fashion pria

Soal Nasip Petani Sawit
PEMPROVSU JANGAN BERPANGKU TANGAN

Medan, (Lapan Anam)
Anggota DPRDSU, H Abdul Hakim Siagian SH,MHum mengingatkan pemerintah provinsi Suatera Utara (Pemprovsu) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) tidak berpangku tangan dengan kondisi dialami petani sawit.

“Walau pajak ekspor kelapa sawit belum dibagi ke daerah, tetapi komoditi sawit menjadi tumpuan petani di Sumut dan menjadi sektor andalan Pemrovsu”, katanya kepada wartawan di Medan, Rabu (15/10).

Kata dia, Gubsu harus cepat tanggap dan mendesak pemerintah pusat supaya segera mengambil langkah konkrit. Anjloknya harga TBS tidak bisa lagi ditangani hanya berdasarkan wacana, bicara, atau dengan permainan kata-kata. Tetapi harus dengan langkah konkrit dan kebijakan yang bisa menyelamatkan petani.
“Petani kelapa sawit saat ini kalang kabut karena sudah diambang kebangkrutan”, kata anak petani yang juga Caleg DPR RI dari daerah pemilihan Sumut 1.
Wakil Ketua DPW PAN (Partai Amanat Nasional) Sumut ini menilai, hancurnya harga sawit akan banyak berimbas ke sektor sosial lainnya. Diantaranya terpukulnya pekerja lokal dari sektor perkebunan yang terancam pengangguran. Apalagi harga pupuk terus melambung tinggi.
“Pemerintah jangan hanya tahu memungut pajak, tetapi pada saat petani terancam gulung tikar hanya diselesaikan dengan kata-kata saja. Petani saat ini butuh tindakan konkrit dari pemerintah,” ujar Hakim.
Dia berpendapat, kalaupun ekspor crude palm oil (CPO) berkurang, tetapi kalau pemerintah menggiatkan kebutuhan CPO dalam negeri, diyakini harga TBS tidak sehancur sekarang. Namun karena pemerintah hanya mencampuri soal pemungutan pajak dan berorientasi barang-barang impor, maka situasi ini sulit dikendalikan.
“Pemerintah ibarat memburu di kebun binantang, pada saat binatangnya kurus dan sakit-sakitan, mereka tinggal diam,” ujar Hakim. (ms)