PPP Pogging Seluruh Desa di Sunggal

Medan (Lapan Anam)
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melakukan pogging (penyemprotan) terhadap jentik-jentik nyamuk aides agepty, di seluruh desa se Kecamatan Sunggal Kabupaten Deliserdang.

Sekretaris DPW PPP Sumut H Ali Jabbar Napitupulu didampingi Ketua DPC PPP Deli Serdang Drs H Hasaidin Daulay ketika melepas para mujahidin PPP melakukan pogging di Jalan Kompos Kecamatan Sunggal-Deliserdang, Senin (12/1) mengatakan, penyemprotan berlangsung selama 5 hari sejak 12 Januari 2008 dan gratis.

Dikatakan Ali Jabbar, kegiatan pogging merupakan pekan peduli kesehatan PPP terhadap rakyat di Kecamatan Sunggal dalam rangka kegiatan harlah (hari ulang tahun) ke-36 Partai berlambang Kabah tersebut.

“Dalam musim hujan sekarang ini, masyarakat rentan terhadap penyakit demam berdarah. Maka PPP sebagai milik ummat peduli terhadap kesehatan warga dengan melakukan pencegahan lewat kegiatan pogging”, kata Ali Jabbar.

Calon legislatif dapil Deliserdang untuk DPRD Sumut ini mengatakan, PPP konsisten membantu masalah yang dihadapi masyarakat. Termasuk upaya meminimalisir penyebaran demam berdarah dengan menginstruksikan kader PPP untuk mensosialisasi pola hidup bersih dengan menjaga kebersihan lingkungan.

“Selain pogging secara terjadual, paling efektif dilakukan warga melakukan pengurasan kolam atau bak mandi minimal seminggu sekali,” ujarnya.

Langkah berikutnya, kata Ali Jabbar yang juga Wakil Ketua DPRD Sumut itu, menutup bak mandi dan kolam air lainnya, serta mengubur barang-barang bekas agar tidak menjadi sarang nyamuk bertelur. Cara-cara ini akan disosialisasikan kepada warga.

“PPP juga peduli masjid dengan pembersihan semua masjid yang ada di sunggal. Kegiatan diprakarsai PAC PPP Kecamatan Sunggal diketuai Harmain dan Sekretaris Syukur dengan mengerahkan mujahidin-mujahidin partai mengerahkan 2 unit mesin penyemprotan,” ujarnya.

Disebutkan juga, kegiatan pekan peduli kesehatan PPP diawali dengan pelantikan pengurus PAC PPP se-Sunggal oleh ketua DPC PPP Sunggal .

Sementara Ketua PPP Deli Serdang, Drs H Hasaidin Daulay , mengajak kader-kader PPP di Sunggal mendukung dan memenangkan Ali Jabbar Napitupulu Caleg No 1 dapem Deliserdang untuk DPRD Sumut dan Hasrul Azwar Caleg DPR-RI Sumut I, karena Ali Jabbar Napitupulu dan Hasrul Azwar adalah sosok peduli kepada aspirasi masyarakat.

Ali Jabbar dalam bimbingannya mengingatkan, kader PPP harus mampu mengambil hati nurani dan dekat dengan rakyat. Berperilaku sesuai dengan azas PPP yang berpedoman pada azas Islam.(ms)

Bupati Zulkarnain : “Saya Bukan Bawahan Gubernur”

Medan, (Lapan Anam)
Bupati Simalungun Zulkarnaen Damanik menegaskan, dirinya samasekali bukan bawahan gubernur. Makanya dia mempersilahkan aparat kepolisian menangkap dirinya, jika memang bersalah atau melanggar hukum dalam penerimaan CPNS di daerahnya yang bekerjasama dengan Puskom Universitas Indonesia (UI).

"Kalau memang diperintahkan gubernur harus kerjasama dengan USU saya siap. Cuma saya bukan bawahan gubernur, jika saya bersalah tangkap saya. Silahkan disini sekarang ada polisi," tegas Damanik.

Damanik menegaskan itu dalam rapat dengar pendapat Komisi A DPRDSU dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provsu, Mangasi Mungkur dan Pemkab Simalungun, Batubara dan Pemko Binjai di gedung dewan, Senin, (12/1) dengan agenda evaluasi pelaksanaan ujian CPNS di kabupaten/kota di Sumut. Rapat dipimpin Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi A DPRDSU, Drs H Hasnan Said dan Ir Edison Sianturi serta sejumlah Anggota yakni H Abdul Hakim Siagian SH,MHum dan H Raden M Syafi'i.

Zulkarnaen Damanik juga mengaku, sikap tegasnya tidak mau bekerjasama dengan USU dalam pembuatan soal ujian CPNS disebabkan tidak adanya larangan bekerjasama dengan universitas di luar USU. "Gubsu kan tahu sendiri bahwa hal ini bukan domainnya. Jadi hasil rapat kami memutuskan untuk bekerjasama dengan UI dalam pembuatan soal ujian CPNS," kata Damanik.

Damanik mengaku, pihaknya sebelumnya pernah kerjasama dengan USU dalam pelaksanaan ujian CPNS dan pindah ke Unimed. Makanya untuk pelaksanaan ujian CPNS baru-baru ini pihaknya segan untuk bekerjasama kembali dengan USU. Terlebih jelas Damanik, pembiayaan di USU sebasar Rp 75 ribu persoal, sementara di UI hanya Rp 65 ribu persoal.

Menanggapi penjelasan Bupati Simalungun itu, Edison menyarankan sebaiknya kabupaten/kota di Sumut dalam pelaksanaan ujian CPNS mendatang agar memanfaatkan USU. Sedangkan Raden M Syafi'i menyarankan, pelaksanan ujian CPNS di kabupaten/kota di Sumut, hendaknya dilaksanakan langsung oleh Pemprovsu.

Lengkapi Berkas

Pada kesempatan itu, kalangan Komisi A DPRDSU juga mempertanyakan berkas soal ujian CPNS di Kabupaten Batubara dan Binjai yang penyerahannya dilakukan di hotel berbintang di Medan. Karena penyerahan di hotel rentan terjadinya penyelewengan.

Untuk itu, Hasnan Said dalam kesimpulan rapatnya meminta Pemko Binjai dan Pemkab Batubara dan Simalungun agar melengkapi berkas kekurangan pelaksanaan cpns di daerahnya masing-masing. Hasnan merupakan politisi Partai Golkar itu juga berharap Pemko dan Pemkab senantiasa berkoordinasi dengan dewan jika ada ditemukan persoalan dalam pelaksanaan CPNS.

Sementara tiga kepala daerah di Sumatera Utara (Sumut) yakni Bupati Simalungun, Batubara dan Walikota Binjai dipanggil Komisi A DPRD Sumut, terkait dugaan kebocoran soal penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2008 di daerah masing-masing.

Komisi A juga mengundang pihak Pemerintah Propinsi Sumut dan Kapolda Sumut, guna mengetahui masalah secara lengkap terutama tentang indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan ujian CPNS itu. (ms)

DPRDSU Minta PT Perkebunan Hindari PHK

Medan (Lapan Anam)
Komisi C DPRD Sumut meminta PT Perkebunan Sumut, menghindari PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan menjadi perusahaan perkebunan terbaik dalam meningkatkan perekonomian Sumut.

Hal ini diungkapkan Ketua Komisi C DPRD Sumut Drs H Yulizar P Lubis ketika memimpin rapat dengar pendapat dengan manajemen PT Perkebunan Sumut, Senin (12/1) di ruang rapat pimpinan gedung DPRD Sumut.

Dalam rapat dengar pendapat yang diikuti anggota Komisi C antara lain Andjar Amry, Bustinursyah, Hidyatullah, Ristiawati, Amas Muda Siregar dan Harman Manurung, perusahaan perkebunan milik Pempropsu itu diharapkan bisa bertahan menghadapi krisis global.

Karena PT Perkebunan Sumut merupakan salah satu perusahaan daerah yang diharapkan untuk mewujudkan visi/misi Gubsu, diantaranya rakyat tidak lapar dan punya masa depan.

“Kita tahu, sejak krisis global melanda, tidak sedikit perusahaan mulai kelawahan dan mem-PHK karyawannya, akibat produksi menurun. Kita minta PT Perkebunan tidak melakukan PHK, kalau perlu menambah lapangan kerja,” ujar Yulizar.

Sementara Direktur PT Perkebunan Sumut Ir Heriati Chaidir MM mengakui, krisis keuangan global berdampak pada PT Perkebunan Sumut. Sehingga laba bersih tahun 2009, diprediksi menurun hanya mencapai Rp11.004 milyar dibanding laba bersih tahun 2008 mencapai Rp39.022 milyar dan 2007 mencapai Rp21,94 milyar.

