Medan (Lapan Anam)
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Golkar) menetapkan H Azhar Karim Lubis sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sumatera Utara menggantikan Alm H Abdul Azis Angkat.
Informasi yang dihimpun wartawan, Kamis (19/3) menyebutkan, penetapan H Azhar Karim Lubis sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Golkar Nomor : Kep-323/DPP/GOLKAR/III/2009 tanggal 12 Maret 2009 tentang Pengesahan Penggantian Antar Waktu Jabatan Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut masa bakti 2004-2009 yang ditandatangani Ketua Umum DPP Partai Golkar M Jusuf Kalla dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Sumarsono.
Berdasarkan informasi, sehubungan dengan meninggalnya Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut Alm Abdul Azis Angkat pada 3 Februari 2009, maka terjadi jabatan lowongan antar waktu pada jabatan Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut dan hal tersebut berdampak pada tergangungnya roda organisasi Partai Golkar Sumut.
Karena itu, DPD Partai Golkar Sumut melalui surat nomor : PB-1169/GK-SU/II/2009 tanggal 26 Februari 2009 dan PB-1170/GK-SU/III/2009 tanggal 5 Maret 2009 mengajukan permohonan penggantian jabatan lowong antar waktu dan mengusulkan H Azhar Karim Lubis untuk mengisi jabatan Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut.
Dalam surat keputusan tersebut juga dijelaskan, berdasarkan AD/RT Partai Golkar, pengisian jabatan lowong antar waktu DPD Provinsi disahkan oleh DPP Partai Golkar.
Berdasarkan surat permohonan DPD Partai Golkar Sumut tersebut, DPP Partai Golkar memutuskan tentang pengesahan penggantian antar waktu jabatan Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut masa bakti 2004-2009 yakni H Azhar Karim Lubis menggantikan Alm H Abdul Azis Angkat.
Dengan disahkannya pergantian antar waktu jabatan Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut sebagaimana tersebut diktum pertama, maka komposisi dan personalia DPD Partai Golkar Sumut masa bakti 2004-2009 yang telah ditetapkan dalam Keputusan DPP Partai Golkar Nomor : KEP-130/DPP/GOLKAR/XII/2006 mengalami perubahan. ***
DISPENDASU TERAPKAN SISTEM JEMPUT BOLA
Medan (Lapan Anam)
Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menerapkan sistem jemput bola dalam menjaring potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak.
Selain memanjakan para wajib pajak dengan berbagai kemudahan, sistem jemput bola tersebut juga dibarengi dengan penyediaan pasilitas pendukung guna memudahkan wajib pajak membayar kewajibannya kepada negara.
Demikian disampaikan Kadispenda Sumut H Sjafaruddin SH, menjawab wartawan seusai dilantik kembali menjadi Kadispenda Suumut oleh Gubsu H Syamsul Arifin SE di Medan, Rabu (18/3).
Disebutkan, salah satu pasilitas yang disiapkan Dispenda Sumut guna memudahkan wajib pajak membayar pajak adalah, tersedianya 8 unit kendaraan Samsat (Sistem Administrasi Satu Atap) Keliling yang disebar disejumlah kabupaten/kota di Sumut.
Dengan kenderaan Samsat keliling tersebut, petugas Dispenda Sumut dapat mendatangi para wajib pajak ketempat tinggal maupun tempat tugasnya. Misalnya, mendatangi kantor-kantor pemerintahan, seperti BUMN maupun BUMD dan kantor instansi lainnya.
“Biasanya wajib pajak terkendala membagi waktu untuk membayar pajak, namun karena sudah disiapkan kenderaan Samsat keliling masalah dihadapi wajib pajak dapat teratasi”, katanya.
Disebutkan, 8 unit kendaraan Samsat Keliling tersebut telah ditebar di sejumlah daerah di Sumut. Anttara lain 2 unit di Kota Medan, 1 unit di Kota Binjai dan Kabupaten Langkat, 1 unit di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, 1 unit di wilayah Labuhan Batu, satu unit di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara dan 1 unit lagi akan segera disesuaikan penempatannya.
Selain itu, Samsat juga akan membuka Samsat Pembantu di Plaza Medan Fair (Carefour), tepatnya di lantai tiga. Pembukaan ini adalah lokasi kedua setelah sebelumnya dibuka Samsat Pembantu di Sun Plaza .
“Lewat Samsat Pembantu dan Kendaraan Samsat Keliling ini, wajib pajak diberi kemudahan. Misalnya dalam membayar pajak kendaraan bermotor, hanya membawa STNK asli, BPKB asli dan KTP asli. Semua berkas tersebut nantinya akan di foto scan,” ujarnya.
Seluruh program ini, rencananya akan diluncurkan atau diresmikan pada bulan April 2009 sekaligus dengan penerimaan ISO 9001-2000 untuk Samsat Sibolga.
Dalam pertengahan tahun 2009 ini, Dispenda Sumut juga akan memperluas jangkauan Samsat dengan membuka Kantor Samsat di Salak Kabupaten Pakpak Bharat, Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, Pangururan Kabupaten Samosir, Lima Puluh Kabupaten Batubara, Perdagangan Kabupaten Simalungun dan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan.
Selama ini sudah ada 23 Kantor Samsat di Sumatera Utara. Dengan bertambahnya enam Kantor Samsat di kabupaten/kota, maka ke depan akan ada 29 Kantor Samsat di Sumut.***
Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menerapkan sistem jemput bola dalam menjaring potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak.
Selain memanjakan para wajib pajak dengan berbagai kemudahan, sistem jemput bola tersebut juga dibarengi dengan penyediaan pasilitas pendukung guna memudahkan wajib pajak membayar kewajibannya kepada negara.
Demikian disampaikan Kadispenda Sumut H Sjafaruddin SH, menjawab wartawan seusai dilantik kembali menjadi Kadispenda Suumut oleh Gubsu H Syamsul Arifin SE di Medan, Rabu (18/3).
Disebutkan, salah satu pasilitas yang disiapkan Dispenda Sumut guna memudahkan wajib pajak membayar pajak adalah, tersedianya 8 unit kendaraan Samsat (Sistem Administrasi Satu Atap) Keliling yang disebar disejumlah kabupaten/kota di Sumut.
Dengan kenderaan Samsat keliling tersebut, petugas Dispenda Sumut dapat mendatangi para wajib pajak ketempat tinggal maupun tempat tugasnya. Misalnya, mendatangi kantor-kantor pemerintahan, seperti BUMN maupun BUMD dan kantor instansi lainnya.
“Biasanya wajib pajak terkendala membagi waktu untuk membayar pajak, namun karena sudah disiapkan kenderaan Samsat keliling masalah dihadapi wajib pajak dapat teratasi”, katanya.
Disebutkan, 8 unit kendaraan Samsat Keliling tersebut telah ditebar di sejumlah daerah di Sumut. Anttara lain 2 unit di Kota Medan, 1 unit di Kota Binjai dan Kabupaten Langkat, 1 unit di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, 1 unit di wilayah Labuhan Batu, satu unit di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara dan 1 unit lagi akan segera disesuaikan penempatannya.
Selain itu, Samsat juga akan membuka Samsat Pembantu di Plaza Medan Fair (Carefour), tepatnya di lantai tiga. Pembukaan ini adalah lokasi kedua setelah sebelumnya dibuka Samsat Pembantu di Sun Plaza .
“Lewat Samsat Pembantu dan Kendaraan Samsat Keliling ini, wajib pajak diberi kemudahan. Misalnya dalam membayar pajak kendaraan bermotor, hanya membawa STNK asli, BPKB asli dan KTP asli. Semua berkas tersebut nantinya akan di foto scan,” ujarnya.
Seluruh program ini, rencananya akan diluncurkan atau diresmikan pada bulan April 2009 sekaligus dengan penerimaan ISO 9001-2000 untuk Samsat Sibolga.
Dalam pertengahan tahun 2009 ini, Dispenda Sumut juga akan memperluas jangkauan Samsat dengan membuka Kantor Samsat di Salak Kabupaten Pakpak Bharat, Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, Pangururan Kabupaten Samosir, Lima Puluh Kabupaten Batubara, Perdagangan Kabupaten Simalungun dan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan.
Selama ini sudah ada 23 Kantor Samsat di Sumatera Utara. Dengan bertambahnya enam Kantor Samsat di kabupaten/kota, maka ke depan akan ada 29 Kantor Samsat di Sumut.***
PPP Tawarkan Perubahan
Medan (Lapan Anam)
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menawarkan perubahan dan jaminan kesejahteraan bagi rakyat, jika partai berlambang Ka’bah tersebut diberi kepercayaan oleh rakyat Indonesia sebagai pemenang Pemilu 2009.
Tawaran tersebut disampaikan Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali ketika berkampanye dihadapan massa kader PPP dan simpatisannya di lapangan Bola Kaki Jl Abdul Haris Nasution, Rabu (18/3).
“Perubahan yang kita inginkan adalah perubahan kearah yang lebih baik. Sehingga rakyat Indonesia dapat hidup damai dalam kemakmuran”, katanya.
Dalam kampanye di Medan, Suryadharma Ali didampingi H Hasrul Azwar, Ketua DPW PPP Sumut H Fadly Nurzal dan Apriadi Gunawan caleg DPRD Sumut Dapil Binjai-Langkat. Selain di Medan, dalam hari yang sama PPP juga mendapat giliran kampanye terbuka di Kabupaten Serdang Bedagai.
Kampanye terbuka PPP di Medan dirangkaian dengan acara jajanan rakyat, yang menawarkan makanan dan minuman secara gratis bagi massa yang menghadiri kampanye tersebut.
Menurut Suryadharma Ali, PPP adalah rumah besar politik ummat Islam. Dia juga mengajak massa yang hadir untuk tidak pernah ragu dengan kemampuan kader-kader PPP.
Malah kata dia, jika ada pengamat yang meragukan partai berazaskan Islam tidak mampu memenangkan Pemilu 2009, harus dibuktikan dengan sikap istiqomah menjatuhkan pilihan kepada PPP pada Pemilu 9 April 2009.
“Kita yakin bahwa ummat Islam akan tetap mencintai partai yang dibentuk para ulama ini. Karena sebagai partai berazaskan Islam, PPP tentu akan tetap memperjuangkan aspirasi ummat Islam”, tegasnya.
Suryadharma mengajak para konstituen partai agar menguatkan keputusan untuk menjatuhkan pilihan pada nomor 24 Partai Persatuan Pembangunan. “Mari kita ajak keluarga dan tetangga untuk memilih PPP yang dalam Pemilu 2009 bernomor 24,” kata Suryadharma.
Dalam kesempatan itu, Suryadharma juga mengungkapkan kesiapan PPP untuk berkoalisi dengan partai manapun. PPP kata dia, senantiasa membangun komunikasi yang baik dengan seluruh partai.
“PPP siap berkoalesi dengan partai manapun sepanjang untuk kepentingan bangsa dan Negara. Malah sampai saat ini PPP terus menjalin hubungan dengan PDI-P, Demokrat dan Partai Golkar,” katanya.
Suryadharma malah sempat memberikan gambaran makna angka 24 yang menjadi nomor PPP. Menurutnya, jika dimaknai dengan hiasan emas, angka 24 identik dengan kadar emas 24 karat.
“Kadar emas itu sudah dikategorikan baik dan mahal. Demikian juga dengan nomor 24-nya PPP, sehingga sangat pantas untuk dipilih karena kualitas kadernya sangat baik dan sudah teruji,” kata Suryadharma.***
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menawarkan perubahan dan jaminan kesejahteraan bagi rakyat, jika partai berlambang Ka’bah tersebut diberi kepercayaan oleh rakyat Indonesia sebagai pemenang Pemilu 2009.
Tawaran tersebut disampaikan Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali ketika berkampanye dihadapan massa kader PPP dan simpatisannya di lapangan Bola Kaki Jl Abdul Haris Nasution, Rabu (18/3).
“Perubahan yang kita inginkan adalah perubahan kearah yang lebih baik. Sehingga rakyat Indonesia dapat hidup damai dalam kemakmuran”, katanya.
Dalam kampanye di Medan, Suryadharma Ali didampingi H Hasrul Azwar, Ketua DPW PPP Sumut H Fadly Nurzal dan Apriadi Gunawan caleg DPRD Sumut Dapil Binjai-Langkat. Selain di Medan, dalam hari yang sama PPP juga mendapat giliran kampanye terbuka di Kabupaten Serdang Bedagai.
Kampanye terbuka PPP di Medan dirangkaian dengan acara jajanan rakyat, yang menawarkan makanan dan minuman secara gratis bagi massa yang menghadiri kampanye tersebut.
Menurut Suryadharma Ali, PPP adalah rumah besar politik ummat Islam. Dia juga mengajak massa yang hadir untuk tidak pernah ragu dengan kemampuan kader-kader PPP.
Malah kata dia, jika ada pengamat yang meragukan partai berazaskan Islam tidak mampu memenangkan Pemilu 2009, harus dibuktikan dengan sikap istiqomah menjatuhkan pilihan kepada PPP pada Pemilu 9 April 2009.
“Kita yakin bahwa ummat Islam akan tetap mencintai partai yang dibentuk para ulama ini. Karena sebagai partai berazaskan Islam, PPP tentu akan tetap memperjuangkan aspirasi ummat Islam”, tegasnya.
Suryadharma mengajak para konstituen partai agar menguatkan keputusan untuk menjatuhkan pilihan pada nomor 24 Partai Persatuan Pembangunan. “Mari kita ajak keluarga dan tetangga untuk memilih PPP yang dalam Pemilu 2009 bernomor 24,” kata Suryadharma.
Dalam kesempatan itu, Suryadharma juga mengungkapkan kesiapan PPP untuk berkoalisi dengan partai manapun. PPP kata dia, senantiasa membangun komunikasi yang baik dengan seluruh partai.
“PPP siap berkoalesi dengan partai manapun sepanjang untuk kepentingan bangsa dan Negara. Malah sampai saat ini PPP terus menjalin hubungan dengan PDI-P, Demokrat dan Partai Golkar,” katanya.
Suryadharma malah sempat memberikan gambaran makna angka 24 yang menjadi nomor PPP. Menurutnya, jika dimaknai dengan hiasan emas, angka 24 identik dengan kadar emas 24 karat.
“Kadar emas itu sudah dikategorikan baik dan mahal. Demikian juga dengan nomor 24-nya PPP, sehingga sangat pantas untuk dipilih karena kualitas kadernya sangat baik dan sudah teruji,” kata Suryadharma.***
Syahrul Pasaribu Bantu Korban Banjir di Serbelawan
Medan (Lapan Anam)
Caleg (Calon legislatif) DPRD Sumut dapil Pematang Siantar dan Simalungun dari Partai Golkar H Syahrul M Pasaribu SH, Rabu (18/3) meninjau korban banjir kiriman di Serbelawan Kabupaten Simalungun, sekaligus menyerahkan sumbangan berupa sembako guna membantu keringanan para korban.
Syahrul M Pasaribu yang juga anggota DPRD Sumut kepada wartawan, Rabu (18/3) melalui telepon selulernya menyebutkan, sumbangan berupa bantuan tidak hanya terhadap masyarakat di Pasar Bawah Serbelawan dan Pekan Atas Serbelawan, tapi juga terhadap perguruan sekolah Al-Wasliyah di Pasar Bawah dan Pekan Atas Serbelawan.
Disebutkan Syahrul, masalah banjir terjadi hampir setiap tahun, sehingga sewajarnya korban banjir mendapat perhatian. Dalam kesempatan itu, bantuan yang disumbangkan diantaranya beras 0,5 ton, gula pasir 50 kg, kopi dan bubuk teh, serta memperjuangkan anggaran untuk perbaikan sarana pendidikan berupa sekolah yang terkena banjir.
“Anggaran untuk bantuan perbaikan dan rehab sekolah perguruan Al-Washliyah Pasar Bawah dan Al-Wasliyah Pekan Atas terkena banjir, sebelumnya juga sudah kita perjuangkan. Dalam APBDSU 2009, bantuan tersebut ditampung masing-masing Rp50 juta”, ujar Syahrul.
Karena itu, Pasaribu minta Pemerintah Propinsi Sumatera Utara untuk segera mencairkan anggaran, untuk kedua perguruan sekolah Al-Washliyah Pasar Bawah dan Pekan Atas Serbelawan agar bisa direalisasikan.
Syharul juga berharap, Pemerintah Propinsi Sumatera Utara maupun Pemerintah Kabupaten Simalungun di masa mendatang untuk memberikan perhatian khusus terhadap daerah-daerah yang kerap kali dilanda banjir. Seperti daerah Serbelawan terutama di Pasar Bawah dan Pekan Atas.***
Caleg (Calon legislatif) DPRD Sumut dapil Pematang Siantar dan Simalungun dari Partai Golkar H Syahrul M Pasaribu SH, Rabu (18/3) meninjau korban banjir kiriman di Serbelawan Kabupaten Simalungun, sekaligus menyerahkan sumbangan berupa sembako guna membantu keringanan para korban.
Syahrul M Pasaribu yang juga anggota DPRD Sumut kepada wartawan, Rabu (18/3) melalui telepon selulernya menyebutkan, sumbangan berupa bantuan tidak hanya terhadap masyarakat di Pasar Bawah Serbelawan dan Pekan Atas Serbelawan, tapi juga terhadap perguruan sekolah Al-Wasliyah di Pasar Bawah dan Pekan Atas Serbelawan.
Disebutkan Syahrul, masalah banjir terjadi hampir setiap tahun, sehingga sewajarnya korban banjir mendapat perhatian. Dalam kesempatan itu, bantuan yang disumbangkan diantaranya beras 0,5 ton, gula pasir 50 kg, kopi dan bubuk teh, serta memperjuangkan anggaran untuk perbaikan sarana pendidikan berupa sekolah yang terkena banjir.
“Anggaran untuk bantuan perbaikan dan rehab sekolah perguruan Al-Washliyah Pasar Bawah dan Al-Wasliyah Pekan Atas terkena banjir, sebelumnya juga sudah kita perjuangkan. Dalam APBDSU 2009, bantuan tersebut ditampung masing-masing Rp50 juta”, ujar Syahrul.
Karena itu, Pasaribu minta Pemerintah Propinsi Sumatera Utara untuk segera mencairkan anggaran, untuk kedua perguruan sekolah Al-Washliyah Pasar Bawah dan Pekan Atas Serbelawan agar bisa direalisasikan.
Syharul juga berharap, Pemerintah Propinsi Sumatera Utara maupun Pemerintah Kabupaten Simalungun di masa mendatang untuk memberikan perhatian khusus terhadap daerah-daerah yang kerap kali dilanda banjir. Seperti daerah Serbelawan terutama di Pasar Bawah dan Pekan Atas.***
PPP Mulai Kampanye Besok
Medan (Lapan Anam)
Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Rabu besok (18/03) memulai Kampanye secara terbuka di Lapangan Sejati Pangkalan Masyur Medan dan Lapangan Firdaus Sei Rampah Serdang Bedagai.
