KPUD SUMUT DIMINTA MAKSIMALKAN KINERJA
Medan (Lapan Anam)
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di Sumatera Utara diminta memaksimalkan kinerjanya agar hasil pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut periode 2008-2013 yang baru saja digelar Rabu (16/4) lalu, benar-benar dapat diterima para calon dan juga masyarakat.
"KPUD mulai dari PPK, KPUD kabupaten/kota sampai KPUD provinsi harus memaksimalkan kinerjanya, karena itu yang kini tengah ditunggu-tunggu masyarakat dan juga lima pasangan cagub/cawagub yang bertarung dalam pilkada," ujar Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, H. Ahmad Ikhyar Hasibuan, di Medan, Jumat (18/4).
Menurut dia, masyarakat Sumut saat ini tengah menunggu hasil perhitungan suara pilkada yang dihadilkan melalui rapat-rapat pleno PPK, KPUD kabupaten/kota dan kemudian KPUD provinsi, mengingat rapat-rapat pleno tersebut yang menentukan pasangan cagub/cawagub mana yang menang dan yang kalah dalam pilkada.
Terkait hasil hitungan cepat (quick count) dari sejumlah lembaga yang menempatkan salah satu pasangan sebagai pemenang pilkada Sumut, menurut Ahmad Ikhyar Hasibuan hal itu tidak lebih dari sebuah skenario besar untuk mempengaruhi opini publik dan juga jajaran KPUD.
"Sinyalemen yang seolah-olah telah memastikan bahwa hari ini sudah ada pasangan cagub/cawagub pemenang pilkada hanya sebuah skenario besar. Itu 'pesanan' dan sarat kepentingan, yang salah satu tujuannya untuk mempengaruhi KPUD dan juga opini publik," katanya.
Karenanya, Ahmad Ikhyar Hasibuan yang juga anggota Komisi A Bidang hukum dan Pemerintahan DPRD Sumut itu mengingatkan agar KPUD di Sumut, mulai dari PPK sampai KPUD provinsi, agar tidak terpengaruh.
"KPUD jangan sampai terpengaruh survei dari lembaga-lembaga yang tidak menempatkan diri mereka pada posisi independen itu," ujarnya.
Pada kesempatan itu Ikhyar juga mengingatkan masyarakat Sumut bahwa sampai hari ini belum ada pemenang dalam pilkada Sumut. KPUD Sumut sendiri baru akan mengumumkan hasil resminya pada 25 April mendatang.
"Karena itu pula kita juga perlu mengingatkan agar tidak ada pasangan calon yang merasa apalagi mengklaim diri mereka sebagai pemenang atau kalah dalam pilkada," katanya menambahkan.
Lebih jauh ia juga mengaku sangat menyayangkan hasil hitung cepat yang dirilis sejumlah lembaga. Ia bahkan menilai sejak hari pencoblosan (Rabu, 16/4) sudah ada semacam gerakan yang ditujukan untuk menggiring opini masyarakat seolah-olah sudah ada pasangan yang dipastikan sebagai pemenang pilkada.
Masyarakat Sumut juga diimbau agar menunggu keputusan resmi melalui rapat pleno KPUD Sumut sekaligus ikut mengawasinya. KPUD sendiri juga diminta agar tidak mengumumkan hasil perhitungan suara yang belum diplenokan.
"Kita tahu KPUD itu capek dan terus berupaya bekerja maksimal, begitu juga dengan gubernur beserta jajarannya serta desk pilkada. Karenanya kita sangat tidak ingin pilkada ini dicederai hanya oleh opini-opini yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya," ujarnya.
Ahmad Ikhyar Hasibuan juga mengaku sangat tidak berharap kerusuhan pilkada seperti yang terjadi di sejumlah daerah lain juga terjadi di sumut.
"Jika rusuh tentu kita sendiri juga yang akan menanggung akibatnya, sementara pihak lain hanya akan 'tiarap' atau bahkan menikmatinya. Karenanya kita sangat-sangat berharap KPUD benar-benar profesional dan dapat memaksimalkan kinerjanya," katanya. (ms)