Pada tahun 2009, katanya, PT Perkebunan Sumut yang beridiri 1979 hanya menargetkan total pendapatan sebesar Rp211,297 milyar dengan biaya usaha/non usaha mencapai Rp195, 602 milyar juga turun dibanding total pendapatan tahun 2008 yang mencapai Rp221,168 milyar dengan biaya usaha/non usaha hanya Rp165, 447 milyar. (ms)

Petani Karo Korban Banjir Bandang Harus Dibantu

Medan (Lapan Anam)
Komisi E DPRD Sumut akan menyurati Gubsu H Syamsul Arifin, SE, agar membantu 51 KK warga Lau Cimba, Kabupaten Karo, yang menjadi korban banjir bandang yang "disengaja" petugas Dinas Jalan dan Jembatan Pemprovsu dan Pemkab Karo.

"Kita akan merekomendasikan kepada Gubsu agar membantu para petani sebesar Rp 315 juta yang lahannya "luluhlantak" diterjang banjir bandang pada 12 September 2008 lalu," kata Ketua Komisi E DPRD Sumut, Budiman Pardamean Nadapdap saat memimpin rapat, Senin (12/1).

Rapat dihadiri Ketua Komisi B DPRD Karo Drs Joy Harlim Sinuhaji, Ketua Komisi C Makmur Jambak, perwakilan petani warga Lau Cimba, mewakili Dinsos Sumut, Dinas Pengairan. Sedangkan Pemkab Karo tidak hadir.

"Kita merasa prihatin dan terenyuh mendengar penuturan masyarakat. Karena itu, Komisi E DPRDSU akan terus mengawal rekomendasi ini," tegas Budiman Nadapdap.

Sebelumnya, Joy Harlim Sinuhaji menilai Pemkab Karo tidak peka sehingga rakyatnya sampai mengadu ke DPRD Sumut. Menurut Joy Harlim Sinuhaji, awalnya Komisi B DPRD Karo peka dengan persoalan itu dan sudah pernah mengundang Pemkab Karo dan disarankan untuk bertanggungjawab dengan memberikan ganti rugi.

Padahal, lanjut Joy Harlim Sinuhaji, banjir bandang yang menerjang lahan petani itu disebabkan kelalaian Pemkab Karo dan Dinas JJ Sumut yang memperbaiki jalan ke Lau Kawar, Tanah Karo Simalem.

Ditambahkan Makmur Jambak, adapun nilai ganti rugi yang diberikan hanya Rp 200.000 per KK sehingga sangat menyakitkan hati masyarakat yang menderita kerugian ratusan juta rupiah. "Menurut Dinsos Karo hanya itu kemampuan mereka, dan mereka tidak ada koordinasi dengan Dinas JJ Sumut," kata Makmur Jambak.

Sementara perwakilan masyarakat bermarga Purba mengungkapkan, banjir bandang akibat gorong-gorong Lau Berneh, Rumah Kabanjahe, Tanah Karo, tersumbat sehingga permukaan air semakin tinggi dan terpaksa dijebol oleh Pemkab Karo dan Dinas JJ Sumut.

Tragisnya, penjebolan gorong-gorong itu tidak memperhitungkan perladangan warga di hilirnya, sehingga semua tanaman sayur dan kolam warga musnah disapu banjir bandang. "Kalau saja ibu-ibu yang memetik sayur tidak lari ke lokasi yang tinggi, sudah pasti mereka ikut terseret banjir," papar Purba.

Sejak kejadian itu, lanjut Purba, dapur masyarakat korban banjir tidak mengepul lagi, dan terpaksa meminjam kesana kemari untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. "Rata-rata yang menanam sayur ini adalah penyewa lahan, sekarang tanaman sudah tidak ada sewa lahan harus tetap dibayar," katanya. (ms)

Karyawan Pabrik Tempe Terancam PHK

Medan (Lapan Anam)
SEBANYAK 110 karyawan UD Tujuh Inti Mulia Jalan Batang Kuis Tanjung Morawa, Deli Serdang terancam pemutusan hubungan kerja (PHK). Pasalnya, pabrik bergerak dibidang pengolahan Tempe dan Touge tempat mereka bekerja tidak beroperasi karena penghentian pengunaan air bawah tanah (ABT).

Demikian terungkap saat Anggota DPRD Sumut Ir Edison Sianturi dan Anggota DPRD Deli Serdang H Suprayetno, meninjau pabrik tersebut, Sabtu (10/1).

Pabrik yang beroperasi sejak 30 Oktober 2008, berhenti beroperasi akibat kesulitan pasokan air. Surat Camat Tanjung Morawa Drs H Hasbi Nomor 503/014 tanggal 9 Januari 2009 ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan UD Tujuh Inti Mulia, meminta agar perusahaan menghentikan pemakaian ABT.

Dalam surat itu disebutkan, penghentian pemakaian ABT sampai dikeluarkannya izin dari Bupati Deli Serdang. Larangan pemakaian ABT itu, mengacu surat Dinas Cipta Karya dan Pertambangan Deli Serdang No.503/315/DCK/09 tanggal 7 Januari 2009 dan Perda No.9 tahun 2002 tentang pemakaian ABT, yang mengharuskan pemakaian ABT setelah diterbitkannya izin oleh Bupati Deli Serdang.

Dengan keluarnya surat penghentian pemakaian ABT itu, secara otomatis melumpuhkan kegiatan pabrik. Proses pengolahan Tempe dan Touge, sangat tergantung kepada lancarnya pasokan air.

PERMUDAH IZIN

Sekretaris Komisi A DPRD Sumut, Ir Edison Sianturi dan anggota DPRD Deli Serdang, H Suprayetno, menyayangkan tutupnya pabrik tempe dan Touge tersebut. Ditengah krisis ekonomi melanda tanah air, kehadiran investor sangat dibutuhkan untuk menampung tenaga kerja.

“Pemerintah seharusnya mempermudah perizinan kepada perusahaan yang berani berinvestasi ditengah maraknya PHK karyawan”, kata Edison Sianturi.

Baik Edison maupun Suprayitno berjanji akan membantu perusahaan agar segera memperoleh izin yang diperlukan. Kedua politisi Partai Patriot itu berharap pabrik tetap beroperasi, agar karyawan yang menggantungkan hidupnya di perusahaan tidak kehilangan pekerjaan.

Penutupan pabrik kata Edison, akan berdampak pada iklim investasi dan merugikan karyawan dan perusahaan. Sebab dengan tutupnya pabrik, perusahaan tidak dapat menggaji karyawan dan terhambat membayar kredit yang dipinjam dari bank untuk investasi.

Karenanya, kedua wakil rakyat ini mengharapkan agar Pemkab Deli Serdang memberi kesempatan kepada UD Tujuh Inti Mulia tetap beroperasi sambil melengkapi izin yang diperlukan. Apalagi pihak perusahaan juga ternyata sudah mengurusnya dan berkasnya sedang diproses instansi terkait.

"Kita akan ikut bantu agar proses izin pengunaan ABT ini dipermudah, sebab masalah ABT masih wewenang provinsi", kata Edison Sianturi juga anggota Kaukus DPRDSU Peduli Petani dan Nelayan.

Pimpinan UD Tujuh Inti Mulia, Bun Tjiang dan Hasan, saat menerima kunjungan anggota dewan mengatakan, akibat penghentian pemakaian ABT tersebut perusahaan mengalami kerugian cukup besar.

Saat pemakaian ABT dihentikan secara total pada Jumat 9 Januari 2009, pihaknya mengalami kerugian Rp 50 juta lebih. Sebanyak 8 ton kacang kedele yang sedang proses sebagai bahan baku pembuatan Tempe dan Touge menjadi busuk.

Sementara sejumlah karyawan saat berdialog dengan dewan mengatakan, ada keterlibatan oknum anggota DPRD Deli Serdang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memprovokasi masyarakat untuk memprotes kehadiran pabrik.

Bahkan karyawan yang umumnya adalah warga sekitar pabrik, diancam untuk tidak bekerja di pabrik itu. Puncaknya sejumlah warga melaksanakan demo ke pabrik dan memaksa karyawannya merusak sumur bor yang digunakan untuk memproses Tempe dan Touge.

Petugas polisi dari Polsek Tanjung Morawa yang hadir dalam pertemuan itu, menjamin keselamatan warga dari gangguan pihak-pihak takbertanggungjawab. Karyawan diminta tetap tenang, sebab provokator pasti akan ditindak. (ms)

Kijang Innova BK 1301 K Bikin Heboh

Medan (Lapan Anam)
SATU unit mobil Kijang Innova warna hitam BK 1301 K membuat heboh pengguna lalulintas di sekitar Bundaran Majestik Petisah Medan, Jumat malam sekira pukul 20.25 WIB tadi. Pasalnya mobil diduga dikemudikan supir sedang mabuk, menerobos lampu merah dan menyerempet kenderaan didepannya.

Kegaduhan sempat terjadi dengan saling maki antara pengendara, karena saat kejadian arus lalulintas sedang padat. Polantas yang menyaksikan kejadian itu berupaya melakukan penertiban, namun mobil itu tidak juga bisa dihentikan.

