PERCUT AKAN MENJADI KAWASAN PERIKANAN TERPADU
MENDUKUNG PROGRAM AGRO-MARINEPOLITAN
Catan Mayjen Simanungkalit
SIAPA tidak mengenal Percut. Daerah pantai memiliki panorama menarik dan potensi perikanan melimpah, yang dimasa penjajahan hanya bisa dinikmati para tuan-tuan kebun milik Belanda.
Percut Sei Tuan, demikian daerah ini disebut dan kini menjadi satu dari Kecamatan di Kabupaten Deli Serdang. Kawasan yang manyoritas penduduknya hidup sebagai nelayan dan petani ini, berada dalam pengembangan Pantai Timur Sumatera Utara. Kecamatan Percut Sei Tuan, kini berpenduduk 299,941 jiwa dengan rincian 151.002 laki-laki dan 148.939 perempuan atau 62,381 rumah tangga.
Posisi Kecamatan Percut Sei Tuan yang berada di pesisir pantai Sumatera, telah menempatkan kecamatan ini menjadi sangat penting dalam peta pembangunan. Bahkan ketika Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), mencanangkan program Agro-marinepolitan Pesisir Pantai dan Pulau-pulau Kecil Sumut, Kecamatan Percut Sei Tuan menjadi salah satu titik bidik paling penting.
Kadis Perikanan dan Kelautan Sumut, Ir Yosep Siswanto dalam kunjungan kerja Komisi B DPRDSU, Rabu (22/2) di Bagan Percut mengatakan, Percut akan dijadikan sebagai kawasan perikanan terpadu. Mendukung kawasan segi tiga perikanan laut sesuai program Agro-marinepolitan yakni Belawan, Tanjung Balai dan Sibolga.
Kata Yosep, pengembangan Percut sebagai kawasan perikanan terpadu, memiliki prospek yang cukup cerah. Karena seperti juga diakui Ketua koperasi Mitra Mina Percut, Kamaruzzaman SAg, potensi perikanan laut di daerah itu sangat menjanjikan.
"Setiap hari sebanyak 60 kapal nelayan mendarat di dermaga Percut, dengan volume hasil tangkapan mencapai 20 ton", katanya.
Dengan potensi yang ada sekarang, masih dimungkinkan ditingkatkan dengan menjadikan Percut sebagai kawasan perikanan terpadu. Program ini diyakininya akan mampu memacu kemajuan dan kemakmuran nelayan secara berkelanjutan dan berkeadilan, melalui pendayagunaan potensi sumberdaya pesisir, kelautan dan perikanan.
Lalu apa saja yang disiapkan Dinas Perikanan dan kelautan Sumut dalam mewujudkan Percut sebagai kawasan perikanan terpadu ? Kesiapan inilah antara lain ditinjau Komisi B DPRDSU dipimpin ketuanya Drs Ahmad Hosen Hutagalung.
Dalam kunjungan itu juga ikut anggota Komisi B DPRDSU lainnya, masing-masing Budiman Nadapdap SE, Zakaria Bangun SH, Rafriandi Nasution SE,MT, Hj Darmataksiyah YWR, Riri Bertauhid, Sobambowo Bu'ulolo, Ir Taufan Agung Ginting, Ir Tonies Sianturi dan wartawan unit DPRDSU termasuk penulis.
Kadis Yosep mengakui, masih banyak yang perlu dibenahi guna mewujudkan Percut sebagai kawasan perikanan terpadu. Karena sebagai kawasan perikanan terpadu, diperlukan inprastuktur yang memadai. Antara lain, dermaga yang memadai, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang refresentatif, SPDN (Solar Paket Dealer nelayan) yang baik, tersedianya tempat pertemuan nelayan, adanya pasilitas air bersih, pabrik es serta tersedianya kedai pesisir yang menyiapkan alat-alat dan kebutuhan tangkap dan bekal nelayan untuk melaut.
Kata Kadis, dermaga Percut akan di keruk dengan kedalaman tertentu, agar bisa dilalui mulus oleh kapal nelayan. Karena sat ini kondisi air di dekat dermaga sangat dangkal, sehingga 500 kapal nelayan tangkap yang setiap hari mendaratkan ikan umumnya hanya berbobot 10 GT. Gedung pelelangan ikan juga akan ditinggikan dan dirancang khusus, hingga menjadi tempat pelelangan ikan yang bersih dan nyaman.
Selain akan memperbaiki dermaga hingga layak disinggahi, SPDN yang sudah tersedia di dermaga akan segera dioperasikan. Soal pengoperasian pengisian solar ini, Ketua Koperasi Mitra Mina Kamaruzzaman mengatakan, tinggal menunggu keluarnya izin KSO (Kerja Sama Operasional) dengan Pertamina.
Soal keberadaan SPDN yang belum beroperasi, Kadis Yosef mengakui ada kendala dalam perizinan. Namun dia yakin prinsipnya akan segera teratasi. SPDN Percut sendiri, kata dia, merupakan pengalihan dari lokasi lain. Karena semula akan ditempatkan di pulau Nias, tapi Pertamina belum bisa melayani pengisian solar ke pulau-pulau kecil di Nias, sehingga dialihkan ke Percut.