Demikian dikatakan Ketua DPW PPP Sumut H. Fadly Nurzal SAg dalam konferensi pers di Sekretariat Jl. Raden Saleh No. 11 Medan, Selasa (17/3).
Jurkam PPP akan menampilkan Ketua Umum DPP PPP Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si, Ketua DPP PPP Drs. H. Hasrul Azwar, MM, Ketua DPW PPP Sumut H. Fadly Nurzal S Ag, Wakil Ketua majelis Syari’ah DPP PPP KH. Fakhrurrozi, Ketua DPC PPP Serdang Bedagai Usman Effendi Sitorus, S.Ag beserta lainnya.
Dalam konprensi pers itu Fadly didampingi Sekretaris H. Ali Jabbar Napitupu, Drs. H. Rijal Sirait serta unsur pengurus lainnya .
Kampenye PPP kali ini kata Padly juga Caleg PPP dari Dapil Serdang Bedagai-Tebing Tinggi, berbeda dari kampanye-kampanye sebelumnya.
PPP tidak hanya melaksanakan kampanye dalam bentuk rapat akbar, tetapi juga dilakukan dalam bentuk temu umat, pesta jajanan rakyat dan bakti sosial. Kegitan kampanye tersebut sebagian telah dilakukan sebelumnya.
Kampanye dalam bentuk pesta jajanan rakyat dilaksanakan di lapangan sejati Pangkalan Masyhur kota Medan, sedangkan rapat akbar dilaksanakan di lapangan Firdaus Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai.
Pola kampanye yang beragam-ragam ini dilaksanakan dengan dasar harus melibatkan masyarakat, karena kampanye adalah media pendidikan politik masyarakat. Maka kegiatan kampanye tidak boleh jauh dari aktifitas keseharian masyarakat.
Karena itulah kata Padly, sebagai partai yang tumbuh dan berkembang dari dukungan masyarakat khususnya umat Islam, maka kampanye PPP dilakukan bermacam ragam sesuai aktifitas dan rutinitas masyarakat.
Untuk itu PPP memohon do’a dan dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan kampanye, kiranya berjalan sukses dan masyarakat dapat menempatkan pilihan terhadap PPP. Sehingga PPP dapat berjuang lebih maksimal untuk kepentingan masyarakat.***
Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Rabu besok (18/03) memulai Kampanye secara terbuka di Lapangan Sejati Pangkalan Masyur Medan dan Lapangan Firdaus Sei Rampah Serdang Bedagai.
Demikian dikatakan Ketua DPW PPP Sumut H. Fadly Nurzal SAg dalam konferensi pers di Sekretariat Jl. Raden Saleh No. 11 Medan, Selasa (17/3).
Jurkam PPP akan menampilkan Ketua Umum DPP PPP Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si, Ketua DPP PPP Drs. H. Hasrul Azwar, MM, Ketua DPW PPP Sumut H. Fadly Nurzal S Ag, Wakil Ketua majelis Syari’ah DPP PPP KH. Fakhrurrozi, Ketua DPC PPP Serdang Bedagai Usman Effendi Sitorus, S.Ag beserta lainnya.
Dalam konprensi pers itu Fadly didampingi Sekretaris H. Ali Jabbar Napitupu, Drs. H. Rijal Sirait serta unsur pengurus lainnya .
Kampenye PPP kali ini kata Padly juga Caleg PPP dari Dapil Serdang Bedagai-Tebing Tinggi, berbeda dari kampanye-kampanye sebelumnya.
PPP tidak hanya melaksanakan kampanye dalam bentuk rapat akbar, tetapi juga dilakukan dalam bentuk temu umat, pesta jajanan rakyat dan bakti sosial. Kegitan kampanye tersebut sebagian telah dilakukan sebelumnya.
Kampanye dalam bentuk pesta jajanan rakyat dilaksanakan di lapangan sejati Pangkalan Masyhur kota Medan, sedangkan rapat akbar dilaksanakan di lapangan Firdaus Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai.
Pola kampanye yang beragam-ragam ini dilaksanakan dengan dasar harus melibatkan masyarakat, karena kampanye adalah media pendidikan politik masyarakat. Maka kegiatan kampanye tidak boleh jauh dari aktifitas keseharian masyarakat.
Karena itulah kata Padly, sebagai partai yang tumbuh dan berkembang dari dukungan masyarakat khususnya umat Islam, maka kampanye PPP dilakukan bermacam ragam sesuai aktifitas dan rutinitas masyarakat.
Untuk itu PPP memohon do’a dan dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan kampanye, kiranya berjalan sukses dan masyarakat dapat menempatkan pilihan terhadap PPP. Sehingga PPP dapat berjuang lebih maksimal untuk kepentingan masyarakat.***
Pengacara Harapkan Pers Tidak Berat Sebelah
Medan (Lapan Anam)
Pengacara tersangka kasus Tragedi 3 Pebruari DPRDSU, mengharapkan pemberitaan berimbang dengan memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proforsional.
“Dalam memberitakan tersangka, kami harapkan agar pers selalu meminta tanggapan dari pihak tersangka/penasehat hukum atau pihak lain secara berimbang sehingga pemberitaan tidak berat sebelah”, kata Lamsiang Sitompul dari kantor hukum Sitompul & Associates kepada wartawan di Medan, Selasa (17/3).
Didampingi Johansen Simanjuntak SH,Bukit Sitompul SH dan Suharto Butarbutar SH, dia juga mengharapkan agar pers tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi.Dengan itu kesan mengadili atau memvonis para tersangka sebagai pelaku kejahatan dapat dihindari.
Demikian juga azas praduga tidak bersalah, hendaknya dihormati.Karena seseorang dikatakan bersalah apabila sudah memperoleh putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
Karenanya mereka berharap agar dalam pemberitaan tidak memuat secara vulgar nama-nama tersangka, apalagi sampai memuat foto tersangka tanpa seizin yang bersangkutan.
Terutama tersangka yang status Caleg, menurut mereka, haknya dijamin undang-undang, sehingga pemberitaan diharapkan tidak sampai merugikan hak politik tersangka.
“Pelanggaran terhadap praduga tidak bersalah adalah perbuatan yang diancam pidana sesuai ketentuan pasal 18 ayat (2) UU No.40 tahun 1099 tentang Pers”, ujar Lamsiang Sitompul.
Dalam kesempatan itu dia juga menghimbau kalangan Pers, untuk tidak memakai kata Protap dalam kasus tragedi 3 Pebruari DPRDSU. Karena pemakaian kata Protap dapat menimbulkan kesan seolah Protap adalah sesuatu yang jahat.
Sitompul menyarankan agar penyebutannya lebih baik dengan istilah antara lain, insiden tanggal 3 Pebruari 2009 di DPRDSU atau sebutan lain dengan tidak menyebutkan kata Protap.***
Pengacara tersangka kasus Tragedi 3 Pebruari DPRDSU, mengharapkan pemberitaan berimbang dengan memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proforsional.
“Dalam memberitakan tersangka, kami harapkan agar pers selalu meminta tanggapan dari pihak tersangka/penasehat hukum atau pihak lain secara berimbang sehingga pemberitaan tidak berat sebelah”, kata Lamsiang Sitompul dari kantor hukum Sitompul & Associates kepada wartawan di Medan, Selasa (17/3).
Didampingi Johansen Simanjuntak SH,Bukit Sitompul SH dan Suharto Butarbutar SH, dia juga mengharapkan agar pers tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi.Dengan itu kesan mengadili atau memvonis para tersangka sebagai pelaku kejahatan dapat dihindari.
Demikian juga azas praduga tidak bersalah, hendaknya dihormati.Karena seseorang dikatakan bersalah apabila sudah memperoleh putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
Karenanya mereka berharap agar dalam pemberitaan tidak memuat secara vulgar nama-nama tersangka, apalagi sampai memuat foto tersangka tanpa seizin yang bersangkutan.
Terutama tersangka yang status Caleg, menurut mereka, haknya dijamin undang-undang, sehingga pemberitaan diharapkan tidak sampai merugikan hak politik tersangka.
“Pelanggaran terhadap praduga tidak bersalah adalah perbuatan yang diancam pidana sesuai ketentuan pasal 18 ayat (2) UU No.40 tahun 1099 tentang Pers”, ujar Lamsiang Sitompul.
Dalam kesempatan itu dia juga menghimbau kalangan Pers, untuk tidak memakai kata Protap dalam kasus tragedi 3 Pebruari DPRDSU. Karena pemakaian kata Protap dapat menimbulkan kesan seolah Protap adalah sesuatu yang jahat.
Sitompul menyarankan agar penyebutannya lebih baik dengan istilah antara lain, insiden tanggal 3 Pebruari 2009 di DPRDSU atau sebutan lain dengan tidak menyebutkan kata Protap.***
M. Khoirun Siregar Ingin Mengabdi di Pakpak Bharat
LATARBELAKANG hidupnya dari aktivis kampus, namun akhirnya mencoba ikut dalam politik praktis. Dia adalah M Khoirun Siregar, Caleg PKB untuk DPRD Pakpak Bharat nomor urut 2 dari Dapil 1.
Mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) lulusan Fakultas Tarbiyah IAIN Medan tahun 2000 ini, dalam tahun-tahun terakhir hijrah ke Kabupaten Pakpak Bharat. Dia ingin mengabdikan diri bagi masyarakat di daerah yang baru memekarkan diri itu.
“Saya ingin berbuat apa yang dapat saya perbuat di Pakpak Bharat. Saya ingin mengabdikan segenap kemampuan yang ada guna mensejahterakan masyarakat”, katanya saat dihubungi kemarin.
Ayah 1 orang anak bernama Rifki Siregar (5) dan suami dari Elvina Sari Harahap AMk ini, sejak mahasiswa memang sangat menyukai tantangan. Pengalamannya memimpin organisasi dan sikapnya yang terbuka, membuat putra Tapsel ini mudah berbaur dengan masyarakat.
Bagi Khoirun Siregar, hidup harus punya makna. Maka sekecil apapun pengabdian, harus dilaksanakan dengan penuh ikhlas. Tidak perlu menunggu harus mapan, baru berfikir untuk mengabdi. Kata dia, pengabdian adalah satu keharusan bagi orang yang beriman.
Ketika ditanya mengapa bersedia berkifrah di Pakpak Bharat, pria humoris ini lebih banyak tersenyum. Kata dia, Pakpak Bharat adalah daerah yang memiliki prosfek kehidupan yang cerah.
Masyarakatnya yang beradat,religius dan terbuka untuk menerima kemajuan, merupakan potensi bagi daerah itu untuk menggapai kemakmuran. Apalagi areal pertanian disana sangat subur didukung potensi kekayaan alam yang terkandung didalamnya.
Selama beberapa tahun tinggal di Pakpak Bharat, pria kelahiran Tapsel 7 Mei 1973 ini mengaku bagai tinggal dirumah sendiri. Masyarakat Pakpak Bharat sangat familiar dan terbuka serta menghargai adat juga berjiwa religius.
Maka kendati dari segi pembangunan masih tertinggal dibanding daerah lain yang sudah maju, Khoirun Siregar optimis suatu saat Pakpak Bharat akan berjaya. Dibawah kepemimpinan bupati saat ini yang bervisi kerakyatan serta dukungan segenap komponen masyarakat, dia yakin daerah itu dapat menggapai kemajuan dalam waktu relatif singkat.
Karenanya, keikutsertaan Khoirun Siregar sebagai Caleg PKB nomor urut 2 dari Dapil 1, juga didasari keinginan untuk ikut membangun Pakpak Bharat. “Saya ingin berjuang lewat jalur politik”, katanya.
Jika kelak dia dipercaya menjadi anggota DPRD Pakpak Bharat, dia yakin akan banyak yang dapat dia perbuat. Antara lain, memperjuangkan aspirasi rakyat untuk kemajuan dan kejayaan daerah.
Maka untuk itu, dia mohon doa restu dan dukungan masyarakat Pakpak Bharat, agar pada Pemilu 9 April 2009 menggunakan hak pilih secara benar dan berkualitas. (Mayjen Simanungkalit)
Mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) lulusan Fakultas Tarbiyah IAIN Medan tahun 2000 ini, dalam tahun-tahun terakhir hijrah ke Kabupaten Pakpak Bharat. Dia ingin mengabdikan diri bagi masyarakat di daerah yang baru memekarkan diri itu.
“Saya ingin berbuat apa yang dapat saya perbuat di Pakpak Bharat. Saya ingin mengabdikan segenap kemampuan yang ada guna mensejahterakan masyarakat”, katanya saat dihubungi kemarin.
Ayah 1 orang anak bernama Rifki Siregar (5) dan suami dari Elvina Sari Harahap AMk ini, sejak mahasiswa memang sangat menyukai tantangan. Pengalamannya memimpin organisasi dan sikapnya yang terbuka, membuat putra Tapsel ini mudah berbaur dengan masyarakat.
Bagi Khoirun Siregar, hidup harus punya makna. Maka sekecil apapun pengabdian, harus dilaksanakan dengan penuh ikhlas. Tidak perlu menunggu harus mapan, baru berfikir untuk mengabdi. Kata dia, pengabdian adalah satu keharusan bagi orang yang beriman.
Ketika ditanya mengapa bersedia berkifrah di Pakpak Bharat, pria humoris ini lebih banyak tersenyum. Kata dia, Pakpak Bharat adalah daerah yang memiliki prosfek kehidupan yang cerah.
Masyarakatnya yang beradat,religius dan terbuka untuk menerima kemajuan, merupakan potensi bagi daerah itu untuk menggapai kemakmuran. Apalagi areal pertanian disana sangat subur didukung potensi kekayaan alam yang terkandung didalamnya.
Selama beberapa tahun tinggal di Pakpak Bharat, pria kelahiran Tapsel 7 Mei 1973 ini mengaku bagai tinggal dirumah sendiri. Masyarakat Pakpak Bharat sangat familiar dan terbuka serta menghargai adat juga berjiwa religius.
Maka kendati dari segi pembangunan masih tertinggal dibanding daerah lain yang sudah maju, Khoirun Siregar optimis suatu saat Pakpak Bharat akan berjaya. Dibawah kepemimpinan bupati saat ini yang bervisi kerakyatan serta dukungan segenap komponen masyarakat, dia yakin daerah itu dapat menggapai kemajuan dalam waktu relatif singkat.
Karenanya, keikutsertaan Khoirun Siregar sebagai Caleg PKB nomor urut 2 dari Dapil 1, juga didasari keinginan untuk ikut membangun Pakpak Bharat. “Saya ingin berjuang lewat jalur politik”, katanya.
Jika kelak dia dipercaya menjadi anggota DPRD Pakpak Bharat, dia yakin akan banyak yang dapat dia perbuat. Antara lain, memperjuangkan aspirasi rakyat untuk kemajuan dan kejayaan daerah.
Maka untuk itu, dia mohon doa restu dan dukungan masyarakat Pakpak Bharat, agar pada Pemilu 9 April 2009 menggunakan hak pilih secara benar dan berkualitas. (Mayjen Simanungkalit)
Desa Maholina Juara Umum MTQ Kecamatan STTU Jehe
Medan (Lapan Anam)
Desa Maholida berhasil menjadi juara umum MTQ Kecamatan STTU Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat yang ditutup secara resmi Kakandepag Drs Lecce Berutu, Senin (16/3).
Camat STTU Jehe Drs Amrin Berutu dalam sambutannya mengatakan, MTQ tersebut merupakan sarana bagi ummat Islam untuk mendalami makna yang terkandung didalam AlQur’an. Juga menjadi bagian penting dari upaya pemerintah menciptakan pribadi generasi muda yang memiliki keilmuan dan ketaqwaan.
Penutupan MTQ tersebut juga dihadiri Asisten II Pemkab Pakpak Bharat, Makner Banurea, para kepala desa dan tokoh masyarakat. Hadir juga Ketua BKPRMI Pakpak Bharat Togar Angkat dan Ketua Brigade BKPRMI M Khoirun Siregar Sag, yang juga Caleg PKB untuk DPRD Pakpak Bharat nomor urut 2 dari Dapil 1.
Menurut Camat STTU Jehe Drs Amrin Berutu, pelaksanaan MTQ memiliki makna yang sangat strategis. Maka selaku Camat di daerah itu, dia menargetkan akan memerangi buta aksara Alqur’an lewat pendikan, juga melalui kegiatan MTQ.
Terkait itu, dia berjanji akan menjembatani para hafiz 6 zuz yang lulusan Aliyah sederajat untuk mengikuti kuliah di Timur Tengah. Maka dia mengajak agar ummat Islam mendalami ilmu alqur’an dan mengamalkan ajaran yang terkandung didalamnya.
Sementara Ketua Panitia Irwan Pulungan BA didampingi Sekretaris Rajuddin Buang Manalu menyebutkan, para juara MTQ tingkat Kecamatan STTU Jehe, nantinya akan diikutkan sebagai utusan untuk bertarung di MTQ tingkat Kabupaten pada April 2009. (Rel)
Desa Maholida berhasil menjadi juara umum MTQ Kecamatan STTU Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat yang ditutup secara resmi Kakandepag Drs Lecce Berutu, Senin (16/3).
Camat STTU Jehe Drs Amrin Berutu dalam sambutannya mengatakan, MTQ tersebut merupakan sarana bagi ummat Islam untuk mendalami makna yang terkandung didalam AlQur’an. Juga menjadi bagian penting dari upaya pemerintah menciptakan pribadi generasi muda yang memiliki keilmuan dan ketaqwaan.
Penutupan MTQ tersebut juga dihadiri Asisten II Pemkab Pakpak Bharat, Makner Banurea, para kepala desa dan tokoh masyarakat. Hadir juga Ketua BKPRMI Pakpak Bharat Togar Angkat dan Ketua Brigade BKPRMI M Khoirun Siregar Sag, yang juga Caleg PKB untuk DPRD Pakpak Bharat nomor urut 2 dari Dapil 1.
Menurut Camat STTU Jehe Drs Amrin Berutu, pelaksanaan MTQ memiliki makna yang sangat strategis. Maka selaku Camat di daerah itu, dia menargetkan akan memerangi buta aksara Alqur’an lewat pendikan, juga melalui kegiatan MTQ.
Terkait itu, dia berjanji akan menjembatani para hafiz 6 zuz yang lulusan Aliyah sederajat untuk mengikuti kuliah di Timur Tengah. Maka dia mengajak agar ummat Islam mendalami ilmu alqur’an dan mengamalkan ajaran yang terkandung didalamnya.
