Medan, (Lapan Anam)
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) menganggarkan anggaran sekitar Rp705 miliar untuk sektor pendidikan, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut 2009.
“Jumlah ini guna memenuhi amanat undang-undang dasar tahun 1945, yakni anggaran pendidikan 20 persen dari APBD Sumut yang berjumlah Rp3,5 triliun”, kata Ketua Komisi E DPRD Sumatera Utara Rafriandi Nasution SE,MT kepada wartawan di gedung dewan, Kamis (13/11).
Dia menyatakan, jumlah alokasi anggaran pendidikan itu didapat setelah Rabu lalu (12/11) pihaknya melakukan pertemuan dengan Sekda Provsu RE Nainggolan, Pelaksana Kepala Dinas Pendidikan Sumut Delta Pasaribu, Kabiro Binsos, dan Asisten III Rahutman Harahap.
Setelah melakukan pembahasan bersama Sekda, Pl Kepala Dinas Pendidikan, Bappeda Sumut dan Kabiro Binsos, disepakati anggaran pendidikan tahun 2009 mencapai Rp705 miliar dengan catatan jumlah itu sudah dipotong SKPD yang lain.
Jumlah Rp705 miliar itu, kata Rafriandi, antara lain untuk Dinas Pendidikan, Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Keuangan Pendidikan, Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Perpustakaan dan Arsip Daerah.
Untuk Disdik Sumut anggaran yang dialokasikan mencapai Rp168 miliar, Dispora Sumut Rp11,8 miliar, Perpustakaan Daerah Rp16 miliar, BDB Keuangan Pendidikan Rp370 miliar yang terdiri dari beasiswa untuk siswa SD, SMP dan SMA Rp53 miliar, tunjangan guru Rp50 ribu per orang untuk 500 guru setiap bulannya dengan total anggaran Rp105 miliar, sarana dan prasarana Rp200 miliar. “Sementara sisanya akan digunakan untuk hibah dan bantuan sosial ,” kata Rafriandi.
Sementara itu, sesuai PP No 38 dan PP No 41 tahun 2007, Disdik Sumut akan fokus meningkatkan sekolah bertaraf internasional dan sekolah bertaraf nasional. Sedangkan untuk SD dan SMP, akan difokuskan untuk BDB. “Fokus lainnya peningkatan SMK,” kata Rafriandi, juga Caleg PAN untuk DPR RI dari Dapem Sumut 2. Dia mencontohkan SMA Soposurung dan Matauli di Sibolga.
Selain itu, kata Rafriandi, pada tahun anggaran 2009 mendatang, pendidikan di Sumut akan lebih difokuskan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimana saat ini Sumut masih berada pada peringkat ke 20 dari 33 provinsi di Indonesia. Untuk itu PAUD akan menjadi prioritas, menyusul pendidikan untuk SD dan SMK.
Dalam pertemuan di ruang Sekda, kata Rafriandi, Sekda bersama jajaran dinas pendidikan, Bappeda, Kabiro Binsos menyetujui kegiatan workshop bedah pendidikan Sumut yang akan dihadiri 28 kadisdik kabupaten/kota di Sumut. Workshop juga akan diikuti sejumlah stakeholder diantaranya APSI, PGRI, P4TK, LPMP, dan sejumlah stakeholder lainnya.(ms)
DPRDSU Minta BPKP Audit Dinas Jalan dan Jembatan
Medan, (Lapan Anam)
Fraksi-fraksi di DPRDSU meminta Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) untuk melakukan audit sektoral terhadap Dinas Jalan dan Jembatan Sumut, terkait berbagai proyek di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) itu yang disinyalir kental dengan berbagai penyimpangan.
Dalam pandangan umum Fraksi-Fraksi di DPRDSU terhadap Laporan Pertanggungjawaban Gubsu tentang pelaksanaan APBDSU tahun 2007 yang disampaikan para rapat paripurna dipimpin Pl ketua Drs H Hasbullah hadi SH,MkN, Kamis (13/11), terungkap kualitasnya pisik proyek di Dinas Jalan dan Jembatan Sumut umumnya mengecewakan.
Hampir semua fraksi di DPRDSU menyoroti buruknya kualitas proyek, sementara dana dialokasikan pada APBDSU untuk rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan sebesar Rp 67,6 miliar.
Penggunaan dana sebesar itu dinilai tidak tepat sasaran, karena menurut dewan, malah proyek pemeliharaan jalan ada yang piktif alias tidak direalisasikan dilapangan. Salah satu yang piktif adalah pemeliharaan jalan jurusan simpang Pangkalan Susu-Pangkalan Susu di Kabupaten Langkat sebesar Rp 100 juta.
Dalam paripurna juga terungkap, adanya kesimpangsiuran data pihak eksekutif dengan kondisi proyek dilapangan. Misalnya dalam laporan Gubsu yang disampaikan kepada dewan, rehab jalan Simpang Pangkalan Susu-Pangkalan Susu Kabupaten langkat sebesar Rp 75 miliar hanya terealisasi Rp 65 miliar.
Kendati dikatakan hanya terealisasi Rp 65 miliar, namun dalam peninjauan Tim XI ke lokasi, proyek dimaksud sama sekali tidak ditemukan. Tragisnya, saat ditanyakan tim Kunker kepada pihak SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) yakni Dinas Jalan dan Jembatan malah berdalih proyek dimaksud sama tidak ada ditampung dalam APBDSU 2007.
Terkait itu, Fraksi PAN DPRDSU lewat jurubicaranya Drs Parluhutan Siregar dalam paripurna kemarin meminta penjelasan Gubsu, untuk menjelaskan dimana salah dan selipnya. Sebab menurut fraksi ini, keanehan ini akan beraflikasi langsung terhadap perhitungan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBDSU itu sendiri.
Wartawan unit DPRDSU berupaya mengkonfirmasikan hal itu kepada Ketua Tim Dinas Jalan Jembatan yang ikut mendampingi Kunker DPRDSU, Tabrani, juga mengatakan anggaran Rp 65 miliar tersebut tidak ditampung dalam APBDSU. “Kalaupun ada tertuang dalam LPJ Gubsu, itu merupakan tanggung jawab Gubernur. Sebab dalam mata anggaran kami memang proyek itu tidak ditampung, “ujar Tabrani.
Dalam paripurna tersebut, terungkap betapa realisasi proyek peningkatan jalan di Sumut tidak maksimal. Pengawasan terhadap pelaksanaan proyek masih sangat rendah, yang berdampak pekerjaan cenderung asal-asalan untuk mengejar target.
Diantara proyek yang dilaporkan fraksi-fraksi DPRDSU yang kualitasnya mengecewakan dan sudah rusak yakni peningkatan jalan jurusan tanah abang T Tinggi, Peningkatan Jalan jurusan KP Binjai Bandar Khalifah dan peningkatan jalan jurusan Sei Rampah ke Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai.
