulai pukul 10.00 WIB, dipimpin langsung Ketua DPRDSU H Abdul Wahab Dalimunthe SH, dihadiri 2500 undangan. DPRDSU telah menyiapkan segala sesuatunya guna suksesnya acara pelantikan dan pengambilan sumpah pasangan Gubsu priode 2008-2013 itu.

Kepada masyarakat umum yang ingin menyaksikan prosesi pelantikan, telah disiapkan layar monitor di bagian depan dan samping gedung dewan. Bahkan dilapangan Bola Volly samping gedung dewan dan lapangan Benteng disiapkan tenda terbuka dilengkapi layar monitor.

“Kita juga sudah berkordinasi dengan Poldasu dan Poltabes Medan guna mengamankan jalannya pelantikan. Sedangkan pasilitas umum berupa toilet umum, ambulance dan mobil pemadam kebakaran disiapkan disekitar gedung dewan”, kata Kabag Inpro DPRDSU Drs H Rahmadsyah menambahkan.

Bagi masyarakat dan undangan dapat memarkirkan kenderaannya di sekitar lapangan Merdeka, lapangan samping Kodim, halaman Wisma Benteng dan halaman DPRD Medan. (ms)
RAKERNAS PBI AKAN RUMUSKAN
PETA DAKWAH DI TANAH BATAK

Medan (Lapan Anam)

RAPAT Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Batak Islam (PBI) yang akan berlangsung di Asrama Haji Pangkalan Masyhur Medan, 15 s/d 16 Juni 2008, akan merumuskan peta dakwah Islam di Tanah Batak. Rakernas akan diawali Seminar “Prospek Dakwah di Sumatera Utara” dibuka Gubsu terpilih H Syamsul Arifin SE.

Terkait Rakernas dan seminar tersebut, panitia telah melakukan rapat teknis dipimpin langsung Ketua Umum DPP PBI Prof DR Abdul Muin Sibuea Mpd di Medan, Kamis (12/6). Rapat tersebut juga dihadiri Sekjen DPP PBI Drs H Zulpadli Sirait, Penasehat Hj Zainab Tampubolon SH, dan pengurus DPP PBI lainnya yakni Prof DR Harun Sitompul Mpd, Drs Abyadi Siregar, Drs Agus salim Ujung, Mayjen Simanungkalit, Jonson Sihaloho SHI, RE Gultom,Drs Jon Masren Saragih dan lainnya.

“Penyusunan peta dakwah perlu bagi PBI, yang nantinya akan dijadikan acuan untuk mengoptimalkan aktivitas dakwah di Tanah Batak”, kata Ketua Panitia Rakernas PBI Drs Agus Salim Ujung dan Sekretaris Mayjen Simanungkalit.

Penelitian-penelitian dakwah yang selama ini dilakukan PBI,kata Agus Salim Ujung, menunjukkan bahwa inefisiensi dan inefektifitas dakwah itu disebabkan, di antaranya, oleh kelemahan sistematika dan perencanaan. Dakwah masih cenderung dilaksanakan secara sendiri-sendiri tanpa bangunan sistemik yang mengorganisirnya dan masih cenderung “instant” dan spontan nyaris tanpa perencanaan.

Karenanya, peta dakwah perlu disusun termasuk peta sosiologis medan dakwah, termasuk di dalamnya memetakan tentang kondisi umum masyarakat, potensi ekonomi, pranata sosial, organisasi sosial, kesadaran lingkungan, khazanah tradisi, praktik ritus, khazanah mitos, norma dan tatakrama, pranata hukum, kepemimpinan, kontrol sosial, dan tantangan yang dihadapi.

Relevansi antara peta sosiologis dengan perencanaan dakwah ini mendesak dirumuskan sebagai social setting, yang diharapkan berguna sebagai rambu pemandu jalan atau pijakan penopang bagi para da’I untuk berdakwah secara efektif dan efisien di Bona Pasogit Tanah Batak.

