PRESIDEN JANGAN KECEWAKAN PETANI DAN NELAYAN

Medan(Lapan Anam)
Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) diharapkan tidak mengecewakan petani dan nelayan, khususnya dalam memperoleh pasilitas kredit modal usaha dari dunia perbankan.

Demikian diingatkan Kaukus Wartawan Peduli Petani dan Nelayan (KWPPN), Kaukus DPRDSU Peduli Petani dan Nelayan serta Universal Communication, dalam konprensi pers bersama sejumlah wartawan di Hotel Madani Medan, Selasa (18/12).

“Jika memang benar petani dan nelayan berhak memperoleh kredit perbankan, sebaiknya akses untuk menikmatinya tidak dipersulit. Bahkan, Kepres atau Inpres ditujukan kepada Bupati/Walikota perlu diterbitkan agar benar-benar program kredit itu dinikmati petani dan nelayan”, kata mereka.

Dari KWPPN hadir Drs Mayjen Simanungkalit, David Susanto SE, dari Kukus DPRDSU Peduli Petani dan Nelayan hadir Drs Ahmad Ikhyar Hasibuan, H Abdul Hakim Siagian SH,Mhum, Ir Edison Sianturi. Sedangkan dari Universal Communication hadir Drs Dailami dan Drs Khoir Lubis. Ikut juga Jamaluddin Spd, Bambang SK, Isvan Wahyudi, Heru Kurnia.

Dikatakan, pihaknya menyambut baik kebijakan presiden SBY yang telah mencanangkan program KUR di Jakarta pada 5 Novemver 2007.

Namun diharapkan, program KUR melibatkan enam bank, yaitu PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk. PT Bank Bukopin Tbk., PT Bank Tabungan Negara Tbk. dan PT Bank Syariah Mandiri itu, tidak sekedar janji yang tidak bisa dinikmati petani dan nelayan.

Karenanya, penyaluran kredit difokuskan pada lima sektor usaha yakni pertanian, perikanan, kelautan, koperasi, kehutanan, perindustrian, dan perdagangan itu, harus benar-benar dapat direalisasikan dengan berbagai kemudahan.

“Bank Pembangunan Daerah (Bank Sumut) juga perlu mengambil peran mendorong kredit kepada petani dan nelayan”, kata mereka.

Dikatakan, pencanangan KUR seharusnya jadi keputusan politik yang harus didukung instansi terkait , termasuk pemimpin pemerintahan mulai dari presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, dan kepala desa untuk terjun langsung memimpin dan memberi perhatian bagi revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan.

Menurut mereka, pencanangan KUR oleh Presiden SBY secara psikologis akan memberikan motivasi bagi petani dan nelayan untuk meningkatkan produktivitas.Akan tetapi, pencanangan KUR itu harus dibuktikan dengan instruksi yang tegas semisal Inpres atau Kepres agar petani bisa mendapat kepastian.

Dikatakan, pemerintah selama ini belum memiliki kepekaan terhadap petani dan nelayan yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Dibuktikan dengan masih banyak bank yang setengah hati dalam memberikan kreditnya. Alasannya tentu bermacam-macam, namun umumnya adalah tingginya risiko dalam kredit ini.

“Masalah utama yang dihadapi perbankan khususnya dalam pembiayaan di sektor petani dan nelayan yakni masalah jaminan/agunan. Bank masih meminta jaminan dalam bentuk tanah, barang berharga atau yang lain, sehingga petani dan nelayan tidak mampu menikmati pasilitas kredit yang tersedia”, kata mereka.

Petani dan nelayan menurut mereka, adalah kelompok terbesar penduduk negeri dan masih hidup dibawah garis kemiskinan. Karenanya, petani dan nelayan tidak butuh janji, tapi keberpihakan yang nyata lewat pemberian akses untuk memperoleh kredit modal usaha.

"Kami mengingatkan agar presiden jangan kecewakan petani dan nelayan," tandas mereka.

Menurut mereka, Inpres dan Keppres tentang kredit modal usaha bagi petani dan nelayan perlu dikeluarkan, agar pihak Bank transparan dan tidak macam-macam. Demikian juga para Bupati/Walikota agar mengalokasikan anggaran di APBD masing-masing untuk jaminan kredit petani dan nelayan.

Kebijakan memberikan pasilitas gratis bagi petani dan nelayan dalam pengurusan sertifikat, juga menjadi sangat penting . Tujuannya, agar petani memiliki sertifikat yang diperlukan dan kredit dinikmati petani dan nelayan mendapat jaminan pemerintah. (ms)