Selain di Percut, pihaknya juga tengah membangun sejumlah SPDN di beberapa daerah Nelayan. Sampai tahun 2006 telah dibangun 17 SPDN antara lain di Pangkalan Susu, Tanjung Pura, Pangkalan Brandan, Belawan tiga unit, Percut, Tj Beringin, Sialang Buah, Desa Langlang Asahan, Sibolga, Natal.
Kadis mengakui, masih banyak lagi yang akan dibangun pemerintah di Percut, guna mewujudkan daerah itu sebagai kawasan perikanan terpadu. Prinsipnya, semua kebutuhan nelayan sudah harus tersedia disini. Namanya juga terpadu.
Ketua Komisi B DPRDSU Drs Ahmad Hosen Hutagalung saat ditanya dalam kesempatan peninjauan, mengharapkan konsep ini tidak sekedar angan-angan. Fungsikan semua pasilitas dan lengkapi yang belum ada. Komisi B DPRDSU dalam sesuai batas kewenangannnya, akan siap membantu guna terujudnya program tersebut.
Senada dengan Hutagalung, anggota Komisi B lainnya, Rafriandi Nasution SE,MT prinsipnya mendukung kebijakan Dinas Perikanan dan Kelautan Sumut menjadikan Percut sebagai kawasan perikanan terpadu.
Dukungan itu kata dia, selain mempercepat peningkatan tarap hidup nelayan, juga mengingat sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai salah satu potensi pembangunan yang dapat dijadikan sumber kemakmuran Sumut dan
KESAMAAN PANDANG
Seperti diketahui, program Agro-marinepolitan ini merupakan tindak lanjut Nota Kesepahaman 16 Kabupaten/ Kota se-Sumut dengan Pempropsu tanggal 13 April 2006, yang telah melahirkan kesamaan pandang untuk melaksanakan Program Agro-marinepolitan Pesisir Pantai dan Pulau-pulau Kecil Sumut.
Dengan program ini diharapkan, potensi kekayaan perikanan laut dapat dimaksimalkan guna sebesar-besarnya memakmurkan kehidupan rakyat. Potensi perikanan akan dimaksimalkan, sehingga tidak lagi sekedar usaha sambil lalu dan turun-temurun.
Harap diingat, luas laut Sumut sekira 110.000 km persegi (60,5 persen dari total luas Sumut), panjang total garis pantai 1300 km terdiri 545 km pantai timur, 375 km pantai barat dan 380 km pantai Pulau Nias, jumlah pulau 419 dengan pulau terluar di pantai timur yakni Pulau Berhala dan pantai barat Pulau Simuk. Inilah antara lain potensi kelautan dan perikanan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil Sumut.
Sedangkan potensi sumberdaya ikan di laut wilayah pantai barat sekitar 1.076.960 ton per tahun, tingkat pemanfaatan tahun 2003 sekitar 94.703 ton atau 8,79 persen dan jenis ikan unggulan yakni tuna, tongkol, kakap, kerapu, kembung, tenggiri, teri, layur, ikan hias dan lain-lain. Potensi di pantai timur sekitar 276.030 ton per tahun, tingkat pemanfaatan tahun 2003 sekitar 250.489 ton (90,75 persen) dan jenis ikan unggulan kakap, kerapu, teri, kembung, tenggiri, tembang, japuh, pari, cakalang dan lain-lain.
Dari data ini semua pasti paham, betapa laut kita punya potensi luar biasa. Masalahnya, selama ini terkesan belum ada cetak biru (blueprint) pembangunan perikanan dan kelautan yang disepakati dan diimplementasikan bersama secara produktif dan strategis.
Kegiatan usaha perikanan umumnya dikerjakan secara tradisional, belum menggunakan iptek dan manajemen profesional sehingga pendapatan masyarakat pesisir dan nelayan rendah.
Kegiatan usaha perikanan belum dilakukan dengan menerapkan sistem bisnis perikanan terpadu, kurangnya SDM trampil, minimnya prasarana, minimnya dukungan permodalan, teknologi, pasar dan informasi dan lainnya.
Karenanya, dengan program agro-marinepolitan diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Meningkatkan kesejahteraan seluruh pelaku usaha perikanan khususnya nelayan dan pembudidayaan ikan tradisional, meningkatkan kesehatan dan kecerdasan masyarakat dan lainnya, serta pengembangan industri pengolahan hasil perikanan seperti pembekuan, pengalengan, tepung ikan, added value products serta surimi.
Dalam kaitan itu, anggota Komisi B DPRDSU Rafriandi Nasution dan Ir Taufan Agung Ginting menilai, harapan kearah perubahan hidup nelayan kini mulai muncul. Setidaknya, setelah melihat sejumlah program kerja yang tengah dan akan dilakukan Kadis Perikanan dan Kelautan dibawah kendali Ir Yosep Siswanto. Benarkah ?. Tentu masih harus ditunggu pembuktiannnya. Seperti harapan Ketua Komisi B DPRDSU Drs Ahmad Hosen Hutagalung, semoga program Agro-marinepolitan tidak sekedar angan-angan. ***
(Dikutip dari Harian