Inilah Calon DPD Dari Sumut Versi 'nBASIS

RAKYAT TELAH MEMILIH

Bagi yang tak beruntung memenangkan perebutan ini sebaiknya dianggap saja bahwa Tuhan tak menghendakinya untuk anda. Jika masih mempunyai “uang berlebih” bentuk saja yayasan yang bergerak dalam bidang community development dan community organization. Itu identik dengan hasrat anda yang tidak tercapai, dan obsesi anda akan tersalur secara sehat.

Jika tidak ada hal-hal “luar biasa” seperti yang lazim terjadi pada negara-negara yang tak memperdulikan martabat dalam proses demokrasinya, maka kemungkinan besar Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mewakili Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara adalah 4 (empat) di antara 7 (tujuh) besar berikut:

(1) Rahmat Shah
(2) Rudolf Matzuoka Pardede
(3) Darmayanti Lubis
(4) Sumurung PS Harianja
(5) Radesnir
(6) Parlindungan Purba
(7) Arif Sarjono




Ketujuh calon itulah yang muncul sebagai perauh suara terbesar dalam quick count yang diselenggarakan oleh ’nBASIS tanggal 9 April lalu. Seratus enam puluh TPS dijadikan sample dengan mengerahkan 80 relawan.

Calon-calon lain yang bertengger di urutan-urutan berikutnya kelihatannya akan sulit mengejar posisi ketujuh kandidat unggul itu. Kecenderungan kuat hanyalah perebutan di antara Darmayanti Lubis, Radesnir, Parlindungan Purba dan Sumurung PS Harianja untuk kursi ketiga dan keempat. Akan halnya Rahmat Shah dan Rudolf Matzuoka Pardede tampaknya akan leading terus sampai perhitungan final perolehan suara.


Figur, networking dan budgetting

Kombinasi 3 faktor penting (kekuatan figur, kemampuan membentuk dan memberdayakan network serta kemampuan membiayai hal-hal teknis dan non teknis pemenangan) tak bisa diabaikan dalam pemilihan langsung. Selain itu akan ada faktor tambahan misalnya sentimen dan situasi emosional politik yang berkembang pada saat berlangsungnya pemilihan. Akibatnya tidak selalu orang terbaik yang terorbit. Tetapi inilah cerminan masyarakat. Masyarakat dengan kadar tertentu akan melahirkan kadar kepemimpinan tertentu, itu tak mungkin meleset.

Habis manis sepah dibuang. Jangan biarkan pepatah lama itu menimpa seluruh jaringan yang sudah berjasa memenangkan. Atas nama rakyat, mereka sudah bertindak, maka kewajiban memperjuangkan rakyat banyak menjadi bayarannya.

Berapa biaya yang sudah dikeluarkan untuk pemenangan ini? Tentu itu tak akan mungkin sama sekali didapatkan dari laporan yang mereka sampaikan ke KPUD. Seluruh masyarakat tahu itu, siapa pun tahu itu. Lalu mengapa pengorbanan yang begitu besar harus diwujudkan untuk sesuatu jabatan yang amat bersifat ”seolah tak direngges” dalam sistem di negeri ini? Tak usahlah dibahas itu lagi, anggap saja kekhilafan sejarah. Sudah.


Pertanyaan Penting

Bagi ’nBASIS sekarang adalah saat mengajukan pertanyaan: ”apa yang akan kalian kerjakan di lembaga yang mirip LSM yang berkantor di Senayan itu 5 tahun ke depan?”. Jika untuk gengsi belaka, alanglah sia-sianya energi politik rakyat. Amat disadari bahwa pemilihan langsung yang mengunggulkan kandidat-kandidat ini tidaklah sebuah proses rasional dalam pengertian terlalu banyak faktor yang membuat kandidat terbaik tak terpilih.

Tetapi baiklah diajukan usul. Barangkali kalian harus banyak berbicara tentang ”degradasi posisi” Sumut yang terjadi terus menerus dalam berbagai bidang. Kepentingan daerah yang sedang menagih para pemegang mandat saat ini, di antaranya ialah:

(1) Perbaikan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan. Hanya Belandalah yang, untuk kepentingan kolonialismenya tempohari, yang tercatat membuat jalan sampai saat ini. Belanda punya Pelabuhan di Belawan dan di Sibolga, maka ia buat jalan menghubungan daerah penghasil komoditi dari dan menuju ke pelabuhan itu. Belanda punya kilang minyak di Brandan, maka dia buat pula jalan ke situ, sama dengan Sumatera Timur yang kaya potensi perkebunan dia buat pula jalan dan rel kretaapi. Indonesia yang sudah 60-an tahun merdeka hanya menambal sulam jalan yang ada. Mungkin ada saja jalan-jalan kampung dibuat dengan cara ”gotong royong”, dan itu bukan prestasi sebuah pemerintahan. Padahal besar sekali kebutuhan penambahan jalan baru untuk dinamisasi dan mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Hanya pemerintahan yang, maaf, meminjam bahasa populer di Medan, ”pauk” lah yang tak faham apa manfaat jalan bagi kehidupan. Hanya pemerintahan yang tak berperikemanusiaanlah yang mau memark up dan lalu mengkorupsi pula biaya pembuatan jalan di atas muka bumi ini yang mengakibatkan rakyatnya harus mengeluarkan berlipat ganda.

(2) Kalian sponsorilah pembentukan Komisi Daerah Hak Asasi Manusia (KOMDA HAM) untuk Sumatera Utara. Daerah lain seperti Aceh dan Sumatera Barat sudah memilikinya. Undang-undang membuka peluang ke arah itu. Rasakan nanti peningkatan ”frame of thingking” masyarakat yang lebih menghargai sesama dengan peran KOMDA HAM itu.

(3) Perjuangan untuk pemekaran Wilayah mestinya tidak boleh surut meski ada tragedi maut protap Februari lalu. Yang lalu biarlah berlalu, namun Sumatera Utara amat memerlukan pemekaran itu karena berdasarkan pengalaman empiris selama berpuluh tahun setelah merdeka, tak seorang pun Gubernur yang memiliki kemampuan managerial untuk memimpin dan memajukan daerah ini. (Mungkin penghormatan wajib diberikan kepada Gubernur Abdul Hakim yang dalam keadaan budget cekak mampu membangun Medan Baru, Stadion Teladan dan USU). Selebihnya para Gubernur Sumatera Utara tampak lebih banyak mengurusi stabilitas kekuasaannya, bukan rakyatnya. Dengan agenda pengawetan kekuasaannya itu ia praktis tak mempunyai waktu yang cukup untuk memikirkan nasib rakyat. Jangan dihubung-hubungkan dengan kondusivitas, atau tak seorang pun lagi yang faham apa itu makna kondusivitas. Rakyat ingin merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan dan dari cakrawala berfikir yang terbelakang. Memekarkan Sumut tak ada kaitannya dengan ancaman keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keutuhan NKRI justru amat bisa terancam oleh kondisi ekonomi buruk masyarakat. (Salah satu contoh yang erat kaitannya dengan kondisi ekonomi buruk masyarakat saat ini ialah kecenderungan pilihan politik yang selalu didasarkan pada transaksi rendahan yang sesungguhnya merupakan proses pengerdilan bargaining position masyarakat sebagai stakeholder. Itu menyedihkan sekali). Jangan takut, ada sebuah usul untuk memekarkan Sumut menjadi 11 (sebelas) provinsi kecil agar lebih terurus. Di provinsi kecil itu seorang gubernur akan lebih banyak mengurus rakyat, dan jika ia korupsi segera saja akan ketahuan oleh rakyat dan akan diprotes. Ini rumus hidup di lingkungan yang pengawasan sosialnya begitu ketat karena lingkungannya kecil dan den gan hubungan-hubungan akrab sesama warga. Bayangkanlah seorang Gubernur bergotong royong bersama rakyat bukan untuk kepentingan pemilihan, tetapi dianggap sebagai keniscayaan saja dari jabatannya itu. Indah sekali itu. Bayangkan berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan baru yang merata, tak menumpuk untuk hanya dikuasai oleh raksasa-raksasa ekonomi seperti sekarang. Bayangkan juga bahwa masyarakat di mana pun sepanjang sejarah sungguh tak membutuhkan pemerintahan yang tidak mampu, apalagi tak mau, mengurusi kepentingan kemajuannya. Ini bukan pernyataan makar, melainkan pernyataan hakiki belaka.

(4) Hal yang tiga itu saja sudah cukuplah untuk saat ini meskipun masih amat banyak permasalahan yang harus diagendakan penanggulangannya pada tingkat pengambil kebijakan di pusat kekuasaan maupun lokal. Sinergitasnya perlu dibangun.

Bagi yang tak beruntung memenangkan perebutan ini sebaiknya dianggap saja bahwa Tuhan tak menghendakinya untuk anda. Jika masih mempunyai “uang berlebih” bentuk saja yayasan yang bergerak dalam bidang community development dan community organization. Itu identik dengan hasrat anda yang tidak tercapai, dan obsesi anda akan tersalur secara sehat. ’nBASIS akan menjadi partner anda. Nikmat juga bekerja tak memikirkan kekuasaan. Tidak percaya? Mari kita buktikan.

Shohibul Anshor Siregar, Koordinator Umum ’nBASIS

FAKTA SYETAN PRODUK MASYARAKAT SYETAN

Catatan : Shohibul Anshor Siregar

Melihat tingkat ketidak-beresan pembuatan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk setiap pemilu di Indonesia sejak reformasi, dan kecenderungan perulangan modus yang sama hingga saat ini, maka kesimpulan yang harus ditarik ialah bahwa Indonesia tidak pernah berkeinginan menyelenggarakan pemilu.

Kesungguhan yang ada hanyalah penyaluran syahwat perebutan kekuasaan belaka bertamengkan demokrasi (pemilu). Pemilu Indonesia, kalau demikian, hanyalah pemilu “ecek-ecek” (istilah orang Medan untuk sesuatu yang penuh kebohongan dan ketidak-seriusan). Bukan derivasi (turunan) dan bukan pula sebuah artikulasi demokrasi.

Peralihan kekuasaan atas nama demokrasi “ecek-ecek” sebagai ending dari agenda nasional yang tak bermartabat seperti ini pastilah tidak akan membawa manfaat bagi rakyat. Siapa yang akan memikirkan rakyat? Pertanyaan itu terlalu lancang untuk iklim demokrasi seperti ini. Jangan-jangan pertanyaan seperti ini akan dianggap sebagai implus (igauan) dari orang gila yang tak memahami realitas politik.

Demokrasi orang-orang Bodoh atau Demokrasi orang-orang Jahat; atau Demokrasi Orang-Orang Jahat Yang Bodoh, atau Demokrasi Orang-Orang Bodoh yang Jahat.


Demokrasi tergantung budaya. Di tangan orang bodoh, demokrasi itu hanyalah mekanisme sia-sia. Di tangan orang jahat, demokrasi itu adalah fungsi dari kegilaan atas kekuasaan yang tak terkendalikan sama sekali. Ia akan jadi angkara murka bagi rakyat. Itu pasti, apa pun bumbu penyelimut yang dibuat.

Bagaimana pula jika demokrasi itu terletak di tangan orang-orang yang bodoh dan jahat, atau orang-orang jahat yang bodoh?

Mungkin akan paling memudaratkan bagi rakyat jika semua orang sudah tahu bahwa demokrasi ecek-ecek itu sama sekali tak bermanfaat (bagi rakyat) tetapi tetap diusahakan terlaksana tanpa sedikit perasaan bersalah atau berdosa. Dalam kepura-puraan itu bukan saja segalanya harus dikesankan justified tetapi sekaligus ingin diakui sebagai paling baik, kalau bukan pahlawan.