Sementara Ketua Panitia Irwan Pulungan BA didampingi Sekretaris Rajuddin Buang Manalu menyebutkan, para juara MTQ tingkat Kecamatan STTU Jehe, nantinya akan diikutkan sebagai utusan untuk bertarung di MTQ tingkat Kabupaten pada April 2009. (Rel)
RIAK-RIAK POLITIK MENUJU RI-1
Oleh : Shohibul Anshor Siregar
Makin jelas langkah Golkar menolak siapa saja yang berniat maju menjadi Capres 2009-2014 dari partai itu karena peluang makin jelas dipatok hanya untuk Jusuf Kalla (JK). Langkah-langkah gesit semakin menggetarkan lawan-lawan politik meski memang banyak yang masih harus dianalisis dari semua langkah itu.
Misalnya pertemuan dengan Megawati, meski menghasilkan semacam kesepakatan tentang masa depan dan perkuatan pemerintahan Indonesia ke depan, tetap saja tidak jelas siapa menjadi apa. Megawati akan jadi wakil presiden? Presiden pun ia sudah pernah, meski sekadar mengganti Gus Dur yang diturunkan di tengah periode.
JK jadi wapres untuk kedua kalinya? Itu tak menarik tentunya, terutama buat kader Golkar. “Partai besar kok inginnya cuma menjadi pengisi kursi wakil presiden?”, begitu kira-kira suara dari arus bawah.
Tetapi yang jelas Susilo Bambang Yodhoyono (SBY) dalam sebuah komunike di Cikeas baru-baru ini sambil menganggap penting menjelaskan penyakit yang menimpa dirinya saat kunjungan ke Sulawesi Selatan —-yang menyebabkan ditundanya sejumlah agenda kenegaraan di daerah itu—- juga menyempatkan diri menyinggung soal dwitunggal SBY-JK yang kira-kira sudah menjadi dwi-tanggal.. Seolah mengadukan JK kepada masyarakat Indonesia, SBY secara kuat mementingkan kesan telah ditinggal oleh JK.
Namun SBY memastikan jaminan bahwa pemerintahan efektif sampai akhir periode. Ada politik citra di situ, dan kental. Sebab siapa pun tahu bahwa efektivitas pemerintahan SBY-JK amat terkendala oleh banyak hal. Kita ingat pemerintahan ini berjalan dengan rumus 2-1-2, dalam arti 2 tahun dihabiskan untuk konsolidasi yang amat efektif sambil SBY terus-menerus bertingkah seperti sedang kampanye untuk dipilih.
Juga bongkar pasang cabinet Indonesia bersatu dilakukan atas nama dan untuk power sharinf (berbagi kekuasaan). Hanya 1 tahun efektivitas pemerintahan itu memang terasa, dan itu ditumpukan untuk pelaksanaan program populis dengan biaya besar.
Sejak pertengahan 2007 hingga akhir periode pada tahun ini, sebetulnya SBY-JK dan semua elit parpol sudah lebih concern terhadap persiapan diri menghadapi pemilu 9 April dan pilpres yang akan digelar setelah itu. Rakyat terkorbankan.
BAGAIMANA SULTAN HAMENGKU BUWONO X ?
Tetapi Sultan Hamengku Buwono X masih punya peluang. Paling tidak hal itu tercermin dari optimisme beliau dan orang-orang di sekelilingnya. Kunjungannya yang beruntun ke Sumatera Utara dalam kurun singkat harus dikaitkan ke arah optimisme itu.
Tentulah masalah partai pengusung yang menjadi hambatan pertama buat Sultan Hamengku Buwono X. Ketentuan Presidential Treshold sebanyak 20 % bagi partai menjadi “rumus maut”. Partai-partai gurem tak mungkin membelenggu syahwat kekuasaannya untuk terlibat power sharing dengan kekuatan domian yang bermakna menutup peluang bagi calon-calon poros non partai lolos parliamentary treshold. Pengalaman keterpilihan Gus Dur tempo hari harus dianggap super istimewa dan Amien Rais sebagai leadernya mungkin tidak akan berhasil mengulangi pemunculan gagasan alternatif serupa.
Nasib serupa mungkin sekali akan menimpa Prabowo Subianto, Wiranto, Sutiyoso, Rizal Ramli dan figur-figur lain. Tetapi amat jelas, orang-orang ini bukanlah amatiran yang sedang ingin coba-coba seperti anak-anak muda pencari sensasi yang cepat dilupakan. Dari hasil-hasil survei yang ada, memang sulit menakar peluang bagi figur-figur yang tidak bisa masuk lewat pintu partai besar dan koalisinya.
Kendala lain bagi Sultan Hamengku Buwono X tentulah persepsi publik. Memang hasil sejumlah lembaga survei menunjukkan trend yang menaik untuk popularitas dan elektibilitasnya. Tetapi track record dalam wilayah politik yang lebih luas tetap menjadi ganjalan serius.
Kemungkinan hampir semua calon presiden pernah serius berpikir untuk melamar Sultan Hamengku Buwono X menjadi Calon Wakil Presiden. Bersediakah Sultan Hamengku Buwono X? Orangtua beliau Sultan Hamengku Buwono IX pernah menjadi Wakil Presiden dan sejarah tidak memberi catatan gemilang untuk itu.
JAWA, TENTARA ATAU JAWA YANG TENTARA
JK memang bukan orang Jawa, sama seperti BJ Habibie yang tak diberi peluang selain meneruskan sisa jabatan yang terpaksa ditinggalkan oleh Soeharto. Sampai sejauh ini Jawa, tentara atau Jawa yang sekalIgus tentara, adalah sebuah rumus tak tertulis dalam tradisi politik Indonesia, terlebih setelah era pemilihan langsung.
Back Mind (pola pikir) masyarakat Indonesia masih belum sepenuhnya bisa lepas dari kerangkeng itu. Ini pulalah peluang besar bagi SBY yang selain faktor itu juga giat dengan politik citra sepanjang masa pemerintahannya. Sebetulnya SBY sudah terlalu banyak mempengaruhi opini public tentang kepresidenan 2009-2014 melalui lembaga survey yang bekerja untuk dirinya. Semua hasil survey itu menggiring kepada pemahaman yang awam bahwa realitas politik harus dipaksakan untuk peluang SBY berhadapan dengan Megawaty yang bukan tandingan.
Apakah Golkar akan mencatat dirinya sebagai partai salah bertindak ketika tempohari mengangkat JK sebagai Ketua Umum menggantikan Akbar Tanjung yang juga bukan orang Jawa padahal realitas politik Indonesia sungguh-sungguh tidak mungkin mengabaikan Jawa sebagai mayoritas dan tentara sebagai kekuatan utama? Tentu tidak harus seperti itu. Majunya Indonesia dalam politik harus juga dianggap termasuk dalam kedewasaan dalam memandang kesamaan derajat dan hak di antara sesama anak bangsa. Babak baru harus dibuka atas nama merit system.
Terlepas dari hasrat sejumlah orang untuk menjadi Presiden di Indonesia, agenda terpenting ialah bagaimana rakyat bisa lebih sejahtera. Kenegarawanan amat diperlukan, sesuatu yang tampaknya sirna dari pentas politik zaman ini.
Dengan sabar menunggu hasil pemilu legislatif —-siapa tahu ada kejutan di luar pikiran orang dan di luar temuan-temuan para penyelenggara survei—- adalah sikap terbaik bagi semua pihak. Tetapi pemilu 2009 ini wajib sukses dalam pengertian jujur sejujur-jujurnya dan adil seadil-adilnya. Tidak perlu ada orang yang terorbit ke pentas kekuasaan karena lihai mengelabui rakyat, apalagi dengan kebohongan, iming-iming dan transaksi rendahan yang memposisikan rakyat sebagai pecundang.
Untuk berlangsung jujur sejujur-jujurnya dan adil seadil-adilnya tidak cukup dengan hanya seremoni ikrar pemilu damai yang tak relevan itu. Damainya pemilu pertama-tama harus terkait dengan adil dan jujurnya pemilu itu. Ketak-adilan dan ketidak-jujuran itu yang memicu ketak-damaian.
Potensi ketidak-adilan dan ketidak-jujuran itu tersebar pada semua pihak. Jika hari ini Indoesia masih belum tahu proses pemilu yang benar seperti siapa yang harus disertakan memilih (DPT), bagaimana cara memilih (contreng dan centang), kertas suara, sosialisasi yang minim, dan lain-lain, tidak menujukkan adanya unsur damai. Jika tidak damai, maka tunda saja dulu agar terpenuhi prasyarat damai. Toh pemilu ini bukan ritus lima tahunan belaka, melainkan proses jujur, adil dan objektif memilih sejumlah orang untuk memegang mandat memerintah.
Ketidak-damaian itu —-jika akan diterjemahkan menurut bahasa peradaban dan orang-orang beradab—- bukanlah sesuatu yang melulu soal perkelahian berdarah. Bukan.
Majulah Indonesia . Merdekalah dari pembodohan dan pragmatisme rendahan. Majulah Indonesia , raih martabatmu.***
(Shohibul Anshor Siregar, Ceramah pada Diskusi Harapan Indonesia pasca 2009 yang diselenggarakan ‘nBASIS Senin malam di Sekretariat Jalan Karyawisata no 46 Medan ).
Makin jelas langkah Golkar menolak siapa saja yang berniat maju menjadi Capres 2009-2014 dari partai itu karena peluang makin jelas dipatok hanya untuk Jusuf Kalla (JK). Langkah-langkah gesit semakin menggetarkan lawan-lawan politik meski memang banyak yang masih harus dianalisis dari semua langkah itu.
Misalnya pertemuan dengan Megawati, meski menghasilkan semacam kesepakatan tentang masa depan dan perkuatan pemerintahan Indonesia ke depan, tetap saja tidak jelas siapa menjadi apa. Megawati akan jadi wakil presiden? Presiden pun ia sudah pernah, meski sekadar mengganti Gus Dur yang diturunkan di tengah periode.
JK jadi wapres untuk kedua kalinya? Itu tak menarik tentunya, terutama buat kader Golkar. “Partai besar kok inginnya cuma menjadi pengisi kursi wakil presiden?”, begitu kira-kira suara dari arus bawah.
Tetapi yang jelas Susilo Bambang Yodhoyono (SBY) dalam sebuah komunike di Cikeas baru-baru ini sambil menganggap penting menjelaskan penyakit yang menimpa dirinya saat kunjungan ke Sulawesi Selatan —-yang menyebabkan ditundanya sejumlah agenda kenegaraan di daerah itu—- juga menyempatkan diri menyinggung soal dwitunggal SBY-JK yang kira-kira sudah menjadi dwi-tanggal.. Seolah mengadukan JK kepada masyarakat Indonesia, SBY secara kuat mementingkan kesan telah ditinggal oleh JK.
Namun SBY memastikan jaminan bahwa pemerintahan efektif sampai akhir periode. Ada politik citra di situ, dan kental. Sebab siapa pun tahu bahwa efektivitas pemerintahan SBY-JK amat terkendala oleh banyak hal. Kita ingat pemerintahan ini berjalan dengan rumus 2-1-2, dalam arti 2 tahun dihabiskan untuk konsolidasi yang amat efektif sambil SBY terus-menerus bertingkah seperti sedang kampanye untuk dipilih.
Juga bongkar pasang cabinet Indonesia bersatu dilakukan atas nama dan untuk power sharinf (berbagi kekuasaan). Hanya 1 tahun efektivitas pemerintahan itu memang terasa, dan itu ditumpukan untuk pelaksanaan program populis dengan biaya besar.
Sejak pertengahan 2007 hingga akhir periode pada tahun ini, sebetulnya SBY-JK dan semua elit parpol sudah lebih concern terhadap persiapan diri menghadapi pemilu 9 April dan pilpres yang akan digelar setelah itu. Rakyat terkorbankan.
BAGAIMANA SULTAN HAMENGKU BUWONO X ?
Tetapi Sultan Hamengku Buwono X masih punya peluang. Paling tidak hal itu tercermin dari optimisme beliau dan orang-orang di sekelilingnya. Kunjungannya yang beruntun ke Sumatera Utara dalam kurun singkat harus dikaitkan ke arah optimisme itu.
Tentulah masalah partai pengusung yang menjadi hambatan pertama buat Sultan Hamengku Buwono X. Ketentuan Presidential Treshold sebanyak 20 % bagi partai menjadi “rumus maut”. Partai-partai gurem tak mungkin membelenggu syahwat kekuasaannya untuk terlibat power sharing dengan kekuatan domian yang bermakna menutup peluang bagi calon-calon poros non partai lolos parliamentary treshold. Pengalaman keterpilihan Gus Dur tempo hari harus dianggap super istimewa dan Amien Rais sebagai leadernya mungkin tidak akan berhasil mengulangi pemunculan gagasan alternatif serupa.
Nasib serupa mungkin sekali akan menimpa Prabowo Subianto, Wiranto, Sutiyoso, Rizal Ramli dan figur-figur lain. Tetapi amat jelas, orang-orang ini bukanlah amatiran yang sedang ingin coba-coba seperti anak-anak muda pencari sensasi yang cepat dilupakan. Dari hasil-hasil survei yang ada, memang sulit menakar peluang bagi figur-figur yang tidak bisa masuk lewat pintu partai besar dan koalisinya.
Kendala lain bagi Sultan Hamengku Buwono X tentulah persepsi publik. Memang hasil sejumlah lembaga survei menunjukkan trend yang menaik untuk popularitas dan elektibilitasnya. Tetapi track record dalam wilayah politik yang lebih luas tetap menjadi ganjalan serius.
Kemungkinan hampir semua calon presiden pernah serius berpikir untuk melamar Sultan Hamengku Buwono X menjadi Calon Wakil Presiden. Bersediakah Sultan Hamengku Buwono X? Orangtua beliau Sultan Hamengku Buwono IX pernah menjadi Wakil Presiden dan sejarah tidak memberi catatan gemilang untuk itu.
JAWA, TENTARA ATAU JAWA YANG TENTARA
JK memang bukan orang Jawa, sama seperti BJ Habibie yang tak diberi peluang selain meneruskan sisa jabatan yang terpaksa ditinggalkan oleh Soeharto. Sampai sejauh ini Jawa, tentara atau Jawa yang sekalIgus tentara, adalah sebuah rumus tak tertulis dalam tradisi politik Indonesia, terlebih setelah era pemilihan langsung.
Back Mind (pola pikir) masyarakat Indonesia masih belum sepenuhnya bisa lepas dari kerangkeng itu. Ini pulalah peluang besar bagi SBY yang selain faktor itu juga giat dengan politik citra sepanjang masa pemerintahannya. Sebetulnya SBY sudah terlalu banyak mempengaruhi opini public tentang kepresidenan 2009-2014 melalui lembaga survey yang bekerja untuk dirinya. Semua hasil survey itu menggiring kepada pemahaman yang awam bahwa realitas politik harus dipaksakan untuk peluang SBY berhadapan dengan Megawaty yang bukan tandingan.
Apakah Golkar akan mencatat dirinya sebagai partai salah bertindak ketika tempohari mengangkat JK sebagai Ketua Umum menggantikan Akbar Tanjung yang juga bukan orang Jawa padahal realitas politik Indonesia sungguh-sungguh tidak mungkin mengabaikan Jawa sebagai mayoritas dan tentara sebagai kekuatan utama? Tentu tidak harus seperti itu. Majunya Indonesia dalam politik harus juga dianggap termasuk dalam kedewasaan dalam memandang kesamaan derajat dan hak di antara sesama anak bangsa. Babak baru harus dibuka atas nama merit system.
Terlepas dari hasrat sejumlah orang untuk menjadi Presiden di Indonesia, agenda terpenting ialah bagaimana rakyat bisa lebih sejahtera. Kenegarawanan amat diperlukan, sesuatu yang tampaknya sirna dari pentas politik zaman ini.
Dengan sabar menunggu hasil pemilu legislatif —-siapa tahu ada kejutan di luar pikiran orang dan di luar temuan-temuan para penyelenggara survei—- adalah sikap terbaik bagi semua pihak. Tetapi pemilu 2009 ini wajib sukses dalam pengertian jujur sejujur-jujurnya dan adil seadil-adilnya. Tidak perlu ada orang yang terorbit ke pentas kekuasaan karena lihai mengelabui rakyat, apalagi dengan kebohongan, iming-iming dan transaksi rendahan yang memposisikan rakyat sebagai pecundang.
Untuk berlangsung jujur sejujur-jujurnya dan adil seadil-adilnya tidak cukup dengan hanya seremoni ikrar pemilu damai yang tak relevan itu. Damainya pemilu pertama-tama harus terkait dengan adil dan jujurnya pemilu itu. Ketak-adilan dan ketidak-jujuran itu yang memicu ketak-damaian.
Potensi ketidak-adilan dan ketidak-jujuran itu tersebar pada semua pihak. Jika hari ini Indoesia masih belum tahu proses pemilu yang benar seperti siapa yang harus disertakan memilih (DPT), bagaimana cara memilih (contreng dan centang), kertas suara, sosialisasi yang minim, dan lain-lain, tidak menujukkan adanya unsur damai. Jika tidak damai, maka tunda saja dulu agar terpenuhi prasyarat damai. Toh pemilu ini bukan ritus lima tahunan belaka, melainkan proses jujur, adil dan objektif memilih sejumlah orang untuk memegang mandat memerintah.
Ketidak-damaian itu —-jika akan diterjemahkan menurut bahasa peradaban dan orang-orang beradab—- bukanlah sesuatu yang melulu soal perkelahian berdarah. Bukan.
Majulah Indonesia . Merdekalah dari pembodohan dan pragmatisme rendahan. Majulah Indonesia , raih martabatmu.***
(Shohibul Anshor Siregar, Ceramah pada Diskusi Harapan Indonesia pasca 2009 yang diselenggarakan ‘nBASIS Senin malam di Sekretariat Jalan Karyawisata no 46 Medan ).
Setelah ketentuan quota 30 % untuk perempuan:
AKANKAH PEREMPUAN (LEBIH BANYAK) MASUK PENJARA
LEWAT LEMBAGA POLITIK?
Oleh : Shohibul Anshor Siregar
Besar sekali desakan agar perempuan diistimewakan dalam politik. Desakan itu bukan bersifat kultural, melainkan lebih politik dan pragmatis. Undang-undang pun dirubah agar klop dengan desakan itu.
Kini pentas politik Indonesia mewajibkan 30 % kuota kepesertaan perempuan. Partai yang dalam pencalegannya tidak memenuhi kuota itu dianggap bukan saja melanggar ketentuan hukum, melainkan sekaligus tak baik.
