PEMERINTAH PERLU
AMBILALIH TATANIAGA GARAM
Medan (Lapan Anam)
Pemerintah diminta agar mengambilalih tataniaga garam, mengingat komoditi tersebut sangat strategis. Komoditi ini juga berdampak terhadap kesehatan serta perkembangan dan pertumbuhan generasi muda. "Diperlukan campur tangan pemerintah dalam tataniaga garam, khususnya untuk garam yang dikonsumsi masyarakat," ujar anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, Abdul Hakim Siagian, di Medan, Selasa (21/10).
Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi B dengan PT Garam (Persero) - Indonesia Pengembangan Pasar Wilayah Sumut-Aceh dan perusahaan pemasok garam ia mengatakan, pemerintah secara rutin juga harus terus melakukan pegawasan dan mengevaluasi pasokan garam di setiap daerah.
" PT Garam tidak mungkin menangani masalah ini, mengingat staf di Sumut hanya lima orang ," ujarnya. Rapat dengar pendapat dipimpin Ketua Komisi B DPRD Sumut Belly Simanjuntak dan Wakil Ketua HM Marzuki, dihadiri anggota Komisi B Tosim Gurning, M. Lubis, Effendi Naibaho, A. Samosir, SH Situmorang, Apriadi Gunawan dan P. Sihombing.
Menurut Abdul Hakim Siagian, garam yang notabene sangat berpengaruh terhadap kesehatan, kecerdasan dan masa depan generasi penerus bangsa semestinya tidak sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar.
"Ini jelas-jelas bertentangan dengan visi-misi Gubernur Sumut, yakni 'rakyat tidak bodoh dan rakyat tidak sakit," kata politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Dia mensinyalir masih sangat banyak garam tidak beriodium yang beredar di Sumut dewasa ini. Kalaupun beriodium, diyakini tidak seluruhnya memenuhi standar nasional Indonesia (SNI).
"Karenanya campur tangan pemerintah sangat diharapkan, apalagi pasokan garam di Sumut ini hanya dikuasai oleh tiga-empat perusahaan saja dan pasar oligopoli seperti itu dikhawatirkan akan sangat merugikan masyarakat konsumen," ujarnya.
Caleg PAN untuk DPR RI dari daerah pemilihan Sumut 3 itu juga menilai perlunya dipikirkan perlindungan bagi petani garam di dalam negeri di tengah "serbuan" garam impor.
Menanggapi hal itu, Kepala Cabang PT Garam Indonesia Pengembangan Pasar Wilayah Sumut-Aceh, Henry L. Tobing, mengakui kekurangan iodium dapat menyebabkan terganggunya pertumbuhan anak dan tidak berkembangkan kecerdasan disamping dapat menyebabkan penyakit gondok.
"Kekurangan iodium memang dapat menyebabkan anak-anak tidak tumbuh dengan normal atau ber-IQ rendah. Tapi kami tetap konsen memperhatikan terpenuhinya standar iodium garam yang dilempar ke masyarakat," katanya.
Pada kesempatan itu ia juga menyebutkan kebutuhan garam di Sumut setiap tahunnya sebesar 120 ribu sampai 130 ribu ton, yang hanya dipasok empat perusahaan termasuk PT Garam.(ms)