USUT DUGAAN KORUPSI DI DISPAR DAN PDAMMedan (Lapan Anam)
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Anti Korupsi dan Penindasan (FMBAKP), Mapancas Medan, Formapem dan LKSM-UP, mendesak Kejatisu mengusut dugaan korupsi di Dinas Pariwisata (Dispar) Sumut dan PDAM Tirtanadi Medan.
“Terpuruknya kondisi negara saat ini terutama di bidang perekonomian disebabkan perilaku pejabat pemerintahan yang KKN”, kata Rahmad Hidayat dari Mapancas, Kabau dari Formapem dan Asril dari LKSM-UP dalam unjukrasa di DPRDSU, Kamis (29/5).
Rahmad juga menyebutkan, indikasi korupsi yang terjadi di Dispar Sumut yakni dugaan mark-up anggaran Pan Asia Hash 2007 yang bersumber dari APBD Sumut.
Dugaan mark-up tersebut, ungkap mahasiswa, sebesar Rp 1,4 miliar, kutipan sebesar 100 $AS untuk biaya pendaftaran untuk 2.000 peserta Pan Asia Hash 2007."Pengutipan dana sarung sebesar Rp 80.000 per orang yang tidak jelas alokasi dananya. Kutipan sebesar Rp 1 juta dari peserta Pan Asia Hash untuk mengikuti Post Rumble di Parapat," kata mahasiswa.
Sedangkan dugaan korupsi di PDAM Tirtanadi Medan, yakni indikasi mark-up pembelian bahan-bahan kimia, pemberian pinjaman kepada pegawai sebesar Rp 1.130.896.038.00 belum memberikan kontribusi kepada PDAM Tirtanadi. Kemudian, besarnya dana akhir masa jabatan yang diterima mencapai Rp 1 miliar per direktur.
Oleh karena itu, FMBAKP meminta instansi hukum terkait,khususnya Kejatisu segera menyelesaikan kasus-kasus dugaan korupsi tersebut. "FMBAKP juga sepenuhnya mendukung kinerja Kejatisu dalam menangani kasus-kasus dugaan korupsi di Sumut," ujar mereka.
Mahasiswa juga meminta Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) segera mengaudit Dinas Pariwisata Sumut dan PDAM Tirtanadi Medan. "Meminta kepada instansi hukum agar menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya tanpa ada perbedaan hukum di masyarakkat yang jelas-jelas bertentangan dengan UUD 1945,"ujar mahasiswa.
Mahasiswa juga meminta kepada DPRD Sumut agar tanggap dengan permasalahan yang terjadi pada masyarakat Sumut. (ms)