Tahukah si Siti (sebut saja begitu) bahwa dirinya begitu dipaksakan menjadi caleg? Sadarkah dia bahwa sesungguhnya lapangan permainan itu bukan miliknya dan sungguh terlalu liar buatnya?
Si Siti dan teman-temannya yang lain di daerah maupun di pusat, nanti mungkin akan menang dalam pemilihan. Sesuatu yang belum disadari betul oleh si Siti ialah bahwa lembaga legilatif yang akan dimasukinya itu adalah sebuah lembaga paling korup di Indonesia.
Jika nanti ia bertahan saja untuk tak terkontaminasi dengan semua keburukan yang melembaga di legislatif itu, maka tanpa harus berbuat apa-apa (datang, duduk, diam dan terima gaji) sebetulnya sudah merupkan sebuah perjuangan berat dalam arti mampu bertahan dari godaan.
Tak apalah komposisi keanggotaan lembaga legislatif itu tak mencerminkan bobot profesional, asalkan jangan makin banyak orang-orang awam masuk penjara karena faktor ignorance (keawaman). Itu jelas masih lebih berharga.
Toh selama ini lembaga legislatif itu (di daerah maupun di pusat) masihlah sekadar proforma belaka untuk pemenuhan ketentuan perundang-undangan untuk sebuah negara, belum lagi dapat berperan memberi pembelaan terhadap rakyat yang diwakilinya.
Tetapi kalau nanti si Siti yang korban politik zaman itu menjadi pelaku kejahatan KKN seperti yang sudah ditangkapi oleh para penegak hukum itu? Siti (perempuan) adalah tiang negara, jika ia masuk penjara, maka bagaimanakah nasib negara? Inilah yang tak pernah dihitung, termasuk oleh semua lembaga pergerakan berlabel
“siti”. Mestinya, menilik ancaman bahayanya terhadap negara, semua organisasi perempuan di Indonesia harus menaruh keprihatinan atas ketergodaan kaum perempuan ke dalam dunia politik.
Peran organisasi perempuan mestinya harus sudah tampak dari awal, mulai dari proses seleksi orang-orang terbaiknya sampai kepada upaya kultural yang bisa berbenatuk “pemagaran” politik kepada kadernya yang menerjunkan diri ke dunia politik.
Hal itu menjadi terasa amat penting mengingat pada dasarnya kepesertaan mendadak-sontak perempuan dalam dunia politik saat ini lebih sebagai korban ketimbang prakarsa luhur.
Kekhawatiran makin mendalam ketika mengamati hampir semua organisasi perempuan di indonesia menganggap mereka sedang melawan habis-habisan posisi laki-laki yang dianggap mendominasi sepanjang sejarah peradaban. Persepsi ini benar-benar salah.
Sungguh, tak ada apriori atas usaha-usaha khusus dan sungguh-sungguh untuk mengangkat harkat dan martabat kaum wanita. Ketika dipaksakan, pastilah berujung ke masalah kelak. Sesungguhnya lebih bermakna gerakan kultural yang wajar dan terukur, ketimbang dadak-sontak yang bisa menjungkir-balikkan segalanya.Siti, hati-hati ya !!!!!!!!!
(Shohibul Anshor Siregar, Ceramah pada diskusi bulanan ‘nBASIS di Sekretariat Jalan Karyawisata No 46 Medan, Sabtu malam).
LEWAT LEMBAGA POLITIK?
Oleh : Shohibul Anshor Siregar
Besar sekali desakan agar perempuan diistimewakan dalam politik. Desakan itu bukan bersifat kultural, melainkan lebih politik dan pragmatis. Undang-undang pun dirubah agar klop dengan desakan itu.
Kini pentas politik Indonesia mewajibkan 30 % kuota kepesertaan perempuan. Partai yang dalam pencalegannya tidak memenuhi kuota itu dianggap bukan saja melanggar ketentuan hukum, melainkan sekaligus tak baik.
Tahukah si Siti (sebut saja begitu) bahwa dirinya begitu dipaksakan menjadi caleg? Sadarkah dia bahwa sesungguhnya lapangan permainan itu bukan miliknya dan sungguh terlalu liar buatnya?
Si Siti dan teman-temannya yang lain di daerah maupun di pusat, nanti mungkin akan menang dalam pemilihan. Sesuatu yang belum disadari betul oleh si Siti ialah bahwa lembaga legilatif yang akan dimasukinya itu adalah sebuah lembaga paling korup di Indonesia.
Jika nanti ia bertahan saja untuk tak terkontaminasi dengan semua keburukan yang melembaga di legislatif itu, maka tanpa harus berbuat apa-apa (datang, duduk, diam dan terima gaji) sebetulnya sudah merupkan sebuah perjuangan berat dalam arti mampu bertahan dari godaan.
Tak apalah komposisi keanggotaan lembaga legislatif itu tak mencerminkan bobot profesional, asalkan jangan makin banyak orang-orang awam masuk penjara karena faktor ignorance (keawaman). Itu jelas masih lebih berharga.
Toh selama ini lembaga legislatif itu (di daerah maupun di pusat) masihlah sekadar proforma belaka untuk pemenuhan ketentuan perundang-undangan untuk sebuah negara, belum lagi dapat berperan memberi pembelaan terhadap rakyat yang diwakilinya.
Tetapi kalau nanti si Siti yang korban politik zaman itu menjadi pelaku kejahatan KKN seperti yang sudah ditangkapi oleh para penegak hukum itu? Siti (perempuan) adalah tiang negara, jika ia masuk penjara, maka bagaimanakah nasib negara? Inilah yang tak pernah dihitung, termasuk oleh semua lembaga pergerakan berlabel
“siti”. Mestinya, menilik ancaman bahayanya terhadap negara, semua organisasi perempuan di Indonesia harus menaruh keprihatinan atas ketergodaan kaum perempuan ke dalam dunia politik.
Peran organisasi perempuan mestinya harus sudah tampak dari awal, mulai dari proses seleksi orang-orang terbaiknya sampai kepada upaya kultural yang bisa berbenatuk “pemagaran” politik kepada kadernya yang menerjunkan diri ke dunia politik.
Hal itu menjadi terasa amat penting mengingat pada dasarnya kepesertaan mendadak-sontak perempuan dalam dunia politik saat ini lebih sebagai korban ketimbang prakarsa luhur.
Kekhawatiran makin mendalam ketika mengamati hampir semua organisasi perempuan di indonesia menganggap mereka sedang melawan habis-habisan posisi laki-laki yang dianggap mendominasi sepanjang sejarah peradaban. Persepsi ini benar-benar salah.
Sungguh, tak ada apriori atas usaha-usaha khusus dan sungguh-sungguh untuk mengangkat harkat dan martabat kaum wanita. Ketika dipaksakan, pastilah berujung ke masalah kelak. Sesungguhnya lebih bermakna gerakan kultural yang wajar dan terukur, ketimbang dadak-sontak yang bisa menjungkir-balikkan segalanya.Siti, hati-hati ya !!!!!!!!!
(Shohibul Anshor Siregar, Ceramah pada diskusi bulanan ‘nBASIS di Sekretariat Jalan Karyawisata No 46 Medan, Sabtu malam).
Pemilihan Ketua DPRD Sumut Ditunda
Medan (Lapan Anam)
Pemilihan Ketua DPRD Sumut sisa masa bhakti 2004-2009 yang digelar Senin (16/3) terpaksa ditunda . Pasalnya, jumlah anggota dewan yang hadir sangat sedikit, sehingga rapat paripurna istimewa itu tidak memenuhi qorum 2/3 dari jumlah anggota dewan.
Berdasarkan absensi yang dibacakan, dari 84 anggota dewan hanya 54 yang hadir.Dengan demikian, rapat tidak dapat dibuka karena belum dihadiri 2/3 dari anggota.
Pimpinan rapat Wakil Ketua DPRD Sumut Drs Hasbullah Hadi didampingi wakil ketua Ali Jabbar Napitupulu, akhirnya menutup rapat tersebut. Pemilihan akan dilakukan diwaktu lain, dengan penetapan jadwal rapat paripurna yang akan ditetapkan panitia musyawarah (Panmus).
Penundaan tersebut terjadi setelah dilakukan tiga kali skorsing. Bahkan, untuk skorsing ketiga, pimpinan rapat memberi waktu penantian anggota dewan agar memenuhi qorum hingga pukul 11.00 WIB.
Melalui rapat singkat pimpinan rapat dengan ketua-ketua fraksi, diambil kesepakatan para ketua fraksi melakukan lobi untuk menghadirkan anggotanya agar terpenuhi qorum. Dari hasil kesepakatan tersebut, dua anggota dewan masing-masing Syahrul M Pasaribu dan Bustinursyah Sinulingga saat dihubungi lewat telepon selular menyatakan siap untuk hadir dalam rapat dan sedang dalam perjalanan menuju gedung dewan.
Semula, kehadiran kedua anggota tersebut, diprediksikan akan memperlancar proses pemilihan calon ketua yang sudah ditetapkan yakni Amas Muda Siregar dan Hj Darmataksiyah dari Fraksi Partai Golkar.
Namun, kenyataan menjadi berbeda, ketika kedua anggota dewan tersebut Syahrul M Pasaribu dan Bustinursyah Sinulingga memasuki ruang rapat, justru dua anggota yang sudah hadir sebelumnya malah keluar meninggalkan ruang sidang. Kedua anggota dewan yang keluar, Elbiner Silitonga dan Anjar Amri. Kondisi ini membuat suasana menjadi berisik karena qorum menjadi tidak terpenuhi kembali.***
Pemilihan Ketua DPRD Sumut sisa masa bhakti 2004-2009 yang digelar Senin (16/3) terpaksa ditunda . Pasalnya, jumlah anggota dewan yang hadir sangat sedikit, sehingga rapat paripurna istimewa itu tidak memenuhi qorum 2/3 dari jumlah anggota dewan.
Berdasarkan absensi yang dibacakan, dari 84 anggota dewan hanya 54 yang hadir.Dengan demikian, rapat tidak dapat dibuka karena belum dihadiri 2/3 dari anggota.
Pimpinan rapat Wakil Ketua DPRD Sumut Drs Hasbullah Hadi didampingi wakil ketua Ali Jabbar Napitupulu, akhirnya menutup rapat tersebut. Pemilihan akan dilakukan diwaktu lain, dengan penetapan jadwal rapat paripurna yang akan ditetapkan panitia musyawarah (Panmus).
Penundaan tersebut terjadi setelah dilakukan tiga kali skorsing. Bahkan, untuk skorsing ketiga, pimpinan rapat memberi waktu penantian anggota dewan agar memenuhi qorum hingga pukul 11.00 WIB.
Melalui rapat singkat pimpinan rapat dengan ketua-ketua fraksi, diambil kesepakatan para ketua fraksi melakukan lobi untuk menghadirkan anggotanya agar terpenuhi qorum. Dari hasil kesepakatan tersebut, dua anggota dewan masing-masing Syahrul M Pasaribu dan Bustinursyah Sinulingga saat dihubungi lewat telepon selular menyatakan siap untuk hadir dalam rapat dan sedang dalam perjalanan menuju gedung dewan.
Semula, kehadiran kedua anggota tersebut, diprediksikan akan memperlancar proses pemilihan calon ketua yang sudah ditetapkan yakni Amas Muda Siregar dan Hj Darmataksiyah dari Fraksi Partai Golkar.
Namun, kenyataan menjadi berbeda, ketika kedua anggota dewan tersebut Syahrul M Pasaribu dan Bustinursyah Sinulingga memasuki ruang rapat, justru dua anggota yang sudah hadir sebelumnya malah keluar meninggalkan ruang sidang. Kedua anggota dewan yang keluar, Elbiner Silitonga dan Anjar Amri. Kondisi ini membuat suasana menjadi berisik karena qorum menjadi tidak terpenuhi kembali.***
Wagubsu Akui Tidak Bubuhi Paraf SK Protap
Medan (Lapan Anam)
Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu) Gatot Pujo Nugroho, mengaku tidak memberi paraf terhadap SK dukungan persetujuan Gubsu terhadap penbentukan provinsi Tapanuli (Protap).
“Saya tidak bersedia memberi paraf dikonsep SK dukungan pembentukan Protap, karena menurut logika berfikir yang saya memiliki masalah Protap belum clear”, katanya di DPRDSU Senin (16/3).
Penjelasan itu dikemukakan Gatot, seusai memenuhi undangan Panitia Khusus (Pansus) Tim Pencari Fakta (TPF) Tragedi 3 Februari DPRDSU terkait demo maut Protap menewaskan Ketua DPRD Sumut Drs Abdul Aziz Angkat.
Wagubsu tiba di gedung dewan sekira pukul 14.30 WIB, diterima tim Pansus TPF yang diketuai Abdul Hakim Siagian SH. Rapat yang digelar secara tertutup tersebut, berlangsung singkat.
Usai pertemuan dengan tim Pansus TPF, Wagubsu didampingi Abdul Hakim Siagian memberikan penjelasan berkaitan dengan proses keluarnya SK Gubsu No 130 tentang persetujuan Provinsi Tapanuli.
Menurut Wagubsu, sebelum surat tersebut dikeluarkan, tiga hari sebelum Idul Fitri, Sekda mengirimkan staf dari Biro Otonomi Daerah (Otda) Pemprovsu datang ke rumah. Kepada Wagubsu, kemudian disodorkan berkas draf untuk ditandatangani berkaitan dengan dukungan pembentukan Protap.
“Secara logika, masiih ada masalah dalam pembentukan Protap, maka saya katakan tidak dapat memenuhi permintaan untuk memaraf berkas. Malah saya katakan waktu itu masih banyak yang perlu dipelajari terlebih dahulu,” kata Wagubsu.
Berdasarkan logika berpikirnya, masalah Protap belum selesai dan bermasalah. Misalnya, pada masa Gubsu Rizal Nurdin sudah dibentuk tim yang bertugas untuk mempelajari masalah pembentukan Protap, dan hasilnya Protap belum layak ditetapkan sebagai provinsi.
Kemudian ketika Rudolf Pardede menjadi Gubsu, juga dibentuk tim dan hasilnya Protap layak dibentuk. Lalu, ketika DPRD Sumut dijabat Abdul Wahab Dalimunthe ada demo besar-besaran yang mendesak agar Protap disetujui, yang kemudian ditandatangani Abdul Wahab. Selanjutnya, beberapa hari kemudian, berlangsung demo penolakan Protap dan ini pun ditandatangani Abdul Wahab Dalimunthe.
“Artinya, dengan proses tersebut, saya menilai masih ada yang belum terselesaikan dalam masalah pembentukan Protap. Inilah logika yang saya pahami untuk tidak memaraf berkas tersebut,” katanya.
Wagubsu mengaku, masalah SK Gubsu tersebut diketahui sudah dikeluarkan ketika terjadi tragedi 3 Februari, saat massa pendukung Protap menggelar aksi anarkhis di gedung DPRD Sumut.
“Walau sebelumnya saya sudah ada dengar info SK sudah dikeluarkan, tapi pastinya saya ketahui ketika terjadi unjukrasa 3 Februari,” kata Wagubsu.
Sementara itu, Ketua Pansus TPF Abdul Hakim Siagian menyambut gembira kehadiran Wagubsu. “Kehadiran Wagubsu akan mempermudah proses tim Pansus TPF untuk membuat laporan. Wagubsu sudah membuat terang benderang permasalahan yang muncul selama ini berkaitan dengan Tragedi 3 Februari,” kata Abdul Hakim.***
Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu) Gatot Pujo Nugroho, mengaku tidak memberi paraf terhadap SK dukungan persetujuan Gubsu terhadap penbentukan provinsi Tapanuli (Protap).
“Saya tidak bersedia memberi paraf dikonsep SK dukungan pembentukan Protap, karena menurut logika berfikir yang saya memiliki masalah Protap belum clear”, katanya di DPRDSU Senin (16/3).
Penjelasan itu dikemukakan Gatot, seusai memenuhi undangan Panitia Khusus (Pansus) Tim Pencari Fakta (TPF) Tragedi 3 Februari DPRDSU terkait demo maut Protap menewaskan Ketua DPRD Sumut Drs Abdul Aziz Angkat.
Wagubsu tiba di gedung dewan sekira pukul 14.30 WIB, diterima tim Pansus TPF yang diketuai Abdul Hakim Siagian SH. Rapat yang digelar secara tertutup tersebut, berlangsung singkat.
Usai pertemuan dengan tim Pansus TPF, Wagubsu didampingi Abdul Hakim Siagian memberikan penjelasan berkaitan dengan proses keluarnya SK Gubsu No 130 tentang persetujuan Provinsi Tapanuli.
Menurut Wagubsu, sebelum surat tersebut dikeluarkan, tiga hari sebelum Idul Fitri, Sekda mengirimkan staf dari Biro Otonomi Daerah (Otda) Pemprovsu datang ke rumah. Kepada Wagubsu, kemudian disodorkan berkas draf untuk ditandatangani berkaitan dengan dukungan pembentukan Protap.
“Secara logika, masiih ada masalah dalam pembentukan Protap, maka saya katakan tidak dapat memenuhi permintaan untuk memaraf berkas. Malah saya katakan waktu itu masih banyak yang perlu dipelajari terlebih dahulu,” kata Wagubsu.
Berdasarkan logika berpikirnya, masalah Protap belum selesai dan bermasalah. Misalnya, pada masa Gubsu Rizal Nurdin sudah dibentuk tim yang bertugas untuk mempelajari masalah pembentukan Protap, dan hasilnya Protap belum layak ditetapkan sebagai provinsi.
Kemudian ketika Rudolf Pardede menjadi Gubsu, juga dibentuk tim dan hasilnya Protap layak dibentuk. Lalu, ketika DPRD Sumut dijabat Abdul Wahab Dalimunthe ada demo besar-besaran yang mendesak agar Protap disetujui, yang kemudian ditandatangani Abdul Wahab. Selanjutnya, beberapa hari kemudian, berlangsung demo penolakan Protap dan ini pun ditandatangani Abdul Wahab Dalimunthe.
“Artinya, dengan proses tersebut, saya menilai masih ada yang belum terselesaikan dalam masalah pembentukan Protap. Inilah logika yang saya pahami untuk tidak memaraf berkas tersebut,” katanya.
Wagubsu mengaku, masalah SK Gubsu tersebut diketahui sudah dikeluarkan ketika terjadi tragedi 3 Februari, saat massa pendukung Protap menggelar aksi anarkhis di gedung DPRD Sumut.
“Walau sebelumnya saya sudah ada dengar info SK sudah dikeluarkan, tapi pastinya saya ketahui ketika terjadi unjukrasa 3 Februari,” kata Wagubsu.