Mobil tersebut baru berhenti setelah menabrak mobil Kijang Innova warna putih
BK 1725 JB, hingga akhirnya berhenti di Jalan Gatot Subroto simpang Jalan Pepaya Medan sekitar 200 meter dari Poslantas Petisah. Untungnya kerusakan tidak parah dan tidak ada korban jiwa akibat peristiwa itu.

Berkat kesigapan petugas Polantas dilokasi, amuk massa warga tidak sempat terjadi. Emosi pengendara yang merasa nyawanya terancam akibat mobil ugal-ugalan itu, dapat diredam petugas Polantas.

Setelah situasi reda, petugas Polantas memarkirkan mobil hitam itu ke halaman pertokoan. Warga yang berkerumun dilokasi berangsur bubar.

Siapa pemilik mobil Toyota Kijang warna hitam BK 1301 K itu ? Berapa banyak mobil yang jadi korban ? Apa benar supirnya sedang mabuk berat ?

Kasat Lantas Poltabes MS Kompol M Sabilul Halim SH,Sik ketika dikonfirmasi wartawan via handphon pukul 21.07 WIB tadi malam belum mengetahui kasus kasus itu. “Saya belum menerima laporan dari anggota dan akan dicek”, katanya. (ms)

MAAF PARA PECINTA LAPAN ANAM, HARI INI TAK ADA POSTINGAN BARU. SAYA SEDANG DIDAERAH TANPA SINYAL


Ehem.ehem........ada proyek di luar kota.

Plagiat Nodai Citra Pers

Medan, (Lapan Anam)
Wartawan mengutip hasil karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, bahkan mengklimnya sebagai karya sendiri merupakan tindakan plagiat. Tindakan tidak terpuji tersebut selain menodai citra pers, sekaligus juga sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum.

Demikian dikemukakan praktisi pers, Drs Dailami, dalam dialog pers tentang pola pemberitaan media massa di Sumatera Utara bersama beberapa pengurus lembaga pemerhati pers Sumut diantaranya Direktur Eksekutif Lembaga pemberdayaan dan Penguatan Publik (LAMPIK) Drs Mayjen Simanungkalit, Sekretaris Kaukus Wartawan Peduli Petani dan Nelayan (KWPPN) David Susanto , SE dan Abdul Khair Lubis, SH dari Lembaga Komunikasi Massa ”Universal Comunication, Selasa (6/1) di Medan.

Dikatakan, kondisi pemberitaan media saat ini khususnya di Sumatera Utara cenderung seragam. Bahkan jika diteliti secara cermat, berita diproduksi wartawan media tertentu (di luar wartawan kantor berita) kenyataannya sama persis dengan apa yang disajikan atau diterbitkan media cetak lain.

“Disatu sisi kondisi ini terjadi bisa jadi sebagai dampak kemajuan teknologi berupa email, namun disisi lain cenderung sebagai gambaran sikap mental wartawan pemalas serta tak menghayati kode etik jurnalistik”, ujar Dailami juga Direktur Utama Lembaga Komunikasi Massa “Universal Communication”.

Terkait masalah plagiat kata Dailami, kode etik jurnalistik secara tegas menyoal masalah tersebut. Artinya wartawan tidak dibenarkan melakukan tindakan plagiat, namun wartawan dibenarkan mengambil karya orang lain dengan tetap menyebutkan sumbernya.

“Silahkan wartawan mengambil karya orang lain, tetapi harus menyebutkan sumbernya agar tidak dikatakan melakukan tindakan plagiat, karena wartawan senantiasa mengusung kebenaran”, tegasnya.

Saat ini tambahnya, wartawan atau orang di luar profesi wartawan sangat mudah mengakses informasi melalui situs internet, baik keperluan bahan bacaan biasa maupun konsumsi bahan pemberitaan. Namun sebagai seorang wartawan senantiasa dituntut kejujurannya dalam mencari bahan berita terlebih penyajian berita.

Jika kita nilai, sebagian besar penyajian berita ditampilkan media massa khususnya media cetak di daerah ini terbilang seragam. Artinya jika kita membaca berita A di media tertentu, kita juga akan temukan berita sama di media B atau media lainnya.

“Sulit mencari berita yang beda saat ini apalagi berita tergolong eksklusif, karena sejak awal peliputan wartawan senantiasa bersama-sama mencari sumbernya. Namun anehnya dari mereka ternyata hanya beberapa orang saja membuat beritanya, selebihnya justru memesan dikirimi berita melalui email. Tak terkecuali mengambil secara utuh rilis dari Humas instansi”, kata Dailami.

Jika kondisi seperti ini terus berlanjut, kedepan kita akan sulit menemukan wartawan kreaktif, berdedikasi tinggi serta inovatif dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Perbedaan media cetak saat ini tidak dominan dari sisi pemberitaan, melainkan dari pisik media tersebut apakah terkait dengan jumlah halaman , tata letak, pewarnaan serta iklan yang dimuat di dalamnya. ( Rel)

Yopie Bantu Korban Banjir Medan Maimun

Medan, (Lapan Anam)
Tim Pemenangan H Yopie S Batubara menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada warga Lingkungan III Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun korban banjir meluapnya Sei Deli, Minggu (4/1).

Bantuan kemanusiaan berupa beras, gula, mie instan , susu bayi seta bahan pangan lainnya dari H Yopie S Batubara tersebut diserahkan, Drs Dipo Suryo Sumarno selaku Koordinator Jaringan Tim Pemenangan Calon Anggota DPD-RI 2009-2014 H Yopie S Batubara didampingi bendahara tim, Armansyah, bantuan tersebut diterima Kepala Lingkungan III Kelurahan Aur, Ali Umar.

Menurut Dipo dalam siaran persnya, Kamis (7/1) bantuan H Yopie S Batubara yang mereka salurkan, merupakan bentuk kepedulian terhadap beban dialami korban banjir, sebab bantuan seperti ini dapat dimanfaatkan langsung warga korban banjir.


”Mudah-mudahan bantuan diberikan bermanfaat paling tidak bisa mengurangi beban warga korban banjir yang sangat membutuhkannya”, ujar Dipo.


Lebih lanjut dikatakan, selain memberikan bantuan bersifat insidentil, pihaknya sejak beberapa waktu lalu hingga saat ini senantiasa memberikan bantuan berupa santuan kemalangan kepada masyarakat yang menjadi anggota Yopie Batubara Foundation Center (YBFC) di seluruh daerah di Sumatera Utara .


”Bagi anggota YBFC kita berikan asuransi kemalangan, cara ini sangat membantu bagi ahli waris yang mengalami musibah, setidaknya mengurangi beban yang diperlukan”, tambah Dipo Sumarno sembari mengatakan sudah sepantasnya bagi orang memiliki rezeki lebih membantu orang yang membutuhkan bantuan.

Dalam gambar, Dipo Suryo Sumarno (kiri) Koordinator Jaringan Tim Pemenangan Calon Anggota DPD-RI 2009-2014 H Yopie S Batubara nampak bersama Kepala Lingkungan III dan warga Kelurahan Aur Medan Maimun, usai menyerahkan bantuan kepada warga korban banjir.( Rel)

Ibukota Tapsel Sudah di Sipirok

Medan (Lapan Anam)
Ketua DPRDSU, Abdul Aziz Angkat mengingatkan Bupati Tapsel agar memindahkan Ibukota Tapsel ke Sipirok harus sesuai UU No. 37 Tahun 2007. Paling lama 18 bulan sejak 10 Agustus 2007 yakni 10 Februari 2009, pusat kegiatan pemerintahan baik eksekutif, legislatif dan yudikatif sudah di Sipirok.

“Bupati Tapsel harus mentaati UU Pembentukan Pemekaran Kabupaten Tapsel sesuai pasal 21 UU 37/2007,” tegas Azis Angkat ketika menerima audiensi Forum Komunikasi Masyarakat (FKM) Kabupaten Tapanuli Selatan di gedung dewan, Selasa (6/1).

Menurut Azis, pemindahan ibukota Tapsel perlu segera dilaksanakan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merusak tatanan masyarakat yang kondusif. Bupati juga dan jajarannya juga harus mentaati UU yang telah digariskan.

“Pimpinan Dewan segera menyurati Bupati Tapsel untuk dapat melaksanakan apa yang diminta oleh masyarakat Tapsel,” ujar Azis.

Dalam kesempatan delegasi audiensi menyerahkan pernyataan sikap dari Masyarakat Kabupaten Tapsel yang berada di Bonapasogit, antara lain minta Bupati Tapsel memindahkan Ibukota Kabupaten Tapsel ke Sipirok.

Jika Bupati tidak melaksanakan, masyarakat Tapsel akan mencabut dukungan kepada Bupati Tapsel Ir. H. Ongku P. Hasibuan dan akan bertindak segera memindahkan Pusat Pemerintahan ke Kota Sipirok sesuai pernyataan ditandatangani tokoh masyarakat dari 11 Kecamatan di Tapsel termasuk seorang Anggota DPRD Kab. Tapsel.