Seremoni Pemilu Damai: Rutinitas teateral yang memilukan

Ada lagi pemaksaan isyu pemilu damai untuk maksud yang berbeda. Mengapa tidak? Pemilu damai tidak harus selalu bermakna pemilu tanpa kekerasan. Pemilu damai itu harus berawal dari jujur dan adilnya proses dan tahapan pemilu secara menyeluruh. Mungkinkah ada damai dalam pemilu jika DPT saja tidak pernah secara sungguh-sungguh dibuat walau begitu besar dana dialokasikan? Alokasi dana itu harus diusut sekarang juga, karena terbukti pekerjaan berbiaya besar yang diharuskan oleh undang-undang itu tak diselenggarakan.

Pertanyaannya, kapan demokrasi tidak jatuh ke tangan orang bodoh, tidak digenggam oleh orang bodoh yang jahat, atau orang jahat yang bodoh. Jika itu sudah terwujud, demokrasi yang menggunakan pemilu sebagai sarana penentuan peralihan kekuasaan mestinya bermanfaat lagi bermartabat.

Mekanisme jujur dan adil untuk keberlangsungan peralihan kekuasaan melalui sarana demokrasi yang bernama pemilu yang terlaksana sungguh-sungguh, tak berlebihan jika diimpikan. Dari mana harus memulai? Ada orang yang berfikir apatis tak mau tahu pemilu (golput) meskipun dari sudut lain ada pula pihak (MUI) yang memposisikan sikap dan cara berfikir seperti itu sebagai sesuatu yang termasuk kategori haram (Nauzubillah, agama pun dibawa-bawa untuk melegitimasi pekerjaan ecek-ecek ini).

Tetapi yang paling menyedihkan ada pula usaha untuk membuat orang menjadi golput, pada saat sekelompok rakyat di sudut keawaman yang lain tak sadarkan diri kalau digolputkan. Mereka tidak “diorangkan”, bahkan dihitung secara statistik juga seolah bukan menjadi haknya.

Memulai jadi orang baik Itu memang sulit

Tanpa harus bertengkar berjam-jam dengan mudah nyaris semua orang sepakat bahwa dalam system dan proses politik kita terdapat “virus” pembunuh. Lalu dari mana harus memulai jika akan dilakukan perbaikan? Mula-mula sebaiknya bertanyalah pada diri sendiri: “dimana posisiku dalam pemilu ecek-ecek ini?” Jika sebagai orang bodoh, maka belajarlah lebih baik agar kebodohan dengan sendirinya berhenti bekerja dalam diri. Saat berhenti menjadi orang bodoh, kenikmatan sebagai manusia yang berharga akan muncul.

Salah satu di antara tanda-tandanya yang lazim ialah tidak pernah takut, dan tanggungjawab sebagai warga masyarakat mampu diemban sebaik-baiknya. Sesuatu yang perlu diingat, tak diperlukan sama sekali instrument apa pun (misalnya contreng atau centang) menandai perubahan itu.

Rasakan saja perubahan itu terjadi, dan nikmati menjadi sesuatu yang baru, bermakna, serta gejolak batin dalam berjuang memposisikan diri mencapai karakteristik ideal yang bersifat kontinum (tak terhingga).

Jika termasuk orang jahat sebaiknya tidak usah menunggu dipidana penjara. Meskipun di lingkungan syetan, hati-hatilah bahwa syetan lain bisa saja melancarkan tuduhan sebagai syetan paling berbahaya yang untuk kepentingan persaingan di antara sesama syetan sering harus menjalani proses “syetan makan syetan”.

Niat berhenti menjadi orang jahat tidak usah diawali dengan pergi menanyakan ke paranormal (misalnya) untuk menentukan hari, tanggal dan waktu yang tepat untuk sebuah terminasi (perhentian). Sadarilah bahwa saat ada keraguan untuk berhenti menjadi orang jahat itu, syetan sedang bekerja memimpin.

Maka oleh karena itu pimpinlah diri sendiri agar di dunia menjadi selamat (tak masuk penjara) dan di akhirat (hidup sesudah mati) mendapat tempat terbaik (masuk sorga).
Memimpin diri agar tidak keterusan menjadi orang jahat hanya bisa jika syetan dijauhi. Jangan dengarkan (baik oleh kuping biasa maupun oleh kuping batin) syetan itu.

Hal yang susah tentulah jika sudah terlanjur mengalami “kenikmatan” menjadi syetan. Syetan itu konon mampu memanipulasi kesyetanan menjadi, katakanlah, ketidak-syetanan dalam dunia persyetanan yang mengagumi pengakuan kebaikan dari lingkungan yang mampu diperdaya oleh syetan dan segenap manifestasi kesyetanan.

Jemaah syetan akan bertambah banyak, sehingga perlawanan syetan akan lebih dahsyat. Akumulasi syetan berbeda dengan akumulasi zdat dan material yang lain. Korupsi yang meraja lela adalah bagian dari pertanda akumulasi jamaah syetan. Bagaimana menandai bahwa hari ini tidak ada korupsi untuk mengatakan bahwa syetan sudah pergi jauh ke komunitasnya yang jauh dari kita? Untuk pembuatan parameter (corak-ukur) tidak usah berkompromi dengan syetan. Itu bisa, sangat mungkin.


Pemilu 2009 minus syetan, mungkinkah?

Syetan dan caleg, atau syetan dan politisi jahat dalam posisi dan peran apa saja, adalah 2 hal yang saling mungkin dalam koeksistensi (satu keberadaan). Jika sekiranya hari ini setiap politisi sudah berfikir bagaimana mempengaruhi semua proses dan instrumen pemilu agar menguntungkan hanya bagi dirinya tanpa peduli by hook or by croock, maka sebenarnya pemilu itu sendiri sudah sirna dari alam fikiran. Sisanya hanyalah prosedur formalistik untuk mendapatkan legitimasi palsu dari rakyat. Ini sebuah bentuk kesyetanan juga tentunya, bukan?

Tetapi mengapa sampai muncul fikiran kesyetanan seperti itu pada setiap politisi atau caleg? Jika setiap orang sadar benar bahwa ia tidak mungkin (mengadopsi sifat kesyetanan dengan) menampar guru, meludahi tukang parkir seenaknya dan mencaci-maki supir bus sesuka hati, maka kesyetanan untuk berbuat buruk seperti itu tidak akan pernah terlintas dalam fikirannya. Itulah sebuah analogi.

Pemilu 2009 minus syetan, rakyat yang tak kesyetanan membutuhkan itu.

PKS dan PAN Curiga Pemilu Akan Curang

Medan (Lapan Anam)
Dua partai politik di Sumatera Utara, PKS dan PAN, mencurigai pemilu legislatif di daerah ini akan berjalan curang. Pasalnya, sekitar 40% sampai 50% formulir C-4 (surat undangan pemilih) masih menumpuk di tingkat PPS dan KPPS.

Menurut Ketua PAN Sumut, Kamaluddin Harahap, masih menumpuknya formulir C-4 itu dikhawatirkan akan dimanfaatkan para caleg atau pun parpol tertentu, untuk diberikan kepada oknum-oknum yang tidak berhak agar datang ke TPS dan memilih sesuai arahan mereka.

”Ini bisa menimbulkan kerawanan pemilu,” kata Kamaluddin Harahap di Medan, Senin (6/4).

Menurut dia, formulir C-4 yang masih menumpuk itu berupa undangan pemilih yang seharusnya didistribusikan petugas PPS atau KPPS ke masyarakat. Namun undangan itu masih banyak yang tidak sampai ke masyarakat pemilih, karena yang bersangkutan ada yang pindah rumah, tidak berada di tempat, meninggal dunia atau pun kesalahan nama.

”Distribusi formulir C-4 sangat kacau. Kami mencurigai upaya jual beli formulir C-4, sebab dibeberapa kawasan seperti Kecamatan Medan Tembung sudah beredar formulir C-4 yang diberikan kepada orang berbeda,” katanya.

Hal senada juga dikatakan Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah DPW PKS Sumut, Sigit Pramono Asri. Beredarnya formulir C-4 kabarnya terjadi di Kecamatan Medan Sunggal.

”Kabar yang kami dapat juga seperti itu. Makanya kami khawatir pemilu bisa berjalan curang,” kata Sigit.

Oleh sebab itu, keduanya meminta KPUD Sumut maupun KPUD Kab/Kota melakukan up date data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di tingkat PPK, PPS maupun KPPS sekaligus melakukan penarikan formulir C-4 yang saat ini masih menumpuk tersebut.

”Kami meminta penarikan C-4 itu besok (hari ini-red) semuanya sudah clear. Sebab semua kita sepakat agar pemilu ini berjalan jujur, aman dan lancar,” kata keduanya.

KPUD juga, perlu mengklarifikasi berapa sudah penyebaran formulir C-4 yang telah benar-benar sampai ke tangan pemilih yang berhak, juga berapa yang tidak terdistribusikan.

”Transparansi soal DPT dan formulir C-4 itu baik yang sudah sampai ke tangan pemilih yang berhak dan berapa yang belum terdistribusikan sangat penting guna meminimalisir kecurangan pemilu. PKS dan PAN juga siap sebagai saksi penarikan formulir C-4 itu,” kata keduanya.***

Ketua DPC PBB Madina Dipidanakan

Medan (Lapan Anam)
Ketua Umum DPP PBB (Partai Bulan Bintang) HMS Kaban memerintahkan DPW PBB Sumut segera menuntut secara perdata dan pidana Ketua DPC PBB Madina (Mandailing Natal) ke pengadilan. Pasalnya, dia dianggap telah merusak (menggerogoti) partai dari dalam dengan tidak melaporkan dana kampanye partai, sehingga didiskualifikasi KPUD Madina.

Hal itu diungkapkan Ketua DPW PBB Sumut Drs H Banuaran Ritonga kepada wartawan, Senin (6/4) di Medan seusai bertemu dengan Ketua Umum DPP PBB HMS Kaban melaporkan tentang tidak diperbolehkannya DPC PBB Madina mengikuti Pemilu oleh KPUD Madina.

"Saya sudah bertemu dengan Pak Kaban dan ia marah besar terhadap Ketua DPC PBB Madina yang tidak melaporkan dana awal kampanyenya, sehingga KPUD mencoret PBB Madina dari peserta Pemilu 9 April mendatang," ujar Banuaran.

Ditegaskan Banuaran yang juga anggota Komisi B DPRD Sumut itu, penyerahan laporan dana awal kampanye merupakan kewajiban setiap Parpol sesuai dengan amanah UU No10/2008, tapi justeru dilanggar DPC PBB Madina, sehingga wajar KPUD mencoretnya dari peserta Pemilu.

"Perlakuan Ketua DPC Madina tersebut jelas sangat merugikan partai dan dianggap telah menggerogoti partai dari dalam, sehingga DPW akan menggugat secara perdata dan pidana kepada aparat penegak hukum," tegas Sekretaris F-PPP DPRD Sumut itu.

Banuaran melihat, dicoretnya DPC PBB Madina dari peserta Pemilu melulu kesalahan Ketua DPC, karena berdasarkan laporan yang diterima DPW dari KPUD Madina, sudah 3 kali KPUD memperingati agar segera menyerahkan laporan dana awal kampanye, tapi tidak digubris.

"Ini 'kan namanya merusak partai dari dalam sekaligus "menganiaya" para Caleg yang sudah melakukan kampanye, baik membeli kaos, spanduk, baliho dan atribut-atribut partai lainnya. Tapi ternyata tidak didaftar sehingga dicoret dari peserta Pemilu, sehingga Caleg mengalami kerugian sangat besar," kecam Banuaran.

Atas dasar itu, ujar Banuaran, DPP dan DPW PBB Sumut telah sepakat menuntut Ketua DPC Madina ke aparat penegak hukum. Hal ini untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya yang tidak mematuhi UU No10/2008 tentang pelaporan awal dana kampanye, sehingga menyebabkan partai didiskualifikasi KPUD.***

Bagaimana Membuka Pintu Rejeki di Internet ?

PESATNYA kemajuan dibidang teknologi informasi (IT), membuat manusia di belahan dunia memiliki ketergantungan kepada internet. Hal yang wajar, karena pasilitas teknologi informasi ini, memungkinkan manusia di planet bumi untuk berintegrasi secara mudah.