Mayjen Simanungkalit menambahkan, selama ini dakwah Islam di tanah Batak masih disampaikan dengan cara dan strategi yang kurang tepat sasaran.Sehingga dakwah Islam terkesan tidak berkembang dan kurang fungsional. Padahal, dakwah merupakan proses mengubah manusia menuju kehidupan yang Islami. Maka, dakwah hendaknya disampaikan sesuai dengan konteks kebutuhan masyarakat.

Strategi yang kurang tepat sasaran tersebut antara lain terlihat dari materi dakwah, cara penyampaian, hingga penguasaan wawasan yang kurang mendalam. Apalagi, hingga saat ini belum ada peta dakwah yang komprehensif untuk menjadi rujukan dalam melaksanakan dakwah dan memberdayakan umat Islam di tanah Batak.

Dengan dasar itu, dalam Rakernas PBI tersebut akan dirampungkan peta dakwah untuk melakukan perkiraan yang akurat. Dengan itu, jika ormas islam berdakwah ke tanah batak dapat mengetahui gambaran kondisi masyarakat setempat dan mengetahui apa yang dibutuhkan mereka.

“Kita memerlukan peta dakwah guna memudahkan perencanaan dan operasional dakwah. Dengan peta yang jelas, strategi dakwah yang dilakukan juga akan lebih efisien. Misalnya, mungkin perbaikan ekonomi yang dibutuhkan masyarakat atau mungkin juga akidah yang dikedepankan”, kata Agus Salim Ujung.

Karenanya, untuk memudahkan penyusunan peta dakwah tersebut Rakernas PBI sengaja diawali dengan seminar menghadirkan fakar yang berkompeten. Panitia seminar itu langsung dipimpin Prof DR H Aslim D Sihotang SpM, yang dikenal sebagai tokoh Batak Islam dan dokter spesialis mata yang cukup disegani. (ms)


Jembatan Timbang Jadi Objek “Basah” Oknum Pejabat Dishub


Medan (Lapan Anam)

Keberadaan jembatan timbang ditengarai menjadi objek basah oknum-oknum pejabat di Dinas Perhubungan (Dishub) Sumatera Utara (Sumut). Pasalnya, uang kutipan denda kelebihan muatan dari mobil truk yang melintasi jembatan timbang itu, sebagian besar masuk kantong oknum pejabat dan hanya sebagian kecil masuk ke kas daerah.

“Kita tidak pernah tahu berapa dana yang terkumpul dari jembatan timbang, karena tidak dilaporkan secara transparan. Kita yakin jembatan timbang itu menjadi objek basah oknum pejabat Dishub”,kata Wakil Ketua Komisi C DPRDSU, Isrok Ansari Siregar kepada wartawan di DPRDSU, Kamis (12/6).

Politisi PDIP tersebut mengatakan, misteri jembatan timbang di Sumut sudah lama berlangsung. Terutama tentang operasional sejumlah jembatan timbangan terpadu seperti yang berada di Tongkoh/Sibolangit dan Kota Pinang .

Kata dia, setelah jembatan timbang terpadu itu dioperasikan, belum ada laporan maupun setoran ke Dispenda dari kedua jembatan timbang terpadu tersebut. Padahal aktivitas bongkar kelebihan muatan berlangsung dari ribuan truk angkutan barang yang melintas disana.

“Tidak pernah ada laporan yang transparan soal perolehan PAD dari jembatan timbang terpadu itu. Malah yang ada adalah pemeliharaan jembatan timbang terpadu itu terus dianggarkan dalam APBD Sumut.

Isrok Anshori mengaku sudah sudah amati gudang penyimpanan barang di jembatan timbang terpadu itu. Jika ada angkutan yang kelebihan muatan, seharusnya di bongkar muatannya, selanjutnya disimpan di gudang tersebut. Tapi anehnya gudang yang dibangun dengan dana besar itu belum pernah di gunakan. Padahal Dishub memiliki gudang seperti di jembatan timbang dekat Bandar Baru Kabupaten Deliserdang dan di Kota Pinang Labuhan Batu. Artinya memang disengaja kedua instalasi tersebut tidak difungsikan.