Sementara Ketua FKM Tapsel Saleh Idoan Siregar MSi mengatakan, masyarakat Tapsel telah membuat jadwal akan melakukan kegiatan mendorong Bupati secepatnya melaksanakan pemindahan Pusat Pemerintahan ke Sipirok berupa demo atau bujukan kepada Bupati pada minggu ke IV Januari ini sudah mengadakan kegiatan pemerintahan di Sipirok.

Menurut Saleh, tujuan pemekaran adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan masyarakat. Pemindahan pusat pemerintahan ini merupakan harapan dari masyarakat dan meminta Bupati dapat melaksanakan UU ini secara utuh dan konsekwen.(ms)

DPRDSU dan Sekdaprovsu Bahas PAD BUMD

Medan, (Lapan Anam)
Komisi C DPRDSU dan Sekdapropsu selaku pemegang saham 9 BUMD membahas upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dengan adanya perubahan visi dan penambahan penyertaan modal masing-masing BUMD.

Pembahasan upaya peningkatan PAD Sumut itu dilakukan dalam rapat dengar pendapat dengan Sekdapropsu RE Nainggolan didampingi para dirut dan direktur BUMD-BUMD Propsu, dipimpin ketua komisi Drs Yulizar P Lubis, Rabu (7/1) di gedung dewan.

Dalam pertemuan itu, Sekdapropsu menggambarkan kondisi perkembangan 9 BUMD milik Pempropsu satu persatu, mulai dari PT Bank Sumut, PT Perkebunan Sumut, PT Asuransi bangun askrida (Askrida), PT Kawasan Indonesia Medan (KIM), PDAM Tirtanadi, PD Perhotelan Propsu, PD Aneka Industri dan Jasa (AIJ), PT Pembangunan Prasarana, PT Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) Sumut.

Sekdapropsu menyebutkan, memasuki era globalisasia ekonomi dibutuhkan perusahaan-perusahaan kuat, tangguh dan berdaya saing tinggi, termasuk BUMD di lingkungan Pempropsu. Seperti PT Bank Sumut sejak 2006 telah keluar dari rekapitalisasi, dimana Pempropsu dan Pemkab/Pemko se-Sumut telah membeli seluruh saham pemerintah pusat dan memperoleh laba bersih tahun 2008 sebesar Rp250 milyar.

Saat ini penyertaan modal pada PT Bank Sumut sedang dibahas di
DPRDSU. Dari gambaran umum PT Perkebunan bergerak dibidang industri perkebunan kelapa sawit dan karet, telah berubah bentuk hukum dari PD jadi PT dengan terkahir akte perubahan anggaran dasar PT Perkebunan disahkan Menhum dan HAM 11 Desember 2008.

Sedangkan pada PT Askrida, Pempropsu ikut sebagai pemegang saham dengan modal disetor Rp450 juta atau 0,33 persen. Demikian halnya di PT KIM, Pempropsu memiliki saham 30 persen

Disebutkan, setoran modal Pempropsu ke PADM Tirtanadi hingga 2008 sebesar Rp116,777 milyar lebih, PD Perhotelan mengelola hotel Dirga Surya dan sejak 2003 dikerjasamakan dengan PT Cakrawala Dekatama dengan kontribusi 2008 Rp550 juta.

Sedangkan PT Pembangunan Prasarana dengan kepemilikan saham Pempropsu dan Pemko Binjai modal dasar Rp20 milyar diharapkan 2009 telah beroperasi. Sedangkan PT PER modal dasarnya direncanakan Rp50 milyar. (ms)

WARGA TAPUT JANGAN TERPENGARUH JANJI

Medan (Lapan Anam)
Kordinator Wilayah (Korwil) Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumut Drs Gandi Parapat menghimbau warga Tapanuli Utara (Taput) yang memiliki hak pilih, untuk tidak terpengaruh terhadap janji-janji muluk pasangan Calon Bupati (Cabub) di Pilkada Ulang 13 Pebruari 2009.

“Tabir kecurangan Pilkada di Taput sudah terungkap yang berakhir pada keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggelar Pilkada Ulang. Maka kita berharap warga Taput jangan lagi terpengaruh terhadap janji muluk yang menyesatkan”, kata Gandi Parapat kepada wartawan di Medan, Rabu (7/1).

Putra Pahae Jae ini mengatakan, Pilkada Ulang Taput merupakan kesempatan bagi warga Batak di Bonapasogit untuk menentukan masa depan Taput lima tahun kedepan. Karenanya, gunakan hati nurani dan jangan terbuai provokasi dan janji, seolah pasangan Cabub akan mengangkat putra daerah kecamatan tertentu sebagai Sekda Taput jika berhasil memenangkan Pilkada.

“Berbagai intrik yang dilakukan kelompok tertentu, termasuk perantau Taput pada Pilkada yang lalu hendaknya dikubur secara dalam. Masa lalu biarlah berlalu seperti lewatnya tahun 2008 dan masuknya tahun 2009. Gunakan hati nurani menentukan pilihan”, katanya.

Perjuangan pasangan Cabub Ir Roy Mangontang Sinaga dan Ir Djudjung Pangondian Hutauruk ke MK yang dirugikan pihak pasangan Torang Lumbantobing dan Bangkit Parulian Silaban SE, telah berakhir dengan keluarnya putusan MK untuk menggelar Pilkada Ulang. Terungkapnya tabir tersebut, seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi warga Taput untuk lebih cerdas menentukan pilihannya pada Pilkada Ulang.

Gandi Parapat mengakui, pasca keluarnya putusan MK menggelar Pilkada Ulang, terjadi perubahan peta kekuatan antar pasangan. Pasangan Ir Roy Mangontang Sinaga dan Ir Djudjung Pangondian Hutauruk makin menguat, karena dikabarkan akan dikeroyok pasangan lain yang cenderung merapat ke pasangan Torang Lumbantobing.

Namun perubahan peta kekuatan sah-sah saja dalam dunia politik di Pilkada, tergantung sosialisasi dan pendekatan dilakukan pasangan calon. Maka agar lebih maksimal dan tidak salah pilih, gunakanlah hati nurani dalam menentukan pilihan. (ms)

Jalan Negara di Tanah Karo dan Dairi Rusak Parah

Medan (Lapan Anam)
Kondisi Jalan Negara Jurusan Tanah Karo - Kabupaten Dairi hingga batas Aceh Tenggara dan Aceh Selatan rusak parah. Jalan penuh lobang yang menganga, sehingga mengganggu arus lalulintas di kawasan itu.

“Pemerintah perlu segera melakukan perbaikan jalan, sebelum makin hancur dan menelan korban”, kata Sekretaris Komisi A DPRD Sumut juga anggota dewan Dapem (Daerah Pemilihan) Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat Ir Edison Sianturi kepada wartawan di gedung dewan, Rabu (7/1).

Edison mengaku kesal terhadap Satker (Satuan Kerja) yang memelihara proyek APBN link dimaksud, sebab terbukti kurang mampu memelihara jalan secara berkala. Akibatnya, mutu jalan yang dibangun sangat rendah sebagai penyebab cepatnya jalan hancur.

“Yang paling bertanggungjawab atas kerusakan sarana penghubung di link Tanah Karo Dairi hingga perbatasan Aceh tersebut, tidak lain adalah Satker APBN. Tapi Satker ini sepertinya sengaja ‘beternak’ lobang, sebab setiap tahunnya dana pemeliharaan kawasan tersebut jelas ditampung dalam APBN,” ujar Edison.

Karena itu, katanya, eksekutif dan legislatif di Sumut perlu mempertanyakan hal itu ke Departemen PU di Jakarta . Dan jika benar Satker APBN yang tidak mampu melakukan pemeliharaan jalan secara berkala, Pemprovsu sebaiknya mengusulkan agar Satker APBN di Sumut segera diganti.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPW partai Patriot Pancasila Sumut itu juga meragukan pelaksanaan biaya pemeliharaan jalan yang dikelola Satker APBN. Sebab
walaupun setiap tahun ditampung dalam APBN, tapi kenyataanya di lapangan tidak terkontrol dengan baik.

Berkaitan dengan itu, Edison mendesak Kadis Jalan dan Jembatan Sumut selaku kordinator perbaikan dan pemelihraan jalan di daerah ini, segera menegor Satker APBN. Sekaligus melayangkan surat protes ke Departemen PU di Jakarta agar secepatnya melakukan tindakan tegas terhadap bawahannya.(ms)

Sengketa Warga Dengan PTPN IV Belum Tuntas

Medan (Lapan Anam)
Sengketa tanah seluas 253,5 hektar di Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat antara Kelompok Tani Tunas Harapan dengan Perusahaan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) IV belum tuntas.

