Desakan Pencopotan Jabatan Kadishub Sumut Makin Deras
Medan , (Lapan Anam)
Setelah mendapat tanggapan serius dari Sekdaprovsu juga selaku Ketua Baperjakat Pemprovsu RE Nainggolan, yang berjanji akan memprioritaskan persoalan di Dinas Perhubungan (Dishub) Sumut untuk segera dibahas dan diberikan tindakan. Sikap sejumlah Anggota DPRDSU menyoroti Dishub Sumut khususnya pucuk pimpinan (kadis) semakin menguat.
Kalangan Anggota DPRDSU, Kamis (26/6) menyatakan akan terus mendesak Gubernur Syamsul Arifin agar mencopot Naruddin Dalimunthe dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provsu. Ini perlu dilakukan, mengingat semakin ‘derasnya’ dan banyaknya komentar bahkan sudah mengarah menurunkan aksi massa, menuntut orang nomor satu di Dishub Sumut itu segera ‘lengser’ dari jabatannya.
Terlebih, permintaan agar segera dicopotnya Kadishub saat ini mengingat semakin meluasnya kerusakan jalan di Sumatera Utara, sebagai akibat banyaknya kenderaan melintasi jalan melebih muatan atau tonase. Padahal, untuk mengatasi kerusakan jalan itu, Sumut telah memiliki Perda No 14 Tahun 2007, tentang kelebihan muatan angkutan barang.
Wakil Ketua Komisi C DPRDSU, Isrok Anshari Siregar menyatakan pada hari sebelumnya yang mendesak Gubsu dan baperjakat pemprovsu sudah saatnya mengeluarkan keputusan dan tindakan, menyahuti aspirasi massa yang berkembang saat ini. Sebab, Isrok sebelumnya sudah menilai, adanya ketidakjujuran di instansi itu dalam mensetorkan PAD ke Dispenda Sumut, khususnya pada dana kelebihan muatan jembatan timbang.
Makanya politisi PDI Perjuangan ini mengaku, Kadishub Sumut Naruddin Dalimunthe sudah sangat prioritas dicopot dari jabatannya. Sebab, Isrok menilai kinerja Naruddin sangat buruk dan tak mampu menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya pada pengelolaan jembatan timbang yang dinilai masih menjadi ajang memperkaya diri dan kelompok. “Sedangkan kontribusi PAD hanya sebagiankecil dari dana yang diperoleh dari denda kelebihan muatan tersebut,” sebutnya.
Anggota Komisi D DPRDSU dari Fraksi PDI Perjuangan, Analisman Zalukhu juga menegaskan, fraksinya akan terus menyoroti persoalan di Dishub Sumut, sepanjang masih adanya tindakan ketidakjujuran dan membela rakyat. Apalagi terkait persoalan Perda No 14 Tahun 2007, yang dinilai tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh oleh pihak Dishub Sumut, sehingga mengakibatkan semakin meluasnya kerusakan jalan di Sumatera Utara.
Sebab Analisman menilai, kerusakan jalan di Sumut disebabkan kenderaan banyak melebihi muatan. Makanya dia mempertanyakan kinerja pejabat Dishub Sumut dalam menjalankan Perda No 14 Tahun 2007 tentang angkutan barang yang melebihi muatan tersebut di lapangan.
"Karena tujuan dibuatnya Perda Nomor 14 Tahun 2007 tersebut sesungguhnya bukan untuk mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tetapi untuk membuat efek jera, bagi para pengusaha atau supir angkutan barang/truk, agar dalam melakukan perjalan tidak terjadinya kelebihan muatan," kata Analisman.
Untuk itu, Analisman juga Sekretaris Fraksi PDIP mendesak Kadishub Sumut agar bertanggungjawab terhadap semakin meluasnya kerusakan jalan di Sumut. "Berdasarkan data kita terima, jalan nasional di sumatera utara ada sebanyak 2.098,05 namun yang rusak ada sebanyak 26,24 persen. Makanya kita minta pertanggungjawaban kadishub dalam hal kerusakan jalan ini. Jangan ekor yang busuk, kepala lantas dibiarkan saja," tegasnya.
Hal senada disampaikan Ketua Fraksi PDIP DPRDSU, Eddi Rangkuti yang menilai, percepatan kerusakan jalan negara dan propinsi di Sumut tidak terlepas dari ketidakpatuhan Dishub melaksanakan perda No 14/2007. Sehingga angkutan kelebihan muatan atau tonase merajalela sementara kontribusi untuk PAD tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan.
Anggota Fraksi PKS DPRDSU, Hidayatullah juga menilai, jika target PAD yang selama ini disebut-sebut segelintir pihak sudah layak dan besar disumbangkan ke Dispenda, justru samasekali tidak benar. Sebab, PAD disumbangkan Dishub tersebut dinilai justru masih terlalu kecil, dengan apa yang dicapai saat ini akibat adanya kelebihan muatan angkutan barang.