Jarak yang jauh, waktu terbatas dan dana yang sulit, dapat diatasi dengan menggunakan jasa internet. Maka karena kecanggihannya, internet menjadi pilihan manusia modern untuk bertransaksi bisnis apa saja.

Lalu adakah rejeki tersimpan di internet ? Jawabannya : Ada dan bahkan melimpah. Ini karena kecanggihannya. Internet dirancang untuk mempermudah manusia mengatasi masalah dihadapinya.

OK. Anda ingin mengetahui bagaimana cara membuka pintu rejeki di Internet ? Temukan jawabannya di SINI.

PENTING : ADA Sembilan pintu rejeki. Salah satu diantaranya adalah lewat pintu perdagangan. Nabi Muhammad SAW juga membuka pintu rejeki lewat perdagangan. Dalam salah satu hadist beliau pernah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli.

Anda tertarik membuka pintu rejeki di internet ?
Coba saja KLIK DISINI.

BAGAIMANA MENCARI TOPIK SITUS WEBSITE ?

TADI pagi saya menerima Email dari calon member www.pinturejeki.com, mempertanyakan bagaimana cara mudah mencari topik situs website.

Katanya, dia bingung menentukan topik apa yang menarik untuk situs website. Padahal, dia sangat tertarik untuk memulai bisnis usaha sampingan di internet.

Bagi para pemula di bisnis internet marketing, sesungguhnya pertanyaan ini adalah sesuatu yang wajar. Apalagi masalah ini menjadi satu penentu sukses tidaknya seseorang memasarkan produknya lewat situs website.

Saya sendiri makin maklum kesulitan rekan kita ini, apalagi dia belum menjadi member www.pinturejeki.com. Jika sudah jadi member,tentu pertanyaan tersebut tidak akan muncul sebab di member area situs www.pinturejeki.com semua sudah dibahas secara tuntas.

OK, baiklah. Tidak masalah.
Seperti diketahui, orang mengakses internet didasari keinginan untuk mengetahui informasi terbaru tentang berbagai hal. Pengakses internet selalu berharap, memperoleh informasi yang lengkap dan mudah untuk mengatasi masalah yang dia hadapi.

Karenanya, sesungguhnya pebisnis di internet dapat memanfaatkan kecenderungan kebanyakan orang tersebut. Maka tampillah sebagai guru yang dapat menjelaskan kepada mereka, bagaimana cara mengatasi masalah yang mereka hadapi.

Buatlah topik situs anda yang kira-kira mampu mengatasi masalah tersebut. Anda dapat mencontoh situs www.pinturejeki.com yang menjadi pilihan pertama bagi peselancar di internet yang ingin membuka rejeki.

Pengunjung internet yang membutuhkan penghasilan tambahan, yang dilanda kesulitan ekonomi, yang rejekinya belum terbuka, yang membutuhkan investasi di internet, dapat dengan mudah mengatasi masalah hanya dengan menjalankan strategi yang diajarkan secara lengkap di situs www.pinturejeki.com.

Singkatnya adalah, agar situs anda dilirik orang buatlah situs yang memiliki topik menarik yang dapat memecahkan masalah dihadapi banyak orang. Ini tidak sulit, sebab dalam kehidupan nyata, sangat banyak ragam masalah dan kesulitan dihadapi manusia. Mulai dari masalah keuangan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan sampai pada masalah hubungan menantu dengan mertuanya.

Nah, pilih satu diantara ragam masalah tersebut sebagai topik situs website anda. Buatlah topik situs website anda yang menawarkan solusi mengatasi masalah tersebut. Artinya anda menjual produk yang bermanfaat bagi pengunjung website anda.

Tentu anda dapat melakukan inventarisasi topik menarik, lewat berbagai cara. Selain mengamati kondisi rill di sekitar lingkungan anda, juga dengan menggunakan reperensi mesin pencari di internet.

Yang penting anda perhatikan adalah, kebutuhan mendesak yang banyak dihadapi manusia saat ini. Upayakan, topik situs website yang akan anda gunakan betul-betul menjadi solusi bagi pengunjung website anda.

INGAT: Pengunjung website anda adalah orang yang sedang membutuhkan bantuan anda guna mengatasi masalah yang mereka hadapi. Maka masalah yang akan anda jadikan sebagai topic situs website anda, sedapat mungkin jangan membebani pengunjung website anda. Tidak membutuhkan uang yang banyak, tidak terjebak persyaratan yang berbelit, syukur-syukur dapat dimiliki pengunjung website anda secara GRATIS.

OK, Selamat mencoba

Sampai Jumpa di Puncak Sukses

MAYJEN SIMANUNGKALIT
www.pinturejeki.com

Parpol Gagal Lakukan Pendidikan Politik

Medan, (Lapan Anam)
Partai Politik (Parpol) dinilai gagal melakukan pendidikan politik bagi rakyat dalam rangka membangun demokrasi. Buah kegagalan itu sendiri menyebabkan persepsi masyarakat terhadap Parpol kian memprihatinkan.

“Indikasinya terlihat dari pelanggaran demi pelanggaran seolah menjadi aktifitas yang sering dipertontonkan kepada masyarakat,” tutur Anggota Komisi A DPRD Sumut, Abdul Hakim Siagian SH,M.Hum, Jumat (3/4), menyikapi semakin dekatnya pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2009 yang akan dilaksanakan 9 April mendatang.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyebutkan, sebelum terlambat pihaknya mengingatkan semua Parpol utamanya caleg-caleg untuk kembali ke jalan yang benar menggunakan cara-cara yang baik.

“Kepada masyarakat juga kita ingatkan untuk tidak menyamaratakan pilihannya hari ini dengan yang lalu. Kalau banyak politisi busuk, kita sepakat akan itu, tapi tentu tidak semua politisi dapat dikategorikan seperti itu,” ujar Hakim Siagian.

Abdul Hakim Siagian, juga Caleg DPR RI No Urut 4 untuk Dapil Sumut 3 meliputi Kabupaten Asahan, Tanjung Balai, Siantar, Simalungun, Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Binjai dan Langkat ini bermohon doa dan dukungan kepada masyarakat agar diberi kepercayaan sebagai putra daerah. Di era otonomi ini menurutnya, putra daerah seharusnya menjadi pilihan.

Selain itu sebagai keluarga petani dan nelayan bahkan bagian dari korban kebijakan dari sektor pertanian dan nelayan dia memiliki komitmen kuat untuk memperjuangkan kepentingan mereka. “Sebagai suatu kewajiban untuk mengawal alokasi 20 persen anggaran untuk mensejahterakan guru atau menambah pendapatan penghasilan guru yang merupakan kewajiban utama,” ujarnya.

Sebagai orang desa, Hakim Siagian juga dengan tegas menyatakan menolak neo liberalism dan privatisasi serta akan menggelorakan nasionalisasi. Karena menurutnya saat ini hampir seluruh asset kita dikuasai asing. Hal ini menurutnya termasuk dengan tidak memperpanjang hak-hak asing atau Hak Guna Usaha (HGU) karena rakyat kita membutuhkan tanah melalui land reform.

3 Fungsi Dewan

Lebih lanjut dikatakan Hakim Siagian bahwa DPRD fungsinya ada 3 yakni melakukan kontrol/pengawasan, budgeting atau anggaran serta legislasi atau membentuk peraturan.

Bagi masyarakat yang hendak memilih caleg yang sudah pernah duduk, maka ukurlah aktifitasnya dari ketiga komponen tersebut. “Sebab bila anggota dewan tidak pernah bersuara, kritis maka artinya mereka tidak layak dipilih kembali,” ujar Wakil Ketua DPW PAN Sumut ini.

Sementara bagi caleg yang belum pernah duduk menjadi dewan, menurut Hakim, harapan kita ukuran menentukan pilihan juga hendaknya berdasarka keyakinan yang bersangkutan mampu apakah itu karena berdasarkan pengalaman, pendidikan atau jejak rekam yang baik.

“Janganlah menjatuhkan pilihan karena yang bersangkutan tiba-tiba menjadi sangat pemurah. Karena cara-cara seperti itu meracuni pendidikan politik dan menghancurkan demokrasi,” kata Hakim Siagian.

Selaku dewan, kata Siagian, sikap kita adalah menolak politisi busuk dan politik uang. Dan kesempatan berharga ini kita berharap mendapatkan dukungan karena ketiga fungsi itu sudah dipahaminya. “Dan Insya allah saya akan amanah melakukannya dengan sepenuh hati,” ujarnya. ***

Pengurus PKS di Dua Kecamatan Mundur

Medan (Lapan Anam)
Pengurus DPC Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kecamatan Medan Timur dan Medan Perjuangan mengundurkan diri dari keanggotaan dan kepengurusan partai itu. Pengunduran diri itu wujud ketidakpercayaan mereka kepada PKS sebagai partai Islam karena tidak lagi istiqomah dalam memperjuangkan dakwah.


Ketua DPC PKS Kecamatan Medan Perjuangan Usman A Mh didampingi Ketua DPC PKS Medan Timur M Ardian, menilai PKS sudah menyimpang sebagaimana pendirian awal partai itu sebagai partai dakwah.

“Kami mengundurkan diri ini atas kesadaran sendiri tanpa ada tekanan dan pengaruh dari pihak mana pun. Kami menilai PKS tidak lagi istiqomah sebagai partai dakwah tapi telah beralih sebagai partai terbuka,” kata Usman seusai menyampaikan aspirasi pengunduran diri itu ke DPRD Sumut, Jumat (3/4), dan diterima Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Sumut Bustinursyah 'Uca' Sinulingga.

Menurut Usman, saat ini telah terjadi perubahan di diri kader PKS yang sudah menjadi anggota legislatif dan birokrat yang orientasinya lebih mengutamakan mengejar harta dan kekuasaan. Bahkan komitmen pemahaman haram di partai ini, katanya, cenderung luntur dan berubah menjadi halal demi mengejar keduniaan.
“Itu yang membikin kami dengan sadar mengundurkan diri,” katanya.

Hal senada juga dikatakan ketua DPC PKS Medan Timur, Ardian, bahwa pengunduran diri mereka itu juga wujud ketidakpercayaan terhadap sikap pimpinan partai yang tidak menghargai jerih payah kader.

“Kader yang sudah duduk di legislatif dan birokrat cenderung tidak lagi mencerminkan kesederhanaan, tapi sudah mempertontokan kekayaan sementara kami tetap begini-begini saja,” kata Ardian sebagai penggagas berdirinya PKS di Kecamatan Medan Timur itu.

Ia juga beralasan pengunduran diri itu terkait juga dengan ketidaksepahaman pandangan atas sikap petinggi partai yang cenderung mengembangkan paham poligami di kalangan internal partai.

“Oleh karena itu, kami selaku pengurus PKS dan kader binaaan di Kecamatan Medan Timur dan Medan Perjuangan menyatakan pengunduran diri dan ditandai penyerahan kartu anggota, beserta atribut partai lainnya kepada Fraksi PKS di DPRD Sumut melalui pimpinan DPRD Sumut,” kata Ardian.

Bustinursyah sendiri saat menerima aspirasi pengurus PKS yang mengundurkan diri itu mengatakan dirinya akan menindaklanjuti aspirasi itu ke tingkat yang lebih tinggi seperti ke Ketua BK DPRD Sumut dan pimpinan dewan.

TIDAK LUAR BIASA

Sementara Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah PKS Sumatera Utara, Sigit Pramono Asri, mengatakan sikap pengunduran diri pengurus PKS di dua kecamatan itu tidak ada yang luar biasa dan itu sah-sah saja.

“Tidak ada paksaan di PKS harus menjadi anggota. Kalau akhirnya kader-kader keluar dari keanggotaan itu sah-sah saja,” kata Sigit.

Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut ini menambahkan pengunduran diri pengurus PKS di kedua kecamatan itu tentu saja bisa berdampak negatif atau positif.
“Tapi bagi PKS, pengaruhnya - Insya Allah - baik-baik saja,” katanya.