Rapat antara Kelompok Tani Tunas Harapan dengan Manajemen PTPN IV, Pemkab Langkat, BPN Sumut, Komisi I DPRD Langkat dengan Komisi A DPRD Sumut dipimpin Ketuanya Zakaria Bangun, di Gedung DPRD Sumut, Rabu (7/1), belum memutuskan besaran gantirugi yang harus dibayarkan PTPN IV kepada warga.

Rapat juga dihadiri Anggota Komisi A DPRD Sumut Abdul Hakim Siagian, H Syamsul Hilal, Sigit Pramono Asri, Zaki Abdullah, Marasal Hutasoit, Direktur SDM dan Umum PTPN IV Rusdi Lubis dan Edi Gunawan Sirait mewakili kelompok tani.

Dijelaskan Zakaria, walaupun persoalan ini belum bisa diselesaikan, tapi kedua belah pihak, memiliki itikad baik untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan prinsip win-win solution.

Disebutkan Zakaria, kepada Pemkab Langkat dan DPRD Langkat melalui Komisi I, mempunyai tugas sebagai mediator untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan jangka waktu penyelesaian selama satu bulan, terhitung mulai hari kemarin (Rabu 7 Januari 2009-red).

Apabila dalam jangka waktu yang sudah ditentukan ini Pemkab Langkat tidak mampu menyelesaikan persoalan tersebut, kata Zakaria, maka segala surat-surat yang diserahkan kelompok tani kepada pihak PTPN IV, wajib dikembalikan PTPN IV kepada kelompok tani selambat-lambatnya satu minggu setelah masa waktu satu bulan yang diberikan.

“Jika negoisasi tidak juga terselesaikan, maka status tanah yang bersengketa kembali kepada status awal dan pihak PTPN IV maupun Kelompok Tani Tunas Harapan berhak memperjuangkan hak-hak atas tanah yang dipermasalahkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” ujar Zakaria.

Sementara itu, Direktur SDM dan Umum PTPN IV Rusdi Lubis dalam rapat tersebut menyampaikan, penyelesaian persoalan ini dilakukan berdasarkan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia.

“Kami siap melakukan ganti untung kepada kelompok tani sebesar Rp11 juta per hektar, sesuai dengan lahan lain yang telah kami lakukan ganti untungnya. Tapi kalau ini tidak tercapai, maka kita kembalikan persoalan ini kepada hukum yang berlaku,” kata Rusdi. (ms)

Bank Sumut Bakal Dapat Modal Rp 1 T dari Pemprovsu

Medan, (Lapan Anam)
PT Bank Sumut bakal menerima bantuan penyertaan modal sebesar Rp1 Trilun dari Pemprovsu. Sebab Pempropsu telah mengajukan Ranperda penyertaan modal pada PT Bank Sumut kepada DPRDSU, Selasa (6/1) melalui rapat paripurna untuk dibahas.

Gubsu diwaliki Wagubsu Gatot P mengungkapkan, penyertaan modal dimuat dalam ranperda bertujuan meningkatkan PAD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kesejahteraan masyarakat Sumut.

Selanjutnya meningkatkan kemampuan PT Bank Sumut dalam rangka memperluas usaha guna meningkatkan perekonomian dan memenuhi ketentuan modal Bank Sumut sesuai peraturan perundang-undangan.

Disebutkan, sumber dana penyertaan modal 5 persen dari dana bagi hasil dari penerimaan PBB, deviden pada PT Bank Sumut dan lain-lain PAD yang sah disesuaikan dengan kemampuan APBD, dan Bank Sumut menerbitkan surat bukti penyertaan modal berupa sertifikat saham atas nama pemerintah daerah.

Dari hasil pembahasan Pansus menyebutkan, berdasarkan keputusan RUPS Bank Sumut 10 Juni 2008 bahwa modal disetor pada Bank Sumut disetujui untuk ditingkatkan dari Rp500 miliar menjadi Rp1 triliyun. Tambahan modal disetor dibutuhkan dalam rangka untuk mendukung kemampuan ekspansi kredit atau menambah jaringan. Salah satu sumber untuk penambahan modal disetor diharapkan berasal dari 5 persen dari dana bagi hasil penerimaan PBB Propsu.

Dengan modal disetor berasal dari 5 persen PBB atau rata-rata per tahun sebesar Rp10,61 milyar, Bank akan dapat melakukan ekspansi kredit rata-rata Rp132,66 milyar per tahun (12,5 x dari modal yang disetor).

Apabila kredit diberikan kepada pelaku UMK rata-rata Rp50 juta, kredit akan diserap pelaku UMK sebanyak 2.640 orang. Bila setiap pelaku UMK menggunakan tenaga kerja 1 atau 2 orang, akan tercipta lapangan kerja 2.640-5280 lapangan kerja per tahun.

Untuk itu, ranperda penyertaan modal pada Bank Sumut sangat penting untuk dapat lebih meningkatkan deviden dan meningkatkan perekonomian masyarakat Sumut. (ms)

SPBU di Medan Mulai Spekulasi

Medan (Lapan Anam)
Sejumlah Anggota DPRDSU mensinyalir SPBU-SPBU di Kota Medan mulai berspekulasi dengan turunnya harga BBM dilakukan pemerintah pertengahan Desember 2008. Sehingga mengakibatkan terjadinya kelangkaan BBM dihampir setiap sudut kota Medan, bahkan beberapa SPBU tutup dengan alasan kehabisan stok.


Sinyalemen ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi B DPRDSU Belly Simanjuntak kepada wartawan, Selasa (6/1) di ruang kerjanya gedung dewan, terkait dengan terjadinya kelangkaan BBM khususnya di Medan.

Kata Belly, sinyalemen terjadinya spekulasi ini semakin jelas, karena pihak Pertamina selalu menyebutkan pendistribusian BBM tetap dilaksanakan. Tapi kondisi riel di lapangan, justru beberapa SPBU tidak menjual kepada masyarakat, karena habis, sehingga sebagian SPBU harus trjadi antrian panjang.

“Kita takut, kondisi ini sengaja diciptakan, agar harga BBM dinaikkan karena BBM-nya langka dan tidak ada,” sesal Belly seraya minta Poldasu segera mengusut dan menindak tegas para spekulan-spekulan yang sudah meresahkan masyarakat.

Menurut Belly juga Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, kondisi kelangkaan BBM ini harus segera diatasi dengan sigap, sebelum masyarakat benar-benar marah. Pertamina UPMS-I dan Hiswanamigas diminta jangan ‘tutup’ mata, tapi harus proaktif turun ke lapangan secara professional dalam melayani kebutuhan rakyat.

“Pertamina jangan sekali-kali bermain dengan para spekulan untuk menghilangkan BBM dari pasaran, tapi harus bersikap tegas dan professional. Jika ada SPBU yang membatasi membeli BBM tidak boleh lebih 10 liter atau sengaja tidak menambah stok, harus ditindak tegas,” katanya.

Bahkan bila perlu, tegas Belly, cabut segera izin SPBU yang terbukti melakukan spekulasi. Sebab dengan langka dan habisnya BBM pasca penurunan harga BBM, justru akan menimbulkan masalah baru.
Dari sidak dilakukan Komisi B baru lalu, tambah Belly lagi, pihak Pertamina sudah diwanti-wanti agar menjaga kondisi pemasaran maupun pendistribusian BBM tetap stabil. “Kita sudah ingatkan Pertamina berkali-kali agar terus mengawasi dan mengantisipasi agar tidak terjadi kelangkaan BBM,” tandas Belly.(ms)

Serangan Israel ke Palestina Bunuh Peradaban

Medan, ( Lapan Anam)
Wakil Ketua DPW Partai Bulan Bintang (PBB) Sumut, Kevi Novlianhar ST menilai, penyerangan Israel ke Palestina merupakan pembantaian terhadap peradaban manusia. Aksi itu sangat biadab yang pernah dilakukan kelompok anti Tuhan Zionis dalam sejarah kemanusiaan.

Kevli Novlianhar mengemukakan itu dalam keterangan persnya diterima Mimbar di Medan, Minggu. Dia mengemukakan itu menanggapi semakin banyaknya korban jiwa atas penyerangan Israel ke Palestina.

Dikatakan, segenap bangsa di dunia yang mengakui akan adanya Tuhan harus segera mengambil langkah-langkah pencegahan. Hal ini agar kelompok Zionis tidak lagi boleh mendapatkan hak hidup, apalagi membentuk satu negara.

“Tindakan ini sangat perlu bagi kelompok bangsa-bangsa bertuhan, karena kalau tidak dicegah segera akan memicu perpecahan kerukunan diantara umat beragama di dunia. Sebab Zionis merupakan simbol perlawanan kepada tuhan, yang dalam keberadaannya selalu memprovokasi ummat di dunia dengan memakai symbol agama Yahudi, yang sebenarnya tidak terkait samasekali dengan ideologi Zionisme anti tuhan, ” ujarnya.

