PEMERINTAH PERLU ALOKASIKAN
ANGGARAN PEMELIHARAAN ASSET BRR DI NIAS
Pemerintah pusat dan daerah diharapkan mulai mengalokasikan anggaran bagi perawatan dan pemeliharaan asset-asset yang telah dibangun Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Nias pasca musibah gempa bumi yang melanda Kepulauan Nias, Maret 2005.
"Penyediaan dan pengalokasian anggaran pemeliharaan dan perawatan itu sudah perlu mulai dipikirkan karena masa tugas BRR segera akan berakhir April tahun depan," ujar anggota DPRD Sumatera Utara, Drs. Penyabar Nakhe, di sela acara "Nias Islands Stakeholders Meeting 4: Transisi Rekonstruksi Kepulauan Nias Menunju Pembangunan Berkelanjutan", di Medan, Kamis(15/05/08).
Anggota dewan dari daerah pemilihan Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan itu mengatakan, segala sesuatunya kini mulai membaik di Kepulauan Nias. Rekonstruksi dan rehabilitasi yang dilakukan BRR bersama sejumlah negara donor dan NGO kembali membangkitkan Nias dari keterpukuran pasca gempa.
Pekerjaan rekonstruksi dan rehabilitasi yang biayanya mencapai triliunan rupiah itu, menurut dia, harus bisa dipelihara dan dirawat agar bisa dimanfaatkan masyarakat setempat untuk jangka waktu panjang.
"Sebagai putera daerah saya sangat bersyukur atas kehadiran BRR dan negara-negara donor di Nias. Bagi kami mereka ibarat 'sinterklas', yang membuat kehidupan kami kembali bergairah setelah dilanda bencana," katanya.
Karenanya ia mengaku sangat tidak ingin berbagai asset dan infrastruktur yang telah dibangun di daerah itu cepat rusak hanya karena tidak terpelihara dengan baik. "Karena itu, disamping pembangunan harus tetap berkelanjutan, saya menilai perlu segera dipikirkan bersama, terutama bagaimana mencari dan menyediakan anggaran untuk pemeliharaan dan perawatan berbagai infrastruktur yang kini telah terbangun," ujarnya.
Penyabar Nakhe yang juga Sekretaris Komisi A DPRD Sumut itu bahkan menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Nias dan Nias Selatan bersama kalangan DPRD ditambah Pemerintah Provinsi Sumut dengan DPRD Sumut segera menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan meminta Kepala Negara memprakarsai pengalokasian anggaran perawatan dan pemeliharaan infrastruktur di Kepulauan Nias.
"Bila perlu kita datang menghadap Presiden bersama dengan BRR dan perwakilan NGO dan perwakilan negara-negara donor. Harapan kita benar-benar ada angaran khusus untuk pemeliharaan asset yang nanti akan ditinggalkan BRR," katanya menambahkan.
Menurut anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDS tersebut, setidaknya anggaran pemeliharaan dan perawatan itu diperuntukkan sesuai keberadaan assetnya. "Jika asset nasional harus ada anggaran pemeliharaan dari APBD, jika asset provinsi dari APBD provinsi dan demikian juga dengan asset kabupaten," ujarnya.
Ia mengakui BRR dan negara-negara masih akan ada di Kepulauan Nias hingga April tahun depan. Namun demikian ia menilai anggaran pemeliharaan dan perawatan asset itu harus dipikirkan mulai dari sekarang.
"Mulai dari sekarang kita harus mendorong upaya-upaya pengalokasian anggaran untuk itu. Bila perlu, sudah sepatutnya dibentuk sebuah lembaga baru, meski tidak sebesar BRR, yang tugasnya khusus untuk memelihara asset-asset itu. Kita tentu tidak ingin asset-asset yang sudah susah payah dibangun rusak karena tidak terpelihara," katanya. (ms)