LSO MINTA KPK PERIKSA DANA
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PILGUBSU
Gunung Sitoli (Lapan Anam)
Direktur Lembaga Survei Orbit (LSO) Abyadi Siregar meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memeriksa penggunaan anggaran pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Gubernur Sumut (Pilgubsu) 2008.
"Kita (LSO-red) menduga penggunaan dana yang dikelola Kesbang Linmas Pemprop Sumut itu tidak beres. Bahkan cenderung bernuansa korupsi," tegas Abyadi Siregar di Nias, Jumat (18/4).
Abyadi Siregar berada di Nias dalam rangkaian pemantauan Pilgubsu di sejumlah daerah di Sumut selama empat hari terakhir. Beberapa daerah yang dipantau tersebut seperti Tobasa, Taput, Sibolga, Nias dan Nias Selatan (Nisel).
Dari hasil pantauan tersebut, Abyadi Siregar menemukan berbagai kasus yang mengindikasikan tidak beresnya penggunaan anggaran pemutakhiran data pemilih Pilgubsu 2008, yang nilainya mencapai Rp 13 miliar tersebut.
Dari hasil temuan di lapangan, kata Abyadi Siregar, banyak masalah yang mengisyaratkan bahwa anggaran pemutakhiran data tersebut tidak disalurkan ke bawah. Sebagai misal kepada petugas pendataan pemilih di tingkat desa/kelurahan.
Salah satu isyarat atau indikasi adanya nuansa korupsi dana pemutakhiran data itu adalah, kacaunya Daftar Pemilih Tetap (DPT). "Hampir di seluruh daerah Sumut terjadi kekacauan DPT," tegas Abyadi Siregar.
Di antara kekacauan itu, banyak pemilih tidak terdaftar di DPT yang diterbitkan KPUD. Padahal, banyak warga mengaku memilih pada Pilpres 2004 lalu. Tapi anehnya, pada Pilgubsu ini mereka tidak memilih.
"Ini yang membuat kita curiga. Berarti, KPUD tidak melakukan penyesuaian data pemilih," tegasnya.
Bila indikasi ini benar, lanjutanya, lalu kemana anggaran Rp 13 miliar untuk pemutakhiran data pemilih tersebut. "Karenanya, pantas kita curigai dana itu diselewengkan. Karenanya, kita minta KPK memeriksa keuangan tersebut," tandasnya.
Abyadi juga mengatakan, pihaknya masih akan memikirkan untuk membawa masalah ini dalam jalur hukum.
"Kita melihat, telah terjadi pengeribian hak-hak politik masyarakat," kata Abyadi Siregar yang juga Wakil Sekretaris DPD PAN Kota Medan tersebut.(ms)
Direktur Lembaga Survei Orbit (LSO) Abyadi Siregar meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memeriksa penggunaan anggaran pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Gubernur Sumut (Pilgubsu) 2008.
"Kita (LSO-red) menduga penggunaan dana yang dikelola Kesbang Linmas Pemprop Sumut itu tidak beres. Bahkan cenderung bernuansa korupsi," tegas Abyadi Siregar di Nias, Jumat (18/4).
Abyadi Siregar berada di Nias dalam rangkaian pemantauan Pilgubsu di sejumlah daerah di Sumut selama empat hari terakhir. Beberapa daerah yang dipantau tersebut seperti Tobasa, Taput, Sibolga, Nias dan Nias Selatan (Nisel).
Dari hasil pantauan tersebut, Abyadi Siregar menemukan berbagai kasus yang mengindikasikan tidak beresnya penggunaan anggaran pemutakhiran data pemilih Pilgubsu 2008, yang nilainya mencapai Rp 13 miliar tersebut.
Dari hasil temuan di lapangan, kata Abyadi Siregar, banyak masalah yang mengisyaratkan bahwa anggaran pemutakhiran data tersebut tidak disalurkan ke bawah. Sebagai misal kepada petugas pendataan pemilih di tingkat desa/kelurahan.
Salah satu isyarat atau indikasi adanya nuansa korupsi dana pemutakhiran data itu adalah, kacaunya Daftar Pemilih Tetap (DPT). "Hampir di seluruh daerah Sumut terjadi kekacauan DPT," tegas Abyadi Siregar.
Di antara kekacauan itu, banyak pemilih tidak terdaftar di DPT yang diterbitkan KPUD. Padahal, banyak warga mengaku memilih pada Pilpres 2004 lalu. Tapi anehnya, pada Pilgubsu ini mereka tidak memilih.
"Ini yang membuat kita curiga. Berarti, KPUD tidak melakukan penyesuaian data pemilih," tegasnya.
Bila indikasi ini benar, lanjutanya, lalu kemana anggaran Rp 13 miliar untuk pemutakhiran data pemilih tersebut. "Karenanya, pantas kita curigai dana itu diselewengkan. Karenanya, kita minta KPK memeriksa keuangan tersebut," tandasnya.
Abyadi juga mengatakan, pihaknya masih akan memikirkan untuk membawa masalah ini dalam jalur hukum.
"Kita melihat, telah terjadi pengeribian hak-hak politik masyarakat," kata Abyadi Siregar yang juga Wakil Sekretaris DPD PAN Kota Medan tersebut.(ms)