Dia menduga tidak difungsikannya gudang disana, ada indikasi permainan akibat hampir semua perusahaan Angkutan Barang telah menyetor secara bulanan kepada pejabat Dishubsu. Buktinya saat melintas, mobilmobil truk trailer, kontiner dan angkutan lainnya tidak masuk ke jembatan timbang tersebut. Sang kernet hanya turun sambil berlari menemui pejabat di jembatan timbang menyerahkan uang rokok dan membiarkan truk kelebihan muatan berlalu tanpa diukur dan di timbang muatannya.

Karenanya, dengan tak berfungsi jembatan timbang dan gudang disana, maka tidak ada setoran yang disetorkan ke Dispenda. Tindakan itu seharusnya dilihat pejabat yang berwenang, tanpa harus dibiarkan berlanjut terus menerus secara turun menurun, ujar Isrok dengan nada prihatin.

Isrok Anshori sering menerima laporan dari sejumlah pengusaha angkutan, tentang pungutan dana dari petugas jembatan timbang. Anehnya Kadishub Naharuddin Dalimunthe, seolah tidak tahu ada masalah di jembatan timbang karena diduga diuntungkan atas beroperasinya jembatan timbang itu.

Ketika berulangkali dicoba dihubungi wartawan dikantornya, Naharuddin Dalimunthe jarang berada dikantor. “Bapak sedang tugas luar,”, kata ajudannya saat beberapa kali dijumpai.

Sejauh ini belum diperoleh konfirmasi apa tindakan Gubsu terhadap Kadishub Sumut, terkait dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan bersumber dari jembatan timbang itu. Sekdaprovsu RE Nainggolan juga belum berkomentar soal ini,karena masih berada di Jakarta. (ms)



Prabowo Subianto
Akan Buka Musprop DPP HKTI Sumut

Medan (Lapan Anam)

Ketua Umum DPN HKTI (Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) Letjen (Purn) Prabowo Subianto hari ini, Jumat (13/6) membuka Musprop (Musyawarah propinsi) ke-VI DPP (Dewan Pimpinan Propinsi) HKTI Sumut, sekaligus memberikan pengarahan tentang upaya membantu dan memproteksi petani menghadapi berbagai tantangan ke depan, di Kota Berastagi-Tanah Karo.

Demikian diungkapkan Ketua panitia Drs Pangihutan Siagian, didampingi Ketua DPP HKTI Sumut Prof. MPL Tobing, wakil ketua SM Hutagaol dan Prof Dr Ir Bitler Sirait kepada wartawan, Kamis (12/6) di Medan.

Pangihutan Siagian yang juga anggota DPRD Sumut ini mengatakan, musyawarah yang berlangsung 13-15 Juni 2008 tidak hanya terfokos pada pemilihan ketua dan pengurus DPP HKTI Sumut periode ke depan. Tapi juga membahas dan menyusun program-program HKTI yang diselaraskan dan disinergiskan dengan program pemerintah dalam mendukung serta meningkatkan kesejahteraan petani Sumut.

Karena itu, ungkap Siagian, selama musyawarah berlangsung akan diisi beberapa session sarasehan atau diskusi panel melibatkan beberapa instansi terkait, seperti Badan Ketahanan Pangan Sumut, Dinas Pertanian Sumut, Badan Pertanahan Negara, Dinas Kehutanan Sumut, Dinas Peternakan Sumut membahas topik terkait proyek masing-masing instansi jangka pendek, menengah dan panjang.

Selain itu, tambah Pangihutan, juga melibatkan pihak Bank Indonesia, Disperindag dan Dinas Koperasi Sumut membahas tentang perbankan khususnya realisasi kredit bagi petani dan pemasaran produk pertanian, juga tak kalah pentingnya membahas persoalan pupuk bersubsidi yang selama ini terjadi langka dengan melibatkan PT Pusri dan PT Petrokimia.

