PEMERINTAH PERLU BENTUK DEPARTEMEN SUBSIDI
Medan, (Lapan Anam)
Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai sudah saatnya memikirkan pembentukan departemen khusus yang mengurusi segala sesuatu terkait subsidi.
"Masalah subsidi semestinya dikaji secara komprehensif mengingat pada kenyataannya banyak yang tidak tepat sasaran dan tidak efektif," ujar anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, Abdul Hakim Siagian, kepada wartawan di Medan, Jumat (2/5).
Menurut dia, sejauh ini subsidi justru lebih banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang sesungguhnya tidak berhak menikmatinya, sementara yang berhak justru terabaikan.
Ia mencontohkan dalam konsumsi bahan bakar minyak (BBM), dimana BBM
bersubsidi semisal premium justru lebih banyak dimanfaatkan oleh golongan menengah ke atas yang memiliki mobil-mobil mewah.
Karenanya ia menilai sudah saatnya dibentuk departemen khusus yang mengurusi segala sesuatu menyangkut subsidi, mulai dari soal kebijakan, sosialisasi, teknis palaksanaan serta pengawasan di lapangan.
Departemen tersebut juga harus diisi oleh orang-orang yang ahli dalam soal subsidi. "Tentunya departemen ini harus diisi oleh pejabat-pejabat yang relatif bersih dan memiliki rekan jejak yang tidak tercela," katanya.
Ketika ditanyakan apakah departemen dimaksud tidak akan tumpang-tindih dengan Departemen Keuangan, politisi dari Partai Amanat Nasional mengatakan departemen baru itu justru akan meringankan tugas-tugas yang selama ini diemban Departemen Keuangan.
Menurut dia, Departemen Keuangan selama ini sudah cukup banyak mengurusi masalah keuangan negara sehingga cenderung tidak fokus dalam mengurusi masalah subsidi. Karenanya ia meyakini tidak terjadi tumpang-tindih diantara kedua departemen tersebut.
Abdul Hakim Siagian juga menilai persoalan subsidi juga tidak akan tertangani dengan baik jika hanya dipercayakan kepada sebuah badan yang berada di bawah Departemen Keuangan.
Dengan ditangani sebuah departemen tersendiri, maka akan jelas siapa yang menangani dan siapa yang bertanggung jawab. "Dengan demikian akan ada departemen yang bisa dimintakan pertanggungjawabannya bila subsidi tidak tepat sasaran," katanya.
Ketika ditanyakan apakah keberadaan departemen baru itu tidak akan menambah beban anggaran negara, Hakim Siagian mengatakan selama ini juga sudah ada anggaran yang dialokasikan untuk mengurusi subsidi, meski masalah subsidi itu sendiri justru ditangani secara sambilan. (ms)