Tim Seleksi KPUD Harus Utamakan SDM Bermoral
Medan , (Lapan Anam)
Sekretaris Komisi A DPRDSU, Penyabar Nakhe, mengharapkan tim seleksi calon anggota KPUD Sumut bekerja secara benar secara selektif. Jangan hanya berdasarkan intelektualnya, tapi harus mengutamakan SDM benar-benar bermoral, beretika, juga bersikap independent, sehingga tegas dan tidak mau dipengaruhi pihak manapun.
“Tim seleksi KPUD Sumut harus ekstra hati-hati, karena hasilnya nanti akan dipetik dan dirasakan dalam Pilkada, Pileg (Pemilihan legislatif) dan Pilpres (Pemilihan Presiden) 2009”, katanya di gedung dewan, Kamis (26/6).
Tanggapan itu disampaikannya menyusul kegagalan KPUD Sumut melaksanakan Pilgubsu secara baik, dengan amuradulnya data pemilih. Bahkan atas kesembrautan Pilkada yang lalu, Pansus Pilkada DPRDSU mewacanakan agar semua anggota KPUD di Sumut diganti dan jangan dipilih lagi .
Tentang wacana itu Penyabar Nakhe menilai, masalah digantinya seluruh anggota KPUD Sumut diserahkan sepenuhnya ke tim seleksi yang ditetapkan KPU pusat. Komisi A DPRD Sumut juga telah menunjuk tim seleksi untuk bekerja maksimal menyeleksi calon-calon anggota KPUD Sumut mendatang.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut yang juga anggota Pansus Pilgubsu Ir Edison Sianturi mengatakan, adanya keinginan agar anggota KPUD Sumut diganti pasca Pilkada Sumut sudah dimunculkan beberapa anggota dewan yang duduk di Pansus Pilkada Sumut. Tapi belum menjadi satu keputusan, karena sejak dibentuknya Pansus Pilkada Sumut oleh Pimpinan DPRD Sumut baru sekali dilakukan rapat kerja.
Kata Edison, penilaian terhadap tidak berhasilnya kinerja KPUD Sumut dalam melaksanakan Pemilu maupun Pilkada Sumut, masih terlalu prematur. Sebab adanya kesalahan dalam pelaksanaan Pilgubsu kemarin bukan kesalahan KPUD Sumut seutuhnya, tapi banyak faktor. Artinya, tidak semua kesalahan harus dilimpahkan ke KPUD, meski mereka sebagai pelaksana dan penyelenggara Pilgubsu.
Dicontohkan pada Pilkada Sumut yang paling krusial menyangkut masalah data pemilih yang tidak valid. Disini DP4 (Daftar Pemilih Potensial Penduduk) yang bermasalah adalah Pempropsu tidak cukup waktu untuk memvalidasi data pemilih, karena masih menggunakan sistem validasi pasip dengan mengumumkan dan menghimbau masyarakat untuk dating melihat sendiri, bukan mendatangi.
“Hanya saja, kelemahan KPUD disini tidak mengaku adanya kesalahan tersebut, tapi tetap bertahan, tapi tetap bertahan bahkan seolah-olah benar, akhirnya kesalahan itu dilimpahkan semuanya ke KPUD,” ujar Edison . (ms)