Unjukrasa di DPRDSU
Mahasiswa Nias Minta Anggaran dan Kinerja BRR Diaudit
Medan, (Lapan Anam)
Mahasiswa Nias Minta Anggaran dan Kinerja BRR Diaudit
Medan, (Lapan Anam)
Massa tergabung dalam Gemanisbar (Gerakan mahasiswa Nias Barat) dan Bara-Ni (barisan rakyat Nias), Jumat (28/3) melakukan aksi unjukrasa ke gedung DPRD Sumut menuntut audit anggaran dan kinerja BRR (Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi) Nias, karena diduga dari Rp5 triliun hanya 30 persen untuk pembangunan.
Massa yang dipimpin Peringatan Hia dalam pernyataannya menduga 70 persen dari dana yang dihabiskan BRR Rp5 triliun hanya untuk gaji staf, opresional, pengawas, karyawan dan rekanan kerja serta difoya-foyakan oknum pejabat BRR dan oknum-oknum Pemda serta oknum rekanan kerja BRR, bahkan mungkin oknum NGO yang bertugas untuk kepentingan pengawasan.
Karena, ungkapknya, hingga saat ini pekerjaan BRR sangat memprihatinkan baik dibidang perumahan, infrastruktur, pemulihan ekonomi dan pengembangan social budaya.
“Hal ini bisa dilihat dari masih adanya masyarakat yang tinggal di tenda-tenda pengungsian, masih ada sekolah yang belum dibangun dan pemulihan ekonomi yang hampir tidak ada sama sekali,” ungkapnya.
Selain itu, pembangunan jalan yang asal jadi yang cendrung tebang pilih, pola hidup yang dibangun oknum para pejabat dan oknum karyawan BRR serta oknum NGO hanya terbawa kemewahan dan bernunansa foya-foya di tengah masyarakat yang terlantar.
Sementara, ungkapnya lagi, ditengah pembangunan yang belum clear itu, terjadi pula penyerahan asset yang dibangun BRR ke Pemda setempat. “Perpindahan asset ini merupakan kepintaran dan kelicikan BRR untuk melepaskan tanggungjawabnya dan menghindar dari jeratan hukum terhadap kondisi penggunaan dana BRR tersebut.,” katanya.
Pengakuan BRR, dana telah diserap dan dikelola untuk pembangunan Nias sebesar Rp5 triliun, tapi pembangunan secara fisik yang dilaksanakan BRR tidak sesuai dengan dana yang telah dihabiskan.
Padahal, akibat bencana alam itu, terdata 40.000 unit rumah hancur, 839 orang meninggal, 6.297 cidera, 10.000-20.000 orang meninggalkan pulau Nias dan 755 buah gedung sekolah rusak, 403 jembatan rusak, 800 km jalan lokal dan 266 km jalan provinsi rusak berat, 2 buah rumah sakit dan 173 puskesmas juga rusak, 1.938 rumah ibadah dan terdapat 30.000 keluarga yang berada di tenda-tenda penampungan.
Karena itu, Gemanisbar dan Bara-Ni menuntut DPRD Sumut, KPK, Kejaksaan mendesak instansi terkait untuk mengudit dana BRR Rp5 triliun dan kekayaan pejabat BRR dan menolak perlihan asset BRR ke Pemda.
Selanjutnya, BRR harus dibersihkan dari interfensi politik dan birokrasi serta percepat pembangunan infrastruktur dan perumahan, serta bentuk lembaga independent yang professional. Hentikan eksploitasi dan lestarikan budaya Nias, seret kontraktor nakal yang bermasalah ke pihak berwajib, mendesak BRR untuk bertangungjawab terhadap kinerjanya yang belum professional.
Menyikapi hal itu Ketua Komisi D DPRD Sumut Jhon Eron Lumbangaol didampingi anggota komisi Edi Rangkuti mengatakan, pihaknya akan menyikapi dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa. Untuk itu, Komisi D minta data-data lengkap terkait persoalan BRR Nias, agar dapat ditinjau ke lapangan. (ms)