Medan, (Lapan Anam)
Percepatan pembangunan keagamaan dipandang penting sebagai pondasi dalam membangun Sumatera Utara dari berbagai aspek kehidupan. Guna mencapai ke arah sana, upaya memaksimalkan pemberdayaan organisasi-organisasi kemasyarakatan secara adil dan proporsional perlu dikedepankan.
Bakal Calon Wakil Gubernur (balonwagub) Sumatera Utara periode 2008 - 2013 H Bahdin Nur Tanjung SE MM berpendapat, Sumatera Utara butuh sosok pemimpin yang mampu mengayomi sekaligus mendorong segala bentuk kegiatan keagamaan yang ada di daerah ini.
"Itu artinya pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu menggandeng erat sekaligus memberdayakan organisasi-organisasi kemasyarakatan keagamaan secara adil dan proporsional yang ada di daerah ini guna terciptanya nilai-nilai bahwa agama menjadi pondasi dasar dalam berbagai aspek pembangunan Sumut ke depan," kata anggota Dewan Penasehat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara ini di Medan, Selasa (25/12).
Oleh sebab itu, ujar Bahdin yang turut pada kunjungan Pemuka Agama se-Sumatera Utara ke RRT pada 2005 lalu, guna menghidupkan kegiatan keberagamaan, pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu melakukan koordinasi yang berkesinambungan dengan kepala daerah di kabupaten/kota terkait siar-siar agama di daerahnya.
"Jadi, pemerintah Propinsi Sumatera Utara sifatnya hanya mendorong kepala daerah di kab/kota secara konsekwen dan berkesinambungan dalam menyemarakkan kegiatan keagamaan di daerahnya masing-masing," kata Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, ini.
Hanya saja, sebut Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara ini, guna membangun bidang keagamaan, pemerintah propinsi maupun kab/kota harus lebih mengdepankan prinsip adil dan proporsional guna memaksimalisasikan sasaran yang dicapai.
"Dalam memasilitasi ormas keagamaan yang ada - seperti Islam yang penganutnya adalah mayoritas di Sumatera Utara - porsinya memang harus mendapat lebih besar. Yang saya maksud adil dan proporsional bukan lantas setiap kegiatan keagamaan dari masing-masing penganut agama harus mendapat porsi yang sama. Kan tidak adil dan proporsional misalnya jika satu agama yang penganutnya mayoritas mendapat porsi yang sama dengan agama yang penganutnya minoritas. Hal ini harus dapat dipahami sesama pemeluk agama," katanya.
Bahdin juga menilai peran para pemuka agama di Sumatera Utara juga sangat penting untuk mengajak dan mendorong masyarakat mentaati ajaran agamanya masing-masing. Dengan demikian, sambungnya, harmonisasi kehidupan antarpemeluk agama di Sumut pun kian erat.
"Saya tidak memungkiri bahwa kehidupan keagamaan di Sumut cukup dinamis. Lantaran itu, peran pemuka agama harus benar-benar difungsikan guna terciptanya kerukunan antarsesama umat beragama," sebut anggota Dewan Penyantun Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Sumut ini.
Rektor Pembina Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aceh-Sumut-Sumbar ini juga menilai perlu memberdayakan kalangan intelektual keagamaan dalam menafsirkan ajaran agama. Begitu pun peran pemuka agama yang cenderung konvensional dalam menganalisa ajaran agama seperti Islam, harus lebih terbuka terhadap pemikir-pemikir muda Islam.
"Silakan saja kalangan pemikir muda Islam dengan nalar intelektualnya menafsirkan ajaran agamanya. Tapi bila kemudian penafsiran mereka mulai menyimpang seperti melakukan penistaan atau melecehkan satu ajaran agama, maka peran pemerintah propinsi maupun kab/kota harus tegas. Oleh sebab itu, sistem pengawasan pemerintah terkait hal ini harus lebih proaktif," demikian Bahdin.(ms)
Percepatan pembangunan keagamaan dipandang penting sebagai pondasi dalam membangun Sumatera Utara dari berbagai aspek kehidupan. Guna mencapai ke arah sana, upaya memaksimalkan pemberdayaan organisasi-organisasi kemasyarakatan secara adil dan proporsional perlu dikedepankan.