Demikian juga peningkatan jurusan Medan Tembung berkwalitas sangat rendah, dan terkesan asal-asalan karena berada di posisi penghujung tahun anggaran.(ms)
Fraksi-fraksi di DPRDSU meminta Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) untuk melakukan audit sektoral terhadap Dinas Jalan dan Jembatan Sumut, terkait berbagai proyek di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) itu yang disinyalir kental dengan berbagai penyimpangan.
Dalam pandangan umum Fraksi-Fraksi di DPRDSU terhadap Laporan Pertanggungjawaban Gubsu tentang pelaksanaan APBDSU tahun 2007 yang disampaikan para rapat paripurna dipimpin Pl ketua Drs H Hasbullah hadi SH,MkN, Kamis (13/11), terungkap kualitasnya pisik proyek di Dinas Jalan dan Jembatan Sumut umumnya mengecewakan.
Hampir semua fraksi di DPRDSU menyoroti buruknya kualitas proyek, sementara dana dialokasikan pada APBDSU untuk rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan sebesar Rp 67,6 miliar.
Penggunaan dana sebesar itu dinilai tidak tepat sasaran, karena menurut dewan, malah proyek pemeliharaan jalan ada yang piktif alias tidak direalisasikan dilapangan. Salah satu yang piktif adalah pemeliharaan jalan jurusan simpang Pangkalan Susu-Pangkalan Susu di Kabupaten Langkat sebesar Rp 100 juta.
Dalam paripurna juga terungkap, adanya kesimpangsiuran data pihak eksekutif dengan kondisi proyek dilapangan. Misalnya dalam laporan Gubsu yang disampaikan kepada dewan, rehab jalan Simpang Pangkalan Susu-Pangkalan Susu Kabupaten langkat sebesar Rp 75 miliar hanya terealisasi Rp 65 miliar.
Kendati dikatakan hanya terealisasi Rp 65 miliar, namun dalam peninjauan Tim XI ke lokasi, proyek dimaksud sama sekali tidak ditemukan. Tragisnya, saat ditanyakan tim Kunker kepada pihak SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) yakni Dinas Jalan dan Jembatan malah berdalih proyek dimaksud sama tidak ada ditampung dalam APBDSU 2007.
Terkait itu, Fraksi PAN DPRDSU lewat jurubicaranya Drs Parluhutan Siregar dalam paripurna kemarin meminta penjelasan Gubsu, untuk menjelaskan dimana salah dan selipnya. Sebab menurut fraksi ini, keanehan ini akan beraflikasi langsung terhadap perhitungan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBDSU itu sendiri.
Wartawan unit DPRDSU berupaya mengkonfirmasikan hal itu kepada Ketua Tim Dinas Jalan Jembatan yang ikut mendampingi Kunker DPRDSU, Tabrani, juga mengatakan anggaran Rp 65 miliar tersebut tidak ditampung dalam APBDSU. “Kalaupun ada tertuang dalam LPJ Gubsu, itu merupakan tanggung jawab Gubernur. Sebab dalam mata anggaran kami memang proyek itu tidak ditampung, “ujar Tabrani.
Dalam paripurna tersebut, terungkap betapa realisasi proyek peningkatan jalan di Sumut tidak maksimal. Pengawasan terhadap pelaksanaan proyek masih sangat rendah, yang berdampak pekerjaan cenderung asal-asalan untuk mengejar target.
Diantara proyek yang dilaporkan fraksi-fraksi DPRDSU yang kualitasnya mengecewakan dan sudah rusak yakni peningkatan jalan jurusan tanah abang T Tinggi, Peningkatan Jalan jurusan KP Binjai Bandar Khalifah dan peningkatan jalan jurusan Sei Rampah ke Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai.
Demikian juga peningkatan jurusan Medan Tembung berkwalitas sangat rendah, dan terkesan asal-asalan karena berada di posisi penghujung tahun anggaran.(ms)
Abdul Azis Angkat Jadi Ketua DPRD Sumut
Medan, (Lapan Anam)
H Abdul Aziz Angkat terpilih menjadi Ketua DPRDSU sisa masa bhakti 2004-2009 pada rapat paripurna dewan yang berlangsung di Medan , Kamis sore (13/11).
Dalam paripurna dipimpin Pelaksana Ketua DPRDSU, Drs H Hasbullah Hadi SH SpN dihadiri Sekdaprovsu itu, Aziz Angkat meraih 61 suara dukungan dari total 76 anggota dewan yang memberikan suara. Aziz mengalahkan Zaman Gomo Mendrofa yang hanya mendapatkan 11 suara, sementara empat suara dinyatakan batal dan sembilan anggota dewan tidak hadir.
Pelaksana Ketua DPRDSU mengatakan pemilihan dilakukan karena kekosongan posisi ketua dewan menyusul pengunduran diri H Abdul Wahab Dalimunthe. "Karena kekosongan posisi ketua dewan, maka kita harus memilih Ketua DPRD untuk sisa masa bhakti 2004-2009," ujarnya.
Dikatakan, Partai Golkar sebagai partai asal mantan Ketua DPRDSU kemudian mengusulkan dua nama sebagai kandidat ketua dewan. Kedua kandidat adalah Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut yang juga Ketua Dewan Penasehat Fraksi Partai Golkar DPRDSU, H. Abdul Aziz Angkat dan Wakil Ketua DPD Partai Golkar yang juga anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut, Zaman Gomo Mendrofa.
"Hasil pemilihan tersebut selanjutkan akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden RI untuk dimintakan pengesahan," sebutnya.
Ketua Fraksi PBR DPRDSU, H Raden M Syafi'i SH MHum saat dimintai pernyataannya seputar pemilihan itu mengingatkan Aziz Angkat yang terpilih sebagai ketua dewan, nantinya agar benar-benar bertugas menyerap aspirasi rakyat Sumut. Menjadikan aspirasi itu sebagai kebijakan politik yang dioperasionalkan dan dijalankan eksekutif.
Raden Syafi'i akrab disapa Romo juga mengingatkan Aziz Angkat sebagai Ketua DPRDSU terpilih dalam menjalankan tugasnya harus mengedepankan kepentingan semua golongan.
"Meski pak Aziz berasal dari Partai Golkar maka sebagai Ketua DPRD Sumut, dia harus bergaya atau berkebijakan di semua golongan atau fraksi dalam melakukan dan mengeluarkan kebijakannya," kata Romo juga Caleg DPR-RI dapem Sumut 1.
Romo mengatakan, pada masa jabatan Aziz Angkat sebagai ketua dewan hingga tahun 2009, diyakini akan memiliki banyak tugas berat yang dilakukan. Seperti, lanjut Romo, mengesahkan perda yang saat ini masih dalam pembahasan di tingkat pansus dewan.