Sementara itu, Ketua Pansus TPF Abdul Hakim Siagian menyambut gembira kehadiran Wagubsu. “Kehadiran Wagubsu akan mempermudah proses tim Pansus TPF untuk membuat laporan. Wagubsu sudah membuat terang benderang permasalahan yang muncul selama ini berkaitan dengan Tragedi 3 Februari,” kata Abdul Hakim.***
FOTO ASLI ATAU TIDAK ?
Akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan adanya foto-foto digital yang bergambar “syur” ada di internet. Bahkan orang yang ada dalam foto digital tersebut menyangkal bahwa gambar tersbut adalah foto mereka.
Ada beberapa cara untuk mengenali apakah suatu foto digital itu asli atau telah direkayasa. Direkayasa dalam hal ini adalah foto tersebut sudah pernah di-edit atau retouching menggunakan software pengolah gambar misalkan:
Adobe PhotoShop.(not : Untuk memperbesar foto dibawah klik dua kali)
Gambar 1
File gambar dengan format JPG
Menggunakan Perintah TYPE
Cara yang paling mudah untuk mengenali apakah file gambar tersebut masih asli adalah denganmenggunakan perintah TYPE yang ada di dalam MS DOS Prompt.
C:\> TYPE sukma1.jpg [Enter]
Gambar 2
Hasil dari perintah TYPE untuk melihat isi file
Bisa kita lihat bahwa dalam file tersebut terdapat teks sebagai berikut:
Nokia Mobile Phones Ltd.
Nokia7650
10/02/2003
03:37:51
Teks tersebut adalah identifikasi bahwa file gambar tersebut diambil dengan menggunakan handphone Nokia tipe 7650 pada tanggal 10 Februari 2003 jam 03:37:51. Apabila gambar tersebut sudah di-edit dengan menggunakan Adobe Photoshop maka teks identifikasi tersebut tidak ada.
Jika file tersebut sudah di-edit dengan menggunakan Adobe Photoshop maka hasilnya adalah sebagai berikut:
C:\> TYPE sukma1.jpg [Enter]
Gambar 3
Hasil isi file gambar setelah dilakukan editing dengan Adobe Photoshop
Dari hasil perbedaan tersebut bisa dilihat bahwa setelah gambar tersebut di-edit dengan Adobe Photoshop maka akan terdapat teks yang bertuliskan “Adobe” pada file tersebut. Dengan adanya tulisan “Adobe” tersebut bisa dipastikan bahwa file gambar tersebut pernah di-edit dengan Adobe Photoshop.
Menggunakan ACDSee
Selain menggunakan perintah TYPE, kita juga dapat menggunakan software ACD See untuk melihat keaslian file gambar.
1. Jalankanlah software ACD See.
2. Browse pada folder gambar yang diinginkan
Gambar 4
Tampilan ACD See
3. Pilih dan tampilkan file gambar yang diinginkan
4. Pilih menu File – Properties
Gambar 5
Menu File - Properties
5. Setelah itu akan ditampilkan Properties dari file gambar yang terpilih.
Gambar 6
Tampilan Properties
Informasi dalam Properties menjelaskan bahwa:
Make : CAMERA
Model : DC1310
Resolusi : 72 x 72 pixel
Tampak jelas bahwa gambar belum pernah di-edit dengan mengunakan Adobe Photoshop. Karena informasi Metadata menunjukkan informasi yang masih asli yaitu diambil dengan menggunakan CAMERA model DC1310.
Setelah mengetahui cara mengidentifikasi foto digital. Nantinya Anda bisa mengetahui apakah foto digital tersebut hasil rekayasa atau asli diambil dari kamera digital / handphone.
Artikel Populer IlmuKomputer.Com
Copyright © 2004 IlmuKomputer.Com
Ada beberapa cara untuk mengenali apakah suatu foto digital itu asli atau telah direkayasa. Direkayasa dalam hal ini adalah foto tersebut sudah pernah di-edit atau retouching menggunakan software pengolah gambar misalkan:
Adobe PhotoShop.(not : Untuk memperbesar foto dibawah klik dua kali)
Gambar 1
File gambar dengan format JPG
Menggunakan Perintah TYPE
Cara yang paling mudah untuk mengenali apakah file gambar tersebut masih asli adalah denganmenggunakan perintah TYPE yang ada di dalam MS DOS Prompt.
C:\> TYPE sukma1.jpg [Enter]
Gambar 2
Hasil dari perintah TYPE untuk melihat isi file
Bisa kita lihat bahwa dalam file tersebut terdapat teks sebagai berikut:
Nokia Mobile Phones Ltd.
Nokia7650
10/02/2003
03:37:51
Teks tersebut adalah identifikasi bahwa file gambar tersebut diambil dengan menggunakan handphone Nokia tipe 7650 pada tanggal 10 Februari 2003 jam 03:37:51. Apabila gambar tersebut sudah di-edit dengan menggunakan Adobe Photoshop maka teks identifikasi tersebut tidak ada.
Jika file tersebut sudah di-edit dengan menggunakan Adobe Photoshop maka hasilnya adalah sebagai berikut:
C:\> TYPE sukma1.jpg [Enter]
Gambar 3
Hasil isi file gambar setelah dilakukan editing dengan Adobe Photoshop
Dari hasil perbedaan tersebut bisa dilihat bahwa setelah gambar tersebut di-edit dengan Adobe Photoshop maka akan terdapat teks yang bertuliskan “Adobe” pada file tersebut. Dengan adanya tulisan “Adobe” tersebut bisa dipastikan bahwa file gambar tersebut pernah di-edit dengan Adobe Photoshop.
Menggunakan ACDSee
Selain menggunakan perintah TYPE, kita juga dapat menggunakan software ACD See untuk melihat keaslian file gambar.
1. Jalankanlah software ACD See.
2. Browse pada folder gambar yang diinginkan
Gambar 4
Tampilan ACD See
3. Pilih dan tampilkan file gambar yang diinginkan
4. Pilih menu File – Properties
Gambar 5
Menu File - Properties
5. Setelah itu akan ditampilkan Properties dari file gambar yang terpilih.
Gambar 6
Tampilan Properties
Informasi dalam Properties menjelaskan bahwa:
Make : CAMERA
Model : DC1310
Resolusi : 72 x 72 pixel
Tampak jelas bahwa gambar belum pernah di-edit dengan mengunakan Adobe Photoshop. Karena informasi Metadata menunjukkan informasi yang masih asli yaitu diambil dengan menggunakan CAMERA model DC1310.
Setelah mengetahui cara mengidentifikasi foto digital. Nantinya Anda bisa mengetahui apakah foto digital tersebut hasil rekayasa atau asli diambil dari kamera digital / handphone.
Artikel Populer IlmuKomputer.Com
Copyright © 2004 IlmuKomputer.Com
FOTO ASLI ATAU TIDAK ?
Akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan adanya foto-foto digital yang bergambar “syur” ada di internet. Bahkan orang yang ada dalam foto digital tersebut menyangkal bahwa gambar tersbut adalah foto mereka.
Ada beberapa cara untuk mengenali apakah suatu foto digital itu asli atau telah direkayasa. Direkayasa dalam hal ini adalah foto tersebut sudah pernah di-edit atau retouching menggunakan software pengolah gambar misalkan:
Adobe PhotoShop.
![]()
Gambar 1
File gambar dengan format JPG
Menggunakan Perintah TYPE
Cara yang paling mudah untuk mengenali apakah file gambar tersebut masih asli adalah denganmenggunakan perintah TYPE yang ada di dalam MS DOS Prompt.
C:\> TYPE sukma1.jpg [Enter]
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSujTWwJh32l9k8WFamT5g5hjTz8FEzVf8gcnxGgyVn5TL7h5CfI44WuhAO511nBLrDmDZHRbIg-PQDXVsiWwLxcCBAyZGkgShV61hveJELR4SBZSXdcnPvObDsgsIEiK5ojpAxrw41kk/s320/5.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5313453962028089426" />
Gambar 2
Hasil dari perintah TYPE untuk melihat isi file
Bisa kita lihat bahwa dalam file tersebut terdapat teks sebagai berikut:
Nokia Mobile Phones Ltd.
Nokia7650
10/02/2003
03:37:51
Teks tersebut adalah identifikasi bahwa file gambar tersebut diambil dengan menggunakan handphone Nokia tipe 7650 pada tanggal 10 Februari 2003 jam 03:37:51. Apabila gambar tersebut sudah di-edit dengan menggunakan Adobe Photoshop maka teks identifikasi tersebut tidak ada.
Jika file tersebut sudah di-edit dengan menggunakan Adobe Photoshop maka hasilnya adalah sebagai berikut:
C:\> TYPE sukma1.jpg [Enter]
href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOZezOxAU7uM3ZxyZUrI-z6bgS5pv6UHwq1RW5uUrVGq0gdOyGulM3xv07wgyZlL1m3DJwSAipI0_GzMDGoV8cYtpoiFc-9ysNJOcK5UMIJ3xrZ4C_ur2AOmjgzHWTPWMno7OY_Rj36zw/s1600-h/4.jpg">![]()
Gambar 3
Hasil isi file gambar setelah dilakukan editing dengan Adobe Photoshop
Dari hasil perbedaan tersebut bisa dilihat bahwa setelah gambar tersebut di-edit dengan Adobe Photoshop maka akan terdapat teks yang bertuliskan “Adobe” pada file tersebut. Dengan adanya tulisan “Adobe” tersebut bisa dipastikan bahwa file gambar tersebut pernah di-edit dengan Adobe Photoshop.
Menggunakan ACDSee
Selain menggunakan perintah TYPE, kita juga dapat menggunakan software ACD See untuk melihat keaslian file gambar.
1. Jalankanlah software ACD See.
2. Browse pada folder gambar yang diinginkan
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOZezOxAU7uM3ZxyZUrI-z6bgS5pv6UHwq1RW5uUrVGq0gdOyGulM3xv07wgyZlL1m3DJwSAipI0_GzMDGoV8cYtpoiFc-9ysNJOcK5UMIJ3xrZ4C_ur2AOmjgzHWTPWMno7OY_Rj36zw/s320/4.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5313453892867449138" />
Gambar 4
Tampilan ACD See
3. Pilih dan tampilkan file gambar yang diinginkan
4. Pilih menu File – Properties
href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjh1eKIW-5NRWH_BtaahsHbc1RpO4LVo6v7g7LZl1AYHkBZ8-fwdhFkMP-J_imy58M8DZX7QX6svz9Px8iL9tM4M4JM_ZckgJefe5gSzLdqRWc_apGo5nCpanqOpfEYe_yMHw9ZCGDKL8s/s1600-h/3.jpg">![]()
Gambar 5
Menu File - Properties
5. Setelah itu akan ditampilkan Properties dari file gambar yang terpilih.
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjh1eKIW-5NRWH_BtaahsHbc1RpO4LVo6v7g7LZl1AYHkBZ8-fwdhFkMP-J_imy58M8DZX7QX6svz9Px8iL9tM4M4JM_ZckgJefe5gSzLdqRWc_apGo5nCpanqOpfEYe_yMHw9ZCGDKL8s/s320/3.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5313453819668735538" />
href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglH55z6jXevu5xW2S9GZ3TA3_uKl7vAAICche1Ooq9YVgcbaQ5DGJNwzomeFB_cL9YD3e9r5JrxkdFz0pEPr6fFxlMQBln1bbKi4IvUkLjBigLD5mMLPnT-egXX3GONQeiAwS4HXWQ0PQ/s1600-h/2.jpg">
Gambar 6
Tampilan Properties
Informasi dalam Properties menjelaskan bahwa:
Make : CAMERA
Model : DC1310
Resolusi : 72 x 72 pixel
Tampak jelas bahwa gambar belum pernah di-edit dengan mengunakan Adobe Photoshop. Karena informasi Metadata menunjukkan informasi yang masih asli yaitu diambil dengan menggunakan CAMERA model DC1310.
Setelah mengetahui cara mengidentifikasi foto digital. Nantinya Anda bisa mengetahui apakah foto digital tersebut hasil rekayasa atau asli diambil dari kamera digital / handphone.
Artikel Populer IlmuKomputer.Com
Copyright © 2004 IlmuKomputer.Com
Ada beberapa cara untuk mengenali apakah suatu foto digital itu asli atau telah direkayasa. Direkayasa dalam hal ini adalah foto tersebut sudah pernah di-edit atau retouching menggunakan software pengolah gambar misalkan:
Adobe PhotoShop.
Gambar 1File gambar dengan format JPG
Menggunakan Perintah TYPE
Cara yang paling mudah untuk mengenali apakah file gambar tersebut masih asli adalah denganmenggunakan perintah TYPE yang ada di dalam MS DOS Prompt.
C:\> TYPE sukma1.jpg [Enter]
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSujTWwJh32l9k8WFamT5g5hjTz8FEzVf8gcnxGgyVn5TL7h5CfI44WuhAO511nBLrDmDZHRbIg-PQDXVsiWwLxcCBAyZGkgShV61hveJELR4SBZSXdcnPvObDsgsIEiK5ojpAxrw41kk/s320/5.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5313453962028089426" />
Gambar 2
Hasil dari perintah TYPE untuk melihat isi file
Bisa kita lihat bahwa dalam file tersebut terdapat teks sebagai berikut:
Nokia Mobile Phones Ltd.
Nokia7650
10/02/2003
03:37:51
Teks tersebut adalah identifikasi bahwa file gambar tersebut diambil dengan menggunakan handphone Nokia tipe 7650 pada tanggal 10 Februari 2003 jam 03:37:51. Apabila gambar tersebut sudah di-edit dengan menggunakan Adobe Photoshop maka teks identifikasi tersebut tidak ada.
Jika file tersebut sudah di-edit dengan menggunakan Adobe Photoshop maka hasilnya adalah sebagai berikut:
C:\> TYPE sukma1.jpg [Enter]
href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOZezOxAU7uM3ZxyZUrI-z6bgS5pv6UHwq1RW5uUrVGq0gdOyGulM3xv07wgyZlL1m3DJwSAipI0_GzMDGoV8cYtpoiFc-9ysNJOcK5UMIJ3xrZ4C_ur2AOmjgzHWTPWMno7OY_Rj36zw/s1600-h/4.jpg">
Gambar 3
Hasil isi file gambar setelah dilakukan editing dengan Adobe Photoshop
Dari hasil perbedaan tersebut bisa dilihat bahwa setelah gambar tersebut di-edit dengan Adobe Photoshop maka akan terdapat teks yang bertuliskan “Adobe” pada file tersebut. Dengan adanya tulisan “Adobe” tersebut bisa dipastikan bahwa file gambar tersebut pernah di-edit dengan Adobe Photoshop.
Menggunakan ACDSee
Selain menggunakan perintah TYPE, kita juga dapat menggunakan software ACD See untuk melihat keaslian file gambar.
1. Jalankanlah software ACD See.
2. Browse pada folder gambar yang diinginkan
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOZezOxAU7uM3ZxyZUrI-z6bgS5pv6UHwq1RW5uUrVGq0gdOyGulM3xv07wgyZlL1m3DJwSAipI0_GzMDGoV8cYtpoiFc-9ysNJOcK5UMIJ3xrZ4C_ur2AOmjgzHWTPWMno7OY_Rj36zw/s320/4.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5313453892867449138" />
Gambar 4
Tampilan ACD See
3. Pilih dan tampilkan file gambar yang diinginkan
4. Pilih menu File – Properties
href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjh1eKIW-5NRWH_BtaahsHbc1RpO4LVo6v7g7LZl1AYHkBZ8-fwdhFkMP-J_imy58M8DZX7QX6svz9Px8iL9tM4M4JM_ZckgJefe5gSzLdqRWc_apGo5nCpanqOpfEYe_yMHw9ZCGDKL8s/s1600-h/3.jpg">
Menu File - Properties
5. Setelah itu akan ditampilkan Properties dari file gambar yang terpilih.
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjh1eKIW-5NRWH_BtaahsHbc1RpO4LVo6v7g7LZl1AYHkBZ8-fwdhFkMP-J_imy58M8DZX7QX6svz9Px8iL9tM4M4JM_ZckgJefe5gSzLdqRWc_apGo5nCpanqOpfEYe_yMHw9ZCGDKL8s/s320/3.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5313453819668735538" />
href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglH55z6jXevu5xW2S9GZ3TA3_uKl7vAAICche1Ooq9YVgcbaQ5DGJNwzomeFB_cL9YD3e9r5JrxkdFz0pEPr6fFxlMQBln1bbKi4IvUkLjBigLD5mMLPnT-egXX3GONQeiAwS4HXWQ0PQ/s1600-h/2.jpg">
Gambar 6
Tampilan Properties
Informasi dalam Properties menjelaskan bahwa:
Make : CAMERA
Model : DC1310
Resolusi : 72 x 72 pixel
Tampak jelas bahwa gambar belum pernah di-edit dengan mengunakan Adobe Photoshop. Karena informasi Metadata menunjukkan informasi yang masih asli yaitu diambil dengan menggunakan CAMERA model DC1310.
Setelah mengetahui cara mengidentifikasi foto digital. Nantinya Anda bisa mengetahui apakah foto digital tersebut hasil rekayasa atau asli diambil dari kamera digital / handphone.
Artikel Populer IlmuKomputer.Com
Copyright © 2004 IlmuKomputer.Com
CARA GAMPANG MENGIDENTIFIKASI KEASLIAN FOTO DIGITAL
Akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan adanya foto-foto digital yang bergambar “syur” ada di internet. Bahkan orang yang ada dalam foto digital tersebut menyangkal bahwa gambar tersbut adalah foto mereka.
Ada beberapa cara untuk mengenali apakah suatu foto digital itu asli atau telah direkayasa. Direkayasa dalam hal ini adalah foto tersebut sudah pernah di-edit atau retouching menggunakan software pengolah gambar misalkan:
Adobe PhotoShop.
Gambar 1
File gambar dengan format JPG
Menggunakan Perintah TYPE
Cara yang paling mudah untuk mengenali apakah file gambar tersebut masih asli adalah denganmenggunakan perintah TYPE yang ada di dalam MS DOS Prompt.
C:\> TYPE sukma1.jpg [Enter]
Gambar 2
Hasil dari perintah TYPE untuk melihat isi file
Bisa kita lihat bahwa dalam file tersebut terdapat teks sebagai berikut:
Nokia Mobile Phones Ltd.
Nokia7650
10/02/2003
03:37:51
Teks tersebut adalah identifikasi bahwa file gambar tersebut diambil dengan menggunakan handphone Nokia tipe 7650 pada tanggal 10 Februari 2003 jam 03:37:51. Apabila gambar tersebut sudah di-edit dengan menggunakan Adobe Photoshop maka teks identifikasi tersebut tidak ada.
