Yusril Diminta Maju
Jadi Capres Mewakili Kaum Muda
Medan (Lapan Anam)
Sejumlah tokoh muda dari berbagai organisasi kemahasiswaan di Medan, meminta mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra maju sebagai calon presiden (Capres) pada Pilpres mendatang mewakili kaum muda. Karena dari kapasitas dan jejak rekam, Yusril dinilai memenuhi syarat sebagai presiden mendatang.
Permintaan itu disampaikan dalam dialog “Momentum 100 Tahun Kebangkitan Nasional” yang digelar Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim (KAMMI) di Asrama Haji Pangkalan Masyhur Medan, Selasa (10/6).
Dalam sesi tanya jawab dialog yang dirangkai pelatihan kepemimpinan nasional KAMMI, Yusril yang juga Ketua Dewan Suro DPP PBB (Partai Bulan Bintang) itu dinobatkan sebagai pembicara kunci. Yusril diminta para peserta agar tidak meninggalkan panggung politik, karena selain berasal dari kalangan muda, dia adalah juga pakar hukum tatanegara dan memiliki pengalaman di pemerintahan.
“Pak Yusril sebaiknya dengan tegas maju sebagai Capres mewakili kaum muda. Saatnya kaum muda mengambil alih kepemimpinan nasional, diselaraskan dengan hikmahnya kaum tua”, ujar sejumlah peserta.
Yusril yang pakar hukum tatanegara, berpengalaman dipemerintahan dan berasal dari kalangan muda, dianggap memenuhi syarat menjadi presiden. Kaum muda juga diyakini akan mendukung pencalonan itu, sebab momentum 100 tahun kebangkitan nasional, sangat dibutuhkan adanya perubahan dalam berbagai sektor kehidupan bangsa.
“Supaya terjadi perubahan mendasar dalam kepemimpinan nasional.Kita butuh presiden yang mengerti, memahami dan mampu melaksanakan substansi dari persoalan bangsa ini. Salah satu yang memenuhi syarat untuk itu adalah pak Yusril”, kata peserta dialog.
Yusril sendiri dalam sesi tanya jawab dengan peserta tidak banyak komentar, malah dia merasa tak yakin akan didukung rakyat. Karena kondisi politik Indonesia kata dia, belum seperti diharapkan kaum muda.
Namun menjawab wartawan seusai acara dialog itu, Yusril mengatakan perlu disiapkan calon alternatif dari kaum muda. Agenda penting harus disiapkan guna menghadapi tantangan bangsa yang makin pelik, terutama dalam momentum 100 tahun kebangkitan nasional.
Kedepan kata dia, pemerintah harus melakukan berbagai agenda penting dan besar yakni perbaikan ekonomi dan penegakan supremasi hukum. Kebijakan ekonomi nasional sudah harus berpihak kepada petani dan nelayan sebagai kelompok mayoritas bangsa ini. Kebijakan konglomerasi terbukti sudah tidak relevan, sehingga ekonomi kerakyatan harus menjadi agenda ekonomi nasional. (ms)