Sebelumnya, puluhan massa mengatasnamakan Lingkar Mahasiswa Andalas (Limantara) berunjukrasa ke gedung dewan, memberikan dukungan kepada dewan agar mendesak Gubsu segera mengganti Naruddin Dalimunthe sebagai Kadishub Sumut. Massa menilai, kepemimpinan Naruddin tidak layak dalam memimpin instansi tersebut, mengingat Naruddin dituding telah memakai tangan besi dalam menjalankan tugasnya. (ms)
Medan , (Lapan Anam)
Setelah mendapat tanggapan serius dari Sekdaprovsu juga selaku Ketua Baperjakat Pemprovsu RE Nainggolan, yang berjanji akan memprioritaskan persoalan di Dinas Perhubungan (Dishub) Sumut untuk segera dibahas dan diberikan tindakan. Sikap sejumlah Anggota DPRDSU menyoroti Dishub Sumut khususnya pucuk pimpinan (kadis) semakin menguat.
Kalangan Anggota DPRDSU, Kamis (26/6) menyatakan akan terus mendesak Gubernur Syamsul Arifin agar mencopot Naruddin Dalimunthe dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provsu. Ini perlu dilakukan, mengingat semakin ‘derasnya’ dan banyaknya komentar bahkan sudah mengarah menurunkan aksi massa, menuntut orang nomor satu di Dishub Sumut itu segera ‘lengser’ dari jabatannya.
Terlebih, permintaan agar segera dicopotnya Kadishub saat ini mengingat semakin meluasnya kerusakan jalan di Sumatera Utara, sebagai akibat banyaknya kenderaan melintasi jalan melebih muatan atau tonase. Padahal, untuk mengatasi kerusakan jalan itu, Sumut telah memiliki Perda No 14 Tahun 2007, tentang kelebihan muatan angkutan barang.
Wakil Ketua Komisi C DPRDSU, Isrok Anshari Siregar menyatakan pada hari sebelumnya yang mendesak Gubsu dan baperjakat pemprovsu sudah saatnya mengeluarkan keputusan dan tindakan, menyahuti aspirasi massa yang berkembang saat ini. Sebab, Isrok sebelumnya sudah menilai, adanya ketidakjujuran di instansi itu dalam mensetorkan PAD ke Dispenda Sumut, khususnya pada dana kelebihan muatan jembatan timbang.
Makanya politisi PDI Perjuangan ini mengaku, Kadishub Sumut Naruddin Dalimunthe sudah sangat prioritas dicopot dari jabatannya. Sebab, Isrok menilai kinerja Naruddin sangat buruk dan tak mampu menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya pada pengelolaan jembatan timbang yang dinilai masih menjadi ajang memperkaya diri dan kelompok. “Sedangkan kontribusi PAD hanya sebagiankecil dari dana yang diperoleh dari denda kelebihan muatan tersebut,” sebutnya.
Anggota Komisi D DPRDSU dari Fraksi PDI Perjuangan, Analisman Zalukhu juga menegaskan, fraksinya akan terus menyoroti persoalan di Dishub Sumut, sepanjang masih adanya tindakan ketidakjujuran dan membela rakyat. Apalagi terkait persoalan Perda No 14 Tahun 2007, yang dinilai tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh oleh pihak Dishub Sumut, sehingga mengakibatkan semakin meluasnya kerusakan jalan di Sumatera Utara.
Sebab Analisman menilai, kerusakan jalan di Sumut disebabkan kenderaan banyak melebihi muatan. Makanya dia mempertanyakan kinerja pejabat Dishub Sumut dalam menjalankan Perda No 14 Tahun 2007 tentang angkutan barang yang melebihi muatan tersebut di lapangan.
"Karena tujuan dibuatnya Perda Nomor 14 Tahun 2007 tersebut sesungguhnya bukan untuk mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tetapi untuk membuat efek jera, bagi para pengusaha atau supir angkutan barang/truk, agar dalam melakukan perjalan tidak terjadinya kelebihan muatan," kata Analisman.
Untuk itu, Analisman juga Sekretaris Fraksi PDIP mendesak Kadishub Sumut agar bertanggungjawab terhadap semakin meluasnya kerusakan jalan di Sumut. "Berdasarkan data kita terima, jalan nasional di sumatera utara ada sebanyak 2.098,05 namun yang rusak ada sebanyak 26,24 persen. Makanya kita minta pertanggungjawaban kadishub dalam hal kerusakan jalan ini. Jangan ekor yang busuk, kepala lantas dibiarkan saja," tegasnya.
Hal senada disampaikan Ketua Fraksi PDIP DPRDSU, Eddi Rangkuti yang menilai, percepatan kerusakan jalan negara dan propinsi di Sumut tidak terlepas dari ketidakpatuhan Dishub melaksanakan perda No 14/2007. Sehingga angkutan kelebihan muatan atau tonase merajalela sementara kontribusi untuk PAD tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan.
Anggota Fraksi PKS DPRDSU, Hidayatullah juga menilai, jika target PAD yang selama ini disebut-sebut segelintir pihak sudah layak dan besar disumbangkan ke Dispenda, justru samasekali tidak benar. Sebab, PAD disumbangkan Dishub tersebut dinilai justru masih terlalu kecil, dengan apa yang dicapai saat ini akibat adanya kelebihan muatan angkutan barang.
Sebelumnya, puluhan massa mengatasnamakan Lingkar Mahasiswa Andalas (Limantara) berunjukrasa ke gedung dewan, memberikan dukungan kepada dewan agar mendesak Gubsu segera mengganti Naruddin Dalimunthe sebagai Kadishub Sumut. Massa menilai, kepemimpinan Naruddin tidak layak dalam memimpin instansi tersebut, mengingat Naruddin dituding telah memakai tangan besi dalam menjalankan tugasnya. (ms)