Medan (Lapan Anam)
Fraksi-fraksi di DPRDSU menilai pelaksanaan pembangunan dan realisasi belanja belum dilakukan secara fair, terbuka dan sangat memprihatinkan. Bahkan temuan saat Kunker dewan, hampir di semua kabupaten/kota terjadi penyelewengan penggunaan APBD 2008.
Demikian terungkap dalam paripurna DPRDSU penyampaian pandangan umum anggota dewan atas nama fraksi-fraksi terhadap ranperda PJP (Pertanggung-Jawaban Pelaksanaan) APBD TA 2008, dipimpin Ketuanya Dra.Hj Darmataksiah di gedung dewan, Rabu (15/7).
Dalam pandangan umum masing-masing fraksi dihadiri Sekdaprovsu RE Nainggolan dan pejabat eselon II, terungkap sejumlah proyek didanai APBDSU 2008 bermasalah. Selain banyak yang tidak tepat sasaran, diantaranya malah berkualitas jelek sehingga tidak bermanfaat maksimal bagi rakyat.
Fraksi Demokrat misalnya, melalui jubirnya Aliozisokhi Fau mengungkapkan karena belum terbukanya secara fair pelaksanaan pembangunan, hasil pembangunan tidak sesuai dengan diharapkan. Karenanya Pemprovsu harus segera mengevaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan pembangunan.
Khusus bagi pelaku telah melakukan penyimpangan agar diblacklist dan tidak diberi kesempatan lagi untuk melaksanakan pembangunan. Selanjutnya dan beri kesempatan yang sama bagi semua masyarakat, berkompetisi secara sehat memberikan yang terbaik bagi setiap kesempatan dan peluang yang ada.
Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, Fraksi Demokrat menyarankan, Pemprovsu untuk mencari terobosan dan menggali sumber potensi PAD yang baru. Sehingga dapat mengurangi ketergantungan dari PAD dari PKB dan BBN-KB.
Sementara Fraksi PDIP lewat jubirnya Analisman Zalukhu mengungkapkan, realisasi belanja masih sangt memprihatinkan. Hal itu sangat mempengaruhi penaggulangan kemiskinan di Sumut baik kemiskinan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lainnya.
“Jika Pemprovsu tidak dapat memberikan penjelasan secara konkrit, penyenan realisasi belanja sudah tentu tidak akan dapat dipersiapkan solusi yang tepat mengatasinya. Akhirnya kinerja Pemprovsu akan terus tidak dapat diperbaiki atau disempurnakan dimasa mendatang,” ujar Analisman.
Fraksi PDS melalui jubirnya Sobambowo Bu’lolo mengungkapkan kondisi penyimpangan dan penyelewengan penggunaan APBD 2008 yang terjadi hampir di semua kabupaten/kota. Menyikapi kondisi itu, Gubsu segera membentuk tim khusus mengusut temuan-temuan anggota dewan.
Fraksi PDS berharap, temuan-temuan dewan di lapangan dijadikan sebagai bahan pemikiran dalam manajemen APBD-APBD tahun anggaran nberikutnya, khususnya APBD TA 2009.***