Pengunduran pengurus PKS itu, menurut Sigit, memiliki manuver-manuver politik. “Kalau berniat mundur kenapa tidak langsung saja datang ke PKS, tapi malah menyampaikannya ke orang lain. Kan ini namanya ada manuver politik,” demikian katanya.***

Ibrahim Sakty Batubara:

WAJIB MENGATASI KRISIS PANGAN

Catatan Highlight Diskusi ’nBASIS ”Tanda Tanya Indonesia”
(22-27 Februari 2009 di Medan)

Indonesia tumbuh sebagai bangsa kurang percaya diri di sektor pertanian. Sebagian besar produk pangan untuk kebutuhan warganya dipenuhi dari impor. Padahal dengan mengandalkan lahan tropis yang sangat luas, bangsa ini seharusnya mampu memenuhi kebutuhan pangan dari hasil kerja petaninya. Tekad bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mandiri di bidang pangan merosot. Pemerintah dan masyarakat semakin ragu atas kepercayaan diri dalam bidang pangan.
I
brahim Sakty Batubara dengan wajah penuh heran menyergah di awal ceramahnya: ”Sulit sekali meyakinkan Indonesia atas keunggulan komparatifnya sendiri dibanding dengan negara lain. Atas dasar keungulan komparatif tadi seyogyanyalah paradigma ketahanan pangan berbasis kemandirian pada kekuatan sumber daya alam (SDA) dan komunitas petani Indonesia itu sendiri termasuk dalam prioritas unggulan. Itu tidak cukup terdokumentasi dalam catatan kenegaraan, melainkan wajib diikuti dengan proporsi alokasi anggaran yang rasional.

Ibrahim Sakty Batubara adalah seorang legislator (DPRDSU) dari Partai Amanat Nasional yang kini mendapat nomor urut 1 untuk pencalonan ke DPR-RI dari Sumut 1 (Medan, Deliserdang, Serdangbedagai dan Tebingtinggi).

Idealnya, menurut mantan dosen Kopertis Wilayah I ini, pemerintah harus mampu menjamin kedaulatan pangan bagi petani kecil, miskin dan ketersediaannya (pangan) sekaligus. Kini, Indonesia sedang mengalami krisis pangan. Harga sembako seperti beras, gula dan minyak goreng semakin tidak terjangkau oleh daya beli rakyat.

Akibatnya, prahara sektor pangan dan gizi buruk merebak di berbagai daerah. Sektor pertanian tidak mampu menyejahterakan petani. Data BPS menunjukkan, pertumbuhan sektor pertanian dari 4,1% pada 2004 menjadi 3,0% pada 2006. Pangsa PDB pertanian menurun dari 15,5% pada 2004 menjadi 13,0% pada 2006.

Masalah Swasembada Pangan

Menurut catatan Ibrahim Sakty Batubara, Indonesia kehilangan swasembada pangan disertai fenomena penurunan produksi beras yang tak terhindari. Produksi gabah kering pada tahun 2007 direncanakan hanya 53,1 juta ton atau turun 1,2 juta ton jika dibandingkan pada 2006. Indonesia yang karena jumlah penduduknya menduduki posisi sebagai raksasa pasar pangan telah sekaligus menjadi incaran produsen asing.

Oleh karena itu menjadi amat ironis ketika Indonesia menjadi pengimpor hasil pertanian/pangan terbesar dunia. Ini menjadi pertanyaan serius terhadap proses melemahnya kemandirian bangsa. Anehnya, tandas Ibrahim Sakty Baatubara, keadaan ini diperkuat lagi dengan adanya perubahan mekanisme impor beras, yakni Surat Menteri Perdagangan No. 1109/Dag/8/2007 yang isinya memberi keleluasaan kepada Bulog untuk mengimpor beras kapan saja.

Apa yang kemudian terjadi adalah proses yang mencemaskan. Mengutip data yang dibeberkan Mantan ketua HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) Siswono Yudo Husodo pada Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional IX oleh LIPI, 22 Nov 2007 di Jakarta, Ibrahim Sakty Batubara menyebutkan bahwa Indonesia kini mengambil kebijakan mengutamakan impor, membuat petani semakin miskin karena insentif impor dinikmati petani negara mengeksport.

Fakta dan angka impor pangan Indonesia menunjukkan 30 % kebutuhan gula nasional, 25 % kebutuhan daging sapi, 50 % kebutuhan atau sekitar 1 juta ton garam, 45 % kebuthan kedelai nasional, 10 % kebutuhan jagung, 15 % kebutuhan kacang tanah, 70 % kebutuhan susu, Bawang putih juga, dan 1,2 juta ton beras.

Badan dunia yang khusus mengurusi pangan (FAO) pada tahun 2000 menegaskan keyakinanya bahwa suatu negera-bangsa dengan jumlah penduduk lebih dari 100 juta orang tidak mungkin atau sulit untuk menjadi maju dan makmur bila kebutuhan pangannya bergantung pada impor. Salah satu penyebab ambruknya bekas negara adidaya Uni Sovyet ditengarai karena pemenuhan kebutuhan pangan bergantung pada pasokan dari negara-negara NATO.

Menurut catatan ’nBASIS, Sekalipun sudah menjadi komitmen dunia, tiap warga berhak atas kecukupan pangan, baik kuantitas maupun kualitas, kini 1,3 milyar penduduk dunia bekerja pada sektor pertanian, dan 2,5 milyar menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Di Indonesia, sekitar 85 % penduduk bekerja pada sektor ini.

Pertanian menjadi gantungan hidup dan penyedia pangan. Namun karena struktur ekonomi kapitalisme internasional sektor ini tetap tidak bisa menaikkan kualitas hidup petani. Fakta tentang itu tidak bisa dibantah. South Centre tahun 2005 memperkirakan 85-90 % perdagangan pangan dunia dikontrol oleh 5 perusahan transnational (TNCs). 75 % perdagangan serealia dikuasasi 2 TNCs. Dua TNCs menguasai 50 % perdagangan dan produksi pisang.

Tak kurang dari 85 % perdagangan the hanya dikuasasi oleh 3 TNCs, 5 TNCs menguasasi 70 % produksi tembakau, 7 TNCs menguasai 83 % produksi dan perdagangan gula dan hanya 4 TNCs yang menguasai hampir 2/3 pasar pestisida, dan menguasai 100 % pasar global bibit transgenik. Mereka sangat mampu mengontrol harga input pertanian, mempraktekkan perjanjian jual beli yang amat tidak fair. Mereka berusaha membentuk harga kartel, mendepak perusahaan lokal dari pasar, dan membeli komoditas petani dengan harga super murah.

Noted & Reported by: Ikhtiyar ZNS,
Divisi Jaringan nBASIS

Ibrahim Sakty Batubara:

MENAGIH JANJI PEMERINTAH
KEPADA ORANG MISKIN DAN PARA PENGANGGUR

Catatan Highlight Diskusi ’nBASIS
”Tanda Tanya Indonesia” (22-27 April 2009 di Medan)

Salah satu fungsi utama negara Indonesia ialah memerdekakan warga dari kemiskinan. Adalah hak bagi setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan, penghasilan dan penghidupan layak. Konstitusi kita memang tegas-tegas memerintahkan bahkan fakir miskin dan anak-anak terlantar untuk menjadi tanggungjawab negara.

Pada awal pemerintahannya SBY-JK menjanjikan penurunan jumlah orang miskin dan pengangguran dalam 5 tahun, tegas Ibrahim Sakty Batubara mengingatkan Kampanye Pilpres 2005 lalu. Kata Ibrahim Saktybatubara, SBY-JK bahkan menargetkan angka kemiskinan menjadi 8 % dari total penduduk pada akhir masa jabatan tahun 2009.

Tetapi fakta dan data yang ada menunjukkan kegagalan pemerintahan SBY-JK dalam hal memerangi kemiskinan dan mengurangi jumlah pengangguran. Angka kemiskinan dan pengangguran malah semakin meningkat meski dana program populis yang disalurkan kepada rakyat amat fantastis.

Mengapa tidak ada korelasi antara dana besar yang digelontorkan dengan perbaikan tingkat kemiskinan dan pengangguran? Kemungkinan besar terletak pada dua hal utama. Pertama, tingkat dan kualitas amanah yang amat diragukan pada jaringan birokrasi hingga terjadi penyimpangan yang amat serius. Kedua, penentuan program yang tidak didasarkan pada kecukupan data dari masyarakat hingga pemerintah memberi kucing padahal masyarakat butuh kambing, tegas Ibrahim Sakty Batubara.

Menurut catatan ’nBASIS, angka kemiskinan (2006) masih 17, 75 % dan angka pengangguran 10, 14 %. Menurut Tim Indonesia Bangkit, hasil studi uji coba instrumen proxy kemiskinan BPS & ADB, inflasi dihadapi kelompok miskin (2005) ternyata hampir dua kali lipat dari inflasi nasional. Artinya, tambahan beban dihadapi kelompok miskin dua kali lebih besar dari rata-rata nasional. Akibatnya angka kemiskinan Maret 2006 telah meningkat hingga 22, 9 %.

Tim Indonesia bangkit juga menunjukkan bahwa pada tahun pertama pemerintahan SBY-JK angka pengangguran justru membengkak menjadi 10. 3 % dan pada tahun 2006 menjadi 11,0%. Hasil diskusi KOMPAS (2007) menunjukkan angka pengangguran dari 8,1 % (2001) menjadi 9,9 % (2004), 10,3 % (Februari 2005), 11,2 % (November 2005), 10,5 % (Februari 2006). Pertumbuhan ekonomi rata-rata4,6 % pasca krisis diperkirakan hanya dinikmati oleh 40 % golongan menengah dan 20 % golongan terkaya. Sementara keberadaan 40 % golongan termiskin terus menurun sejak tahun 2005.

Data BPS (Juni 2007) menunjukkan jumlah pengangguran 10, 55 juta orang, sedangkan jumlah penduduk miskin 37, 17 juta orang. Mengacu pada data BPS tahun-tahun sebelumnya, penduduk miskin Indonesia mencapai 38,7 juta tahun 2001, 37, 9 juta tahun 2002, 38, 4 juta tahun 2003, 36,1 juta tahun 2004, 35, 1 juta tahun 2005 dan 39,05 juta tahun 2006. Menurut sumber lain terdapat jumlah angkatan kerja (15-60 tahun) terdiri dari laki-laki 67.672.558 perempuan 38.609.237. Angka pengangguran terbuka 10, 45 %

Menurut Sekjen PDIP Pramono Anung, dalam era reformasi ini baru sekarang ada peningkatan kemiskinan yang drastis. Tahun 2005 kemiskinan berjumlah 35 juta orang, tahun 2007 menjadi 39 juta orang. Pengangguran pun meningkat dari 10, 58 % menjadi 11, 1 %. Data BPS 2006 menunjukkan pengangguran terbuka mencapai 11.104.693 orang. Berdasarkan taraf pendidikan para penganggur, jumlah penganggur yang berpendidikan SD ke bawah 3.524.884 orang, SMP sebanyak 2.860.007 orang, SMA 4.047.016 orang, selebihnya berpendidikan perguruan tinggi.

Noted & Reported by: Ikhtiyar ZNS,
Divisi Jaringan nBASIS

Hafnida Dalimunthe:

Krisis Kehutanan dan Lingkungan
Sudah Pada Level Mengkhawatirkan Dunia

Catatan Highlight Diskusi ’nBASIS ”Tanda Tanya Indonesia”
(Tanggal 22-27 Februari 2009 di Medan)

Pengelolaan SDA sangat serampangan. Pertamina sebagai BUMN sistem keuangannya sangat primitif, karena tidak membuat cash flow untuk perhitungan bisnisnya. Sementara sudah sedari lebih 30 tahun potensi dan pemasukan dari sektor kelautan tidak pernah diukur atau diperhitungkan dalam pemasukan devisanya.

