fashion pria
DPRDSU SINYALIR ADA KONSPIRASI
DIBALIK KELANGKAAN PUPUK

Medan, (Lapan Anam)

Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, Abdul Hakim Siagian, menduga kelangkaan pupuk terutama pupuk bersubsidi akhir-akhirnya merupakan buah dari praktik konspirasi yang terjadi pada jalur distribusi produk kebutuhan petani tersebut.

"Kami menduga ada konspirasi kuat yang bermain sekaligus menyebabkan pupuk langka dan harganya mahal di pasaran," katanya usai rapat dengar pendapat antara Komisi B DPRD Sumut dengan pihak PT Petrokimia Gresik di gedung DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjol Medan, Senin(17/3).

Komisi B, katanya, mendesak pihak produsen pemasok pupuk ke Sumut bertanggungjawab mencari pihak-pihak yang ikut bermain. "Kalau mereka (produsen, red) tidak mau dan pura-pura tidak terjadi apa-apa, berarti mereka juga ikut bermain dalam situasi ini," katanya.

Politisi dari Partai Amanat Nasional itu mengungkapkan bahwa pupuk kini semakin langka di daerah itu. Kalau pun bisa dijumpai di pasaran, harganya sudah jauh melebihi harga eceran tertinggi (HET).

Ia mencontohkan harga jual pupuk jenis ZA yang dijual pengecer sampai Rp2.000/kg, sementara HET-nya hanya Rp1.050/kg. Demikian juga dengan pupuk SP-36 yang hanya bisa didapat Rp2.100 sampai Rp2.300/kg meski HET hanya Rp1.550/kg.

"Kita minta pihak produsen, tidak hanya PT Petrokimia tetapi juga PT Pusri, agar kembali mengatur sistem distribusi dan melakukan control terhadap harga. Mereka juga kita minta agar mengambil tindakan 'represif' jika menemukan pelanggaran atau penyimpangan dalam jalur distribusi, termasuk terkait pemalsuan pupuk," katanya.

Terkait kelangkaan itu sendiri, Kabag Penjualan PT Petrokimia Gresik Wilayah Sumut, Sudigdo, dalam rapat dengar pendapat itu mengatakan hal itu lebih disebabkan keterlambatan pengapalan. Namun alasan itu dibantah keras sejumlah anggota dewan yang sebelumnya telah mengonfirmasi soal keterlambatan pengapalan itu kepada sejumlah distributor.

"Kita sudah cek kepada sejumlah distributor, tetapi pernyataan itu dibantah. Tidak benar ada keterlambatan," ujar Abdul Hakim Siagian. Pada kesempatan itu ia juga mengungkapkan ketidakjelasan keberadaan distributor yang daftarnya disampaikan pihak PT Petrokimia Gresik kepada Komisi D DPRD Sumut. "Kita hubungi nomor-nomor telepon yang tertera di daftar ini, tapi beberapa diantaranya ternyata belum terpasang," jelasnya.

Sebelumnya Sudigdo menyebutkan tahun ini pihaknya menargetkan alokasi pupuk sebanyak 129.776 ton pupuk di wilayah Sumut, terdiri atas pupuk ZA sebanyak 39.575 ton, SP-36 36.147 ton dan pupuk phonska sebanyak 54.054 ton. Dari target tersebut yang terealisasi hingga Februari 2008 baru 7.030,5 ton pupuk ZA, 7.842,8 ton pupuk SP-36 dan 4.553,5 ton phonska.

Menyangkut harga, ia menyebut harga produsen sebesar Rp880/kg untuk ZA, Rp1.380/kg untuk SP-36 dan Rp1.575/kg untuk phonska, sementara HET untuk setiap jenis pupuk tersebut masing-masing Rp1.050/kg, Rp1.550/kg dan Rp1.750/kg.

Lebih jauh ia juga menyebutkan kelangkaan pupuk bersubsidi juga disebabkan kebutuhan riil yang jauh di atas kuota, kemudian juga akibat adanya perluasan lahan pertanian, pemakaian pupuk bersubsidi yang melebih dosis serta harga pupuk non-subsidi yang terus meningkat sehingga petani beralih menggunakan pupuk bersubsidi.

"Soal kebutuhan yang melebih kuota bukan tanggung jawab PT Petrokimia Gresik, karena kami hanya bertanggungjawab sesuai alokasi yang dijatahkan kepada kami," ujar Sudigdo. (ms)