Hal itu sudah terbukti dengan protes beberapa komunitas yahudi di berbagai belahan dunia. Bahkan di Israel sendiri mereka sangat tidak setuju dengan tindakan-tindakan zionis yang sangat biadab terhadap Negara-negara sekitarnya.

Sebab, semua kepercayaan di dunia mengajarkan bagaimana agar dapat melestarikan kehidupan, menjaga kemaslahatan alam semesta yang merupakan amanah Allah SWT. Terlebih lagi bagi kepercayaan Yahudi, Nasrani dan Islam yang memiliki sejarah benag merah melalui nabi-nabi yang membawa misi ketuhanan dalam menyembah tuhan yang satu yakni Allah SWT.

“Diantara kepercyaan ini dalam sejarahnya memang selalu ada pihak-pihak yang berusaha merusak keberadan umat beragama yang menyakini akan adanya tuhan yang menciptakan alam semesta. Pihak-pihak yang merusak itu adalah kelompok musuh-musuh para nabi dan rasul bersama pengikutnya, yang menjadi risalah ketuhanan, atau mereka lebih dikenal dengan sebutan iblis,” tegas Kevi.

Untuk itu, Kevi mengimbau kalangan umat beragama segera sadar akan propaganda dilakukan musuh-musuh agama, agar dapat melihat apa sebenarnya dilakaukan Israel atau Zionis. Karena di bumi Palestina sendiri yang menjadi korban tidak hanya dari golongan muslim, tapi banyak pula dari golongan Nasrani Palestina, bahkan ada juga golongan Yahudi menjadi korban kebrutalan Zionis. (ms)

Sumut Layak Dapat DIPA Rp 50 T dari APBN

Medan, (Lapan Anam)
Kalangan Anggota DPRDSU menilai Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harusnya layak memperoleh DIPA atau dana dekonsentrasi sebesar Rp50 triliun dari APBN, bukan Rp23,379 triliun, seperti dialokasikan APBN TA 2009. Karena Sumut termasuk daerah klarifikasi A atau penyumbang terbesar untuk defisa Negara.


Penilaian ini diungkapkan Wakil Ketua DPRDSU H Ali Jabbar Napitupulu dan Sekretaris FPDIP DPRDSU Analisman Zalukhu SSos MSP kepada wartawan, Selasa (6/1) di gedung dewan menanggapi Sumut memperoleh DIPA Rp23,379 triliyun lebih dari APBN 2009.

Menurut kedua anggota panggar DPRDSU ini, dari segi nominalnya DIPA diperoleh Sumut tahun ini mengalami peningkatan Rp5 triliyun lebih dibanding tahun lalu hanya sekira Rp18 triliyun. Karena kenaikan itu terjadi disektor pendidikan mengalami kenaikan signifikan, dimana pemerintah pusat meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20 persen dari APBN dibanding tahun lalu hanya 9 persen secara nasional.

Lebih disesalkan lagi, kata Analisman Zalukhu juga anggota Panggar, pemerintah pusat tidak bertanggung jawab untuk memprioritaskan proyeknya di Sumut. Seperti proyek pembangunan Bandara Kuala Namu yang menjadi tanggung jawab pusat harusnya diprirotaskan penyelesaiannya demi kepentingan umum, bukan kepentingan kelompok atau pribadi mengalibatkan proyek tidak kunjung rampung.

“Harusnya, proyek-proyek pusat yang menjadi tanggung jawab mereka dijadikan prioritas. Contoh proyek bandara Kuala Namu bisa segera rampung, jika politicalwill dari pemerintah pusat benar-benar ada, bukan sebaliknya,” ujar Analisman juga anggota Komsi D itu.

Selanjutnya Ali juga menyatakan, dengan naiknya anggaran pendidikan di APBN, berdampak pada peningkatan anggaran pendidikan untuk daerah termasuk Sumut. Sehingga dipa Sumut 2009 juga mengalami kenaikan. Meski demikian, dipa sebesar Rp23,379 triliun masih belum seimbang dibanding dengan kontribusi kita selama ini ke pusat.

Harusnya, lanjutnya Ali Jabbar dari FPPP ini, Sumut mendapat dipa sebesar Rp50 triliyun. Karena Sumut termasuk daerah yang memberi pemasukan terbesar untuk defisa Negara, baik dari sector perkebunan, pelabuhan-pelabuhan besar dan sector lain yang banyak memberi kontribusi kepada APBN.

Untuk mendapat dipa Rp50 triliun dari APBN, kata Ali, Sumut harus mendesak pusat terus menerus dengan pressure lebih keras dan Pempropsu beserta DPRD-nya harus satu bahasa membahas secara baik dan menyampaikan ke Presiden RI.

Meski demikian, tambah Ali, DIPA sebesar Rp23,379 triliyun itu perlu pengawasan ketat, baik secara fungsional (Irjen, Bawasda dan BPK), secara politisi (DPR, DPRD) maupun secara public dari masyarakat, agar pelaksanaannya tidak terjadi proyek fiktif, overlapping atau tidak tepat sasaran.( ms)

Hasrul Azwar Ajak Caleg PPP Legowo

Medan, (Lapan Anam)
Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), H. Hasrul Azwar meminta para calon anggota legislatif (caleg) dari partai itu, agar legowo terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal suara terbayak di pemilu 2009.

" Jangan sampai keputusan MK itu mengganggu silaturahmi kita sesama caleg PPP," katanya pada peringatan Hari Lahir PPP ke-36 tingkat Sumatera Utara, di Medan, Senin (5/1) malam.

Sehubungan dengan itu ia juga meminta agar caleg PPP tidak menonjolkan persaingan antara sesama mereka. "Jangan sampai berhadapan dengan diri sendiri, sehingga pada akhirnya kita lupa untuk bersaing dengan caleg dari partai lain pada pemilu nanti," ujarnya.

Hasrul Azwar juga Ketua Komisi VIII DPR RI juga meminta para caleg dari partai berlambang Ka'bah itu agar berkaca diri dan mengukur kemampuan masing-masing. "Coba ukur diri masing-masing, kira-kira bakal terpilih atau tidak. Jika sekiranya tidak, kenapa kita tidak memberikan dukungan kepada rekan kita sesama caleg PPP dan bersama-sama membesarkan partai," katanya.

Pada kesempatan itu ia juga mengingatkan para caleg PPP untuk tidak "berburu di halaman sendiri", karena hal itu hanya akan menimbulkan perpecahan di internal partai.

Sebelumnya, Ketua DPW PPP Sumut, H. Fadly Nurzal mengajak para caleg dan warga PPP agar tetap bersatu dalam menyongsong Pemilu 2009, mengingat PPP merupakan partai milik umat yang memikul beban dan amanah yang berat.

"Di pundak kita ada beban umat Islam, karena PPP merupakan 'rumah besar' sekaligus saluran aspirasi umat Islam. Jangan sampai keputusan MK membuat hubungan sesama kita menjadi tidak harmonis karena menonjolkan kepentingan orang per orang," katanya.

Terkait keputusan MK tersebut, menurut Fadly, PPP Sumut akan menyusun strategis baru dalam menghadapi pemilu mendatang. Meski menolak mengungkap strategi dimaksud, namun ia memastikan strategis itu akan membuat para caleg dan seluruh warga PPP merasa nyaman dalam menghadapi persaingan pada pemilu mendatang. (ms)

Warga Karya Wisata Butuh Air Bersih

Medan, (Lapan Anam)
Warga jalan Karya Wisata Gg Karya Bersama Medan Johor belum menikmati air bersih dari PDAM Tirtanadi. Demikian diungkapkan salah seorang warga Gang Karya Bersama, Tenang Sinulingga, kepada wartawan, Senin (5/1) di Medan.

Tenang Sinulingga mengungkapkan, warga Gang Karya Bersama sangat kecewa terhadap pemerintah daerah yang tidak mengerti dan menyikapi kebutuhan warganya akan air bersih. Padahal lingkungan warga gang Karya Bersama dikelilingi kawasan perumahan elit di Medan Johor.

”Kami kecewa, seolah-olah warga di Karya Bersama tidak dihitung, terbukti dari permohonan kami mendapatkan air bersih ke PDAM Tirtanadi diajukan lebih dahulu, ketimbang perumahan yang ada disekeliling Gang Karya Bersama, tapi perumahan elit itu lebih dahulu menikmati, sedangkan kami sampai sekarang belum juga dikasi,” ujarnya.

Tenang mengakui, pihak PDAM Tirtanadi sudah pernah melakukan survei ke lokasi sesuai permohonan warga, tapi tiba-tiba sampai hari ini tidak juga terlaksana dan warga tidak tahu alasan mereka, bahkan persoalan ini juga sudah pernah disampaikan kepada salah seorang anggota DPRD Sumut yang ruamhanya berada di kawasan perumahan elit tersebut.