Untuk itu, sebut Romo, Aziz Angkat dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan dewan harus memiliki waktu luang yang banyak dalam menjalankan kewajibannya sebagai ketua dewan.
"Kita berharap kepada pak Aziz sebagai Ketua DPRD Sumut nantinya agar menyiapkan waktu lahir dan bathin. Karena pada masa jabatannya dia juga sebagai caleg DPR-RI, yang otomatis juga akan sibuk melakukan sosialisasi dirinya," imbau Romo.(ms)
H Abdul Aziz Angkat terpilih menjadi Ketua DPRDSU sisa masa bhakti 2004-2009 pada rapat paripurna dewan yang berlangsung di Medan , Kamis sore (13/11).
Dalam paripurna dipimpin Pelaksana Ketua DPRDSU, Drs H Hasbullah Hadi SH SpN dihadiri Sekdaprovsu itu, Aziz Angkat meraih 61 suara dukungan dari total 76 anggota dewan yang memberikan suara. Aziz mengalahkan Zaman Gomo Mendrofa yang hanya mendapatkan 11 suara, sementara empat suara dinyatakan batal dan sembilan anggota dewan tidak hadir.
Pelaksana Ketua DPRDSU mengatakan pemilihan dilakukan karena kekosongan posisi ketua dewan menyusul pengunduran diri H Abdul Wahab Dalimunthe. "Karena kekosongan posisi ketua dewan, maka kita harus memilih Ketua DPRD untuk sisa masa bhakti 2004-2009," ujarnya.
Dikatakan, Partai Golkar sebagai partai asal mantan Ketua DPRDSU kemudian mengusulkan dua nama sebagai kandidat ketua dewan. Kedua kandidat adalah Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut yang juga Ketua Dewan Penasehat Fraksi Partai Golkar DPRDSU, H. Abdul Aziz Angkat dan Wakil Ketua DPD Partai Golkar yang juga anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut, Zaman Gomo Mendrofa.
"Hasil pemilihan tersebut selanjutkan akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden RI untuk dimintakan pengesahan," sebutnya.
Ketua Fraksi PBR DPRDSU, H Raden M Syafi'i SH MHum saat dimintai pernyataannya seputar pemilihan itu mengingatkan Aziz Angkat yang terpilih sebagai ketua dewan, nantinya agar benar-benar bertugas menyerap aspirasi rakyat Sumut. Menjadikan aspirasi itu sebagai kebijakan politik yang dioperasionalkan dan dijalankan eksekutif.
Raden Syafi'i akrab disapa Romo juga mengingatkan Aziz Angkat sebagai Ketua DPRDSU terpilih dalam menjalankan tugasnya harus mengedepankan kepentingan semua golongan.
"Meski pak Aziz berasal dari Partai Golkar maka sebagai Ketua DPRD Sumut, dia harus bergaya atau berkebijakan di semua golongan atau fraksi dalam melakukan dan mengeluarkan kebijakannya," kata Romo juga Caleg DPR-RI dapem Sumut 1.
Romo mengatakan, pada masa jabatan Aziz Angkat sebagai ketua dewan hingga tahun 2009, diyakini akan memiliki banyak tugas berat yang dilakukan. Seperti, lanjut Romo, mengesahkan perda yang saat ini masih dalam pembahasan di tingkat pansus dewan.
Untuk itu, sebut Romo, Aziz Angkat dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan dewan harus memiliki waktu luang yang banyak dalam menjalankan kewajibannya sebagai ketua dewan.
"Kita berharap kepada pak Aziz sebagai Ketua DPRD Sumut nantinya agar menyiapkan waktu lahir dan bathin. Karena pada masa jabatannya dia juga sebagai caleg DPR-RI, yang otomatis juga akan sibuk melakukan sosialisasi dirinya," imbau Romo.(ms)
Pembangunan Sumut Belum Fair
Medan, (Lapan Anam)
Fraksi-fraksi di DPRD Sumut melalui pandangan umum terhadap LPJ (Laporan Pertanggung jawaban ) Gubsu menilai, pelaksanaan pembangunan belum dilaksanakan secara fair dan terbuka. Bahkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2007 dikemukakan Gubsu hanya memuat gambaran secara umum.
Pandangan umum ini disampaikan jurubicara fraksi masing-masing dalam rapat paripurna dipimpin Pl Ketua Dewan Hasbullah Hadi, Kamis (13/11) di gedung Dewan.
Seperti FP Demokrat melalui jubirnya Akmal Samosir menyebutkan, pelaksanaan pembangunan terutama dalam proses tenderisasi proyek belum terbuka, sehingga hasil pembangunan tidak sesuai yang diharapkan.
Dalam kaitan itu, FPD minta Pempropsu segera mengevaluasi seluruh pelaksana kegiatan pembangunan dan pelaku yang dinilai melakukan penyimpangan agar dibalcklist dan tidak diberi kesempatan melaksanakan pembangunan selanjutnya.
Fraksi PDIP melalui jubirnya Zakaria Bangun menilai, pertanggungjawaban Gubsu terhadap pelaksanaan APBD 2007 masih bersifat umum, artinya informasi diperlukan untuk mengukur kinerja Pempropsu dalam bidang ekonomi dan social terutama kebodohan, kelaparan, penyakit maupun pengangguran tidak tersedia secara langkap, sehingga sulit merumuskan secara konkrit faktor-faktor yang perlu diperhatikan dan diperbaiki untuk disempurnakan.
Pertanggungjawaban Gubsu juga tidak menjelaskan beberapa hal pokok mengenai infrastruktur, indeks pembangunan manusia terutama dibidang pendidikan dan kesehatan. Informasi mengenai tujuan pembangunan seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan lainnya tidak terdapat di pidato Gubsu.
Sementara Fraksi Golkar minta Gubsu agar memberikan komitmen untuk terus berusaha semaksimal mungkin memperbaiki kinerja anggaran, sehingga laporan keuangan untuk tahun mendatang tidak lagi dinyatakan ‘diclaimer of opinion’ (menolak memberikan opini).
Menghadapi permasalahan bersifat kompleks, Kepala daerah dan jajarannya juga diingatkan, tidak zamannya lagi hanya berwacana dan merasa puas dengan berbagai acara seremonial dan retorika serta tebar pesona, tapi harus sudah bisa memperlihatkan kinerja yang baik dan bekerja keras, bahu membahu mewujudkan karya perencanaan menjadi karya kenyataan, sehingga pemerintah daerah punya kewibawaan di mata masyarakat.
Diharapkan, kebijakan Pempropsu ke depan harus sudah menetapkan focus dan prioritas peningkatan alokasi dana penyelenggaraan pendidikan 20 persen dari APBD 2009, juga untuk rehabilitasi ruas jalan dan jaringan irigasi yang rusak di berbagai kabupaten di Sumut.
