BEM Minta Audit Keuangan Desk Pilkada
Medan (Lapan Anam)
Aliansi BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Medan demo di gedung DPRDSU, Rabu (23/4) meminta keuangan Desk Pilkada segera diaudit. Desk Pilkada juga diminta bertanggung jawab terhadap kesalahan dalam pemberian data penduduk kepada KPUD.
“Ketua KPUD Sumut Irhan Buana Nasution harus bertanggung jawab dengan meletakkan jabatan sebagai Ketua KPUD Sumut, karena tidak becus menyeleksi data pemilih, tidak jelinya menyeleksi TPS, tidak optimalnya mensosialisasikan Pilgubsu ke masyarakat dan terdaftarnya pemilih dibawah umur”, kata mahasiswa dalam orasi di tangga gedung dewan.
Dalam petisinya, BEM menyatakan Panwaslih dihapuskan dalam Pilkada dan Pilpres mendatang, jika tidak diikutsertakan dalam proses awal dan akhir, serta sampai pengumuman pemenang. Mereka menilai, Panwaslih tidak memiliki fungsi yang jelas dalam pilkada.
“Karena Pilgubsu kacabalau dengan banyaknya pemilik suara tidak terdata, maka kami meminta aparat kepolisian menangkap dan penjarakan oknum-oknum yang melakukan kecurangan dalam Pilkada”, kata mereka.
Dalam demo itu, mereka juga menyebut nama Kaban Infokom Sumut Eddy Sofyan dan Sekdaprovsu Muhyan Tambuse untuk segera diperiksa, dalam kapasitas desk Pilkada.
Mahasiswa tersebut diterima Ketua Komisi A DPRD Sumut Amas Muda Siregar dan anggotanya Budi Mulia Bangun, Taufan A Ginting.
Berselang kemudian, puluhan pemuda mengatasnamakan DPD Repdem (Relawan perjuangan demokrasi) GMM (Gerakan Mahasiswa Membangun) dan FPP (Forum Peduli Pilkada) Sumut melakukan aksi unjukrasa ke gedung DPRD Sumut, juga demo soal pelaksanaan Pilgubsu.
Selain menyesalkan kacaunya Daftar Pemilih Tetap (DPT), pendemo juga meminta agar semua pihak yang terkait di Pilgubsu seperti KPUD Sumut, Desk Pilkada diaudit dan diperiksa. Jika terbukti lalai dala tugasnya agar dihukum seberat-beratnya sesuai peraturan berlaku. (ms)