”Kalau memasang pipa dari ujung Gg dianggap terlalu panjang dan memakan biaya besar, harusnya bisa ditarik pipa dari kawasan perumahan elit yang jaraknya lebih dekat dan solusinya bisa dibicarakan dengan warga. Kami cukup menderita dengan tidak adanya air bersih, karena air bor yang dilakukan warga tidak layak minum, kuning dan berkarat,” ujarnya seraya minta pemerintah tidak melihat warga Gang Karya Bersama sebelah mata.

Menyikapi hal itu, anggota Komisi C DPRD Sumut Rafriandi Nasution SE terkejut ternyata masih ada warga yang berada di tengah kawasan ’elit’ belum menikmati air bersih. Padahal PADM Tirtanadi itu merupakan perusahaan air minum milik daerah yang menggunakan uang rakyat, tapi masih ada rakyat yang belum menimkatinya.

”Kita sesalkan, ditengah kawasan elit dan gemerlapan, ternyata masih ada warga belum menikmati air bersih,” ujar Rafriandi seraya minta Gubsu harus segera menyahuti persoalan warga yang belum menikmati air bersih dan mengingatkan PDAM Tirtanadi jangan ada perlakuan diskriminasi terhadap masyarakat Sumut untuk menikmati air bersih.

Terkait hal ini, tambah Rafriandi, Komisi C DPRD Sumut harus segera memanggil PDAM Tirtanadi guna meminta pernjelasan kenapa sampai sakarang masih ada warga tidak menikmati air bersih.(ms)

DPRDSU AKAN EVALUASI DAERAH PEMEKARAN

Medan (Lapan Anam)
Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Sumatera Utara tahun ini mengagendakan proses evaluasi terhadap daerah-daerah pemekaran di daerah itu.

Sekretaris Komisi A DPRD Sumut, Edison Sianturi, di gedung dewan, Senin (5/1), menyebutkan pihaknya akan membentuk panitia khusus (pansus) yang akan mengevaluasi daerah-daerah pemekaran tersebut.

"Pansus secara khusus akan mengevaluasi apakah kriteria-kriteria yang dulu dijadikan alasan pemekaran dapat terpenuhi atau tidak. Dari situ kita akan menentukan rekomendasi yang akan kita berikan," jelasnya.

Menurut anggota dewan dari Partai Patriot Pancasila itu, sejumlah pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2008 mengatur daerah-daerah yang sudah dimekarkan dapat digabungkan kembali ke daerah induk jika dinilai gagal mencapai tujuan pemekaran.

"Tujuan utama pemekaran adalah untuk mendekatkan pelayanan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika tujuan itu gagal diwujudkan, daerah pemekaran bisa saja kembali digabung dengan daerah induk," katanya menambahkan.

Pansus yang akan dibentuk Komisi A DPRD Sumut itu sendiri, menurut anggota dewan daerah pemilihan Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat itu, akan berupaya menyelesaikan tugasnya sebelum berakhirnya masa bhakti periode 2004-2009.

"Evaluasi ini akan menjadi salah satu agenda Komisi A.Kita menargetkan sudah memberikan rekomendasi kepada pemerintah sebelum masa bhakti kita berakhir, apakah sebuah daerah pemekaran patut dipertahankan atau justru layak kembali digabungkan dengan daerah induk," katanya.

Terkait terus bermunculannya wacana pemekaran daerah di Sumut, baik pemekaran provinsi maupun kabupaten/kota, menurut Edison Sianturi hal itu sah-sah saja sepanjang benar-benar ditujukan untuk mendekatkan pelayanan dan mensejahterakan masyarakat.

Namun demikian, ia berharap Gubernur Sumut H. Syamsul Arifin dapat melihat wacana itu dengan bijak, terutama dengan memberikan perhatian yang sama terhadap seluruh kabupaten/kota yang ada di daerah itu.

"Sebagai 'gubernur sahabat semua suku' tentunya Syamsul Arifin akan bisa menyatukan masyarakat Sumut yang terdiri atas beragam etnis, suku dan agama. Wacana pemekaran yang terus berkembang harus dijadikan cambuk untuk memberikan perhatian yang sama terhadap semua daerah," katanya. (ms)

BURUH PT TRD TOLAK PHK SEPIHAK

Medan, (Lapan Anam)
Puluhan massa yang mengaku buruh PT Tjipta Rimba Djaya (TRD) Medan menolak PHK sepihak di perusahaan pengolah kayu itu.

"Kami menolak PHK sepihak dan pemaksaan pengunduran diri terhadap karyawan PT TRD," ujar koordinator aksi, Aziz, dalam orasinya ketika berunjukrasa di halaman gedung DPRDSU, Senin (5/1).

Buruh juga menuding Peraturan Bersama (PB) Empat Menteri sebagai penyebab terjadinya PHK secara sepihak dan pemaksaan pengunduran diri di perusahaan yang memproduksi kayu lapis itu.

PB Empat Menteri dinilai lebih berpihak kepada para pemilik modal. Karenanya mereka juga meminta PB Empat Menteri dicabut, sebab substansi dari kebijakan itu hanya mengorbakan kepentingan buruh dan rakyat.

Menurut buruh, saat ini nasib buruh semakin memprihatinkan karena kebijakan pemerintah yang sama sekali tidak berpihak kepada kaum buruh.

"Munculnya PB Empat Menteri mempertegas eksistensi pengusaha yang bisa seenaknya memecat buruh dengan berbagai dalih," katanya.

Dampak lahirnya PB Empat Menteri terlihat dengan jelas melalui PHK massal yang telah banyak terjadi di perusahaan-perusahaan di kota-kota besar di Indonesia.

"Hal yang sama juga dialami buruh PT TRD. Buruh banyak yang disuruh dan dipaksa mengundurkan diri dari perusahaan," kata Aziz.

Dalam pernyataan sikapnya buruh menolak campur tangan pihak asing asal Korea di perusahan itu. Mereka juga menolak upah 50 persen bagi karyawan PT TRD yang dirumahkan.Mendesak penghapusan sistem outsourching. (ms)

Hopong Desa Paling Terbelakang di Sumut

Catatan :Mayjen Simanungkalit

PERCAYA atau tidak,inilah fakta mencengangkan di usia 64 tahun kemerdekaan RI.Tanpa kita sadari,ternyata masih ada desa di negeri ini yang belum pernah menikmati penerangan listrik dan penduduknya tak pernah menonton siaran televisi.

Tak percaya ? Datang saja ke Desa Hopong,Kecamatan Simangumban,Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Desa ini boleh jadi merupakan desa paling terbelakang, paling terisolir, paling terpencil, paling miskin dan paling tertinggal di Taput, atau mungkin di Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Jika penilaian ini dirasakan terlalu mengada-ada, anda boleh tanya Torang Lumban Tobing (Toluto) Bupati Taput. Bahkan Sekdaprovsu Drs RE Nainggolan MM yang mantan Bupati Taput,pasti mengakui hal itu.Juga Kabag Perlengkapan Pemkab Deli Serdang, Rusdi Ritonga SH tak akan bisa membantahnya,sebab dia pernah Camat di daerah itu ketika Hopong masih wilayah Kecamatan Pahae Jae sebelum mekar menjadi Kecamatan Simangumban.

Apakah pemerintah tak tahu fakta ini? Bukankah Provinsi Sumut telah memiliki APBD sebesar Rp 3,5 triliun ? Mengapa masih ada warga Sumut seperti di desa Hopong tak pernah menonton televisi ?

Entahlah.Tapi ini adalah fakta tak terbantahkan. Desa Hopong berpenduduk 45 kepala keluarga itu,masih tertinggal dalam berbagai hal. Rakyat di Hopong masih lapar, masih sakit, masih bodoh dan belum memiliki masa depan. Suatu tantangan bagi Gubsu H Syamsul Arifin Silaban SE untuk merealisasikan visi dan misinya sampai ke desa Hopong.

Hopong terletak di celah bukit barisan Taput, yang berjarak sekitar 14 KM dari pekan Simangumban. Jarak kota Medan- Hopong lebih kurang 355 KM, dapat dilalui lewat rute perjalanan Medan – Tarutung - Pahae Jae – Simangumban - Hopong.

JALAN KAKI

Di hopong tidak ada Puskesmas, jika sakit mereka berobat ke dukun. Di Hopong tidak ada Sekolah Dasar sampai kelas enam. SD Negeri di sana hanya sampai kelas lima, dengan tenaga guru hanya dua orang. Maka jika akan menamatkan pendidikan tingkat SD saja, anak desa itu harus berangkat ke kota. Jangan heran, disana tak lakku wajib belajar, banyak anak putus sekolah.

Warga Hopong tidak memiliki masa depan, tak tahu perkembangan dunia luar. Desa itu gelap gulita dimalam hari. Maka jangan bayangkan didesa itu ada pesawat televisi,atau seterika maupun ricecuker.Disana hanya ada kegelapan dan suara jangkrik bersama kicau burunghantu yang setia menanti terbitnya pajar.

Jika pukul 20.30 WIB sudah tiba,setelah shalat Isya di masjid tua terletak diujung desa, tak ada lagi kesibukan warga.Semua penduduk sudah mengunci pintu rumah,mendengkur hingga pajar terbit.