Fraksi PAN berpendapat, dari beberapa informasi menggambarkan pelaksanaan proyek APBD cenderung tidak koordinatif dengan pemerintahan atau dinas terkait di kabupaten/kota, sehingga banyak dijumpai penyimpangan, karena kurangnya pengawasan secara langsung.
Pengawasan terhadap pelaksanaan proyek masih sangat rendah, berdampak pekerjaan cenderung asal-asalan untuk mengejar target.
Demikian halnya FKS berpendapat, pembangunan di Sumut masih diwarnai penyakit lama, mark up relative merata disetiap daerah baik dikelola SKPD propinsi maupun kabupaten/kota berasal dari dana BDB, ditambah dengan jeleknya kualitas pembangunan yang dilakukan yakni pembangunan yang asal-asalan.(ms)
Fraksi-fraksi di DPRD Sumut melalui pandangan umum terhadap LPJ (Laporan Pertanggung jawaban ) Gubsu menilai, pelaksanaan pembangunan belum dilaksanakan secara fair dan terbuka. Bahkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2007 dikemukakan Gubsu hanya memuat gambaran secara umum.
Pandangan umum ini disampaikan jurubicara fraksi masing-masing dalam rapat paripurna dipimpin Pl Ketua Dewan Hasbullah Hadi, Kamis (13/11) di gedung Dewan.
Seperti FP Demokrat melalui jubirnya Akmal Samosir menyebutkan, pelaksanaan pembangunan terutama dalam proses tenderisasi proyek belum terbuka, sehingga hasil pembangunan tidak sesuai yang diharapkan.
Dalam kaitan itu, FPD minta Pempropsu segera mengevaluasi seluruh pelaksana kegiatan pembangunan dan pelaku yang dinilai melakukan penyimpangan agar dibalcklist dan tidak diberi kesempatan melaksanakan pembangunan selanjutnya.
Fraksi PDIP melalui jubirnya Zakaria Bangun menilai, pertanggungjawaban Gubsu terhadap pelaksanaan APBD 2007 masih bersifat umum, artinya informasi diperlukan untuk mengukur kinerja Pempropsu dalam bidang ekonomi dan social terutama kebodohan, kelaparan, penyakit maupun pengangguran tidak tersedia secara langkap, sehingga sulit merumuskan secara konkrit faktor-faktor yang perlu diperhatikan dan diperbaiki untuk disempurnakan.
Pertanggungjawaban Gubsu juga tidak menjelaskan beberapa hal pokok mengenai infrastruktur, indeks pembangunan manusia terutama dibidang pendidikan dan kesehatan. Informasi mengenai tujuan pembangunan seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan lainnya tidak terdapat di pidato Gubsu.
Sementara Fraksi Golkar minta Gubsu agar memberikan komitmen untuk terus berusaha semaksimal mungkin memperbaiki kinerja anggaran, sehingga laporan keuangan untuk tahun mendatang tidak lagi dinyatakan ‘diclaimer of opinion’ (menolak memberikan opini).
Menghadapi permasalahan bersifat kompleks, Kepala daerah dan jajarannya juga diingatkan, tidak zamannya lagi hanya berwacana dan merasa puas dengan berbagai acara seremonial dan retorika serta tebar pesona, tapi harus sudah bisa memperlihatkan kinerja yang baik dan bekerja keras, bahu membahu mewujudkan karya perencanaan menjadi karya kenyataan, sehingga pemerintah daerah punya kewibawaan di mata masyarakat.
Diharapkan, kebijakan Pempropsu ke depan harus sudah menetapkan focus dan prioritas peningkatan alokasi dana penyelenggaraan pendidikan 20 persen dari APBD 2009, juga untuk rehabilitasi ruas jalan dan jaringan irigasi yang rusak di berbagai kabupaten di Sumut.
Fraksi PAN berpendapat, dari beberapa informasi menggambarkan pelaksanaan proyek APBD cenderung tidak koordinatif dengan pemerintahan atau dinas terkait di kabupaten/kota, sehingga banyak dijumpai penyimpangan, karena kurangnya pengawasan secara langsung.
Pengawasan terhadap pelaksanaan proyek masih sangat rendah, berdampak pekerjaan cenderung asal-asalan untuk mengejar target.
Demikian halnya FKS berpendapat, pembangunan di Sumut masih diwarnai penyakit lama, mark up relative merata disetiap daerah baik dikelola SKPD propinsi maupun kabupaten/kota berasal dari dana BDB, ditambah dengan jeleknya kualitas pembangunan yang dilakukan yakni pembangunan yang asal-asalan.(ms)
Tujuh Kecamatan di Labuhanbatu Terisolir
Medan (Lapan Anam)
AKIBAT kondisi jalan yang rusak parah dan tak kunjung diperbaiki, baik jalan provinsi maupun ruas jalan kabupaten, telah menyebabkan sejumlah desa di tujuh (7) Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu menjadi terisolir.
“Jika kondisi ini tidak diantisipasi dengan perbaikan cepat, keterisoliran desa di daerah itu akan menimbulkan banyak masalah”, kata anggota DPRD Sumut dari Daerah Pemilihan (Dapil) Labuhan Batu, Drs Ahmad Ikhyar Hasibuan kepada wartawan di gedung dewan, Rabu (12/11).
Politisi dari Partai Demokrat (PD) ini berpendapat, kontraktor biasa yang terbukti bermental korup sudah tidak bisa diharapkan memperbaiki jalan rusak itu.
Dia berpendapat, pemerintah perlu menggandeng tenaga professional dari TNI guna mengatasi masalah ini. Karena pihak TNI sendiri sudah terbukti mampu dengan sukses mengatasi keterisoliran daerah lewat perbaikan jalan.
“Perbaikan jalan hampir sepanjang 21 km di Labuhanbatu, termasuk membuka keterisoliran jalan dari Kampung Sukaramai menuju Leidong, sukses dilakukan TNI”, katanya memberi alasan.
Karenanya, dia menyarankan agar Pemprovsu berkoordinasi dengan Panglima TNI, yang akan membantu perbaikan jalan. “Buktinya, jalan menuju Leidong, saat ini sukses diperbaiki berkat bantuan TNI lewat program masuk desa," ujar anggota Komisi A DPRD Sumut membidangi hokum, pertanahan dan pertahanan itu.
Ikhyar Hasibuan menjelaskan, 7 kecamatan di Labuhanbatu yang infrastrukturnya memprihatinkan yakni Kecamatan Kualuh Hilir, Kecamatan Kualuh Leidong, Kecamatan Panai Hilir, Panai Tengah, Panai Hulu, Kecamatan Kampung Rakyat, Kecamatan Bilah Hilir Negeri Lama.
“Sejak Indonesia merdeka sesungguhnya jalan disana sudah ada. Namun karena tidak ada perbaikan dan perawatan, kini sudah rusak parah”, katanya.
