Pemkab Dairi Harus Miliki
Saham di Pertambangan Timah
Medan (Lapan Anam)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara mendesak pemerintah pusat, segera memberikan porsi kepemilikan saham kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi untuk pertambangan Timah Hitam.
"Pemkab Dairi wajar memiliki saham di pertambangan Timah Hitam yang akan beroperasi di daerahnya," kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Edison Sianturi di Medan, Sabtu (8/3).
Jika Pemkab Dairi tidak memperoleh kepemilikan saham atas pertambangan Timah Hitam di Kabupaten Dairi, akan menimbulkan masalah dikemudian hari. Bisa saji kelak, warga hanya memperoleh dampak dari limbah tanpa dapat menikmati keuntungan.
“Bahkan, khawatir nantinya mengambil limbah-pun masyarakat Dairi dilarang, seperti yang terjadi di Freeport”, ujarnya.
Karena itu, papar Politisi Partai Patriot Pancasila Sumut ini, dia mengharapkan agar Pemkab Dairi berjuang untuk mendapatkan saham yang menjadi hak masyarakat tersebut.
"Dengan kepemilikan saham-lah jaminan untuk kesejahteraan masyarakat Dairi dapat dipertanggungjawabkan. Dan sewajarnya-lah daerah yang mendapat anugerah dari Tuhan mendapatkan juga hasil yang sepantasnya," ujar Edison.
Dari informasi yang dia terima, kepemilikan saham pertambangan Timah Hitam di Kabupaten Dairi akan dialihkan kepada pihak ketiga.
"Saham pertambangan Timah Hitam yang dimiliki Australia sebesar 80 persen dan Aneka Tambang, sedangkan sebesar 20 persen informasinya akan dialihkan kepada pihak ketiga," kata anggota dewan asal pemilihan Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat.
Karena itu, tegas Ketua Bidang Idiologi dan Politik MPW Pemuda Pancasila Sumut, kalau mereka tidak mampu mengelola pertambangan tersebut, serahkan ke Pemkab Dairi untuk mengelolanya, bukan harus diserahkan ke pihak ketiga. (ms)