Abdul Hakim Siagian SH,MHum :
APBDSU 2008 BELUM MEMIHAK RAKYAT
Medan (Lapan Anam)
Anggota DPRDSU H Abdul Hakim Siagian SH,Mhum menilai, APBDSU 2008 yang telah dievaluasi Mendagri dan di-Perda-kan DPRDSU, Jumat (29/2) sebesar Rp 3,2 triliun belum memihak kepada kepentingan rakyat.
”Struktur alokasi anggaran APBDSU masih lebih berpihak kepada pejabat, ketimbang kepentingan rakyat. Buktinya antara lain, kecilnya jumlah anggaran kepada petani dan nelayan”, katanya di Medan, Jumat (29/2) seusai menghadiri paripurna persetujuan APBDSU 2008.
Politisi PAN itu menilai, evaluasi yang dilakukan Mendagri hanya memperpanjang birokrasi dan tidak menyentuh substansi masalah. Depdagri hanya sekedar membolak-balik buku APBD tersebut lalu merubah posisi sebagian kecil mata anggaran.
Secara makro katanya, berbagai hasil evaluasi Mendagri tersebut sama sekali tidak mempengaruhi drap yang sudah di setujui dewan. Maka ketimpangan anggaran skala prioritas, tetap lolos tanpa koreksi.
”Pertanian menjadi skala prioritas pembangunan Sumut, namun anggaran untuk sektor ini malah sangat kecil. Ini aneh”, katanya.
Dengan kata lain, Mendagri sama sekali tidak mengoreksi agar Pempropsu memprioritaskan anggaran untuk memberdayakan para petani dan dunia pertanian di Sumut .
Padahal, sebagai prioritas pembangunan Sumut seharusnya masalah ini menjadi sangat serius. Karena jika pertanian diberdayakan, tentu tidak akan ada krisis kedelai, cabai, atau produk pertanian lainnya.
Dia juga yakin jika Pempropsu memerhatikan persoalan perberasan di Sumut, tentu tidak akan ada disparitas harga beras yang cukup tajam antara kawasan Pantai Barat dan Pantai Timur.
”Evaluasi Mendagri ternyata juga tidak mampu memaksa Pempropsu mengalokasikan 20% anggaran untuk pendidikan. Padahal ini ketentuan undang-undang. Jadi kita semua sebenarnya sudah melanggar UUD 1945,” tegasnya. (ms)