fashion pria

Ditemukan Penyelewengan Uang Negara di Nias

Medan,(Lapan Anam)

DPRD Sumut dari dapem (daerah pemilihan) Nias dan Nisel menerima beberapa temuan penyelewengan keuangan Negara dari sumber dana bantuan pemerintah BRR unit PPK keluatan dan perikanan/pertanian dan perkebunan Distrik Nisel untuk ditindaklanjuti ke instansi terkait agar segera diproses secara hukum.
Demikian diungkapkan anggota DPRD Sumut dapem Nias-Nisel Aliozisokhi Fau SPd kepada wartawan, Selasa (12/8) terkait dengan beberapa temuan penyimpangan maupun penyelewengan keuangan Negara yang diterima dari LSM saat melakukan kegiatan reses DPRD Sumut ke Nias dan Nisel.
Berdasarkan temuan LSM, kata Aliozisokhi, diduga terjadinya penyelewengan jabatan dengan memaksa kelompok tani untuk menyerahkan uang kepada PPK keluatan dan perikanan/pertanian dan perkebunan dengan alas an pembelian bibit karet, pembuatan papan merk/papan nama serta pembayaran honor/SPPD Camat, Kades dan PPL.Terjadinya penggelembungan harga bibir karet dari Rp8000 menjadi Rp13.000, papan nama dari harga Rp100.000 menjadi Rp300.000, selisih tersebut menjadi keuntungan PPK Keluatan dan Perikanan/Pertanian dan perkebunan atas nama RH.
Penyelewengan lainnya terbukti dari adanya kelompok tani fiktif yang sengaja dibuat RH selaku PPK Kelautan dan perikanan/pertanian dan perkebunan, seperti kelompok tani 1001 pulau, bendahara bukan orang Hibala, tapi orang Bawomatuluo, PPL dan Kades ikut bermain dan kerjasama dengan PPK atas nama HR, rekening dicairkan melalui rekening kelompok di BRI dan uangnya dibawa ke PPK, pengadaan bibit diadakan PPK dan terjadi mark up, bahkan kelompok tani ini tidak punya lahan.
Pada kelompok tani Tanomo Desa Bawomataluo, bendahara atas nama Hazikel Wau bukan warga Desa Bawomataluo tapi Botohilitano, ketua kelompok atas nama penyerahan Hebambowo mengundurkan diri, langsung diadakan rapat kelompok fiktif sehingga terbentuk pengurus kelompok yang baru bukan warga desa Bawomataluo tapi staf PPK kelautan dan perikanan/pertanian dan perkebunan, terjadinya mark up harga.
Bukti-bukti penyelewengan lain, terjadi pada kelompok tani Harapan Desa Hiliamaetaniha yang jadi sekretaris dan bendahara kelompok warga desa lain, bukan seorang petani tapi supir dan staf BRR dan pencairan dana yang masuk ke rekening kelompok dibawa ke PPK juga terjadi penggelembungan harga.
“Temuan-temuan tersebut disampaikan ke anggota dewan saat melakukan reses ke Nias-Nisel dengan harapan agar penyelewengan yang dilakukan PPK pengembangan pertanian dan keluatan Kabupaten Nisel RH segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Untuk itu, Aliozisokhi juga, minta Kejari Gunungsitoli melakukan pengusutan hingga tuntas dan segera melinpahkan ke pengadilan, dalam upaya mengurangi angka korupsi termasuk penyelewengan jabatan pemerintah daerah, terlebih-lebih dengan azas manfaat atas bantuan pemerintah.(ms)