Dewan Minta Pempropsu Berhemat Dalam pelantikan Gubsu
Medan (Lapan Anam)
DPRD Sumut meminta agar Pempropsu melakukan penghematan pada pelantikan Gubsu terpilih hasil pilkada sumut 2008, H Syamsul Arifin SE - H Gatot Pudjonugroho ST, pada 16 Juni. Dewan minta agar acara pelantikan tersebut dilakukan secara sederhana namun sangat hikmat.
Permintaan ini dilontarkan dewan menanggapi rumor yang menyebutkan acara yang direncanakan digelar di gedung DPRD Sumut itu akan menelan biaya hingga miliaran rupiah. Dana yang akan digelontorkan itu disebut-sebut tidak hanya untuk biaya pengamanan dan konsumsi, melainkan juga biaya pengadaan jas bagi banyak pihak dalam acara itu.
"Lebih baguslah kalau dalam acara itu dilakukan penghematan. Enggak perlu ada biaya pembuatan jas bagi anggota dewan, pejabat Pempropsu, atau pihak-pihak terkait lainnya. Itukan pemborosan namanya. Cukup pakai batik sajalah," ujar Ketua Komisi E DPRD Sumut, Rafriandi nasution ST MT, kepada para wartawan di gedung dewan, Selasa (3/6).
Beberapa waktu sebelumnya, Sekretaris DPRD Sumut Ridwan Bustan, kepada para wartawan di ruang kerjanya, telah membantah kalau dana yang digelontorkan untuk acara itu hingga miliaran rupiah. Kala itu ia menyebutkan acara tersebut memakan dana tidak lebih ratusan juta rupiah saja, bahkan tidak tembus pada angka Rp 1 miliar.
Rafriandi sendiri memiliki alasan jelas atas komentarnya tersebut. Sebagai komisi yang menangani kesejahteraan sosial, politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai akan lebih baik jika kebenaran penggunaan dana miliaran rupiah itu dialihkan pada program - program pembangunan sosial.
"Masih banyak lagi orang miskin yang butuh perhatian pemerintah. Kalau betul dana pelantikan Syamsul - Gatot sangat besar, wah, saya enggak tahu harus bilang apa. Saya sarankan sebaiknya Syamsul - Gatot menjadi teladan gerakan hidup sederhana bagi pejabat di Pempropsu dan di masyarakat Sumut secara umum," saran Rafriandi.
Rafriandi maklum kalau salahsatu penggunaan terbesar dari acara pelantikan itu ada pada biaya pengamanan dan konsumsi. Tapi ia menekankan sebaiknya alokasi terbesar juga disediakan bagi pengadaan media, di mana seluruh masyarakat Sumut yang tidak bisa datang ke gedung dewan dapat mengetahui acara itu melalui media.
"Katakanlah melalui TVRI atau RRI, atau media lainnya. Itu jauh lebih penting ketimbang harus menyediakan dana pembuatan jas bagi banyak orang pada acara itu. Bayangkan berapa dana yang akan terserap hanya untuk pembuatan jas bagi banyak orang tersebut," ujar Rafriandi dengan nada bertanya.
Ia sangat mendukung jika pada akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau berbagai LSM turun tangan jika mengetahui besarnya dana pemda yang dialokasikan untuk acara itu. "Kalaulah rumor itu betul, biar saja KPK nantinya turun tangan," katanya.
Untuk mengetahui kepastian rumor itu, Rafriandi mencoba menghubungi beberapa pejabat di internal Pempropsu. Awalnya ia mencoba menghubungi Kabag Infokom Edy Sofyan, namun setelah beberapa kali dihubungi, diketahui handphone Edy Sofyan tidak aktif.
Hal sama juga dialami Rafriandi saat menghubungi Kabiro Keuangan Pempropsu Salman Ginting. Sementara saat ia menghubungi PlT Sekda Propsu, DR Drs RE Nainggolan MHum, yang menjawab adalah ajudan mantan Bupati Taput tersebut.
"Bapak lagi rapat. Nanti saja biar bapak yang menghubungi Pak Rafriandi," ucap Rafriandi menirukan ucapan ajudan RE nainggolan tersebut saat ditelepon. Namun saat berita ini diturunkan, tidak ada keterangan resmi dari pihak Pempropsu mengenai hal itu. ms)