DPT Amburadul, DPRDSU Gelar Rapat Mendadak
10.000 Kartu Pemilih Tak Disalurkan diserahkan ke DPRDSU
Medan, (Lapan Anam)
DPRD Sumut memanggil KPUD, Panwaslih dan Desk Pilkada (Pempropsu) secara mendadak guna menjelaskan dan mengklarifikasi persoalan pendataan DPT (Daftar Pemilih Tetap) untuk Pilgubsu 16 April 2008, yang dinilai sangat amburadul dan semraut. Demikian juga soal anggaran pemutakhiran data sebesar Rp13 milyar, sekaligus menyikapi aspirasi maupun tuntutan masyarakat yang menolak hasil Pilkada Sumut.
Pemanggilan terhadap KPUD, Panwaslih dan Deks Pilkada Sumut sempat menjadi pro dan kontra dikalangan anggota dewan yang dilontarkan dalam rapat tersebut, sehingga antar-dewan terjadi debat kusir mengakibatkan suasana rapat cukup hangat. Bahkan diantaranya wakil ketua Komisi A DPRD Sumut Edison Sianturi melakukan ‘walk out’, karena tetap menganggap rapat yang dipimpin wakil Ketua Dewan Japorman Saragih itu liar dan tidak sesuai mekanisme maupun tatib DPRD Sumut.
Beberapa anggota dewan dari FPPP seperti Heriansyah, Hidayatullah, Rijal Sirait sempat minta pimpinan sidang untuk menunda rapat dengan KPUD, Panwaslih dan Desk Pilkada. Karena selain KPUD Sumut tidak hadir karena alasan kesibukan, juga menganggap kegiatan rapat tersebut tidak diagendakan dalam panmus sesuai mekanisme DPRD Sumut.
Namun anggota lainnya dari 4 fraksi seperti Amas Muda Siregar, Edi Rangkuti, Budiman P Nadapdap, Taufan A Ginting, Parluhutan Siregar, Asyirwan Yunus dan Ahmad Ikhyar Hasibuan mendukung dan minta rapat lanjutkan. Karena persoalan yang dirapatkan bukan masalah pembatalan Pilkada, tapi minta penjelasan maupun klarifikasi masalah banyaknya masyarakat tidak mendapat kartu pemilih, mendapat kartu ganda, orang yang sudah meninggal mendapat kartu pemilih dan lainnya. Sementara anggaran untuk pendataan penduduk pemilih sudah disediakan Rp13 milyar.
Akibat adanya tarik-menariknya masalah rapat dengan KPUD, Panwaslih dan Desk Pilkada, akhirnya terjadi debat kusir dan suasana rapat sempat memanas. Seentara masyarakat yang melakukan aksi unjukrasa masih bertahan minta penjelasan DPRD Sumut atas tidak akurasinya data pemilih, sehingga rapat diskors selama 10 menit memberikan kesempatan kepada pimpinan fraksi untuk melakukan lobi. Hasilnya rapat dilanjutkan dengan mendengarkan penjelasan dari Desk Pilkada dan Panwaslih Sumut.
Dari penjelasan Desk Pilkada Sumut yang cukup singkat tidak sampai 3 mernit tentang pendataan dan penyaluran dana yang dilakukan ke kabupaten/kota, Fraksi Partai Golkar melalui ketua dan sekretarisnya H Syahrul M Pasaribu dan HM Zaki Abdullah langsung menyela dan mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja maupun penjelasan Desk Pilkada Sumut.
“Kami kecewa dengan Desk Pilkada, persoalan yang sudah sangat urgen dan krusial, tapi dijawab hanya alakadarnya, sementara suasana rapat sudah hangat, ini bukti kinerja Desk Pilkada amburadul. Padahal rakyat ingin tahu apakah dana Rp13 milyar kemana disalurkan atau tidak digunakan untuk pemutakhiran data. Kalau dana itui sampai ke petugas diyakini pendataan tidak amburadul,” ujar Syahrul dan Zaki.
Sikap yang sama juga diungkapkan Edi Rangkuti, Eron Lumbangaol dan Isrok Anshari Siregar dan mereka mensinyalir tidak dilakukan pendataan.Karena penduduk yang sudah pindah dan sudah meninggal masih mendapatkan kartu pemilih dan penduduk yang sudah lama justru tidak dapat kartu pemilih. “Kalau pendataan seperti ini, pilkada akan hubar-habir dan dana Rp13 milyar itu harus dipertanggung jawabkan, karena ada Kepling yang tidak diberikan dana, sehingga kecil kemungkinan dilakukan pendataan,” ujar Eron.
Karena itu, kata Eron dan Isrok, minta pimpinan dewan membentuk pansus meneliti penggunaan anggaran pemutakhiran data sebesar Rp13 milyar diduga tidak tepat sasaran. Demikian halnya Ihkyar Hasibuan menilai Pempropsu tidak berpinsip dalam pelaksanaan Pilkada Sumut dan Desk Pilkada poskonya ‘mandul’.
Rapat yang berlangsung hingga pukul 18.45 WIB masih belum menunjukkan titik temu dan memberikan jawaban yang memuaskan, akhirnya pimpinan rapat menskors rapat dan akan dilanjutkan hari ini Kamis (24/4).
Namun sebelum pimpinan rapat meninggalkan ruang rapat, masyarakat yang berunjuk rasa sejak pagi di gedung dewan menyerahkan sekira 10.000 kartu pemilih yang tidak disalurkan kepling, lurah di Kabupaten Deliserdang, Medan dan Langkat kepada pimpinan rapat sebagai bukti amburadulnya pendataan DPT pilgubsu. (ms)