Hutan memainkan peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekologis juga sebagai sumber mata pencaharian bagi sejumlah besar orang. Di Indonesia sekitar 36 juta orang hidup dengan penghasilan di bawah garis kemiskinan nasional (berpenghasilan kurang dari 1, 55 dollar US per hari, atau bahkan kurang dari itu). Mereka yang tinggal di atau dekat hutan berjumlah lebih dari 10 juta orang, seringkali sangat kekurangan. Kerusakan hutan terus melaju dengan mengorbankan rakyat terutama bagi mereka di atau dekat hutan dan lingkungannya.

Demikian Hafnida Dalimunthe dalam salah satu bagian ceramahnya pada Diskusi ’nBASIS bertema ”Tanda Tanya Indonesia” yang diselenggarakan baru-baru ini di Medan.

Hafnida Dalimunthe, seorang jurnalis yang terjun ke dunia politik lewat pencalonan untuk DPRD Provinsi Sumatera Utara dari daerah pemilihan Labuhan Batu dengan ”menumpang kreta” Partai Amanat Nasional ini menuturkan bahwa menurut Departemen Kehutanan (20 Agustus 2006) Indonesia memiliki hutan seluas 120,35 juta ha (atau 62,6 % dari luas daratan) yang memiliki keunikan spesifik, karakteristik dan kekayaan mega-biodiversity nomor 3 setelah Brazil dan Kongo.

Sayangnya, kata alumni FISIPOL UMSU ini,, laju kerusakan hutan periode 1985 s/d 1977 rata-rata 1,6 juta ha pertahun. Sedangkan dalam 3 tahun periode 1997-2000 rata-rata 2,83 juta ha per tahun. Jadi, kata Hafnida yang lazim dipanggil ”Nona” ini, Indonesia termasuk negara dengan laju deforestasi amat cepat jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Jika dirinci, setiap jamnya kawasan hutan Indonesia lenyap seluas 3000 lapangan sepakbola, bahkan sekitar 4,5 juta ha. Itu sama dengan 2 % dari total kawasan hutan kita. Tahun 2006, laju kerusakan hutan di Indonesia sudah mencapai 2,72 juta ha, tegas Hafnida.

Di tengah kondisi hutan yang semakin kritis, desakan untuk moratorium penebangan dan moratorium konversi lahan dari organisasi lingkungan masyarakat dan DPR tidak kunjung ditanggapi oleh pemerintahan SBY-JK. Bersamaan dengan tragedi kerusakan hutan ini, persoalan konversi lahan terus meningkat. Khususnya di kawasan ekologis penting seperti lahan gambut yang beralih menjadi kebun akasia dan kelapa sawit, atau kawasan pesisir yang terus menerus terkena laju abrasi tinggi dan terumbu karang yang mengalami kerusakan amat hebat.

Pertambangan yang destruktif terhadap lingkungan masih saja bebas mencemari sungai, laut dan udara. Semburan Lavindo sebagai suatu drama perusakan sepanjang abad juga tidak mampu ditanggulangi oleh pemrintahan SBY-JK dengan baik. Lingkungan hidup selama 3 tahun pemerintahan SBY-JK tidak pernah memegang posisi kunci dalam pertimbangan untuk melakukan apa saja dari keseluruhan agenda pemerintahan.

Menurut catatan ’nBASIS motivasi pengelolaan SDA amat buruk di Indonesia. Pengurasan SDA masih berlangsung tanpa batas dan dijadikan sebagai modal ekonomi utama tanpa mampu mengembangkan industri non ekstraktif (terbarkan). Ini menunjukkan mentalitas rent sicker dan kompradorship yang menguat setelah dilaksanakan sistem ekonomi terbuka dan kegagalan dalam tranformasi budaya.

Pencurian pasir dan perdagangan pasir berlangsung amat tidak adil, karena 1 kubik pasir laut hanya dibayar 10 % saja dari harga normal. Hal ini dikarenakan bahwa Singapura punya definisi tentang bahan pasir yang khusus. Pencurian kayu lain lagi, berlangsung sangat ironis. Masyarakat hanya mendapat pungutan sekitar Rp 40-50 ribu per truck. Sementara puluhan juga dinikmati oleh penadah kayu curian di Malaysi. Malaysia bahkan terkenal sebagai salah satu negara eksportir kayu terbesar di dunia meskipun sebetulnya kayu itu berasal dari Indonesia.

Praktik pengelolaan SDA memang amat buruk. Indonesia selama ini tidak memberi insentif memadai terhadap pengembangan industri berbasis SDA terbarukan (pertanian, kehutanan, kelautan perikanan, pariwisata, dan ESDM). Bunga Bank untuk industri berbasis SDA di Australia, Malaysi dan Thailand hanya berkisar sebesar 2,5 s.d 7 %; sedangkan perbankan Indonesia mematok suku bunga sebesar 15 % setiap tahun dengan prosedur yang lebih rumit.

Kerugian akibat salah urus dalam pengelolaan SDA seperti pertanian, kehutanan dan kelautan adalah sebesar 30 trilyun setiap tahun. Salah urus tersebut telah menimbulkan degradasi sumberdaya lahan dan air. Hal itu setara dengan APBN tahun 2004dari 3 departemen (Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan) yang masing-masing sebesar tidak kurang dari 7,5 triliun. Daerah yang menguras SDA berupa batubara sangat pasti penurunannya. Pada tahun 1977 produk batubara Sumatera Barat sebesar 2,juta ton. Tahun 1999 sebesar 1,99 juta ton, tahun 2001 sebesar 1,1 juta ton dan tahun 2003 hanya sisa memproduksi 916000 ton. Bagaimana strategi keluar dari penurunan dari produksi ini sementara lingkungan dan potensi SDA lainnya sudah terlanjur rusak.

Indonesia bermartabat amat mendambakan lingkungkungan dan SDA yang lestari untuk masyarakat disini dan juga masyarakat dunia, tidak saja untuk kini tetapi juga untuk nanti.

Bagaimana membuat negara dan pemerintahan mau dan mampu jujur menjalankan misi untuk penyelamatan lingkungan, kiranya menjadi salah satu cara untuk menjadi sebuah bangsa yang bermartabat. Mengembalikan negara dan pemerintahan kepada makamnya hanya dapat diperjuangkan oleh negarawan sejati yang pengabdiannya bukan basa-basi.

Noted & Reported by: Ikhtiyar ZNS,
Divisi Jaringan nBASIS

Panji Ikhwan Nasution:

RENDAHNYA PENDAPATAN PERKAPITA

Catatan Highlight Diskusi ’nBASIS ”Tanda Tanya Indonesia”
(Tanggal 22-27 April 2009 di Medan)

Pendapatan perkapita di tengah besarnya Hutang Luar negeri, adalah salah satu masalah besar dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Di tengah kondisi itu gagasan membangun Indonesia bermartabat menjadi sesuatu yang mustahil, apalagi iklim penuh ketergantungan kepada negera-negara besar semakin menjadi-jadi.

Pada pertengahan tahun 1960-an GNP perkapita Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Taiwan nyaris sama, yakni kurang dari 100 dollar US. Cina bahkan jauh lebih rendah, yakni sekitar 50 dollar US perkapita. Namun pada tahun 2005 GNP perkapita Indonesia hanya sekitar 1.260 dollar US, Malaysia 4 kali lebih besar, Korea Selatan 13 kali lebih besar, Thailand 2 kali lebih besar, Taiwan 12 kali lebih besar dan bahkan Cina telah semakin jauh meninggalkan Indonesia. Kini gambaran GNP perkapita Indonesia semakin jauh menurun, yakni hanya 810 dollar US perkapita.

Demikian Panji Ikhwan Nasution, caleg Nomor urut 8 untuk DPRD Kabupaten Deliserdang dari Dapem Percut Sei Tuan, Partai Amanat Nasional. Hal itu terungkap dalam Diskusi ’nBASIS ”Tanda Tanya Indonesia” baru-baru ini di Medan.

Menurut catatan ’nBASIS, dalam hal pendapatan percapita Indonesia berada pada urutan menyedihkan di antara negara-negara serumpun. Begitu pun tidak terlihat gegas untuk mengubah keadaan, dan pemerintah terus-menerus melakukan politik citra untuk mendongkrak popularitas dan elektibilitas. Angka-angka statistik polling yang dikeluarkan oleh lembaga jasa survei, sama sekali tidak mampu merubah keadaan.

Menurut Panji Akhwan yang terjun ke dunia politik karena ketertarikan sistem suara terbanyak yang mula-mula dipastikan oleh PAN untuk pemilu 2009, posisi tingkat pertumbuhan PDB Indonesia di Asean menempati urutan keenam setelah Kamboja (10,8 %), Vietnam (8,2 %), Singapura (7.9 %) Myanmar (7,0%), dan Malaysia (5,9 %), sedangkan Indonesia pada angka 5,6 %. Dalam kaitan dengan ekonomi, tentu peran perbankan selalu sangat penting. Namun berdasarkan catatan kinerjanya, selama ini arsitektur Perbankan Indonesia (API) selalu bersifat rancu. Pemerintah memberikan arahan yang berubah-ubah, perbankan semakin tidak ramah terhadap rakyat kecil. Sekitar 65 % kepemilikan perbankan swasta nasional ternyata berada di tangan pihak asing.

Dana mengalir sedemikian rupa dari daerah di tingkat terendah menuju pusat bisnis. Harap dicatat bahwa fungsi intermediasi perbankan mengalami gangguan fungsi yang serius akibat konsentrasi kredit pada proyek-proyek besar dan tidak menyentuh kebutuhan ekonomi kerakyatan. Dengan demikian struktur usaha berdasarkan kucuran kredit lebih memihak kepada usaha korporasi ketimbang usaha mikro.

Utang luar negeri Indonesia sudah sangat besar hingga nilainya nyaris dengan PDB (2001-2005). Kewajiban pembayaran utang itu dari tahun ke tahun dengan sendirinya menguras devisa. Bunga pinjaman telah terakumulasi hingga menyita 1/3 pembayaran utang sehingga menjadi beban tersendiri pula, dan dalam 20 tahun terakhir cicilan pokok dan bunga utang telah menyedot hampir separo dari pengeluaran rutin dalam anggaran pembangunan.

Pendapatan perkapita di tengah besarnya Hutang Luar negeri, adalah salah satu masalah besar dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat. Di tengah kondisi itu gagasan membangun Indonesia bermartabat menjadi sesuatu yang mustahil, apalagi iklim penuh ketergantungan kepada negera-negara besar semakin menjadi-jadi.

Noted & Reported by: Ikhtiyar ZNS,
Divisi Jaringan nBASIS

Ahmad Aswan Waruwu:

INDONESIA DALAM KEMEROSOTAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
Catatan Highlight Diskusi ’nBASIS ”Tanda Tanya Indonesia”
(22-27 April 2009 di Medan)

Banyak negara di Asia yang menjadi maju dan mampu mensejahterakan rakyatnya serta meningkat pula pengaruhnya dalam percaturan dunia dalam waktu yang relatif singkat. Kondisi itu tidak didasarkan pada angan-angan, melainkan kepemimpinan nasional yang visioner, kompeten, memiliki sense of enterpreneurship, berani, percaya diri dan, tentu, bersemangat kemandirian yang tidak dibuat-buat. Kita memerlukan itu semua, sembari melakukan optimalisasi potensi ekonomi nasional untuk kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

Kepemilikan atau dominasi modal asing atas industri nasional semakin kuat. Ini menyebabkan perekonomian nasional pincang. Pada gilirannya pertumbuhan ekonomi pun dapat terancam stagnan atau bahkan terpuruk.

Efek dominonya bisa amat luas dalam lapangan kehidupan sosial maupun politik. Sektor-sektor yang didominasi asing itu terutama adalah retail. Menjamurnya pasar swalayan skala besar dan pusat perbelanjaan baru milik asing menjadi salah satu bukti untuk itu.

Demikian Ahmad Aswan Waruwu pada diskusi Tanda Tanya Indonesia yang diselenggarakan oleh ’nBASIS baru-baru ini di Medan.

Menurut Mhd Aswan Waruwu, industri rokok dan batik yang dahulu dikuasasi oleh modal lokal, kini sudah beralih ke tangan asing. Mengapa terjadi demikian? Dominasi asing itu adalah fungsi dari regulasi yang dilahirkan pemerintah.