Dalam gambar terlihat, wartawan www.media86.blogspot harus naik zonder saat berkunjung kesalah satu desa di Labuhanbatu akibat rusaknya jalan.(ms)
Pemprovsu Abaikan Rekomendasi DPRDSU
Medan (Lapan Anam)
PRILAKU mau menang sendiri dalam penyusunan alokasi anggaran pembangunan, masih terjadi di jajaran Pemprovsu yang kini dipimpin Gubsu H Syamsul Arifin SE. Akibatnya, distribusi anggaran APBDSU dalam setiap tahun anggaran, selalu tidak sesuai dengan skala prioritas pembangunan Sumut.
Demikian penilaian Fraksi PKS DPRDSU dalam pandangan umum fraksi terhadap R-APBDSU 2008, yang disampaikan lewat jurubicaranya dihadapan rapat paripurna dewan dipimpin Pl Ketua Drs H Hasbullah Hadi SH,MkN, Rabu (12/11).
Selain menyampaikan kekecewaannya atas prilaku Pemprovsu dalam penyusunan alokasi anggaran itu, Fraksi PKS DPRDSU juga mengkritik keberadaan tim evaluasi pembangunan GSG (Gedung Serba Guna) dibentuk melalui SK Sekdapropsu.
Fraksi ini berpendapat, tim evaluasi pembangunan GSG itu sangat jauh dari yang telah direkomendasikan DPRDSU agar Pemprovsu tidak lagi menganggarkannya di APBDSU.
Alih-alih tidak menganggarkan, tapi malah tim evaluasi minta tambahan dana Rp45 milyar. Padahal komkitmen DPRDSU disepakati pembangunan GSG harus lebih dahulu melalui audit investigasi atas pelaksanaanya selama ini.
Demikian halnya Fraksi Partai Demokrat melihat, RP-APBD 2008 belum sepenuhnya disusun dengan memperhatikan skala prioritas dan urgensi di lapangan, serta arah dan kebijakan yang ditetapkan belum aspiratif.
Pengalokasian anggaran diperuntukkan bagi belanja tidak langsung belum proporsional, dibanding belanja langsung dan komposisi pembagiannya kurang rasional. Penyusunannya belum memenuhi mekanisme anggaran dan prinsip disiplin, transparansi, efesiensi dan efektifitas anggaran.
Sementara Fraksi PPP lewat jubirnya Yulizar P Lubis menilai, ada beberapa dari urusan wajib dan urusan pilihan perlu dipertanyakan di R-APBDSU 2008. Karena, beberapa urusan pilihan seperti kehutanan dan sumber daya mineral mestinya bertambah, tapi malah berkurang.
Sementara dalam paripurna dihadiri Sekdaprovsu RE Nainggolan dan pejabat SKPD jajaran Pemprovsu, FPDIP melalui jubir (jurubicaranya) Zakaria Bangun SH,MH menyatakan sikap fraksinya yang pesimis terhadap terwujudnya program Gubsu khususnya memerangi kebodohan.
Kata dia, program memerangi kebodohan masih bersifat angan-angan atau sekedar basa-basi. Indikasinya, anggaran belanja urusan wajib pendidikan di PAPBD 2008 hanya 3,43 persen dari total belanja RP-APBD.
Padahal, katanya, alokasi belanja urusan wajib pendidikan, wajib kesehatan dan wajib pekerjaan umum merupakan tiga urusan wajib langsung berkaitan dengan kebodohan, penyakit dan kelaparan. Karena urusan wajib PU berkaitan dengan aktivitas ekonomi yang langsung berpengaruh terhadap kemiskinan dan kelaparan.
FPDIP juga minta Pemprovsu segera memberikan data dan informasi setiap proyek SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah ), agar dewan dapat memprediksi jadual penyelesaian proyek-proyek itu. Alokasi anggaran RPAPBD 2008 harus digunakan secara berimbang antara proyek fisik dan non fisik, sesuai kebutuhan pembangunan memakmurkan dan mensejahterahkan masyarakat Sumut.
Sedangkan Fraksi PDS junya menyatakan pandangan yang hamper sama, yakni melihat dari urgensi masing-masing kegiatan SKPD, distribusi anggaran tersebut tidak sesuai dengan skala prioritas pembangunan Sumut.
Misalnya urusan wajib pendidikan hanya mengalami kenaikan 3,43 persen atau Rp1,355 milyar lebih dari APBD induk, terlalu kecil dari amanat UU. Demikian halnya anggaran sektor pertanian sangat minimal dan tidak sesuai fakta.
Selain tidak proforsionalnya distribusi dana, peruntukan dana juga tidak bersifat mendesak, karena digunakan belanja modal pembelian computer dan peralatan lainnya.
Sehubungan hal itu, Fraksi PDS meminta Pemprovsu melakukan perhitungan kembali atas besaran anggaran setiap SKPD. (ms)
PRILAKU mau menang sendiri dalam penyusunan alokasi anggaran pembangunan, masih terjadi di jajaran Pemprovsu yang kini dipimpin Gubsu H Syamsul Arifin SE. Akibatnya, distribusi anggaran APBDSU dalam setiap tahun anggaran, selalu tidak sesuai dengan skala prioritas pembangunan Sumut.
Demikian penilaian Fraksi PKS DPRDSU dalam pandangan umum fraksi terhadap R-APBDSU 2008, yang disampaikan lewat jurubicaranya dihadapan rapat paripurna dewan dipimpin Pl Ketua Drs H Hasbullah Hadi SH,MkN, Rabu (12/11).
Selain menyampaikan kekecewaannya atas prilaku Pemprovsu dalam penyusunan alokasi anggaran itu, Fraksi PKS DPRDSU juga mengkritik keberadaan tim evaluasi pembangunan GSG (Gedung Serba Guna) dibentuk melalui SK Sekdapropsu.
Fraksi ini berpendapat, tim evaluasi pembangunan GSG itu sangat jauh dari yang telah direkomendasikan DPRDSU agar Pemprovsu tidak lagi menganggarkannya di APBDSU.
Alih-alih tidak menganggarkan, tapi malah tim evaluasi minta tambahan dana Rp45 milyar. Padahal komkitmen DPRDSU disepakati pembangunan GSG harus lebih dahulu melalui audit investigasi atas pelaksanaanya selama ini.
Demikian halnya Fraksi Partai Demokrat melihat, RP-APBD 2008 belum sepenuhnya disusun dengan memperhatikan skala prioritas dan urgensi di lapangan, serta arah dan kebijakan yang ditetapkan belum aspiratif.
Pengalokasian anggaran diperuntukkan bagi belanja tidak langsung belum proporsional, dibanding belanja langsung dan komposisi pembagiannya kurang rasional. Penyusunannya belum memenuhi mekanisme anggaran dan prinsip disiplin, transparansi, efesiensi dan efektifitas anggaran.