Disinggung kandidat Ketua DPP HKTI Sumut ke depan, Prof MPL Tobing mengatakan, ada beberapa kandidat yang muncul ke permukaan, seperti Drs Pengihutan Siagian, K Sipayung dan mungkin juga dari daerah kabupaten/kota di Sumut. Tapi yang diharapkan menjadi Ketua nantinya figure yang sangat perduli dan memiliki perhatian terhadap petani dan pertanian. (ms)




BPK dan KPK Didesak
Periksa Pejabat Dishub Sumut

Medan, (Lapan Anam)
Wakil Ketua Komisi C DPRDSU, Isrok Ansari Siregar mendesak Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun tangan,memeriksa pejabat Dinas Perhubungan (Dishub) Sumut. Sebab di Dinas tersebut diduga telah terjadi penyelewengansetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumut tentang dendakelebihan muatan angkutan barang.
"Dari data yang kita peroleh, setoran disampaikan Dishub Sumut ke Dispenda pada Bulan Februari sampai April 2008 hanya sebesar Rp 2,6 milyar saja. Tapi setoran Dishub tersebut sama sekali tidak dilengkapi dengan data darimana sumber setoran itu, seperti jumlah kenderaan angkutan barang yang masuk ke jembatan timbang" kata Isrok Ansari Siregar kepada wartawan di gedung dewan, Kamis (11/6).
Isrok merupakan politisi PDI Perjuangan itu menilai, setoran Dishub ke Dispenda itu sangat tidak efektif bahkan dinilai terlalu kecil. Sebab data diperoleh dari Dirlantas Sumut menyebutkan, jumlah angkutan atau kenderaan barang bernomor plat Sumut yang harus masuk jembatan timbang ada sebanyak 167.183, terdiri dari 105.375 truk barang, 634 truk countainer, 153 truk trailer dan 61.021 pick up.
"Belum lagi ditambah dengan angkutan atau kenderaan barang yang masuk jembatan timbang ke sumut bukan berplat polisi daerah sini (sumut), yang jumlahnya ada sekitar 15 persen. Berdasarkan informasi dari petugas jembatan timbang sendiri yang saya peroleh, ada sebanyak 60 persen kenderaan angkutan barang yang masuk ke jembatan timbang melebihi muatan atau melanggar MST (Maksimum Satuan Tonase)," sebut wakil rakyat dari daerah pemilihan Tapsel, Madida dan Padangsidempuan ini.

Jadi, lanjut Isrok, pejabat Dishub Sumut dinilai tidak jujur dalam menyampaikan laporan setoran terkait dana denda kelebihan muatan ke Dispenda Sumut. Sebab jika memang pejabat Dishub Sumut jujur menyampaikan setoran dana tersebut ke Dispenda, maka jumlahnya akan semakin tinggi dari dana setoran Dishub Sumut sekarang ini.

Kata Isrok, jika kita kaitkan dengan Perda No 4 tahun 2007, yang menyebutkan pengguna kenderaan barang pada tingkat satu yang kelebihan muatan 5 sampai 15 persen kategori pertama harus membayar denda Rp 80.000 per kenderaan.
Sedangkan kategori kedua jika kenderaannya kelebihan muatan 15 sampai 25 persen harus membayar denda per kenderaan sebesar Rp 100.000. Jadi jika dibandingkan dengan setoran Dishub Sumut saat ini maka sudah tepat dinilai sangat kecil.

Menanggapi persoalan setoran denda kelebihan muatan tersebut, Komisi C DPRDSU akan melakukan peninjauan dan pemetaan tentang layak atau tidaknya setoran yang diserahkan Dishub Sumut selama ini ke Dispenda. Yakni benar atau tidaknya jumlah dana atau setoran uang tersebut sudah sesuai dengan jumlah data kenderaan barang yang ada di Sumut saat ini.

Untuk itu, Isrok berharap pejabat Inspektorat Sumut turun tangan menyelidiki dan mengusut persoalan tersebut. Tapi jika pejabat inspektorat tidak mau melakukan tugasnya, maka kita berharap BPK dan KPK turun tangan dalam menyelidiki dan mengusut persoalan ini.

" Ini diperlukan mengingat setoran dari Dishub Sumut ini sangat penting untuk peningkatan PAD Sumut, yang peruntukannya untuk perbaikan jalan yang rusak akibat dari pemakaian angkutan barang ini sendiri," katanya. (ms)