Jika file tersebut sudah di-edit dengan menggunakan Adobe Photoshop maka hasilnya adalah sebagai berikut:
C:\> TYPE sukma1.jpg [Enter]
Gambar 3
Hasil isi file gambar setelah dilakukan editing dengan Adobe Photoshop
Dari hasil perbedaan tersebut bisa dilihat bahwa setelah gambar tersebut di-edit dengan Adobe Photoshop maka akan terdapat teks yang bertuliskan “Adobe” pada file tersebut. Dengan adanya tulisan “Adobe” tersebut bisa dipastikan bahwa file gambar tersebut pernah di-edit dengan Adobe Photoshop.
Menggunakan ACDSee
Selain menggunakan perintah TYPE, kita juga dapat menggunakan software ACD See untuk melihat keaslian file gambar.
1. Jalankanlah software ACD See.
2. Browse pada folder gambar yang diinginkan
Gambar 4
Tampilan ACD See
3. Pilih dan tampilkan file gambar yang diinginkan
4. Pilih menu File – Properties
Gambar 5
Menu File - Properties
5. Setelah itu akan ditampilkan Properties dari file gambar yang terpilih.
Gambar 6
Tampilan Properties
Informasi dalam Properties menjelaskan bahwa:
Make : CAMERA
Model : DC1310
Resolusi : 72 x 72 pixel
Tampak jelas bahwa gambar belum pernah di-edit dengan mengunakan Adobe Photoshop. Karena informasi Metadata menunjukkan informasi yang masih asli yaitu diambil dengan menggunakan CAMERA model DC1310.
Setelah mengetahui cara mengidentifikasi foto digital. Nantinya Anda bisa mengetahui apakah foto digital tersebut hasil rekayasa atau asli diambil dari kamera digital / handphone.
Artikel Populer IlmuKomputer.Com
Copyright © 2004 IlmuKomputer.Com
Ada beberapa cara untuk mengenali apakah suatu foto digital itu asli atau telah direkayasa. Direkayasa dalam hal ini adalah foto tersebut sudah pernah di-edit atau retouching menggunakan software pengolah gambar misalkan:
Adobe PhotoShop.
Gambar 1
File gambar dengan format JPG
Menggunakan Perintah TYPE
Cara yang paling mudah untuk mengenali apakah file gambar tersebut masih asli adalah denganmenggunakan perintah TYPE yang ada di dalam MS DOS Prompt.
C:\> TYPE sukma1.jpg [Enter]
Gambar 2
Hasil dari perintah TYPE untuk melihat isi file
Bisa kita lihat bahwa dalam file tersebut terdapat teks sebagai berikut:
Nokia Mobile Phones Ltd.
Nokia7650
10/02/2003
03:37:51
Teks tersebut adalah identifikasi bahwa file gambar tersebut diambil dengan menggunakan handphone Nokia tipe 7650 pada tanggal 10 Februari 2003 jam 03:37:51. Apabila gambar tersebut sudah di-edit dengan menggunakan Adobe Photoshop maka teks identifikasi tersebut tidak ada.
Jika file tersebut sudah di-edit dengan menggunakan Adobe Photoshop maka hasilnya adalah sebagai berikut:
C:\> TYPE sukma1.jpg [Enter]
Gambar 3
Hasil isi file gambar setelah dilakukan editing dengan Adobe Photoshop
Dari hasil perbedaan tersebut bisa dilihat bahwa setelah gambar tersebut di-edit dengan Adobe Photoshop maka akan terdapat teks yang bertuliskan “Adobe” pada file tersebut. Dengan adanya tulisan “Adobe” tersebut bisa dipastikan bahwa file gambar tersebut pernah di-edit dengan Adobe Photoshop.
Menggunakan ACDSee
Selain menggunakan perintah TYPE, kita juga dapat menggunakan software ACD See untuk melihat keaslian file gambar.
1. Jalankanlah software ACD See.
2. Browse pada folder gambar yang diinginkan
Gambar 4
Tampilan ACD See
3. Pilih dan tampilkan file gambar yang diinginkan
4. Pilih menu File – Properties
Gambar 5
Menu File - Properties
5. Setelah itu akan ditampilkan Properties dari file gambar yang terpilih.
Gambar 6
Tampilan Properties
Informasi dalam Properties menjelaskan bahwa:
Make : CAMERA
Model : DC1310
Resolusi : 72 x 72 pixel
Tampak jelas bahwa gambar belum pernah di-edit dengan mengunakan Adobe Photoshop. Karena informasi Metadata menunjukkan informasi yang masih asli yaitu diambil dengan menggunakan CAMERA model DC1310.
Setelah mengetahui cara mengidentifikasi foto digital. Nantinya Anda bisa mengetahui apakah foto digital tersebut hasil rekayasa atau asli diambil dari kamera digital / handphone.
Artikel Populer IlmuKomputer.Com
Copyright © 2004 IlmuKomputer.Com
Mega-JK Tidak Sentuh Persoalan Penting
Medan (Lapan Anam)
Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sumut Drs Ahmad Ikhyar Hasibuan menilai pertemuan Jusuf Kalla dan Megawati Soekarnoputri, Kamis kemarin (12/3), tidak memiliki makna penting bagi perpolitikan di tanah air.
“Dari lima buah kesepakatan hasil pertemuan dua tokoh penting itu, sama sekali tidak menyentuh persoalan krusial bangsa dalam penegakan supremasi hukum dan pemberantasan KKN”, kata Hasibuan di Medan, Jumat (13/3).
Padahal kata Ikhyar Hasibuan, lima kesepakatan itu merupakan komitmen kedua tokoh yang salah satu mantan Presiden dan satu lagi masih Wakil Presiden untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Sementara disisi lain, penegakan supremasi hukum dan pemberantasan KKN adalah inti dari tuntutan reformasi.
Betitik tolak dari lima butir kesepakatan dua tokoh itu, maka Ikhyar Hasibuan menilainya sebagai pertemuan tanpa makna. Sebab kesepakatan JK-Mega malah dinilainya sebagai langkah politik yang keliru dengan mengabaikan semangat reformasi yang mengnginkan tegaknya supremasi hukum dan pemberantasan KKN.
Seperti diberitakan sebelumnya, pertemuan Mega JK kamis kemarin menghasilkan lima kesepakatan, sebagai komitmen keduanya untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Isi kesepakatan tersebut adalah : 1. Membangun pemerintahan yang kuat untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat. 2. Memperkuat sistem pemerintahan presidensial sesuai dengan amanat UUD 1945 yang memiliki basis dukungan yang kokoh di DPR.
3. Memperkuat sistem ekonomi untuk melaksanakan program ekonomi yang berdaulat, mandiri, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. 4. Mempererat komunikasi politik PDI Perjuangan dan Partai Golkar sebagai perwujudan tanggung jawab dua partai politik terbesar Pemilu 1999 dan Pemilu 2004.
5. Menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2009 secara jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia serta aman dan bermartabat.
Kesepakatan ini ditandatangani langsung oleh Mega dan JK , tetapi dibacakan oleh Sekjen Golkar Soemarsono dan Sekjen PDI-P Pramono Anung secara bergantian.
Dalam kaitan ini, Ikhyar Hasibuan menilai, pertemuan Mega-JK tidak lebih sebagai bentuk kegelisahan kedua pimpinan partai besar itu menjelang Pilpres 2009.
”Itu bentuk kegelisahan Mega dan JK . Mega misalnya, partainya tidak akan mungkin mengusung dia sendirian. Begitu juga JK yang kita lihat cukup sulit mencari pasangan meski ia hanya ingin menjadi Wapres,” kata Ikhyar Hasibuan.
Menurut dia, langkah-langkah yang dilakukan JK belakangan ini bisa ditebak bahwa yang diincar Ketum Golkar itu bukan untuk dicalonkan menjadi presiden.
Kalau JK ingin menjadi presiden, saya pikir terlalu berat. JK sepertinya lebih nyaman dicalonkan menjadi wapres. Dan Mega yang menjadi presidennya.
“Kalau kemudian muncul kesepakatan Mega yang harus menjadi wapres, koalisi PDIP-Golkar akan bubar sendirinya. Sebab Mega sampai kapan pun tidak akan mau menjadi wapres,” tutur dia .***
Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sumut Drs Ahmad Ikhyar Hasibuan menilai pertemuan Jusuf Kalla dan Megawati Soekarnoputri, Kamis kemarin (12/3), tidak memiliki makna penting bagi perpolitikan di tanah air.
“Dari lima buah kesepakatan hasil pertemuan dua tokoh penting itu, sama sekali tidak menyentuh persoalan krusial bangsa dalam penegakan supremasi hukum dan pemberantasan KKN”, kata Hasibuan di Medan, Jumat (13/3).
Padahal kata Ikhyar Hasibuan, lima kesepakatan itu merupakan komitmen kedua tokoh yang salah satu mantan Presiden dan satu lagi masih Wakil Presiden untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Sementara disisi lain, penegakan supremasi hukum dan pemberantasan KKN adalah inti dari tuntutan reformasi.
Betitik tolak dari lima butir kesepakatan dua tokoh itu, maka Ikhyar Hasibuan menilainya sebagai pertemuan tanpa makna. Sebab kesepakatan JK-Mega malah dinilainya sebagai langkah politik yang keliru dengan mengabaikan semangat reformasi yang mengnginkan tegaknya supremasi hukum dan pemberantasan KKN.
Seperti diberitakan sebelumnya, pertemuan Mega JK kamis kemarin menghasilkan lima kesepakatan, sebagai komitmen keduanya untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Isi kesepakatan tersebut adalah : 1. Membangun pemerintahan yang kuat untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat. 2. Memperkuat sistem pemerintahan presidensial sesuai dengan amanat UUD 1945 yang memiliki basis dukungan yang kokoh di DPR.
3. Memperkuat sistem ekonomi untuk melaksanakan program ekonomi yang berdaulat, mandiri, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. 4. Mempererat komunikasi politik PDI Perjuangan dan Partai Golkar sebagai perwujudan tanggung jawab dua partai politik terbesar Pemilu 1999 dan Pemilu 2004.
5. Menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2009 secara jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia serta aman dan bermartabat.
Kesepakatan ini ditandatangani langsung oleh Mega dan JK , tetapi dibacakan oleh Sekjen Golkar Soemarsono dan Sekjen PDI-P Pramono Anung secara bergantian.
Dalam kaitan ini, Ikhyar Hasibuan menilai, pertemuan Mega-JK tidak lebih sebagai bentuk kegelisahan kedua pimpinan partai besar itu menjelang Pilpres 2009.
”Itu bentuk kegelisahan Mega dan JK . Mega misalnya, partainya tidak akan mungkin mengusung dia sendirian. Begitu juga JK yang kita lihat cukup sulit mencari pasangan meski ia hanya ingin menjadi Wapres,” kata Ikhyar Hasibuan.
Menurut dia, langkah-langkah yang dilakukan JK belakangan ini bisa ditebak bahwa yang diincar Ketum Golkar itu bukan untuk dicalonkan menjadi presiden.
Kalau JK ingin menjadi presiden, saya pikir terlalu berat. JK sepertinya lebih nyaman dicalonkan menjadi wapres. Dan Mega yang menjadi presidennya.
“Kalau kemudian muncul kesepakatan Mega yang harus menjadi wapres, koalisi PDIP-Golkar akan bubar sendirinya. Sebab Mega sampai kapan pun tidak akan mau menjadi wapres,” tutur dia .***
Koalisi PDIP-Golkar Jauh Lebih Matang
Medan (Lapan Anam)
Plh Ketua DPD PDI-Perjuangan Sumatera Utara, Panda Nababan, mengatakan koalisi yang dibangun PDI-Perjuangan dengan Partai Golkar kualitasnya memang jauh berbeda seperti misalnya pertemuan Partai Golkar dengan PKS, atau dengan Partai Demokrat.
”Pertemuan ini berbeda dan jauh lebih matang. Jadi koalisi yang kita bangun tidak seperti 'menegakkan benang basah'. Ada semacam signal bagus atas pertemuan JK-Mega beberapa waktu lalu,” kata Panda Nababan di sekretariat partai itu Jalan Hayam Wuruk, Medan, Jumat (13/3).
Namun Ketua DPP PDI-Perjuangan ini mengaku pertemuan JK-Mega itu belum membahas siapa nantinya di antara mereka yang akan menjadi capres atau cawapres pada Pilpres 8 Juli mendatang.
”Kita belum ada membicarakan itu (capres-cawapres). Tapi masih menunggu hasil Pemilu Legislatif pada 9 April nanti,” katanya.
Ketua I Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI ini menambahkan kematangan koalisi yang mereka bangun dengan Partai Golkar jauh hari sebelumnya telah melewati tahapan-tahapan. Hal itu sudah mereka bangun dua tahun lalu. Seperti pertemuan kedua partai itu pada 2007 lalu di Medan, kemudian dilanjutkan di Palembang, petermuan Kemayoran, Ancol.
”Bahkan Dewan Penasehat Partai Golkar, Surya Paloh, kita sambut Wellcome dan diberi kesempatan berpidato pada Rakornas PDI-Perjuangan. Dan pada acara Golkar di Ancol, Ketua Dewan Penasehat PDI-Perjuangan, Taufik Kiemas, juga diundang. Jadi koalisi yang kita bangun memang jauh lebih matang,” ulangnya lagi.
Di tingkat daerah sendiri, sambung dia, segala sesuatunya yang berkaitan dengan koalisi tetap mengacu berdasarkan instruksi pusat.
”Daerah cuma pelaksana. Segala sesuatunya mengenai kebijakan partai pada Pilpres mendatang berdasarkan instruksi Jakarta,” katanya.
Namun Panda tidak berkomentar terlalu jauh ketika disinggung apakah upaya Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla, yang kerap melakukan pertemuan dengan ketua partai lainnya disebut sebagai upaya manuver untuk mendongkrak popularitasnya.***
Plh Ketua DPD PDI-Perjuangan Sumatera Utara, Panda Nababan, mengatakan koalisi yang dibangun PDI-Perjuangan dengan Partai Golkar kualitasnya memang jauh berbeda seperti misalnya pertemuan Partai Golkar dengan PKS, atau dengan Partai Demokrat.
”Pertemuan ini berbeda dan jauh lebih matang. Jadi koalisi yang kita bangun tidak seperti 'menegakkan benang basah'. Ada semacam signal bagus atas pertemuan JK-Mega beberapa waktu lalu,” kata Panda Nababan di sekretariat partai itu Jalan Hayam Wuruk, Medan, Jumat (13/3).
Namun Ketua DPP PDI-Perjuangan ini mengaku pertemuan JK-Mega itu belum membahas siapa nantinya di antara mereka yang akan menjadi capres atau cawapres pada Pilpres 8 Juli mendatang.
”Kita belum ada membicarakan itu (capres-cawapres). Tapi masih menunggu hasil Pemilu Legislatif pada 9 April nanti,” katanya.
Ketua I Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI ini menambahkan kematangan koalisi yang mereka bangun dengan Partai Golkar jauh hari sebelumnya telah melewati tahapan-tahapan. Hal itu sudah mereka bangun dua tahun lalu. Seperti pertemuan kedua partai itu pada 2007 lalu di Medan, kemudian dilanjutkan di Palembang, petermuan Kemayoran, Ancol.
”Bahkan Dewan Penasehat Partai Golkar, Surya Paloh, kita sambut Wellcome dan diberi kesempatan berpidato pada Rakornas PDI-Perjuangan. Dan pada acara Golkar di Ancol, Ketua Dewan Penasehat PDI-Perjuangan, Taufik Kiemas, juga diundang. Jadi koalisi yang kita bangun memang jauh lebih matang,” ulangnya lagi.
Di tingkat daerah sendiri, sambung dia, segala sesuatunya yang berkaitan dengan koalisi tetap mengacu berdasarkan instruksi pusat.
”Daerah cuma pelaksana. Segala sesuatunya mengenai kebijakan partai pada Pilpres mendatang berdasarkan instruksi Jakarta,” katanya.
Namun Panda tidak berkomentar terlalu jauh ketika disinggung apakah upaya Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla, yang kerap melakukan pertemuan dengan ketua partai lainnya disebut sebagai upaya manuver untuk mendongkrak popularitasnya.***
RS Adam Malik Jangan Over Acting
Medan (Lapan Anam)
Para petugas medis di Rumah Sakit Adam Malik Medan diminta untuk tidak terlalu over acting dalam menjalankan tugasnya melayani pasien peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
”Jangan terlalu over actinglah dalam melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat peserta Jamkesmas. Sebab biaya perobatan mereka sudah ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah,” kata anggota DPRD Sumut, Tosim Gurning, di Medan, Jumat (13/3).
Tosim mengemukakan hal itu sehubungan adanya sikap seorang dokter di rumah sakit milik Pemprovsu itu, dr Azwan, yang mengaku akan menanggung biaya perobatan pasien peserta Jamkesmas asal Kabupaten Deliserdang, Hariani (30), terkait pengadaan alat pendeteksi kadar darah (CD-4) senilai Rp800 ribu yang sebelumnya dibebankan kepada pasien.
”Saya pikir sikap dia (dokter tersebut-red) itu sudah berlebihan. Bahkan saya nilai sudah sok pahlawan seolah dia telah berjasa dalam meringankan beban biaya perobatan pasien. Padahal kan pemerintah tidak memungut biaya bagi pasien peserta Jamkesmas yang akan berobat,” ujar Sekretaris Fraksi PBR DPRD Sumut.
Menurut Tosim, dokter itu seharusnya memberikan hak-hak pasien sebagai peserta Jamkesmas dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan bukan malah harus membayar pembelian alat CD-4. Sebab biaya perobatan sudah ditanggung dalam APBN.
Dalam UUD 1945 sendiri, sebut Tosim, di sana disebutkan pemerintah menjamin hak-hak orang miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis.
“Jadi tidak layak rasanya para petugas medis mempermainkan orang miskin. Dan itu juga melanggar sumpah seorang dokter,” katanya.
Tosim mengatakan dirinya akan membawa kasus itu pada rapat Panitia Anggaran DPRD Sumut jika petugas medis di RS Adam Malik Medan masih terus melakukan hal itu dalam melayani pasien miskin atau pasien peserta Jamkesmas.
”Sebagai anggota Panitia Anggaran DPRD Sumut saya akan membuat rekomendasi untuk tidak memberikan bantuan operasional kepada RS Adam Malik yang selama ini juga ditampung dalam APBD Sumut jika kasus 'pelecehan' kepada peserta Jamkesmas terulang kembali. Atau bantuan dari Depkes sebaiknya dievaluasi,” kata dia.
Terkait sistem pelayanan di RS Adam Malik kepada pasien peserta Jamkesmas, Tosim mengaku kalau dirinya sudah mengantongi sejumlah bukti.