Sementara Fraksi PPP lewat jubirnya Yulizar P Lubis menilai, ada beberapa dari urusan wajib dan urusan pilihan perlu dipertanyakan di R-APBDSU 2008. Karena, beberapa urusan pilihan seperti kehutanan dan sumber daya mineral mestinya bertambah, tapi malah berkurang.
Sementara dalam paripurna dihadiri Sekdaprovsu RE Nainggolan dan pejabat SKPD jajaran Pemprovsu, FPDIP melalui jubir (jurubicaranya) Zakaria Bangun SH,MH menyatakan sikap fraksinya yang pesimis terhadap terwujudnya program Gubsu khususnya memerangi kebodohan.
Kata dia, program memerangi kebodohan masih bersifat angan-angan atau sekedar basa-basi. Indikasinya, anggaran belanja urusan wajib pendidikan di PAPBD 2008 hanya 3,43 persen dari total belanja RP-APBD.
Padahal, katanya, alokasi belanja urusan wajib pendidikan, wajib kesehatan dan wajib pekerjaan umum merupakan tiga urusan wajib langsung berkaitan dengan kebodohan, penyakit dan kelaparan. Karena urusan wajib PU berkaitan dengan aktivitas ekonomi yang langsung berpengaruh terhadap kemiskinan dan kelaparan.
FPDIP juga minta Pemprovsu segera memberikan data dan informasi setiap proyek SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah ), agar dewan dapat memprediksi jadual penyelesaian proyek-proyek itu. Alokasi anggaran RPAPBD 2008 harus digunakan secara berimbang antara proyek fisik dan non fisik, sesuai kebutuhan pembangunan memakmurkan dan mensejahterahkan masyarakat Sumut.
Sedangkan Fraksi PDS junya menyatakan pandangan yang hamper sama, yakni melihat dari urgensi masing-masing kegiatan SKPD, distribusi anggaran tersebut tidak sesuai dengan skala prioritas pembangunan Sumut.
Misalnya urusan wajib pendidikan hanya mengalami kenaikan 3,43 persen atau Rp1,355 milyar lebih dari APBD induk, terlalu kecil dari amanat UU. Demikian halnya anggaran sektor pertanian sangat minimal dan tidak sesuai fakta.
Selain tidak proforsionalnya distribusi dana, peruntukan dana juga tidak bersifat mendesak, karena digunakan belanja modal pembelian computer dan peralatan lainnya.
Sehubungan hal itu, Fraksi PDS meminta Pemprovsu melakukan perhitungan kembali atas besaran anggaran setiap SKPD. (ms)
Omak-Omak Desak Pemerintah Turunkan BBM
Medan (Lapan Anam)
SERATUSAN massa mengatasnamakan Masyarakat Sialang Muda dan Lembaga Advokasi Politik dan Hukum Rakyat Indonesia (LAPHRI) berunjukrasa di Gedung DPRDSU, Selasa (12/11) pagi. Sebagian besar mereka merupakan kaum ibu yang bagi warga Medan disebut “omak-Omak”, membawa seperangkat alat dapur seperti kuali dan panci.
Mereka menggelar aksi damai tersebut untuk menuntut pemerintah menurunkan harga BBM dan menyampaikan aspirasi terhadap persoalan-persoalan kasus sosial serta ekonomi. Menurut mereka siatuasi akibat kenaikan BBM di masa lalu membuat masyarakat Desa Sialang Muda terjepit, khususnya bagi kalangan ibu rumah tangga.
Selain itu, kata pengunjukrasa masalah yang cukup besar bagi masyarakat saat ini adalah dampak pengaruh krisis global bagi petani yaitu turunnya harga hasil tani (buah) yang tidak sebanding dengan harga beli pupuk.
Ditambah lagi susahnya untuk mendapatkan pupuk sehingga mau tidak mau masyarakat terpaksa harus membeli pupuk yang harganya sangat mahal.
'Hal ini juga dapat menambah pengangguran di Desa Sialang Muda, karena petani selalu merugi. Sedangkan untuk peluang kerja bagi pemuda sangat kecil diperoleh”, kata kordinator lapangan Hasan Basri dalam orasinya.
Oleh karena itu para pengunjuk rasa yang datang dengan menumpang angkutan truk ini , meminta wakil rakyat di DPRDSU memperjuangkan aspirasi mereka. Yakni mendesak pemerintah menurunkan harga BBM 30 persen atau kembalikan pada harga semula, karena harga BBM sangat berpengaruh terhadap harga sembilan bahan pokok.
Stabilkan harga hasil-hasil tani masyarakat dengan keluar dari krisis global dan segera tuntaskan krisis global yang juga melanda kaum tani.
Turunkan harga pupuk dan tuntaskan para oknum yang telah menjual pupuk bersubsidi, serta mendesak pemerintah membuka seluas-luasnya lapangan kerja.
"jika tuntutan ini tidak terealisasi maka masyarakat akan menolak Pemilu 2009," teriak pengunjurasa.
Aksi itu diterima Ketua Komisi E DPRDSU , Rafriandi Nasution SE,MT yang berjanji akan meneruskan aspirasi masyarakat.(ms)
Puisi “Nurani” Zakaria Bangun SH,MH
ANTARA PERGOLAKAN BATIN
DAN PEMIKIRAN KRITIS SEORANG WAKIL RAKYAT
KETIDAKADILAN muncul dari prilaku yang tidak memiliki hati nurani. Dampaknya, kerakusan dan sikap tidak peduli kepada sesama, menjadi lebih menonjol. Rakyat pun hanya bisa kecewa, sebab prilaku tersebut justru mewabah dikalangan elit politik.Demikian antara lain yang bisa ditangkap dari puisi karya Zakaria Bangun SH,MH yang dibacakan seorang wartawan Medan, Mayjen Simanungkalit, pada Parade Puisi berthema “Pahlawan Bunga Bangsaku” di halaman utama gedung DPRDSU, Jalan Imam Bonjol Medan, Senin 10 Nopember 2008 silam.
Dalam parade puisi dihadiri Gubsu dan Muspida Plus, artis Hj Neno Warisman dan tokoh dari simpul masyarakat Sumut itu, puisi Zakaria Bangun juga anggota Fraksi PDIP DPRDSU, mengglegar bak halilintar di terik matahari.
Walau dibacakan menjelang akhir parade, namun bait-bait puisi berjudul “Masih Adakah Nurani” itu, masih memukau. Agaknya, penyebab itu tak lain karena bait-bait puisi itu merupakan cermin pemikiran kritis serta pergolakan panjang batin seorang wakil rakyat.