Pemerintahlah yang membuka peluang besar dan tidak selektif dalam proses pemberian izin investasi. Jika investasi itu tidak memicu penyerapan tenaga kerja yang memadai, hanyalah dikarenakan sifat modal asing yang padat modal dan padat teknologi. Mengereka memang ingin mengejar keuntungan besar dengan efisiensi yang amat ketat.

Pada bagian lain calon anggota DPRD Sumut No urut 2 dari Partai Amanat Nasional (Taput, Tobasa, Samosir, Humbahas, Sibolga dan Tapteng) ini mengatakan, dampak yang paling terasa ialah pada pasar-pasar tradisional. Keberadaan pasar tradisonal beberapa tahun belakangan ini semakin tergilas oleh maraknya hipermarket dan minimarket yang tumbuh subur.

Dalam bersaing dengan pemodal asing, pasar tradisonal itu tentu tak berdaya. Bukan hanya unggul dalam modal dan teknologi, tetapi lobby-lobby kepada pembuat kebijakan untuk memberi pemihakan kepada mereka jelas diungguli oleh modal asing, begitupun soal keluasan dan kekuatan jaringan. Di Jakarta misalnya saat ini diperkirakan sekitar 80 % pasar tradisional mengalami kegoncangan hebat, kurang mampu tumbuh karena minim keuntungan. Itu sebabnya beberapa pasar tradisional saat ini bahkan sudah diisi oleh produk asing.

Kita sudah mencatat berapa lama penguasaan pasar internasional di Indonesia seperti carrefour dan giant (Hongkong). Menurut Bank Dunia tidak ada supermarket di manapun di dunia yang begitu tergantung kepada produk impor seperti apa yang menjadi kenyataan di Indonesia.

Menurut catatan sekitar 60 % sayur mayur dan buah-buahan yang di jual di jaringan supermarket di Indonesia adalah produk impor (Natawidjaja, 2006). Angka ini 2-3 kali lebih besar dari produk impor yang dipasarkan di supermarket yang ada di Thailand, Meksico, Cina dan Guatemala.

Aswan amat optimis, di tangan pemerintahan yang bijak Indonesia bisa berubah. Amat diperlukan perubahan paradigma dalam pembangunan industri dan perdagangan. Indonesia itu sebuah negara besar. Sumberdaya alam dan sumberdaya manusianya melimpah, begitu pun sumberdaya pendukung.

Noted & Reported by: Ikhtiyar ZNS,
Divisi Jaringan nBASIS

Abyadi Siregar:

PENGUASAAN KAPITAL ATAS MEDIA MASSA ITU BERBAHAYA

Catatan Highlight Diskusi ’nBASIS ”Tanda Tanya Indonesia”
(Tanggal 22-27 Februari 2009 di Medan)

Perusahaan asing telah memonopoli pertelekomunikasian di Indonesia. Salah satu fakta, yakni keputusan komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) 19 November 2007 memutuskan temasek holdings (perusahaan milik Singapura) telah melanggar UU No 5/1999tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat karena memiliki saham pada kedua perusahaan telekomunikasi itu.

KPPU menyatakan temasek holdings melakukan monopoli telekomunikasi di Indonesia karena menguasi dua perusahaan telekomunikasi yakni PT Telekomunikasi Seluler (telkomsel) dan Indosat. Temasek, lewat Singtel dan ST Telemedia, menguasai 35 % saham telkomsel dan 41,94 % saham Indosat. Adapun telkom merupakan pemilik 65 % saham telkomsel. KPPU menghukum Temasek untuk menjual Telkomsel atau Indonsat. Telkomsel juga diperintahkan menurunkan tarif 15 %.

’nBASIS mencatat bahwa menurut pandangan Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI) melalui Somasi Terbuka tanggal 29 Oktober 2007, kepemilikan televisi Swasta di Indonesia sudah mengarah monopoli, aligopoli atau pemusatan kepemilikan. Adanya penyimpangan dan pelanggaran atas UU Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran oleh Lembaga Penyiaran Televisi Swasta di Indonesia.

Pada pasal 18 ayat (1) dan pasal 20 dinyatakan bahwa suatu badan hukum paling banyak hanya memiliki 2 (dua) izin penyelenggaraan penyiaran televisi yang ada di dua provinsi yang berbeda. Sekarang ini sudah ada perusahaan yang memiliki lebih dari 2 perusahaan penyiaran televisi yang kesemuanya berkedudukan di Jakarta.

MPPI sebetulnya sudah berusaha menunjukkan bahwa PT Media Nusantara Citra Tbk (MNC) adalah badan hukum bukan penyelenggaran usaha dalam bidang penyiaran, namun telah memiliki dan menguasai 3 lembaga penyiaran televisi sekaligus, yakni 99,99 % pada RCTI, 75% pada TPI dan 99,99% pada Global TV yang pada bulan Juni 2007 melakukan aksi penawaran umum sahamnya sebesar 30% melalui pasar modal.

Apa yang dilakukan MNC benar-benar melanggar ketentuan pasal 16 UU tersebut yang berbunyi “Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf b adalah Lembaga Penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan penyiaran radio atau televisi”.

Menurut Abyadi Siregar, penguasaan kepemilikan oleh perusahaan multi nasional (MNC) terhadap lembaga penyiaran swasta RCTI, TPI dan Global TV lebih dari 50% dan menyelenggarakan siaran di lokasi provinsi yang sama yakni DKI Jakarta jelas melanggar pasal ketentuan pasal a.8 ayat (1) dan pasal 20 UU Penyiaran jo pasal 32 ayat (1) huruf a PPLPS “pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, di seluruh wilayah Indonesia dibatasi sebagai berikut: a. satu badan hukum paling banyak memiliki dua izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi, yang berlokasi di dua provinsi yang berbeda”.

Dikatakannya, kondisi ini jelas tidak sehat, selain melanggar UU membuat masyarakat tidak punya banyak pilihan dan juga dapat membodohi masyarakat karena informasi yang diterima akan relatif seragam dan cenderung tidak mendidik. Bahkan, ada kemungkinan televisi itu akan dipakai untuk kepentingan tertentu pada PEMILU 2009.

Saat ini ada sejumlah pemilik televisi yang memakai medianya untuk membela diri ketika terkena persoalan, termasuk dalam bidang hukum. Lembaga penyiaran seharusnya sesuai dengan asas “diversity of ownership” dan asas “diversity of content” , pungkas Abyadi Siregar yang caleg PAN untuk DPRD Kota Medan dari Partai Amanat Nasional, Dapem Medan 2 (Maimun, Medan Johor, Medan Baru, Polonia, Tuntungan, Sunggal dan Selayang).


Noted & Reported by Ikhtiyar ZNS
Divisi Jaringan ‘nBASIS

M.Rahim Siregar:

ADA APA DENGAN PERTAHANAN KITA?

Catatan Highlight Diskusi ’nBASIS ”Tanda Tanya Indonesia”
(Tanggal 22-27 Februari 2009 di Medan)

Sidang MPR 1999-2002 telah mengeluarkan rekomendasi perlunya UU Perbatasan Negara, yang hingga kini masih belum diindahkan oleh pemerintah. Di lapangan terus berlangsung peristiwa pelanggaran wilayah dan perbatasan oleh pihak asing.

Terkait pertahanan dan keamanan, separatisme sebagaimana yang tercermin dari peristiwa pengibaran bendera Bintang Kejora di Papua, Tarian Cakalele di Ambon adalah ancaman nyata. UU No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan mengamanatkan kebijakan umum dan kebijakan penyelenggaraan pertahanan sebagai acuan perencanaan, penyelenggaraan dan pengawasan pertahanan. Namun kebijakan ini hingga kini belum juga diterbitkan meskipun Komisi I DPR RI telah lebih dari 10 kali menagih pemerintah tentang hal ini.

’nBASIS mencatat bahwa kesan sebagai objek yang kurang berdaya dalam konstelasi pertahanan dan keamanan tidak mudah ditutup-tutupi. Kasus DCA (Defence Cooperation Agreement) dengan negara Singapura dapat dijadikan sebagai contoh, disamping penyelesaian masalah hukum dalam hal pelanggaran HAM perajurit TNI, penanganan separatisme, persenjataan dan lain-lain.

Menurut Caleg DPRD Provinsi Sumatera Utara dari PKB daerah Pemilihan Deliserdang M.Rahim Siregar (Kolonel Purnawirawan) Sudah menjadi rahasia umum bahwa Singapura melakukan perluasan wilayah negaranya dengan menimbun pasir yang diambil dari wilayah Indonesia terutama di sekitar Selat Malaka. Sebuah pulau dekat Pulau Batam kini hampir tenggelam karena pasirnya dijual ke Singapura dalam kerangka perluasan wilayah darat tersebut.

Juga dapat dicatat, tambah M.Rahim Siregar yang juga dosen di beberapa perghuruan tinggi Swasta itu, perbatasan wilayah Indonesia dan Malaysia di sepanjang Kalimantan hari demi hari semakin tak jelas hingga telah merugikan wilayah Indonesia. Juga sebagian wilayah perkebunan dan kehutanan di Sabah dan Serawak (wilayah Malaysia) dicurigai sudah menjorok ke wilayah kita.

Ahli dalam masalah pertahanan ini menegaskan, tentu saja harus dicatat pula bahwa lemahnya alat utama sistem pertahanan (ALUTSISTA) telah mengakibatkan rendahnya tingkat determinasi dan kewibawaan di depan negara-negara lain, gtermasuk negara tetangga. ALUTSISTA yang dimiliki Indonesia kebanyakan sudah ketinggalan zaman, baik kapal tempur, kapal laut, senjata tempur, dan lain-lain yang terkait dengan kepentingan untuk mempertahankan NKRI.

Sejalan dengan itu permasalahan pertahanan dan keamanan nasional terkait dengan posisi ketergantungan yang sangat tinggi terhadap impor persenjataan militer. Menurut catatan NSEAS, 173 jenis ALUTSISTA pada tahun 2004 bersumber dari 17 negara produsen. Negara seperti AS dengan andil 34 %, Perancis, 12 %, Jerman, 12%, Rusia, 10 %, dan Inggeris 9 %, adalah komposisi ketergantungan Indonesia terhadap asing dalam hal peralatan pertahanan keamanan.

INFID menyatakan bahwa AS sebagai penyuplai terbesar ALUTSISTA TNI, pada tahun 2006 negara tersebut menyuplai 48% untuk AU, 31 % untuk AL, dan 24 % untuk AD. Negara-negara anggota NATO tampaknya mendominasi secara signifikan dalam hal pasokan ALUTSISTA TNI, yakni sekitar 79 % untuk seluruh TNI, AU 88 %, AD 77 %, dan AL 73 %. Mau tidak mau posisi itu dapat disimpulkan sebagai aliansi strategis NATO.

Dengan memperhatikan kenyataan ini maka dapat dikatakan bahwa postur pertahanan Indonesia masih berada di bawah kekuatan minimal terutama karena terdapatnya kesenjangan strategis antara kebutuhan pertahanan dengan alokasi belanja pertahanan sekalipun pemerintah telah menaikkan anggaran hampir 300 % dari tahun 2000-2007.

Mengenai anggaran M.Rahim Siregar dengan tegas mengatakan: ”dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia termasuk negara paling rendah dalam hal anggaran pertahanan. Dengan negara tetangga sekalipun anggaran pertahanan Indonesia termasuk paling kecil dilihat dari persentase PDB maupun APBN”.

Noted & Reported by Ikhtiyar ZNS
Divisi Jaringan ’nBASIS

Kota Medan Kok Macet ?

Kemacetan terjadi di sejumlah jalan utama kota Medan, menyusul hujan deras dan angin puting beliung yang melanda kawasan ini Rabu 2 April 2009.

