MUI Sumut Diprotes Ormas
Medan (Lapan Anam)
Sejumlah ormas keagamaan mendesak agar MUI (Majelis Ulama Indonesia) Sumut memberikan klarifikasi, atas keterlibatannya mengeluarkan rekomendasi untuk mendukung calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) tertentu dalam Pilkada Sumut. Pasalnya, rekomendasi yang bermuatan ajakan itu dinilai sudah menyeret MUI Sumut ikut politik praktis dan berpotensi memecah belah umat beragama.
‘’Meski mengatasnamakan pengurusnya, mestinya MUI tidak terjebak pada politik praktis seperti itu,’’ kata Ketua Baitul Muslimin Indonesia Sumut, Drs Anwar Noor Siregar kepada wartawan, kemarin (3/3).
Menurutnya, ajakan yang bisa dikategorikan sebagai fatwa MUI itu, dianggap sudah menyalahi tujuan dari keberadaan MUI.
Sebagaimana dinyatakan FSUI akhir pekan lalu (1/3), MUI Sumut bersama dengan ormas Islam lainnya akan memberikan rekomendasi agar umat Islam memilih pasangan Abdul Wahab Dalimunthe/Raden Muhammad Syafei. Rekomendasi itu berdasarkan hsil rapat pengurus MUI se-Sumut dan unsur ormas Islam, yang melakukan penilaian terhadap tiga pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Sumut.
‘’Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi pegangan bagi umat Islam untuk menentukan cagub/cawagub yang akan dipilih dalam Pilkad tanggal 16 April nanti,’’ kata Fanany Lubis, Ketua Umum ICMI Sumut, yang memimpin rapat FSUI tersebut.
Menurut Anwar Noor, sebagai lembaga bentukan pemerintah, semestinya MUI mengayomi semua ummat beragama. Tidak malah berpihak pada kelompok tertentu, apalagi terkait dalam hal Pilkada yang bukan menjadi domain MUI.
Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Sumut, Anang Anas Azhar, juga menyesalkan wacana yang berkembang di lingkungan MUI Sumut tersebut. "Kalau benar adanya wacana tersebut dengan keras kita akan menolak " tandasnya.
Pihakya mendesak agar MUI Sumut mengklarifikasi atau menarik pernyataannya atas keterlibatannya dalam isu yang sensitif ini.
Ketua Ikatan Dai Sumut, Drs H Sakhira Zandi MAg, juga meminta agar MUI Sumut tidak mengeluarkan fatwa politik untuk mengarahkan umat mendukung salahsatu cagubsu dalam Pilkada Sumut. Karena fatwa politik itu bukan malah menyatukan umat, namun sebaliknya akan memicu konflik horizontal di masyarakat bawah. (ms)