DPRD SUMUT "DISERBU" PENGUNJUK RASA
Medan, (Lapan Anam)
Gedung DPRD Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol Medan sepanjang Jumat "diserbu" enam gelombang unjuk rasa bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh pada setiap tanggal 2 Mei.
Mereka masing-masing berasal dari Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan (AMPP), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAHMI) Sumut dan Ikatan Mahasiswa Keguruan dan Ilmu Pendidikan Seluruh Indonesia (IMAKIPSI).
Kemudian juga Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Aliansi Rakyat Sumut (ARSUM) serta dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Dharma Agung (BEM UDA) Medan.
Keenam elemen pengunjukrasa dalam pernyataan sikap mereka sama-sama menyampaikan penolakan mereka atas ujian nasional (UN) yang dijadikan satu-satunya standar atau ukuran kelulusan siswa.
Mereka juga sama-sama menyatakan menolak Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP), mendesak pemerintah merealisasikan 20 persen anggaran pendidikan serta meminta pemerintah meninjau kembali sertifikasi guru dan dosen.
"Banyak sekali kecurangan dalam pelaksanaan UN,terutama di Sumut. Kondisi ini menunjukkan bahwa UN justru hanya menciptakan persoalan baru. Karenanya kami meminta pemerintah menghapuskan UN," ujar salah seorang pengunjukrasa dari AMPP.
Mereka juga menilai UN lebih merupakan praktik penzholiman pemerintah terhadap otoritas para guru dan sekolah. Karenanya mereka mendesak agar otoritas penentu kelulusan siswa dikembalikan kepada pihak sekolah.
Ketua Komisi E DPRD Sumut Rafriandi Nasution didampingi anggotanya B. Rajagukguk, U. Hasibuan dan M.Kabukasuda mengatakan pihaknya menyambut baik aksi peduli pendidikan yang digelar massa.
Dia mengaku komisi yang dipimpinnya sepakat dengantuntutan massa terkait penolakan terhadap UN dan realisasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen.
"Kita juga mendesak Pemprov Sumut menyampaikan aspirasi saudara-saudara ini kepada pemerintah pusat termasuk kepada Mendiknas, sementara bagi kami sendiri ini akan menjadi bahan kajian," ujarnya.
Terkait kecurangan UN pada tahun ini, Rafriandimengaku pihaknya telah melakukan pertemuan denganKepala Dinas Pendidikan Sumut dan Kota Medan.
"Melalui Kadisdik Sumut kita sudah meminta dengan tegas kepada Dinas Pendidikan di Sumut untuk tetap mengawasi pelaksanaan UN SMP dan SD serta pelaksanan UN susulan agar tidak terjadi lagi kecurangan serupa," katanya.(ms)