Dengan gemilang, Zakaria Bangun menghempaskan kritikan pedas lewat untaian bait demi bait. /………..Rakyat menangis rakyat merintih/rakyat menangis untuk sejengkal perutnya/kau..kau..tetap bersandiwara/menikmati kue kue disana/tanyaku masih adakah nuranimu ?....../
Walau mengaku bukan sebagai penyair, toh Zakaria Bangun mampu menyapa dengan jujur. Ungkapan hati yang jujur lewat puisi itu, juga tak menggunakan kata-kata sulit yang banyak tafsiran. Tapi malah dengan kata-kata sederhana apa adanya. Tak berbelit-belit, mudah dipahami, enak dibaca dan didengar, dan jelas maksudnya.
Puisi “Masih Adakah Nurani” cukup sederhana, tapi luar biasa. Terdiri dari satu bait, empat baris, satu tanda baca. Makna puisi ini pun cukup mudah kita pahami. Orang yang membaca dan mendengarnya tak perlu lelah kerutkan dahi, tak perlu coba-coba buat tebakan maknanya.Sekali baca langsung paham.
Kelebihan lainnya, puisi ini pun bisa menjadi otokritik bagi yang membaca dan mendengarnya. Lucunya puisi ini bisa bikin orang tertawa sepuasnya, walau sesungguhnya sudah kena sentilan.
Jujurnya puisi ini karena penulisnya mengungkapkan kegalauan hati dan pemikiran kritisnya tanpa sungkan. Tanpa basa basi dan tanpa kata bersayap. Orang pun tak mungkin salah tafsir dalam memaknai maksud yang ingin disampaikan penulisnya.
Selengkapnya puisi “Masih Adakah Nurani” adalah seperti ini. /....Dikejauhan kumemandangmu/kian hari kau kian menjadi/perubahan tetap ada/perubahan yang gimana ?
/…….Rakyat menangis rakyat merintih/rakyat menangis untuk sejengkal perutnya/kau..kau..tetap bersandiwara/menikmati kue kue disana/tanyaku masih adakah nuranimu ?
/……Pernah kau camkan nalurimu/dimana daya nalarmu/hei tokoh tokoh/yang tetap menokoh/ Petani buruh karyawan nelayan/penuh harap nan tetap mengecewakan/reformasi tetap jadi alasan/kau tetap asik menikmati kepuasan/masih adakah nuranimu ?../
/……Kedaulatan kau katakan ditangan rakyat/kesejahteraan katamu untuk rakyat/nyatanya kesejahteraan tetap ditanganmu/hai panutan, tokoh/masih adakah nuranimu ?../
/…..Demokrasi tetap demokrasi/kedaulatan tetap kedaulatan/disana kau tetap berpestapora/menikmati hasil sandiwara../.
/……Kau berdiri bagaikan tonggak baja yang kokoh/dikelilingi kroni-koni strategi/tuk mengatur rejeki dari segala segi/mumpung lagi terjadi asyik menikmati/dimanakah nuranimu ?/Tuhan berilah kami pemimpin sejati…/.
Melalui puisi itu, seolah Zakaria ingin bertanya, apakah para petinggi negeri ini masih punya hati nurani ? “Ini 'kan pertanyaan wajar. Realitas sosial yang kita hadapi dialam nyata.Kalau sudah tak ada hati nurani bagi elit politik, lalu apa lagi yang diharap rakyat?”, kata Zakaria Bangun ketika ditanya wartawan.
Bagi Zakaria Bangun juga Caleg PDIP untuk DPRDSU dari Dapem Binjai-Langkat ini, puisi bukan hanya sekadar ungkapan perasaan. Lebih dari itu, puisi merupakan sikap perlawanannya terhadap setiap bentuk kezaliman dan ketidakadilan.
Sebagai wakil rakyat, dia berupaya tetap konsisten dengan sikapnya. Baginya, menjadi wakil rakyat pada hakikatnya harus mengabdi kepada kepentingan rakyat dan kemanusiaan. Agar masyarakat bisa hidup damai, semua kita harus memiliki hati nurani. Begitulah. (Mayjen Simanungkalit)
Puisi “Kanibal” Kamaluddin Harahap
Medan (Lapan Anam)
Makanlah sesamamu maka kau akan dimakan. Telah berulang kisah makan memakan. Kerasukam pun jadi gaya kehidupan. Dimana-mana sendawa bersahutan dengan rintih kelaparan.
Kau ajak anak-anak bernyanyi dan bercanda. Setelah itu kau bantai ayah dan ibunya, dan kau hancurkan rumah-rumah mereka.
Demikian sepenggal bait puisi berjudul Kanibal ciptaan Asmadji AS Muchtar yang dibacakan Anggota DPRDSU dari Fraksi PAN, Ir H Kamaluddin Harahap MSi. Dia membaca puisi itu saat tampil di acara Parade Baca Puisi digelar Anggota DPRDSU dan Wartawan Unit DPRDSU, Senin malam.
Acara menampilkan artis dan seniman ibukota, Hj Neno Warisman itu dihadiri Gubsu dan Sekdaprovsu, H Syamsul Hilal SE dan DR RE Nainggolan. Turut juga membacakan puisi diacara itu yakni Gubsu, Sekdaprovsu, mewakili Pangdam, serta Danlantamal.
Kamaluddin juga Ketua DPW PAN Sumut yang tampil semangat kembali melanjutkan bacaan puisi berjudul Kanibal dengan mendapat sambutan tepuk tangan dari para hadirin termasuk Hj Neno Warisman. Adapun lanjutan bait puisinya yakni, Kau bangun rumah sakit sangatlah kau buat wabah berjangkit. Dan udara kau racuni dengan berbagai radiasi.
Siapa sesungguhnya yang memangsa pemangsa.Siapa sesungguhnya pemangsa yang memangsa. Disini tak ada lagi sisa kecuali bayang-bayang yang juga terluka, ada bekas cakarmu dimana-mana.
Selain membaca puisi berjudul Kanibal, Kamaluddin juga caleg DPRDSU dapem Sumut 1 nomor urut 1 tersebut juga mebaca puisi berjudul Pergulatan. Kamaluddin kepada wartawan usai membacakan puisi mengaku, judul puisi Kanibal tersebut saat ini tidak jauh berbeda dengan kondisi masa kini.
"Kita amati saja di sekitar kita bahkan di negara kita Indonesia, sesama manusia saling 'makan memakan' khususnya saling sikut dan menjatuhkan. Tidak hanya itu, saat ini juga kita bisa melihat bahwa banyak orang atau sekelompok orang khususnya pejabat, pertama semangat membangun sarana rumah sakit tapi sayangnya mereka malah membuat wabah berjangkit hingga meracuni udara dengan berbagai radiasi," ujar Kamaluddin.