“Masyarakat banyak yang mengadu ke saya. Begitu pun saya minta kasus serupa jangan terulang lagi,” demikian Tosim.***
Para petugas medis di Rumah Sakit Adam Malik Medan diminta untuk tidak terlalu over acting dalam menjalankan tugasnya melayani pasien peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
”Jangan terlalu over actinglah dalam melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat peserta Jamkesmas. Sebab biaya perobatan mereka sudah ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah,” kata anggota DPRD Sumut, Tosim Gurning, di Medan, Jumat (13/3).
Tosim mengemukakan hal itu sehubungan adanya sikap seorang dokter di rumah sakit milik Pemprovsu itu, dr Azwan, yang mengaku akan menanggung biaya perobatan pasien peserta Jamkesmas asal Kabupaten Deliserdang, Hariani (30), terkait pengadaan alat pendeteksi kadar darah (CD-4) senilai Rp800 ribu yang sebelumnya dibebankan kepada pasien.
”Saya pikir sikap dia (dokter tersebut-red) itu sudah berlebihan. Bahkan saya nilai sudah sok pahlawan seolah dia telah berjasa dalam meringankan beban biaya perobatan pasien. Padahal kan pemerintah tidak memungut biaya bagi pasien peserta Jamkesmas yang akan berobat,” ujar Sekretaris Fraksi PBR DPRD Sumut.
Menurut Tosim, dokter itu seharusnya memberikan hak-hak pasien sebagai peserta Jamkesmas dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan bukan malah harus membayar pembelian alat CD-4. Sebab biaya perobatan sudah ditanggung dalam APBN.
Dalam UUD 1945 sendiri, sebut Tosim, di sana disebutkan pemerintah menjamin hak-hak orang miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis.
“Jadi tidak layak rasanya para petugas medis mempermainkan orang miskin. Dan itu juga melanggar sumpah seorang dokter,” katanya.
Tosim mengatakan dirinya akan membawa kasus itu pada rapat Panitia Anggaran DPRD Sumut jika petugas medis di RS Adam Malik Medan masih terus melakukan hal itu dalam melayani pasien miskin atau pasien peserta Jamkesmas.
”Sebagai anggota Panitia Anggaran DPRD Sumut saya akan membuat rekomendasi untuk tidak memberikan bantuan operasional kepada RS Adam Malik yang selama ini juga ditampung dalam APBD Sumut jika kasus 'pelecehan' kepada peserta Jamkesmas terulang kembali. Atau bantuan dari Depkes sebaiknya dievaluasi,” kata dia.
Terkait sistem pelayanan di RS Adam Malik kepada pasien peserta Jamkesmas, Tosim mengaku kalau dirinya sudah mengantongi sejumlah bukti.
“Masyarakat banyak yang mengadu ke saya. Begitu pun saya minta kasus serupa jangan terulang lagi,” demikian Tosim.***
Eron Lumban Gaol Ada di Medan
Medan (Lapan Anam)
Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumut H Mutawali Ginting, Rabu (11/3) mengungkapkan anggota Fraksi PDI-Perjuangan Jhon Eron Lumban Gaol, ada di Medan.
Hal itu dijelaskannya berdasarkan hasil kunjungan anggota BK Zakaria Bangun yang ditugaskan untuk melihat kondisi Eron. “Hasil kunjungan anggota kita, Eron ada di Medan,” kata Mutawali.
Menurut Mutawali, BK tetap berharap atas kelegowoan Eron untuk bersedia memenuhi undangan agar dapat memberikan penjelasan atas keterlibatannya sebagai pemimpin sidang rakyat ketika terjadi unjukrasa anarkhis pendukung Provinsi Tapanuli (Protap) pada 3 Februari lalu. “Kita hanya ingin kehadirannya untuk klarifikasi sidang rakyat,” katanya.
Saat disampaikan informasi tentang status Jhon Eron Lumban Gaol sebagai tersangka, Mutawali mengatakan, idealnya sebelum ia ditangkap polisi, lebih dulu memberikan klarifikasi terhadap apa yang dilakukannya dalam sidang rakyat.
Seperti diungkapkan Mutawali sebelumnya, Eron telah melakukan pelanggaran tata tertib persidangan, dan ada mengeluarkan pernyataan yang menyatakan DPRD Sumut telah merekomondasi pembentukan Protap.
Kemudian, anggota BK H Kamaluddin Harahap juga menjelaskan sebelumnya, bahwa dalam penuangan hasil sidang rakyat, dipergunakan kertas surat berlogo DPRD Sumut. “Inilah beberapa poin yang ingin kita tanyakan kepadanya,” kata Mutawali.***
Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumut H Mutawali Ginting, Rabu (11/3) mengungkapkan anggota Fraksi PDI-Perjuangan Jhon Eron Lumban Gaol, ada di Medan.
Hal itu dijelaskannya berdasarkan hasil kunjungan anggota BK Zakaria Bangun yang ditugaskan untuk melihat kondisi Eron. “Hasil kunjungan anggota kita, Eron ada di Medan,” kata Mutawali.
Menurut Mutawali, BK tetap berharap atas kelegowoan Eron untuk bersedia memenuhi undangan agar dapat memberikan penjelasan atas keterlibatannya sebagai pemimpin sidang rakyat ketika terjadi unjukrasa anarkhis pendukung Provinsi Tapanuli (Protap) pada 3 Februari lalu. “Kita hanya ingin kehadirannya untuk klarifikasi sidang rakyat,” katanya.
Saat disampaikan informasi tentang status Jhon Eron Lumban Gaol sebagai tersangka, Mutawali mengatakan, idealnya sebelum ia ditangkap polisi, lebih dulu memberikan klarifikasi terhadap apa yang dilakukannya dalam sidang rakyat.
Seperti diungkapkan Mutawali sebelumnya, Eron telah melakukan pelanggaran tata tertib persidangan, dan ada mengeluarkan pernyataan yang menyatakan DPRD Sumut telah merekomondasi pembentukan Protap.
Kemudian, anggota BK H Kamaluddin Harahap juga menjelaskan sebelumnya, bahwa dalam penuangan hasil sidang rakyat, dipergunakan kertas surat berlogo DPRD Sumut. “Inilah beberapa poin yang ingin kita tanyakan kepadanya,” kata Mutawali.***
Tekad Bariah Sejahterakan Batubara
Medan, (Lapan Anam)
Masyarakat Batubara tidak boleh lagi tertinggal dibanding daerah lain. Masyarakat Batubara harus bisa bangkit dan mampu mensejajarkan diri dengan saudara-saudara mereka yang lain di Sumatera Utara.
Tekad itu disampaikan calon anggota legislatif (caleg) Partai Amanat Nasional (PAN)
untuk DPRD Batubara, Chairul Bariah, di Medan, Rabu.
Caleg nomor urut tiga dari daerah pemilihan (dapil) IV Kecamatan Talawi dan Tanjung Tiram itu mengaku prihatin dan memiliki tekad yang kuat untuk mensejahterakan masyarakat di tanah kelahirannya itu.
"Keprihatinan ini akan saya salurkan melalui upaya-upaya berkelanjutan untuk membawa masyarakat Batubara ke arah lebih baik dengan memanfaatkan segala potensi yang ada di daerah ini," ujar wanita kelahiran Batubara, 9 Januari 1972 itu.
Menurut anak ke-12 dari 13 bersaudara dari pasangan OK Alwi (alm) dan Tati itu, Batubara memiliki potensi yang sangat-sangat besar untuk bangkit.
Kecamatan Tanjung Tiram kaya dengan potensi kelautannya, sementara Talawi kaya
dengan hasil pertanian. "Nelayan dan petani Batubara harus bisa bangkit dan sejahtera. Kita akan manfaatkan semua potensi yang ada untuk meningkatkan derajat kehidupan masyarakat," katanya.
Ibu dari tiga anak (Sundari Pratiwi, Racha Suhendra dan Gilang Ramadhan) hasil buah cintanya dengan Adi Suprapto itu mengaku akan memanfaatkan waktu dan tenaga yang dimilikinya untuk kemaslahatan masyarakat Batubara.
Wanita yang berprofesi sebagai wartawan dan juga pengusaha ini juga bertekad
memanfaatkan kedekatannya dengan berbagai kalangan untuk kepentingan masyarakat Batubara.
Untuk membangun Batubara, Chairul Bariah mengaku akan memanfaatkan segala potensi dan sumberdaya yang ada, termasuk potensi lobi yang dimilikinya. Melalui lobi yang intens dan berkelanjutan, dia berkeyakinan akan mampu mendatangkan banyak investor ke Batubara.
"Batubara butuh dana dan investor untuk bisa bangkit. Kita akan berupaya
mendatangkan sebanyak mungkin investor di sektor pertanian dan kelautan untuk
meningkatkan derajat kehidupan masyarakat," katanya.
Sebagai calon wakil rakyat di sebuah kabupaten baru, Chairul Bariah juga menyatakan kesiapannya untuk bekerjasama dengan Bupati Batubara, OK Arya Zulkarnain dan bersama-sama berjuang membangun daerahitu dan mensejahterakan masyarakatnya.***
Biaya Kampanye Rp 100.000?:
ITU BUKAN PENGHINAAN
PDIP menganggarkan lebih dari satu milyar, sedangkan sebuah partai pendatang baru mengajukan hanya seratus ribu rupiah untuk kampanye pemilu 2009. Rasionalkah fenomena politik di Sumatera Utara itu?
Seorang wartawan yang bekerja untuk sebuah harian nasional menanyakan kepada saya “tidakkah dana besar yang dianggarkan akan mendongkrak image?” Saya katakan boleh saja. Alasannya, persis seperti pameo yang lazim di kalangan orang Tapanuli, memang masyarakat bisa terjerumus pada lakon politik “situmpahi na mora” (pemberi sumbangan kepada orang kaya). Dengan jumlah besar itu, orang bisa terangsang mendekat sambil berharap akan kecipratan serpihan. Tetapi, jika dianalogikan kepada seorang kaya, sesungguhnya ia tak pernah memiliki hati kedermawanan sebagai prasyarat menjadi orang kaya. Jika ia dermawan, ia tidak mungkin menjadi orang kaya. Dermawanan adalah lawan substantif bagi kaya. Itu tidak diragukan lagi. Bahwa orang kaya sering seperti menghamburkan kekayaannya dengan gerakan yang mirip amal, itu hanyalah sisi pandang yang dapat muncul dari orang miskin saja.
Saya contohkan ketika kita rebut tentang PT Pulp Indorayon di Porsea. Saya yakin banyak pejabat kecipratan. Tidak sedikit pula memberi sumbangan kepada masyakat dalam bentuk penyerapan tenaga kerja, meningkatnya peredaran uang di sekitar wilayah tertentu dari lokasi perusahaan, sumbangan sosial ke berbagai lembaga, dan lain sebagainya. Tetapi orang-orang bijak yang kritis menghitungnya penuh kecermatan sehingga kesimpulannya lebih memudaratkan daripada memaslahatkan. Jalan-jalan yang menjadi rute perjalanan mode angkutan raksasa yang membawa bahan baku yang selalu melebihi tonase amat merusak.
Dicek di APBD pemerintahan setempat sumbangannya jauh amat kecil dibanding biaya yang harus dikeluarkan untuk perbaikan kerusakan yang ditimbulkan lalu lintas truk raksasa over tonase itu. Sejumlah aparat menjadi terjerumus pada pola hubungan persekongkolan jahat karena pelanggaran aturan pemakaian jalan diselesaikan dengan cara buruk, dan itu berlangsung lama sekali. Kerusakan ini harus disebut kerusakan moral atau mental yang orang sering tidak bisa melihat karena akibatnya tidak sama dengan wajah permukaan jalan yang berlubang menganga. Kerusakan lingkungan, mulai dari polusi udara, hutan yang harus digunduli dengan memakai jaringan kuat sampai pada tingkat pedesaan sehingga orang-orang dari lembaga yang mengurusi hutan seakan sah untuk mengatakan rakyat yang bertanggung jawab. Penyusutan bio-diversitas di perairan dalam radius tertentu, sampai kepada penderitaan berkepanjangan bagi sejumlah rakyat yang wajib menghirup udara berkualitas buruk akibat operasionalisasi perusahaan yang disebut penyumbang devisa itu. Benar, operasionalisasinya dilindungi oleh dokumen AMDAL, yang orang waras harus menyatakannya sebagai kepanjangan dari akronim Aparat Mudah Dalangi Angkara Lingkungan.
Saya tanyakan kepada wartawan itu, “percayakah anda bahwa anggaran Rp 100.000,- itu hanyalah sebuah teguran cerdas dan amat mendidik untuk praktik buruk politik kita saat ini?” Wartawan itu bimbang. Ia juga punya alasan, karena memang terlalu cerdas teguran itu hingga yang akan memahaminya adalah orang intelektual, dan tentunya PDIP secara khusus. Jadi efek politiknya kecil, bahkan tak bisa dideteksi mungkin.
Bahwa pratik demokrasi langsung di Indonesia dinodai oleh hingar-bingar kejahatan sogok, sudah menjadi rahasia umum. Itu pulalah penyebab Indonesia tidak akan pernah memperoleh sebuah kepemimpinan amanah, terpercaya, dan sanggup. Indonesia dalam hal ini bukan berarti hanya kepemimpinan Nasional yang memerintah dari ibukota Negara Jakarta, tetapi juga raja-raja kecil di daerah yang terorbit melalui pemilihan umum kepala daerah kabupaten/kota dan provinsi. Indonesia telah tergadai.
Shohibul Anshor Siregar, Koordinator Umum ‘nBASIS (Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya)
PDIP menganggarkan lebih dari satu milyar, sedangkan sebuah partai pendatang baru mengajukan hanya seratus ribu rupiah untuk kampanye pemilu 2009. Rasionalkah fenomena politik di Sumatera Utara itu?
Seorang wartawan yang bekerja untuk sebuah harian nasional menanyakan kepada saya “tidakkah dana besar yang dianggarkan akan mendongkrak image?” Saya katakan boleh saja. Alasannya, persis seperti pameo yang lazim di kalangan orang Tapanuli, memang masyarakat bisa terjerumus pada lakon politik “situmpahi na mora” (pemberi sumbangan kepada orang kaya). Dengan jumlah besar itu, orang bisa terangsang mendekat sambil berharap akan kecipratan serpihan. Tetapi, jika dianalogikan kepada seorang kaya, sesungguhnya ia tak pernah memiliki hati kedermawanan sebagai prasyarat menjadi orang kaya. Jika ia dermawan, ia tidak mungkin menjadi orang kaya. Dermawanan adalah lawan substantif bagi kaya. Itu tidak diragukan lagi. Bahwa orang kaya sering seperti menghamburkan kekayaannya dengan gerakan yang mirip amal, itu hanyalah sisi pandang yang dapat muncul dari orang miskin saja.
Saya contohkan ketika kita rebut tentang PT Pulp Indorayon di Porsea. Saya yakin banyak pejabat kecipratan. Tidak sedikit pula memberi sumbangan kepada masyakat dalam bentuk penyerapan tenaga kerja, meningkatnya peredaran uang di sekitar wilayah tertentu dari lokasi perusahaan, sumbangan sosial ke berbagai lembaga, dan lain sebagainya. Tetapi orang-orang bijak yang kritis menghitungnya penuh kecermatan sehingga kesimpulannya lebih memudaratkan daripada memaslahatkan. Jalan-jalan yang menjadi rute perjalanan mode angkutan raksasa yang membawa bahan baku yang selalu melebihi tonase amat merusak.
Dicek di APBD pemerintahan setempat sumbangannya jauh amat kecil dibanding biaya yang harus dikeluarkan untuk perbaikan kerusakan yang ditimbulkan lalu lintas truk raksasa over tonase itu. Sejumlah aparat menjadi terjerumus pada pola hubungan persekongkolan jahat karena pelanggaran aturan pemakaian jalan diselesaikan dengan cara buruk, dan itu berlangsung lama sekali. Kerusakan ini harus disebut kerusakan moral atau mental yang orang sering tidak bisa melihat karena akibatnya tidak sama dengan wajah permukaan jalan yang berlubang menganga. Kerusakan lingkungan, mulai dari polusi udara, hutan yang harus digunduli dengan memakai jaringan kuat sampai pada tingkat pedesaan sehingga orang-orang dari lembaga yang mengurusi hutan seakan sah untuk mengatakan rakyat yang bertanggung jawab. Penyusutan bio-diversitas di perairan dalam radius tertentu, sampai kepada penderitaan berkepanjangan bagi sejumlah rakyat yang wajib menghirup udara berkualitas buruk akibat operasionalisasi perusahaan yang disebut penyumbang devisa itu. Benar, operasionalisasinya dilindungi oleh dokumen AMDAL, yang orang waras harus menyatakannya sebagai kepanjangan dari akronim Aparat Mudah Dalangi Angkara Lingkungan.
Saya tanyakan kepada wartawan itu, “percayakah anda bahwa anggaran Rp 100.000,- itu hanyalah sebuah teguran cerdas dan amat mendidik untuk praktik buruk politik kita saat ini?” Wartawan itu bimbang. Ia juga punya alasan, karena memang terlalu cerdas teguran itu hingga yang akan memahaminya adalah orang intelektual, dan tentunya PDIP secara khusus. Jadi efek politiknya kecil, bahkan tak bisa dideteksi mungkin.
Bahwa pratik demokrasi langsung di Indonesia dinodai oleh hingar-bingar kejahatan sogok, sudah menjadi rahasia umum. Itu pulalah penyebab Indonesia tidak akan pernah memperoleh sebuah kepemimpinan amanah, terpercaya, dan sanggup. Indonesia dalam hal ini bukan berarti hanya kepemimpinan Nasional yang memerintah dari ibukota Negara Jakarta, tetapi juga raja-raja kecil di daerah yang terorbit melalui pemilihan umum kepala daerah kabupaten/kota dan provinsi. Indonesia telah tergadai.
Shohibul Anshor Siregar, Koordinator Umum ‘nBASIS (Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya)
PEKERJAAN TERAKHIR CALEG PEMENANG:
CERDASKAN KONSTITUEN
Masa Kampanye yang sama panjangnya dengan rata-rata usia janin dalam rahim relatif telah memungkinkan para caleg memperoleh konstituen yang masih bisa dipilah dalam 3 kategori: pasti memilih dan bisa diandalkan cari tambahan pemilih, pasti memilih, dan calon pemilih ragu-ragu. Dengan memastikan kemungkinan ancaman kehilangan suara akibat scenario buruk “tangan syetan” di TPS sampai ke KPU dapat diatasi dengan cermat oleh caleg bersama tim pribadi dan jaringan parpol, maka pekerjaan terakhir caleg pemenang pada tiga pekan terakhir adalah mencerdaskan konstituen.