Hopong dapat dilalui dari dua jalan. Pertama,dari desa Padang Mandailing,Kecamatan Saipardolok Hole,Tapsel.Tapi melalui jalan setapak menembus hutan belantara dilereng bukit barisan.

Jalan yang paling dekat adalah melalui pekan Simangumban. Jaraknya tidak kurang dari 14 KM. Jika mau ke pekan membeli garam dan keperluan rumah tangga, warga desa harus jalan kaki. Kondisi jalan terjal dan jika musim hujan menjadi kubangan lumpur. Pemerintah tak pernah membangun jalan desa. Kalaupun pernah diratakan dengan buldozer, itu hanya kepentingan mafia kayu yang mencoba berpraktek illegal logging.

Jalan berlumpur ini memang sesekali dapat dilalui kenderaan roda empat yang oleh penduduk disebut "Mobil Perang". Yakni kenderaan jeep bergardang dua yang hari pekan (Senin) turun mengantar hasil pertanian penduduk. Tapi warga takut, karena korban berjatuhan, mobil danga-danga itu sering terjun kejurang.

Jika pun nekad dengan nyawa cadangan menaiki “Mobil Perang”, jaraknya tak jauh. Hanya sampai ke dusun Lumban Garaga,atau sekitar 5 KM dari pekan Simangumban. Dari pekan Simangumban sampai dusun Lumban Garaga, jalannya pernah dikeraskan. Tapi,kini hancur takpernah dirawat.

Dari segi administrasi, Hopong adalah bagian dari Desa Dolok Sanggul Kecamatan Simangumban.Desa ini memiliki 4 dusun yakni Lumban Garaga,Hapundung,Panongkalan dan Hopong. Namun kawasan ini lebih populer disebut sebagai desa Hopong.

SUDAH PASRAH

Pemkab Taput sepertinya belum membuka mata untuk membuka terisoliran desa ini. Upaya membangun jalan desa agar dapat dilalui kenderaan roda empat sama sekali belum ada tanda-tanda. Isyarat untuk menyambung jaringan listrik juga belum ada.

Warga desa juga sepertinya sudah pasrah,atau bisa jadi tak menyadari kondisi yang mereka hadapi adalah sebuah masalah besar dalam negara yang sudah memproklamirkan kemerdekaan.

Dinas Pertambangan dan Energi (Pertamben) Sumut,juga tak ada program untuk membangun jaringan listrik tenaga surya di Hopong. Padahal,jika saja listrik tenaga surya disumbangkan untuk desa Hopong, akan besar manfaatnya bagi kemajuan daerah itu.

Sepertinya tahun depan, sudah wajar Dinas Pertamben Sumut membangun listrik tenaga surya di Hopong,seperti yang pernah sukses di bangun di desa Paluh Manan,Kecamatan Hamparan Perak,Deli Serdang, menggunakan APBDSU tahun 2007 silam.

Dinas Tarukim Sumut juga demikian, perlu turuntangan membantu sarana pemukiman di desa itu. Karena sebagai bagian dari NKRI,Hopong pantas dibantu. Desa itu tidak akan berubah jika Pemerintah khususnya Pemprovsu turun tangan.Berharap bantuan Pemkab Taput, sama saja pungguk merindukan bulan.Sisa-sia dan percuma.

Dari segi inprastruktur jalan, Pemprovsu juga perlu memikirkan pembukaan jalan ke desa itu agar tidak terisolir.Baik dalam bentuk program Bantuan Daerah Bawahan (BDB) maupun bantuan lain,yang bertujuan mengatasi keterisoliran desa Hopong.

Dilihat dari potensi daerah, desa Hopong adalah mutiara terpendam. Areal yang luas dan masih perawan,berpotensi dikembangkan menjadi daerah perkebunan. Daerah Hopong adalah kawasan subur yang dikelilingi bukit barisan.Sejak daholoe sampai sekarang, daerah itu adalah penghasil kemenyan,kopi dan karet di Taput.

Kondisi desa yang terisolir dengan tertutupnya akses ke dunia luar, menjadi faktor utama membuat desa itu terbelakang. Maka jika ingin membangun Hopong menjadi daerah maju seperti daerah lain di Indonesia, kuncinya adalah membangun jalan ke desa itu.

Jika sarana jalan sudah bagus, tidak akan ada lagi durian membusuk dipohonnya, cabe dan tomat mubazir karena tak dapat diangkut ke pasar. Dengan lancarnya transfortasi, diharapkan tak ada lagi alasan bagi guru-guru SD di desa itu untuk tidak bertugas.

Warga berharap, sebelum kiamat tiba, kenderaan roda empat dapat parkir mulus di halaman desa Hopong. Maka satu upaya untuk itu, pemerintah diharapkan segera membangun jalan ke desa Hopong, guna membuka keterisoliran wilayah itu. Semoga. ***

Mayjen Simanungkalit , Anak Petani Jengkol dari Pahae

TERLAHIR dari keluarga petani Jengkol di pedalaman Kabupaten Tapanuli Utara- Sumatera Utara. Lahir saat hujan gerimis bersamaan menggemanya azan shubuh dari masjid reot disamping rumah.

Dengan bermodal sehelai kain panjang dan beralas tikar pandan lusuh, nenekku Oppu Ida (ibu dari mamakku) membantu persalinan mamakku (inang). Warga kampung tidak banyak yang bisa dimintai tolong, karena saat itu hampir semua menginap di ladang, menjaga padi yang lagi menguning di sawah yang saat itu sering diganggu gerombolan babi hutan.

Ayahku pusing dan panik, dengan memakai obor dari botol kecil hanya terpikir menjemput nenekku. Dalam subuh yang gelap dan gerimis itu, aku lahir. Tidak ada popok membalut badan, kecuali kain lusuh yang sering digunakan ayahku untuk sholat. Kain itulah yang dibalutkan kebadanku, lalu dihangatkan dekat tungku (Tataring) yang selalu mengeluarkan asap dari kayu bakar yang oleh warga kampung disebut Sagadon.

“Kau lahir disaat yang sangat sulit. Penduduk di desa saat itu sedang paceklik.Kita sangat miskin dan hidup didesa sangat terpencil”, kata ayahku suatu ketika.

Namaku Mayjen Simanungkalit, tapi tidak pernah kutahu mengapa nama itu diberikan ayahku. Tidak pernah ada konfirmasi yang lengkap setiap kali aku bertanya soal itu kepada ayahku. Tidak juga ibuku, Boru Siagian yang sangat penyayang. Ibuku hanya seyum simpul setiap kali kutanya soal namaku.

“Pokoknya kau Jendral, tidak perlu kau tahu mengapa begitu. Ayahmu mungkin ingin agar namamu mudah dikenal”, kata ibuku suatu saat.

Tapi tidak pula ku ngotot mempersoalkan itu, toh tidak banyak gunanya. Apalagi menghubungkannya dengan posisi ayahku yang hanya Guru Agama Islam di SD Kampungku dan lebih dikenal sebagai petani Jengkol.

“Biarlah anak petani Jengkol asal tetap Jendral”, pikirku juga. Maklum orang kampung.

Dari papan yang disangkutkan didinding rumahku, aku tahu dilahirkan pada 18 Desember 1968. Aku anak ke empat dari 9 bersaudara, delapan laki-laki dan satu perempuan. Tempat kelahiranku adalah dusun Hopong, Desa Dolok Sanggul,Kecamatan Pahae Jae,Tapanuli Utara,Sumatera Utara,Indonesia.

Dalam peta yang pernah kubaca dibangku Sekolah Dasar, nama kampungku tidak ditemukan. Maklum, terpencil, terisolir dan terbelakang. Jaraknya 24 kilometer dari jalan raya, hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki sehari penuh. Jika dari kota Medan, rute yang dapat ditempuh adalah Medan – Tarutung – Pahae Jae – Simangumban – Hopong, dengan jarak tempuh + 355 Km.

Aku hanya sampai kelas lima SD dikampungku, karena kelas enam tidak ada. Maka sejak kelas enam aku sudah merantau ke negeri orang. Aku melanjutkan sekolah ke MIN Peanornor,Pahae Julu,Tapanuli Utara.

Dari MIN,MTsN sampai PGAN aku jalani di desa Peanornor itu. Disinilah, tempatku besar dan belajar memahami kehidupan. Sekolah menyediakan asrama di puncak perbukitan itu, membuat aku takkan pernah lupa dengan Peanornor.Tujuh tahun aku di desa itu, dengan suka duka yang cukup sulit dilupakan.

Setelah dari Peanornor aku merantau ke Medan, ibukota provinsi Sumatera Utara. Kuliah di Fakultas Dakwah IAIN Medan dan tamat dalam empat tahun , sambil mengabdi sebagai penjaga Masjid Al Furqon Kompleks Kowilhan I di Jalan Karsa Medan. ***