Kondisi drainase yang tidak terawat dan buruknya penataan kota, khususnya baleho dan reklame yang berseleweran, menambah ruwetnya masalah. Seperti terlihat di sepanjang jalan Gatot Subroto Medan, antrian panjang 4 KM lebih mulai terjadi sejak pukul 14.00 WIB sesaat hujan deras dan angin puting beliung menerpa.Kota Medan kok macet ?

Ratusan Pohon dan Baliho di Medan Rubuh

Medan (Lapan Anam)
Ratusan pohon dipinggir jalan raya dan pemukiman warga di kota Medan, rubuh akibat terpaan angin puting beliung dan hujan deras, Rabu (2/4).

Demikian juga baliho milik Caleg dan periklanan, bertumbangan hingga menyebabkan kemacetan arus lalulintas di sejumlah kawaan kota Medan. Sementara sejumlah ruas jalan digenangi air hingga sebatas lutut orang dewasa.

Kondisi paling parah terjadi sepanjang Jalan Gatot Subroto, hingga menutup badan. Kemacetan terjadi dalam beberapa jam dengan antrian kenderaan sepanjang 4 kilometer lebih, mulai dari Simpang Majestik sampai Simpang Sei Sikambing Medan.

Sedangkan di Jalan Zainul Arifin, tepatnya di depan Sun Plaza Medan, sebuah baliho tumbang akibat diterpa angin kencang. Tumbangnya baliho tersebut menimbulkan efek kerusakan yang lebih parah, karena menimpa sebuah mobil sedan.

Demikian juga di kawasan Kelurahan Padang Bulan, Jalan Ayahanda, Jalan Batang Serangan dan Jalan Iskandar Muda sejumlah pohon dan baliho rubuh menimpa badan jalan.Malah Rambu Petunjuk Arah milik Dishub Medan tumbang di Jalan Guru Pattimpus tumbang.

Malah dua unit mobil Toyota Kijang kapsul warna hitam dan Avanza warna silver BK 1027 HG milik Bank BII disamping gedung BII Medan tertimpa papan bilboard yang di kontrak calon legislatif DPD RI Sumut, H DR Rahmat Shah.Namun tidak ada korban jiwa. Diperkirakan kerugian mencapai puluhan juta rupiah.

Mobil Avanza yang dikendarai sopir Bank BII, Dogan Daulay baru saja keluar dari gedung yang rencananya akan menjemput tamu perusahaan dari Bandara Polonia Medan. Namun saat keluar dari pelataran parkir gedung, mobil yang dikendarai Dogan ketimpa papan bilboard.

Peristiwa serupa juga terjadi di Jalan Adam Malik Medan persisnya tak jauh dari hotel Asean. Sebuah papan bilboard menimpa satu unit mobil toyota kijang. Begitu juga terjadi di Jalan Gatot Subroto Medan, plang Bank Niaga juga ikut tumbang dan mengenai kaca rumah yang disebelahnya.
Tidak luput juga angin menumbangkan plang matahari milik carefore Jalan Gatot Subroto Medan. Hujan yang disertai angin dan petir yang cukup lumayan kencang juga menumbangkan sebatang pohon di persimpangan Jalan Iskandar Muda Gajah Mada tumbang.

Segera Ditata Kembali

Kadis Pertamanan Kota Medan HM Idaham SH MSi berjanji akan melakukan penataan kembali taman-taman kota dan reklame di kota metropolitan tersebut. Taman-taman kota dan reklame di Kota Medan perlu ada penataan, sehingga terlihat asri dan nyaman.

Demikian disampaikan mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Langkat ini kepada wartawan, Kamis (2/4) usai meninjau lokasi pohon dan reklame yang tumbang disejumlah titik di Kota Medan diakibatkan hujan lebat disertai angin kencang dan petir.

”Saya sudah meninjau langsung lokasi tumbangnya beberapa pohon dan papan reklame. Dan petugas Dinas Pertamanan juga sudah melakukan kerja cepat untuk mengangkat dan membersihkan pohon-pohon yang tumbang dan dahan yang patah. Sedangkan papan reklame yang tumbang juga sudah diangkat oleh pemilik advertaising,” jelas Idaham.***

PPP Sumut Protes Vonis PN Medan

Caleg PPP Kampanye di Rumah Ibadah
Medan (Lapan Anam)
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatera Utara (Sumut) menyatakan protes keras terhadap Pengadilan Negeri (PN) Medan, yang memvonis dua Caleg PPP dengan tuduhan kampanye di rumah ibadah.

“Kami menyatakan protes keras terhadap vonis tersebut serta menyatakan ada indikasi tertentu dibaliknya. Pihak Panwaslu juga kami nilai arogan telah melaporkan Caleg tanpa melakukan klarifikasi apapun”, kata Ketua DPP PPP dan Ketua DPW PPP Sumatera Utara H Hasrul Azwar dan H Fadly Nurzal kepada wartawan di Medan, Kamis (2/4).

Protes tersebut disampaikan terkait vonis enam bulan hukuman percobaan, subsider dua bulan dan denda Rp6 juta kepada dua calon legislatif (caleg) dari PPP yang dituduhkan melakukan kampanye di rumah ibadah.

Hasrus menegaskan, PPP tidak menerima vonis tersebut dengan alas an apapun dan dan oleh karenanya pihaknya menyatakan banding. Tuduhan kepada Caleg PPP untuk DPRD Sumut dapem Sumut I nomor urut 6 Hj Ety Mulyati dan Caleg DPRD Medan dapem I Kota Medan nomor urut 3 Yeni Pardede berkampanye di rumah ibadah sama sekali tidak benar.

Ketua PPP Sumut H Fadly Nurzal menambahkan, pihaknya telah menelusuri kasus tuduhan koyol itu kepada pihak-pihak terkait. Termasuk menemui pimpinan wirid Hj Salawiah Lubis dan kedua caleg PPP tersebut.

“Kedua caleg PPP tersebut yakni Hj Ety Mulyati dan Yeni Pardede diundang oleh perwiridan ibu-ibu yang menggelar acara di Masjid Al Ikhlas, Jalan Sisingamangaraja Medan. Mereka tidak berkampanye”, kata Fadly Nurzal.

Terkait adanya pengaduan pelapor ke Panwaslu mengenai kegiatan yang dilakukan kedua caleg PPP tersebut, si pelapor telah mencabut pengaduannya. Bahkan pencabutan pengaduan tersebut telah mereka sampaikan pada persidangan.

“Pelapor mencabut pengaduannya karena merasa telah menjadi korban rekayasa oknum Panwaslu. Sebab pada saat acara perwiridan selesai, pelapor didatangi oknum Panwaslu dan disodorkan kertas kepada mereka untuk ditandatangani”, kata Fadly.

Belakangan terungkap, kertas yang disodorkan tersebut ternyata dijadikan oknum Panwaslu sebagai dasar pengaduan untuk menyeret Caleg PPP ke pengadilan. “Ini jelas scenario rapi untuk menzolimi PPP dan jelas-jelas tidak kami terima”, ujar Fadly menegaskan.

Maka sekalipun pihak pengadilan telah menjatuhkan vonis kepada kedua caleg tersebut, tetapi tidak menghalangi mereka menjadi caleg.Mereka tidak dicoret oleh partai, malah di mata partai mereka tidak salah, demikian juga secara konstitusi.***

Mahsin SH : Membangun Indonesia Bersama Ulama

Medan (Lapan Anam)
TANTANGAN berat yang dihadapi Indonesia saat ini tidak dapat ditanggulangi secara parsial. Dengungan reformasi menelan waktu 10 tahun lebih, tanpa perubahan sighnifikan. Reformasi yang semestinya memperbaiki sistem yang ringsek ternyata mandul.

Kondisi ini yang memotivasi Mahsin SH, Calon Legislatif (Caleg) DPR-RI, Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut, berwilayahkan Medan, Deliserdang, Serdang Bedagai dan Tebing Tinggi, dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU).

Pria turunan Arab kelahiran Medan, 11 April 1962, buah perkawinan H Achmad (alm) dan Zahara ini menaruh harapan dan optimisme cukup besar kepada PKNU yang mengusung dirinya, mampu dijadikan sebagai pilar mengatasi segudang problema yang tengah dihadapi negeri ini.

Mahsin, suami dari Apriyanti dan ayah Rizqy Zahara ini mempunyai alasan yang memotivasi dirinya menerima usungan PKNU sebagai Caleg partai bernomor urut 34 itu. Antara lain partai berasaskan Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang membedakan PKNU dengan partai-partai lain yang ada khususnya dengan partai Islam.

PKNU didirikan 17 kiai sebagai wujud tanggungjawab terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, tanggungjawab keagamaan dan tanggungjawab terhadap kesejahteraan dan kemaslahatan umat.

Menurut Mahsin, garis dan arah perjuangan PKNU cukup sejiwa dengan pengalaman organisasi yang ditimbanya, antara lain ketika dia menjabat Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Sumatera Utara selama dua periode.

Sarjana Hukum dari Universitas Sumatera Utara (USU) Tahun 1988 ini mempunyai segudang pengalaman saat masih aktif --sebelum lima tahun lalu-- sebagai advokat ternama di Sumatera Utara.

Satu dari tujuh platform (program) PKNU yang dibingkai dalam Iqamatulhaq wal ‘Adil (menegakkan kebenaran dan keadilan) menambah keyakinannya untuk dapat berjuang mengupayakan tegaknya negara hukum dan supremasi hukum atas dasar kebenaran, kejujuran dan keadilan.

Mantan Wakil Sekretaris Bidang Hukum dan HAM DPP KNPI dan Wakil Ketua Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Cabang Medan ini juga cukup yakin, eksistensi PKNU dapat mengayomi seluruh hak dasar rakyat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Mendorong praktisi hukum untuk senantiasa berorientasi kepada kebenaran. Kejujuran dan keadilan serta memberantas habis semua bentuk kejahatan (terutama) korupsi tanpa pandang bulu.

Membangun Indonesia bersama ulama sudah menjadi tekad yang bulat Mahsin SH, sebab posisi ulama di PKNU bukan sekadar pelengkap melainkan sebagai penentu. Baik dalam struktur maupun dalam proses pengambilan keputusan.

Para ulama yang tergabung dan memperkuat PKNU tidak untuk memperoleh kedudukan politik, namun lebih didasari oleh rasa tanggung jawab bagi perbaikan dan kemaslahatan umat. PKNU mengedepankan politik dengan warna baru yang selama ini gagal dilakukan Parpol yang ada. Warna baru politik itu adalah politik yang beranjak dari visi keagamaan melalui arahan dan bimbingan para ulama.

Ke depan, kata Mahsin, parpol harus menghindari politik yang berujung pada arogansi kekuasaan. Mengakibatkan munculnya persoalan-persoalan kebangsaan yang menurunkan harkat dan martabat bangsa Indonesia di dunia internasional dan gagal mengangkat kualitas kehidupan rakyat.

Menurut Mahsin, Menjadi ciri menonjol politik ulama/kiai di PKNU adalah politik benar salah atau hitam putih. Bukan politik menang kalah atau abu-abu. Menang, tapi diperoleh melalui proses yang curang, harus ditinggalkan. Sebaliknya kalah tapi dalam posisi yang benar harus dipertahankan.

Politik yang hanya berorientasi kepada menang kalah dalam merebut kekuasaan, sama halnya dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kedudukan dan jabatan. Dan itu pasti akan menambah kerusakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.***

Abdul Hakim Siagian SH,MHum Bertekad Menguatkan Kedaulatan Rakyat

Medan (Lapan Anam)
Caleg DPR RI Nomor Urut 4 dari Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil Sumut-3 (Asahan, Tanjungbalai, Batubara, Siantar, Simalungun, Binjai, Langkat, Karo, Dairi dan Pakpak Bharat) , H Abdul Hakim Siagian SH,MHum bertekad menguatkan kedaulatan rakyat.

"Sebagai anak petani saya juga bertekad akan menegakkan hukum, berjuang untuk majunya pendidikan, pertanian, peternak, nelayan dan UKM serta tetap terjaganya lingkungan hidup", katanya menjawab wartawan saat dihubungi lewat telepon selular, Kamis (2/4).

