PEMPROVSU PERLU ALOKASIKAN
ANGGARAN SUBSIDI BBM BAGI NELAYAN
Medan (Lapan Anam)
WAKIL Ketua Komisi A DPRDSU Ir Edison Sianturi mengatakan, Pemprovsu perlu mengalokasikan anggaran guna mensubsidi BBM bagi kepentingan nelayan.Karena kebijakan pemerintah menaikkan BBM sangat menyengsarakan kaum nelayan di Sumatera Utara (Sumut).
"Imbas kenaikan BBM sangat menyengsarakan nelayan di Sumut,maka proteksi Pemprovsu sangat diharapkan",kata Edison menjawab wartawan di gedung dewan,Senin (12/5).
Selama ini kata Edison Sianturi, kondisi kehidupan nelayan di Sumut sangat memprihatinkan. Mereka hidup dalam kemiskinan dan tidak pernah mendapat proteksi dari pemerintah,termasuk dalam menyediaan modal kerja.
Dengan kebijakan menaikkan BBM,kehidupan nelayan makin terjepit. Karena bagi nelayan, BBM sangat pital guna menghidupkan mesin tempel bagi perahu milik nelayan.
Karenanya, mengingat derita nelayan yang cukup memprihatinkan dengan kenaikan BBM, diperlukan kebijakan khusus bagi nelayan. Kebijakan itu antara lain,dengan mengalokasikan anggaran di APBDSU guna mensubsidi BBM bagi nelayan.
"Alokasi anggaran bagi subsidi BBM nelayan wajar saja,karena APBDSU harus digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat",katanya.
Penasehat Kaukus Wartawan Peduli Petani dan Nelayan (KWPPN) ini menjelaskan,mengingat Gubsu terpilih adalah sahabat nelayan maka upaya pengalokasian anggaran subsidi BBM bagi nelayan sangat diharapkan.
Kata dia, kebijakan menaikkan BBM tidak mempertimbangkan efek negatif bagi nelayan,yang dalam aktivitasnya selalu tergantung kepada BBM.
Dengan kenaikan BBM tersebut, mayoritas nelayan di Sumut dipastikan tidak akan bisa melaut.Karena sebelum BBM naik,pemerintah juga tidak pernah memproteksi nelayan.
Tentang bantuan langsung tunai (BLT) yang akan diterima nelayan sebesar Rp 100 ribu setiap bulan sebagai konpensasi kenaikan BBM, menurut Edison Sianturi,hal itu tidak akan membantu. Harga bahan pokok justru sudah lebih dahulu melambung,melebihi jumlah BLT yang akan diterima nelayan.
"Proteksi pemerintah bagi nelayan selaku kelompok mayoritas masyarakat Sumut mendesak",kata politisi Partai Patriot Pancasila itu. (ms)
ANGGARAN SUBSIDI BBM BAGI NELAYAN
Medan (Lapan Anam)
WAKIL Ketua Komisi A DPRDSU Ir Edison Sianturi mengatakan, Pemprovsu perlu mengalokasikan anggaran guna mensubsidi BBM bagi kepentingan nelayan.Karena kebijakan pemerintah menaikkan BBM sangat menyengsarakan kaum nelayan di Sumatera Utara (Sumut).
"Imbas kenaikan BBM sangat menyengsarakan nelayan di Sumut,maka proteksi Pemprovsu sangat diharapkan",kata Edison menjawab wartawan di gedung dewan,Senin (12/5).
Selama ini kata Edison Sianturi, kondisi kehidupan nelayan di Sumut sangat memprihatinkan. Mereka hidup dalam kemiskinan dan tidak pernah mendapat proteksi dari pemerintah,termasuk dalam menyediaan modal kerja.
Dengan kebijakan menaikkan BBM,kehidupan nelayan makin terjepit. Karena bagi nelayan, BBM sangat pital guna menghidupkan mesin tempel bagi perahu milik nelayan.
Karenanya, mengingat derita nelayan yang cukup memprihatinkan dengan kenaikan BBM, diperlukan kebijakan khusus bagi nelayan. Kebijakan itu antara lain,dengan mengalokasikan anggaran di APBDSU guna mensubsidi BBM bagi nelayan.
"Alokasi anggaran bagi subsidi BBM nelayan wajar saja,karena APBDSU harus digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat",katanya.
Penasehat Kaukus Wartawan Peduli Petani dan Nelayan (KWPPN) ini menjelaskan,mengingat Gubsu terpilih adalah sahabat nelayan maka upaya pengalokasian anggaran subsidi BBM bagi nelayan sangat diharapkan.
Kata dia, kebijakan menaikkan BBM tidak mempertimbangkan efek negatif bagi nelayan,yang dalam aktivitasnya selalu tergantung kepada BBM.
Dengan kenaikan BBM tersebut, mayoritas nelayan di Sumut dipastikan tidak akan bisa melaut.Karena sebelum BBM naik,pemerintah juga tidak pernah memproteksi nelayan.
Tentang bantuan langsung tunai (BLT) yang akan diterima nelayan sebesar Rp 100 ribu setiap bulan sebagai konpensasi kenaikan BBM, menurut Edison Sianturi,hal itu tidak akan membantu. Harga bahan pokok justru sudah lebih dahulu melambung,melebihi jumlah BLT yang akan diterima nelayan.
"Proteksi pemerintah bagi nelayan selaku kelompok mayoritas masyarakat Sumut mendesak",kata politisi Partai Patriot Pancasila itu. (ms)