Penerbit Surat Kabar di Medan
Keluhkan Kenaikan Harga Kertas
Medan (Lapan Anam)
Medan (Lapan Anam)
Kalangan penerbit suratkabar di Medan, Sumatera Utara (Sumut) mengeluhkan kenaikan harga kertas koran. Jika tidak segera disiasati secara cermat, kondisi ini mengancam keberlangsungan industri penerbitan suratkabar di Sumut.
Demikian terungkap dalam pertemuan pengurus Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) pusat dengan pengurus SPS Sumut di Medan, Senin (9/6).
Pengurus SPS pusat yang hadir dalam pertemuan itu yakni Dahlan Iskan (Ketua Umum), HM Ridlo Eisy (Ketua harian), Asmono (Direktur Eksekutif), sedangkan dari pengurus SPS Sumut yakni HM Zaki Abdullah (Ketua), Farianda Putra Sinik (Wakil Ketua), Baharuddin (Wakil Ketua), Syahrir (Wakil Sekretaris), Sulben Siagian (Pemimpin Umum Hrian Mandiri), H Rony Simon (Ketua DKD PWI Sumut), Henry Simon (Mingguan Gebrak).
Terungkap dalam pertemuan, kenaikan harga kertas koran di Sumut terjadi setiap minggu hingga sampai sekarang mencapai kisaran Rp 9350/Kg. Dengan kondisi ini, para penerbit suratkabar khawatir akan banyak berdampak pada banyaknya penerbitan suratkabar terpaksa akan gulung tikar.
Ridlo sendiri selaku Ketua harian SPS Pusat mengaku terkejut dengan tingginya harga kertas koran di Sumut, yakni mencapai Rp 9350/Kg. Harga tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan harga pembelian kertas koran dari pabrik kertas PT Adi Karya Surabaya yang hanya Rp 7750/Kg.
“Tingginya harga kertas koran ini mengancam kelangsungan penerbitan suratkabar, apalagi kenaikan harga itu sudah berlangsung jauh sebelum harga BBM naik. Maka dengan naiknya harga BBM, sangat mustahil harga kertas akan turun”, katanya.
Ketua SPS Pusat Dahlan Iskan menyatakan, tingginya harga kertas koran merupakan lampu merah bagi penerbit suratkabar. Situasi bertambah gawat, karena sampai sekarang belum ada kebijakan pemerintah guna mengatasi masalah itu.
“Penerbit suratkabar dihadapkan pada dilema luar biasa antara keinginan meningkatkan oplah tercetak dan tekanan biaya produksi, khususnya biaya pembelian kertas dan bahan baku cetak yang terus membumbung tinggi”, katanya.
Sebagai pemilik Pabrik Kertas PT Adikarya, Dahlan berjanji akan mencari jalan agar harga kertas tidak terlalu memberatkan bagi penerbitan di daerah. Antara lain menjajaki pembembentukan agen di Sumut, sehingga ongkos trasnsfortasi bisa ditekan.
Kemungkinan lain adalah, melobi pabrik kertas di Malaysia agar mensuplay kertas koran ke Sumut. Sebab tingginya harga kertas koran di Sumut antara lain disebabkan ongkos transfortasi dari Surabaya ke Medan.
Tentang peran SPS dan organisasi kewartawanan untuk menekan harga kerta koran, Dahlan Iskan mengatakan tak bisa berbuat apa-apa. Karena kenaikan harga kertas koran juga akibat kenaikan harga komponen produksi kertas, seperti kenaikan harga BBM dan atau energi listrik.
Dahlan Iskan malah berpendapat agar SPS dan organisasi kewartawanan lainnya dibubarkan saja, karena sudah tidak bermanfaat lagi untuk mengatur pasar. Mekanisme pasar sudah diatur oleh pasar bebas, sehingga peran SPS sudah tidak kuat lagi.
Namun sebagai sarana komunikasi antar sesama penerbit, SPS dianggap tetap relevan. Fungsi SPS kini hanya sekedar sarana komunikasi dan tidak lagi memiliki kekuatan penekan bagi kebijakan pemerintah.
Karenanya, dalam menghadapi kenaikan harga kertas koran SPS tidak bisa berbuat apa-apa. Jika pun SPS mendesak pabrik kertas menurunkan harga jelas tidak mungkin, sebab pabrik juga mengalami dampak kenaikan harga BBM dengan naiknya ongkos produksi dan bahan baku. (ms)