Mantan dosen dan advokat yang lahir di Asahan 15 Agustus 1965 ini dengan tegas menolak neoliberalisme dan privatisasi dan akan menggelorakan nasionalisasi.

Putra petani Haji Syahidin Siagian yang aktif di berbagai organisasi, baik profesi, agama dan politik ini menilai petani kita belum menjadi tuan dinegeri sendiri.

"Kehidupan petani dan nelayan masih memprihatinkan,maka jika terpilih menjadi anggota DPR RI akan menjadi salah satu prioritas perjuangan saya", kata suami dari Mainilini Butarbutar SH dan ayah dari 5 orang anak.

Karenanya, guna mewujudkan komitmennya dalam memberdayakan petani dan nelayan, Abdul Hakim Siagian yang Ketua Tim Pencari Fakta (TPF) tragedi 3 Februari meninggalnya Azis Angkat, mohon doa dan dukungan untuk DPR RI.

Dia mengajak agar masyarakat mensukseskan Pemilu legislatif 9 April 2009, dengan menggunakan hak pilih secara benar dan berkualitas. Pilih wakil rakyat yang amanah dan mampu memperjuangan hak-hak rakyat di lembaga legislatif.

Menurut dia, Pemilu 9 April 2009 memiliki makna penting bagi rakyat untuk menetukan nasibnya dalam lima tahun kedepan. Kinilah saatnya rakyat menentukan pilihan kepada Caleg yang dianggabnya mampu menjalankan amanah.

" Saya siap bersama rakyat menjalankan peran-peran politik di lembaga legislatif, maka saya mengharapkan dukungan dari rakyat dengan mencontreng nama Abdul Hakim Siagian pada Pemilu legislatif 9 April 2009", katanya.***

WARGA ANSOR SILATURRAHMI DENGAN CALEG PKNU

Medan (Lapan Anam)
Warga Pemuda Ansor Sumut bersilaturrahmi dengan Caleg DPR RI dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU),Mahsin SH di restauran Tiptop Jalan Ahmad Yani Medan, Rabu (1/4).

Wakil Ketua PW GP Ansor Sumut,Mayjen Simanungkalit menyebutkan, silaturrahmi berkaitan dengan upaya lebih memantapkan ukhwah warga Ansor menghadapi Pemilu legislatif 9 April 2009.

"Mahsin adalah Ketua Non Aktif PW GP Ansor Sumut yang ikut Caleg DPR RI dari Dapil Sumut-1. Maka wajar saja silaturrahmi dilakukan agar warga Ansor tidak salah dalam menggunakan hak pilih pada Pemilu legislatif 9 April 2009", kata Mayjen Simanungkalit.

Dalam kesempatan itu, Mahsin mengungkapkan rasa dengan kepedulian warga Ansor dan perjuangan dari beberapa tokoh untuk mensosialisasikan dirnya.

Dia berharap dukungan ummat Islam di Dapil Sumut-1 (Medan,Deli Serdang, Serdang Bedagai dan kota Tebing Tinggi) berlanjut dengan mengunakan hal pilih pada Pemilu legislatif 9 April 2009.

"Insya Allah perjuangan kita berhasil dan saya siap menjalankan amanah", katanya penuh haru.

Menurut Mayjen Simanungkalit, sosok Mahsin adalah tokoh nahdliyin yang memiliki hubungan emosional sangat dekat dengan Ansor.Karena selain masih Ketua PW GP Ansor Sumut non aktif, juga dikenal sangat konsisten dalam perjuangan amar makruf nahi munkar.

" Dalam Pemilu legislatif 9 April 2009, rakyat akan memilih figur. Nah, Mahsin bagi warga Ansor Sumut adalah figur yang paling pas dan tepat memangku amanah mewakili nahdliyin di Senayan", kata Simanungkalit.


Karenanya, dalam silaturrahmi tersebut warga Ansor menyatukan tekad untuk menggunakan hak pilih secara benar dan berkualitas. Juga bertekad memberi amanah untuk Mahsin menjadi wakil rakyat di DPR RI dengan mencontrengnya pada 9 April 2009.

"Wajar saja jika warga Ansor berkepentingan mendukung Mahsin menjadi anggota DPR RI. Dia aset Ansor yang mampu menjalankan amanah ummat lewat jalur politik praktis", kata Simanungkalit.

Dalam silaturrahmi itu,hadir Sekretaris Ansor Sumut Drs Lukman Hakim Nasution, Pelaksana Ketua Drs Kaya Hasibuan, Wakil Ketua Drs Hamdani Nasution, Maruli Agussalim Siregar.

Hadir juga tokoh muda NU Sumut H Ali Murtado,Ketua Korcab PMII Sumut dan Ketua PW IPNU Sumut serta kader Ansor lainnya.***

Caleg PKS Tapsel Dilapor Ke Polisi

Tapsel (Lapan Anam)
Masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan tampaknya harus mencurigai calon anggota DPRD dari partai yang mengklaim bersih, jujur dan tidak korupsi.Karena bisa jadi hal itu hanya slogan menutupi prilaku buruk Kelewat Serakah.

Sebab ternyata di daerah pemilihan Tapsel I ( Kecamatan Muara Batangtoru, Batangtoru dan Marancar) ditemukan oknum caleg berinisial HS dengan nomor urut I yang juga oknum anggota DPRD Tapsel, diduga terlibat penyalahgunaan dana Koperasi Swadaya Desa Aek Pining Kecamatan Batangtoru sebesar Rp. 100 Juta.

Terungkapnya kebobrokan oknum Caleg tersebut berawal dengan adanya Surat laporan pengurus Koperasi Swadaya ditanda tangani Ketua II Abd.Rahim Hasibuan, Sekretaris I Nasib dan Badan Pengawas P Sihombing dan diketahui LPMD, Ketua BPD dan Kepdes setempat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tapanuli Selatan serta ditembuskan ke Bupati Tapanuli Selatan, Kejari Padangsidimpuan dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sumatera Utara.

Dalam surat pengaduan itu pengurus koperasi tersebut merasa keberatan atas tindakan yang dilakukan oknum HS yang telah menggunakan dana koperasi untuk kepentingan pribadi dengan dugaan memalsukan tanda tangan pengurus koperasi dan masyarakat untuk kelancaran pencairan dana dari bank, tanpa musyawarah sehingga mereka berkesimpulan bahwa HS telah merencanakan penggelapan atas dana koperasi tersebut.

“ Sudah berulangkali kami telah melaporkan permasalahan ini kepada pihak – pihak yang terkait namun hingga kini tidak ada tanggapan, karena itu tidak tertutup kemungkinan kami akan menempuh jalur hukum dan menghunjuk pengacara untuk mendampingi kami, “ ujar Nasib Sekretaris I Koperasi Swadaya didampingi pengurus lainnya ketika ditemui wartawan di Mapolres Tapsel , Senin (30/1) .

Dituturkannya bantuan kepada Koperasi Swadaya berupa dana Perkuatan Permodalan Program Pembiayaan Produktif KUM untuk Pemberdayaan Usaha Mikro (P3KUM) tahun 2007 yang penyalurannya diusulkan untuk 43 anggota dan masyarakat dengan pencairan sesuai dengan kwitansi senilai Rp. 100 Juta yang dibuat pada bulan juli 2007 yang ditanda tangani Oknum HS dan diketahui Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kab. Tapsel Drs Muda Hamonangan Siregar.

Walau telah dicairkan sejak bulan Juli 2007 tetapi hingga kini pengurus Koperasi tidak pernah menerima pencairan dana tersebut sebagaimana surat pernyataan yang dibuat bermaterai tanggal 15 Mei 2008 yang ditanda tangani Abd. Rahim Hasibuan (Wakil Ketua), Nasib (Sekretaris I), Julianto (Sekretaris II), P Sihombing, Misni dan Junaidi (Pengawas Koperasi).

Dijelaskannya, mereka telah pernah mengklarifikasi persoalan ini kepada oknum HS dan menggelar rapat anggota Koperasi pada tanggal 3 Mei 2008 yang saat itu HS mengakui telah menerima dana tersebut sebesar Rp.98 Juta. Namun ketika rapat lanjutan pada 12 Mei 2008, oknum HS tidak bersedia hadir dengan alasan kurang sehat.

“ Hampir setahun persoalan ini tidak terselesaikan dan penyaluran dana bantuan bergulir kepada masyarakat itu tidak juga disalurkan, karena itu pada hari ini kami sepakat untuk melaporkan permasalahan ini secara hukum dengan melaporkannya ke Polres Tapsel", ujar Nasib yang diamini pengurus koperasi lainnya. ( Rel)

Ebook Pembuka Rejeki Segera Beredar

Ebook MEMBONGKAR RAHASIA PINTU-PINTU REJEKI DI INTERNET karya monumental Mayjen Simanungkalit (Update Terbaru) segera beredar dijagad online. Bagi kalangan Webmaster diharap bersabar, karena kami sedang membenahi Website www.pinturejeki.com secara menyeluruh.

Ebook ini lebih lengkap dibanding edisi sebelumnya yang sudah beredar sejak tahun 2001. Dilengkapi gambar dan vidio, berikut tutorial tahap-demi tahap guna memudahkan kalangan webmaster dalam membuka pintu-pintu rahasia rejeki di internet.

Soal harga ? Tenang saja, hanya beda tipis dengan harga doeloe. Ini konsekwensi jaminan mutu atau standar Ebook bergaransi. Nantikan segera dijagad online.

Sampai jumpa dipuncak sukses.

(Mayjen Simanungkalit/Pemilik)

KPU JANGAN TERLIBAT KAMPANYE TERSELUBUNG

Medan (Lapan Anam)
Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan, Shohibul Anshor Siregar mengingatkan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jajarannya jangan ikut-ikutan terlibat dalam kegiatan kampanye terselubung yang diselenggarakan oleh pihak manapun.

“KPU itu penyelenggara, harus fokus pada tugas pokoknya yang kita tahu banyak terbengkalai hingga hari ini,”, katanya kepada wartawan di Medan, Selasa (31/3).

Kata dia, sejumlah tugas pokok KPU kini masih terbengkalai, mulai dari sosialisasi yang amat minim, DPT yang tidak beres, distribusi logistik yang centang prenang, dan banyak lagi yang lain.

”Jika KPU melakukan pemihakan politik terhadap caleg maupun partai tertentu, hal itu amat menyalahi ketentuan terutama karena mengabaikan prinsip kejujuran dan keadilan pelaksanaan pemilu”, katanya.

Sesungguhnya kata dia, hal yang sama berlaku juga utk semua pejabat eksekutif mulai dari Presiden sampai Lurah. Jika selera untuk melakukan pemihakan politik tidak bisa ditahan, lebih baik ambil cuti saja. Itu konsekuensi sebagai negarawan yang tidak boleh sektarian.

Polling politik jujur

Dia mengingatkan, diperlukan kejujuran dalam melakukan polling politik yang sasarannya figur maupun organisasi politik. Di antara kejujuran itu tercermin sangat kuat dalam metode kerja.

“Sebuah lembaga survei misalnya tidak etis hanya mengumumkan hasil temuan tanpa menjelaskan metode yang digunakan”, ujarnya.

Sama halnya dengan polling yang dilakukan oleh media massa khususnya media massa cetak. Paling tidak mereka harus jujur mengumumkan berapa eksemplar penjualan korannya setiap hari, berapa yang memberi respon sesuai ketentuan polling yang digelar dan berapa yang tidak memberi respon sama sekali.

”Tanggung jawab moral pneyelenggara survei dituntut amat tinggi, sehingga bisa dipertanggung jawabnya setiap temuannya”, tegas Shohibul Anshor Siregar juga Koordinator Umum ‘nBASIS.

Menurut dia, pasti akan banyak yang merasa dizholimi jika KPU dan jajarannya memihak peserta pemilu. Kredibilitas sebagai penyelenggara beralih menjadi semacam LSM yang tanpa halangan melakukan inisiatif liar apabila KPU itu melakukan kampanye bagi orang atau partai tertentu.***