Bakal Calon Wakil Gubernur (balonwagub) Sumatera Utara periode 2008 - 2013 H Bahdin Nur Tanjung SE MM berpendapat, Sumatera Utara butuh sosok pemimpin yang mampu mengayomi sekaligus mendorong segala bentuk kegiatan keagamaan yang ada di daerah ini.
"Itu artinya pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu menggandeng erat sekaligus memberdayakan organisasi-organisasi kemasyarakatan keagamaan secara adil dan proporsional yang ada di daerah ini guna terciptanya nilai-nilai bahwa agama menjadi pondasi dasar dalam berbagai aspek pembangunan Sumut ke depan," kata anggota Dewan Penasehat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara ini di Medan, Selasa (25/12).
Oleh sebab itu, ujar Bahdin yang turut pada kunjungan Pemuka Agama se-Sumatera Utara ke RRT pada 2005 lalu, guna menghidupkan kegiatan keberagamaan, pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu melakukan koordinasi yang berkesinambungan dengan kepala daerah di kabupaten/kota terkait siar-siar agama di daerahnya.
"Jadi, pemerintah Propinsi Sumatera Utara sifatnya hanya mendorong kepala daerah di kab/kota secara konsekwen dan berkesinambungan dalam menyemarakkan kegiatan keagamaan di daerahnya masing-masing," kata Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, ini.
Hanya saja, sebut Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara ini, guna membangun bidang keagamaan, pemerintah propinsi maupun kab/kota harus lebih mengdepankan prinsip adil dan proporsional guna memaksimalisasikan sasaran yang dicapai.
"Dalam memasilitasi ormas keagamaan yang ada - seperti Islam yang penganutnya adalah mayoritas di Sumatera Utara - porsinya memang harus mendapat lebih besar. Yang saya maksud adil dan proporsional bukan lantas setiap kegiatan keagamaan dari masing-masing penganut agama harus mendapat porsi yang sama. Kan tidak adil dan proporsional misalnya jika satu agama yang penganutnya mayoritas mendapat porsi yang sama dengan agama yang penganutnya minoritas. Hal ini harus dapat dipahami sesama pemeluk agama," katanya.
Bahdin juga menilai peran para pemuka agama di Sumatera Utara juga sangat penting untuk mengajak dan mendorong masyarakat mentaati ajaran agamanya masing-masing. Dengan demikian, sambungnya, harmonisasi kehidupan antarpemeluk agama di Sumut pun kian erat.
"Saya tidak memungkiri bahwa kehidupan keagamaan di Sumut cukup dinamis. Lantaran itu, peran pemuka agama harus benar-benar difungsikan guna terciptanya kerukunan antarsesama umat beragama," sebut anggota Dewan Penyantun Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Sumut ini.
Rektor Pembina Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aceh-Sumut-Sumbar ini juga menilai perlu memberdayakan kalangan intelektual keagamaan dalam menafsirkan ajaran agama. Begitu pun peran pemuka agama yang cenderung konvensional dalam menganalisa ajaran agama seperti Islam, harus lebih terbuka terhadap pemikir-pemikir muda Islam.
"Silakan saja kalangan pemikir muda Islam dengan nalar intelektualnya menafsirkan ajaran agamanya. Tapi bila kemudian penafsiran mereka mulai menyimpang seperti melakukan penistaan atau melecehkan satu ajaran agama, maka peran pemerintah propinsi maupun kab/kota harus tegas. Oleh sebab itu, sistem pengawasan pemerintah terkait hal ini harus lebih proaktif," demikian Bahdin.(ms)