Medan (Lapan Anam)
Kadispenda Sumut Sjafaruddin SH mengatakan, pihaknya terus berupaya menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk dengan menampung masukan dari Komisi C DPRDSU. Bahkan dalam penyajian informasi dan data mengelolaan sumber-sumber pendapatan itu, pihaknya berupaya melakukannya secara teransparan.
“Dinas Pendapatan Sumut selalu berupaya meningkatkan PAD dari berbagai sektor penerimaan daerah”, katanya dalam rapat dengar pendapat dengan komisi A DPRDSU dipimpin ketuanya HM Zaki Abdullah di gedung dewan, Selasa (8/1).
Rapat dengar pendapat itu juga dihadiri Wakil Ketua Komisi C Isrok Ansari Siregar, Sekretaris H. Andjar Amry dan beberapa anggota komisi lainnya. Dengan masukan dan kordinasi dengan Komisi C DPRDSU, dinas dipimpinnya telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2000, dalam hal pelayanan seperti yang diterima Kantor Samsat Medan Selatan.
"Kita juga melakukan langkah-langkah terobosan lain untuk meningkatkan penerimaan daerah seperti memberikan keringanan pajak kendaraan bermotor (PKB) bagi tiga ribu unit becak bermotor di Samsat Kota Binjai," katanya.
Selain itu Dispenda Sumut menjalin kerja sama dengan PT Pos Indonesia dan dengan PT Bank Sumut dalam program penggratisan BBNKB dan pengoperasian Samsat Keliling. Ia juga mengungkap sejumlah kendala dalam upaya peningkatan PAD di Sumut, diantaranya terbatasnya anggaran untuk memenuhi tuntutan akan peningkatan pelayanan.
"Kendala lainnya terkait struktur pendapatan daerahyang kurang proporsional karena PAD masih saja didominasi oleh penerimaan dari PKB dan BBNKB serta tidak dibenarkannya pengalokasian biaya pungutan retribusi daerah," ujarnya.
Semua permasalahan itu, menurut dia, mengakibatkan turunnya kinerja instansi dalam pengelolaan retribusi sekaligus dalam melakukan intensifikasi.
Dalam rapat tersebut dewan mendesak agar digali sumber-sumber baru PAD Sumut, dengan tetap mempertahankan mutu pelayanan. Bahkan anggota Komisi C Isfan F Fachruddin dan Parlaunga lubis meminta Dispenda Sumut menggelar forum khusus guna menggali penerimaan
Dewan juga meminta Dispenda mengantisipasi kemungkinan pemasukan PAD dari Bandara Kuala Namu jika nanti selesai dibangun.
Sedangkan anggota Komisi C Elbiner Silitonga bahkan mengingatkan Dispenda Sumut agar tidak lagi menerapkan pola-pola yang mengarah kepada cara-cara "preman" dalam upaya mengumpulkan PAD.
"Cara-cara preman harus dihindari. Jangan hanya dengan alasan mengumpulkan PAD sebanyak-banyaknya kita melakukan pola-pola yang tidak berkenan di hati rakyat," ujarnya.(ms)