Percuma mengumpulkan massa banyak jika mereka tidak tahu cara memberi suara. Kekhawatiran akan hal ini sudah muncul dari berbagai kalangan, yang pokok pangkalnya berawal pada kinerja KPU yang tidak memiliki program yang memadai untuk sosialisasi. Oleh karena itu, secara langsung atau tidak, lembaga KPU telah menjadi faktor seleksi awal non demokrasi atau non electoral terhadap para caleg. Sekaligus juga menjadi faktor penyedia kendala demokrasi dalam keseluruhan sistem yang dijalankan. Tidak ada pihak yang patut disalahkan pada masalah akan banyaknya jumlah suara batal nanti di TPS kecuali KPU.
Mencerdaskan konstituen amat sederhana. Ajarkan mereka cara memilih yang benar sembari menciptakan political barrier (kungkungan politik) yang kuat agar mereka tidak lagi bisa diganggu oleh caleg lain meski dengan serangan fajar atau gerakan low politics lain semacam itu. Jika mampu, alangkah baiknya menanamkan prinsip “terima uangnya tetapi jangan pilih orangnya” kepada konstituen.
Politisi konvensional yang berharap instantly memperoleh dukungan, tidak akan ada harapan dalam konteks pemilu 2009. Apalagi politisi yang berharap dapat keuntungan dari jumlah swing voters (pemilih mengambang) meski beberapa bulan lalu disebut-sebut jumlahnya bisa mencapai 30-an persen secara nasional.
Alat peraga menjadi penting, jika dapat semacam duplikat kertas suara. Dengan begitu calon pemilih diharapkan bisa berlatih secara praktis. Harus dibayangkan betapa besar lompatan tingkat kesulitan pemberian suara pada pemilu 2009 dibanding dengan sebelumnya. Selain karena system suara terbanyak model Partai Amanat Nasional yang akhirnya diterima menjadi ketentuan pada pemilu 2009 setelah UU pemilu direvisi lewat judicial review Mahkamah Konstitusi, pemilih Indonesia juga tidak biasa dengan alat-alat tulis. Katakanlah calon pemilih itu sudah tahu nama dan nomor urut partai pengusung dan nomor urut pencalonan yang dicantumkan dalam kertas suara, tetapi masih ada kesulitan lain yakni di kertas suara mana nama yang akan dipilih itu tercantum. Ada empat kertas suara yang disediakan, dan di antaranya dikhabarkan ada yang terdiri dari 2 (dua) lembar (DPRDSU). Itu karena jumlah calegnya tak tertampung dalam kertas suara meski lebarnya melebihi kertas Koran itu.
Foto-foto yang sama atau yang lebih bagus dari yang aslinya itu telah menyebabkan mis-persepsi di kalangan pemilih. Banyak yang berharap akan menemukan foto, tetapi ternyata hanya ada pada kertas suara untuk DPD. Maka dari jamaknya tingkat kesulitan ini, sebetulnya sah untuk mengatakan bahwa pembuat UU bukanlah representasi dari rakyat yang diwakilinya sebab mereka telah melahirkan sesuatu yang tidak mudah bagi warganya.
PDIP DAN GOLKAR AKAN PALING BANYAK KEHILANGAN
Jika tidak mau melakukan pencerdasan konstituen, maka partai yang akan mengalami kehilangan dukungan konstituen pastilah PDIP dan Golkar. Kedua partai ini selain karena jumlah perolehan suaranya pasti mengungguli partai manapun, tak dapat dipungkiri bahwa mereka tersebar sampai ke pelosok yang amat jauh dari kecerdasan. Itulah resiko yang pantas dipertanyakan sekarang juga, mengapa tak sedari dulu mencedaskan masyarakat padahal di tangan ada kekuasaan? Mestinya kedua partai ini segera melakukan taubat nasional dan berjanji, apa pun hasil pemilu 2009 ini, akan segera melakukan peralihan paradigma politik dari pembodohan sistematis ke pencerdasan sosial yang sehat. Jika kedua partai ini masih berprinsip bahwa Negara yang kuat tergantung kepada seberapa bodoh warganya, maka “kiyamatlah” Indonesia.
Sohibul Anshor Siregar, Koordinator Umum ‘nBASIS (Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya).
Masa Kampanye yang sama panjangnya dengan rata-rata usia janin dalam rahim relatif telah memungkinkan para caleg memperoleh konstituen yang masih bisa dipilah dalam 3 kategori: pasti memilih dan bisa diandalkan cari tambahan pemilih, pasti memilih, dan calon pemilih ragu-ragu. Dengan memastikan kemungkinan ancaman kehilangan suara akibat scenario buruk “tangan syetan” di TPS sampai ke KPU dapat diatasi dengan cermat oleh caleg bersama tim pribadi dan jaringan parpol, maka pekerjaan terakhir caleg pemenang pada tiga pekan terakhir adalah mencerdaskan konstituen.
Percuma mengumpulkan massa banyak jika mereka tidak tahu cara memberi suara. Kekhawatiran akan hal ini sudah muncul dari berbagai kalangan, yang pokok pangkalnya berawal pada kinerja KPU yang tidak memiliki program yang memadai untuk sosialisasi. Oleh karena itu, secara langsung atau tidak, lembaga KPU telah menjadi faktor seleksi awal non demokrasi atau non electoral terhadap para caleg. Sekaligus juga menjadi faktor penyedia kendala demokrasi dalam keseluruhan sistem yang dijalankan. Tidak ada pihak yang patut disalahkan pada masalah akan banyaknya jumlah suara batal nanti di TPS kecuali KPU.
Mencerdaskan konstituen amat sederhana. Ajarkan mereka cara memilih yang benar sembari menciptakan political barrier (kungkungan politik) yang kuat agar mereka tidak lagi bisa diganggu oleh caleg lain meski dengan serangan fajar atau gerakan low politics lain semacam itu. Jika mampu, alangkah baiknya menanamkan prinsip “terima uangnya tetapi jangan pilih orangnya” kepada konstituen.
Politisi konvensional yang berharap instantly memperoleh dukungan, tidak akan ada harapan dalam konteks pemilu 2009. Apalagi politisi yang berharap dapat keuntungan dari jumlah swing voters (pemilih mengambang) meski beberapa bulan lalu disebut-sebut jumlahnya bisa mencapai 30-an persen secara nasional.
Alat peraga menjadi penting, jika dapat semacam duplikat kertas suara. Dengan begitu calon pemilih diharapkan bisa berlatih secara praktis. Harus dibayangkan betapa besar lompatan tingkat kesulitan pemberian suara pada pemilu 2009 dibanding dengan sebelumnya. Selain karena system suara terbanyak model Partai Amanat Nasional yang akhirnya diterima menjadi ketentuan pada pemilu 2009 setelah UU pemilu direvisi lewat judicial review Mahkamah Konstitusi, pemilih Indonesia juga tidak biasa dengan alat-alat tulis. Katakanlah calon pemilih itu sudah tahu nama dan nomor urut partai pengusung dan nomor urut pencalonan yang dicantumkan dalam kertas suara, tetapi masih ada kesulitan lain yakni di kertas suara mana nama yang akan dipilih itu tercantum. Ada empat kertas suara yang disediakan, dan di antaranya dikhabarkan ada yang terdiri dari 2 (dua) lembar (DPRDSU). Itu karena jumlah calegnya tak tertampung dalam kertas suara meski lebarnya melebihi kertas Koran itu.
Foto-foto yang sama atau yang lebih bagus dari yang aslinya itu telah menyebabkan mis-persepsi di kalangan pemilih. Banyak yang berharap akan menemukan foto, tetapi ternyata hanya ada pada kertas suara untuk DPD. Maka dari jamaknya tingkat kesulitan ini, sebetulnya sah untuk mengatakan bahwa pembuat UU bukanlah representasi dari rakyat yang diwakilinya sebab mereka telah melahirkan sesuatu yang tidak mudah bagi warganya.
PDIP DAN GOLKAR AKAN PALING BANYAK KEHILANGAN
Jika tidak mau melakukan pencerdasan konstituen, maka partai yang akan mengalami kehilangan dukungan konstituen pastilah PDIP dan Golkar. Kedua partai ini selain karena jumlah perolehan suaranya pasti mengungguli partai manapun, tak dapat dipungkiri bahwa mereka tersebar sampai ke pelosok yang amat jauh dari kecerdasan. Itulah resiko yang pantas dipertanyakan sekarang juga, mengapa tak sedari dulu mencedaskan masyarakat padahal di tangan ada kekuasaan? Mestinya kedua partai ini segera melakukan taubat nasional dan berjanji, apa pun hasil pemilu 2009 ini, akan segera melakukan peralihan paradigma politik dari pembodohan sistematis ke pencerdasan sosial yang sehat. Jika kedua partai ini masih berprinsip bahwa Negara yang kuat tergantung kepada seberapa bodoh warganya, maka “kiyamatlah” Indonesia.
Sohibul Anshor Siregar, Koordinator Umum ‘nBASIS (Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya).
SURAT KEPADA PIMPINAN PARTAI POLITIK
PERIHAL: TOLONG BANTU JAGA SUARA DPD
Assalamu ‘Alaikum Wr.Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Merdeka.
1. Saya berpendapat jika tidak dilakukan perubahan UU untuk mementing-perankan DPD, lebih baik dibubarkan saja. Anggaran habis untuk itu, sedangkan manfaatnya tidak terasa. Jika hanya seakan membentuk sebuah lembaga yang mirip LSM yang berkantor di Senayan, lebih baiklah biaya untuk itu dialihkan untuk peningkatan mutu pendidikan agar sumberdaya Indonesia meningkat seperti negara lain tercatat pernah dan terus menerus melakukannya.
2. DPD sebagai lembaga yang seyogyanya diisi oleh kalangan independen (memang susah mendefinisikan independensi itu), pada pemilu 2009 telah dipersilakan menjadi tempat lanjutan bagi politisi partai yang tergusur. Faktor ini menambah keyakinan saya untuk pembubaran DPD jika perubahan UU tidak dilakukan. Tetap sebaiknya dibubarkan saja jika politisi parpol dicadangkan untuk mengisinya. Itu kesia-siaan belaka.
3. Akan tetapi UU sekarang ini mengharuskan kita memilih orang yang akan mengisi DPD itu, dan biaya untuk itu pun sudah disediakan, begitupun operasionalisasinya kelak. Maka demi menghargai uang rakyat yang dihamburkan atas nama hukum yang dibuat oleh para pengendali negara yang bukan negarawan itu, dengan terpaksa harus kita lakukan sesuatu untuk membuatnya tidak lebih sia-sia. Salah satu ancaman kesia-siannya ialah apabila Indonesia tidak bisa menjamin suara yang diperuntukkan oleh rakyat bagi orang-orang yang mencalonkan diri untuk lembaga itu tidak terjaga. Semua parpol amat merasa perlu menjaga proses pemberian suara, perhitungan suara dan penetapan pemenang. Parpol mengalokasikan biaya yang tidak kecil untuk itu.
4. Karena para calon DPD itu sebagian besar adalah orang independen yang tidak memiliki struktur jaringan permanen, maka kerawanan amat besar. Sudilah kiranya para pimpinan parpol untuk menyisipkan agenda penjagaan suara calon anggota DPD pada program BAPPILU masing-masing parpol. Mohon juga tidak usah bebankan mereka dengan prasyarat keuangan. Kasihan mereka.
5. Kepada para calon anggota DPD perkenankanlah saya menyatakan bahwa jabatan yang Anda perebutkan adalah sesuatu yang tak penting. Tidak usah melakukan praktik yang lebih memperburuk keadaan di negeri yang sudah sakit parah ini.
6. Kepada penyelenggara (KPU dan jajarannya) saya harapkan tetap menjaga integritas. Sudah lebih dari cukup catatan yang membuat masyarakat menganggap KPU itu tidak jujur, tidak adil, bukan hanya tidak professional.
7. Demikian dan terimakasih.
Medan, 11 Maret 2009.
Wassalamu ‘Alaikum Wr.Wb
Salam sejahtera bagi kita semua.
Merdeka.
Koordinator Umum
Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya
Shohibul Anshor Siregar
Assalamu ‘Alaikum Wr.Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Merdeka.
1. Saya berpendapat jika tidak dilakukan perubahan UU untuk mementing-perankan DPD, lebih baik dibubarkan saja. Anggaran habis untuk itu, sedangkan manfaatnya tidak terasa. Jika hanya seakan membentuk sebuah lembaga yang mirip LSM yang berkantor di Senayan, lebih baiklah biaya untuk itu dialihkan untuk peningkatan mutu pendidikan agar sumberdaya Indonesia meningkat seperti negara lain tercatat pernah dan terus menerus melakukannya.
2. DPD sebagai lembaga yang seyogyanya diisi oleh kalangan independen (memang susah mendefinisikan independensi itu), pada pemilu 2009 telah dipersilakan menjadi tempat lanjutan bagi politisi partai yang tergusur. Faktor ini menambah keyakinan saya untuk pembubaran DPD jika perubahan UU tidak dilakukan. Tetap sebaiknya dibubarkan saja jika politisi parpol dicadangkan untuk mengisinya. Itu kesia-siaan belaka.
3. Akan tetapi UU sekarang ini mengharuskan kita memilih orang yang akan mengisi DPD itu, dan biaya untuk itu pun sudah disediakan, begitupun operasionalisasinya kelak. Maka demi menghargai uang rakyat yang dihamburkan atas nama hukum yang dibuat oleh para pengendali negara yang bukan negarawan itu, dengan terpaksa harus kita lakukan sesuatu untuk membuatnya tidak lebih sia-sia. Salah satu ancaman kesia-siannya ialah apabila Indonesia tidak bisa menjamin suara yang diperuntukkan oleh rakyat bagi orang-orang yang mencalonkan diri untuk lembaga itu tidak terjaga. Semua parpol amat merasa perlu menjaga proses pemberian suara, perhitungan suara dan penetapan pemenang. Parpol mengalokasikan biaya yang tidak kecil untuk itu.
4. Karena para calon DPD itu sebagian besar adalah orang independen yang tidak memiliki struktur jaringan permanen, maka kerawanan amat besar. Sudilah kiranya para pimpinan parpol untuk menyisipkan agenda penjagaan suara calon anggota DPD pada program BAPPILU masing-masing parpol. Mohon juga tidak usah bebankan mereka dengan prasyarat keuangan. Kasihan mereka.
5. Kepada para calon anggota DPD perkenankanlah saya menyatakan bahwa jabatan yang Anda perebutkan adalah sesuatu yang tak penting. Tidak usah melakukan praktik yang lebih memperburuk keadaan di negeri yang sudah sakit parah ini.
6. Kepada penyelenggara (KPU dan jajarannya) saya harapkan tetap menjaga integritas. Sudah lebih dari cukup catatan yang membuat masyarakat menganggap KPU itu tidak jujur, tidak adil, bukan hanya tidak professional.
7. Demikian dan terimakasih.
Medan, 11 Maret 2009.
Wassalamu ‘Alaikum Wr.Wb
Salam sejahtera bagi kita semua.
Merdeka.
Koordinator Umum
Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya
Shohibul Anshor Siregar
KNPI Sumut Didesak Gelar Musda KNPI Sergai
Medan (Lapan Anam)
Pimpinan Kecamatan (PK) KNPI Sergai meminta Ketua KNPI Sumut segera melaksanakan musyawarah daerah yang sudah tertunda enam bulan sekaligus membentuk pengurus caretaker.
“Jangan sampai ada rekayasa dari Ketua KNPI Sergai periode 2005-2008 untuk membentuk PK-PK siluman tanpa melalui Musda sehingga melecehkan AD/ART KNPI Sergai,” kata PK Perbaungan Nurianto dan PK Pantai Cermin OK Zulman kepada wartawan di Medan , Selasa (10/3).
Menurut Nurianto, percepatan Musda KNPI Sergai menghindari terkotak-kotaknya organisasi pemuda serta mencegah permainan tidak fair dari oknum-oknum tertentu di wadah organisasi kepemudaan.
Nurianto memprediksikan, terlambatnya Musda bisa melahirkan PK-PK baru menggunakan system penunjukan yang melanggar mekanisme AD/ART.
Disinyalir ada rekayasa untuk membuat SK-SK baru untuk PK-PK KNPI kecamatan, tanpa adanya musyawarah kecamatan. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan AD/ART dan akan mengkebiri hak-hak PK kecamatan lama yang telah lama mati SK-nya.
Padahal matinya SK kecamatan karena kegagalan KNPI Sergai yang tidak membentuk PK kecamatan dalam masa jabatan tiga tahun.
Nurianto mengatakan, struktur PK KNPI Sergai tersebar di 11 kecamatan harus dihormati. “Saya mendengar KNPI Sergai telah membentuk PK baru tanpa ada musyawarah. Jadi pembentukan itu tidak sesuai dengan AD/ART KNPI dalam membentuk PK dengan mengabaikan PK lama yang telah berkecimpung dan berbuat banyak untuk KNPI Sergai,” katanya.***
Pimpinan Kecamatan (PK) KNPI Sergai meminta Ketua KNPI Sumut segera melaksanakan musyawarah daerah yang sudah tertunda enam bulan sekaligus membentuk pengurus caretaker.
“Jangan sampai ada rekayasa dari Ketua KNPI Sergai periode 2005-2008 untuk membentuk PK-PK siluman tanpa melalui Musda sehingga melecehkan AD/ART KNPI Sergai,” kata PK Perbaungan Nurianto dan PK Pantai Cermin OK Zulman kepada wartawan di Medan , Selasa (10/3).
Menurut Nurianto, percepatan Musda KNPI Sergai menghindari terkotak-kotaknya organisasi pemuda serta mencegah permainan tidak fair dari oknum-oknum tertentu di wadah organisasi kepemudaan.
Nurianto memprediksikan, terlambatnya Musda bisa melahirkan PK-PK baru menggunakan system penunjukan yang melanggar mekanisme AD/ART.
Disinyalir ada rekayasa untuk membuat SK-SK baru untuk PK-PK KNPI kecamatan, tanpa adanya musyawarah kecamatan. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan AD/ART dan akan mengkebiri hak-hak PK kecamatan lama yang telah lama mati SK-nya.
Padahal matinya SK kecamatan karena kegagalan KNPI Sergai yang tidak membentuk PK kecamatan dalam masa jabatan tiga tahun.
Nurianto mengatakan, struktur PK KNPI Sergai tersebar di 11 kecamatan harus dihormati. “Saya mendengar KNPI Sergai telah membentuk PK baru tanpa ada musyawarah. Jadi pembentukan itu tidak sesuai dengan AD/ART KNPI dalam membentuk PK dengan mengabaikan PK lama yang telah berkecimpung dan berbuat banyak untuk KNPI Sergai,” katanya.***