Rekomendasi DPRDSU Tentang LKPj Gubsu
Medan (Lapan Anam)
DPRDSU menilai Gubsu H Syamsul Arifin SE sukses mengelola keuangan daerah. Untuk itu, dewan memberi penghargaan yang setinggi-tingginya atas prestasi yang diperoleh tersebut.
Demikian terungkap dalam rekomendasi DPRDSU atas Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Gubsu tahun 2008, disampaikan dalam paripurna dewan dipimpin ketuanya Dra Hj Darmataksiah YWR , Kamis (28/5).
Dewan juga mengucapkan terimakasih kepada Gubsu karena telah membuat satuan khusus Pengelolaan Keuangan Daerah yang baru saja disyahkan oleh Lembaga Legislatif. Dewan yakin lembaga tersebut akan bekerja secara maksimal dalam rangka mengelola Keuangan Daerah Sumut.
Dewan mencatat dibawah kepemimpinan Gubsu Syamsul Arifin, satuan kerja Pemprovsu mampu menaikkan tingkat pendapatan dari target yang direncanakan. Antara lain terlihat dari realisasi penerimaan PAD sebesar 104 %, Retribusi Daerah sebesar 139,06 %, Retribusi Jasa Daerah sebesar 137,87 %, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah sebesar sebesar 114,42%.
Naiknya prosentase penerimaan ini menurut dewan, menunjukkan tingkat partisipasi rakyat Sumut mencapai angka yang sangat signifikan. Oleh sebab itu program-program peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat sudah dapat ditingkatkan.
Namun demikian, dalam rekomendasinya kepada Gubsu, dewan menyarankan agar Gubsu melakukan sejumlah langkah konkrit termasuk dalam rangka meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengangguran.
Misalnya, khusus di bidang perkebunan kelapa sawit sudah saatnya Sumut mengeluarkan kebijakan mengurangi Eksport Crud Palm Oil (CPO). Eksport minyak sawit ini hanya boleh dilakukan pada turunan keduanya yaitu Olin, Sterin dan Acid.
Menurut dewan, banyak sekali impact yang kita peroleh bila kita melakukan eksport turunan kedua CPO tersebut. Oleh sebab itu pemerintah melalui BUMD atau BUMN perlu membangun dan mendorong pembangunan pabrik Rafinarry pengolahan minyak CPO yang mengurai menjadi olin, sterin, dan acid.
Dengan demikian, menurut dewan, Sumut akan mendapat nilai tambah dan akan mendapat PAD dari Pabrik Rafinarry dan tambahan tenaga kerja. Selain itu secara tidak langsung akan memunculkan home industry pengolahan minyak makan, mentega serta sabun di daerah-daerah sentra sawit.
Menyangkut kebijakan Gubsu tentang Pendapatan Daerah dari Pemerintah dijadikan faktor penunjang, dewan menyatakan sangat setuju. Namun perlu diupayakan terobosan-terobosan dan inovasi yang dapat meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.
Pada sisi kebijakan pendapatan, khususnya yang berkaitan dengan PAD, dewan memberi catatan soal realisasi penerimaan mencapai sekitar 104,35 % dari target yang ditetapkan. Sebab mayoritas PAD tersebut didominasi dari sumber penerimaan Pajak Daerah yang mencapai porsi sangat besar sekitar 93,3 %. Sementara itu kontribusi PAD lainnya masih sangat kecil.
Pada bagian lain, DPRDSU menyarankan agar Pemprovsu menggenjot meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di pedesaan dan di sudut-sudut kota. Selain karena penduduk Sumut mayoritas tinggal di desa, juga agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya pada kalangan ekonomi atas saja.
Demikian juga agar pada tahun 2010 alokasi anggaran Pendidikan ditingkatkan lagi dan Pemprovsu juga memberi perhatian terhadap sekolah-sekolah Swasta baik Sekolah Umum maupun agama. Karena sekolah swasta juga merupakan Lembaga Pendidikan yang berperan secara signifikan terhadap peningkatan mutu Pendidikan dan akhlak di Sumatera Utara.
Agar masyarakat di pedesaan khususnya di daerah terpencil mendapat pelayanan kesehatan yang memadai, maka penyebaran Tenaga Kesehatan harus mendapat perhatian dari Pemprovsu. Disamping itu agar para Tenaga Kesehatan termotivasi untuk bertugas di pedesaan khususnya di daerah terpencil maka perlu diperhatikan peningkatan kesejahteraan Tenaga Kesehatan tersebut.***
