BLT, BUKTI PEMERINTAH
TIDAK SERIUS MENGURUS RAKYAT
Jakarta (Lapan Anam)
Pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) - Jusuf Kalla (JK) dituding tidak serius mengurusi rakyat, dibuktikan dengan berbagai kebijakan yang menambah kesengsaraan rakyat.
"Kebijakan memberi bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp.100 ribu/bulan/rumah tangga miskin sebagai konpensasi kenaikan BBM hanya menambah kesengsaraan rakyat. BLT itu bukti nyata kebijakan SBY-JK menzolimi rakyat", kata Direktur Eksekutif Lembaga Pemberdayaan dan Penguatan Publik (LAMPIK) Mayjen Simanungkalit kepada wartawan di Jakarta, Jumat (23/5).
Menurut Mayjen Simanungkalit, manfaat BLT tidak dirasakan warga miskin. Karena harga bahan pokok sudah melambung, setelah pemerintahan SBY-JK merencanakan kenaikan BBM.
Karenanya, alumni Fakultas Dakwah IAIN Medan ini mendesak pemerintahan SBY-JK mengevaluasi bentuk bantuan kepada warga miskin dari konpensasi kenaikan BBM. Jika memang ingin membantu rakyat, sebaiknya diberikan bantuan bermanfaat dan dirasakan langsung oleh rakyat.
"Kalau serius membantu rakyat, serahkan sekaligus untuk pembayaran lima tahun. Atau besaran bantuan ditambah, agar dapat dimanfaatkan kepada keperluan produktif", kata Mayjen Simanungkalit juga Ketua Kaukus Wartawan Peduli Petani dan Nelayan (KWPPN).
Dia setuju, jika pemerintah mencari alternatif lain menutupi subsidi BBM, tanpa membebani rakyat. Turunkan semua ahli ekonomi yang ada di negeri ini, agar kebijakan pemerintah pro rakyat.
"Langkah mendesak bisa saja dengan menyita harta para koruptor. Atau mengurangi pasilitas tunjangan para pejabat baik eksekutif maupun legislatif, guna mengurangi beban APBN", kata Mayjen Simanungkalit. (ms)