Lebihlanjut Kamaluddin mengaku, membaca puisi di kalangan legislatif, eksekutif, yudikatif serta kalangan pers dan tokoh pendidikan diyakini akan mampu membawa pesan-pesan moral yang penting demi untuk perbaikan bangsa dan daerah. Makanya Kamaluddin berharap lewat puisi-puisi yang disampaikan di acara agar kiranya mendapat tanggapan dan perhatian dari pihak terkait untuk menjadi bahan masukan. (ms)
Makanlah sesamamu maka kau akan dimakan. Telah berulang kisah makan memakan. Kerasukam pun jadi gaya kehidupan. Dimana-mana sendawa bersahutan dengan rintih kelaparan.
Kau ajak anak-anak bernyanyi dan bercanda. Setelah itu kau bantai ayah dan ibunya, dan kau hancurkan rumah-rumah mereka.
Demikian sepenggal bait puisi berjudul Kanibal ciptaan Asmadji AS Muchtar yang dibacakan Anggota DPRDSU dari Fraksi PAN, Ir H Kamaluddin Harahap MSi. Dia membaca puisi itu saat tampil di acara Parade Baca Puisi digelar Anggota DPRDSU dan Wartawan Unit DPRDSU, Senin malam.
Acara menampilkan artis dan seniman ibukota, Hj Neno Warisman itu dihadiri Gubsu dan Sekdaprovsu, H Syamsul Hilal SE dan DR RE Nainggolan. Turut juga membacakan puisi diacara itu yakni Gubsu, Sekdaprovsu, mewakili Pangdam, serta Danlantamal.
Kamaluddin juga Ketua DPW PAN Sumut yang tampil semangat kembali melanjutkan bacaan puisi berjudul Kanibal dengan mendapat sambutan tepuk tangan dari para hadirin termasuk Hj Neno Warisman. Adapun lanjutan bait puisinya yakni, Kau bangun rumah sakit sangatlah kau buat wabah berjangkit. Dan udara kau racuni dengan berbagai radiasi.
Siapa sesungguhnya yang memangsa pemangsa.Siapa sesungguhnya pemangsa yang memangsa. Disini tak ada lagi sisa kecuali bayang-bayang yang juga terluka, ada bekas cakarmu dimana-mana.
Selain membaca puisi berjudul Kanibal, Kamaluddin juga caleg DPRDSU dapem Sumut 1 nomor urut 1 tersebut juga mebaca puisi berjudul Pergulatan. Kamaluddin kepada wartawan usai membacakan puisi mengaku, judul puisi Kanibal tersebut saat ini tidak jauh berbeda dengan kondisi masa kini.
"Kita amati saja di sekitar kita bahkan di negara kita Indonesia, sesama manusia saling 'makan memakan' khususnya saling sikut dan menjatuhkan. Tidak hanya itu, saat ini juga kita bisa melihat bahwa banyak orang atau sekelompok orang khususnya pejabat, pertama semangat membangun sarana rumah sakit tapi sayangnya mereka malah membuat wabah berjangkit hingga meracuni udara dengan berbagai radiasi," ujar Kamaluddin.
Lebihlanjut Kamaluddin mengaku, membaca puisi di kalangan legislatif, eksekutif, yudikatif serta kalangan pers dan tokoh pendidikan diyakini akan mampu membawa pesan-pesan moral yang penting demi untuk perbaikan bangsa dan daerah. Makanya Kamaluddin berharap lewat puisi-puisi yang disampaikan di acara agar kiranya mendapat tanggapan dan perhatian dari pihak terkait untuk menjadi bahan masukan. (ms)
Dari Parade Puisi di DPRDSU :
Menggelorakan Kepahlawanan
Tanpa Letusan Senapan
Catatan : Mayjen Simanungkalit
ADA pemandangan tak biasa di gedung DPRDSU pada Senin malam,10 Nopember 2008. Walau hujan turun deras, sejumlah orang berbaju batik,duduk khusuk menghadap pentas. Mereka tak bergeming oleh gemuruh petir, yang menyambar angkasa tanpa basa-basi.
Petinggi Sumatera Utara (Sumut) seperti Gubsu H Syamsul Arifin SE, mewakili Pangdam I/BB, mewakili Danlantamal Belawan, Pl Ketua DPRDSU Drs H Hasbullah Hadi SH,MkN, Pj Walikota Medan Drs Afifuddin Lubis,yang mewakili Kejatisu dan bahkan Kapoldasu Irjen Pol Drs Nanan Sukarna hadir disana.
Demikian juga para anggota DPRDSU, para Kepala Dinas dan Kepada Badan jajaran Pemprovsu. Bahkan tokoh lingkungan seperti Robert Valentino, juga nampak duduk khusuk bersama mantan ketua Panwaslih David Susanto SE.
Adakah unjukrasa di gedung dewan itu ? Jangan salah, mereka justru sedang mengikuti parade baca puisi, menyemarakkan hari pahlawan 10 Nopember. Acara tersebut, kata Drs H Yulizar Parlagutan selaku panitia, sudah yang kelima kalinya, sebagai kegiatan rutin tahunan DPRDSU dan Wartawan unit dewan.
“Kita perlu menggelorakan jiwa patriotisme dan kepahlawanan. Mewariskannya kepada generasi penerus. Kepahlawanan itu tidak mesti dengan letusan senapan dar der dor, tapi juga bisa digelorakan lewat puisi”, kata Gubsu Syamsul Arifin saat membuka acara itu.
Syamsul gelar Datuk Sri Lilawangsa Hidayatullah ini, malah langsung membacakan bait puisi karyanya sendiri berjudul 'Jeritan Pejuang'. Dia seolah menitipkan pesan, bahwa negeri ini harus dikawal dengan patriotisme.
Putra dari pejuang “Brandan Bumi Hangus” Hasan Perak ini, menyampaikan puisinya dengan gaya mendayu. Pesan yang disampaikan sangat mendalam dan mudah dipahami.
Sedangkan Ketua DPRD SU H Hasullah Hadi juga turut membacakan puisinya “Gila-gilaan lagi”. Puisi anggota Fraksi PDIP DPRDSU, Zakaria Bangun SH,MH berjudul “Masih Adakah Nurani” dibacakan Mayjen Simanungkalit. Sejumlah anggota dewan seperti Kamaluddin Harahap, Mursito kabukasuda, Sekdaprovsu RE Nainggolan, tokoh lingkungan Robert Valentino Tarigan dan lainnya, turut menunjukkan kebolehannya membaca puisi.
Demikian juga kapoldasu Irjen Pol Drs Nanan Sukarna membacakan puisi ciptaan sendiri berjudul 'Selalu Antara Engkau dan Tuhan'. Puisi ini oleh artis kondang Hj Neno Warisman yang tampil sebagai pembaca tamu, dianggap menjadi puisi terbaik karena dalam rangkaian bait puisi tersebut terselip pesan 'kejujuran'.
Suasana menjadi hening tatkala Neno membacakan bait-bait puisinya diiringi lantunan tembang dengan backing vokal dua puterinya. Menurut Neno, satu kata kejujuran kini mulai hilang, padahal kalimat itulah yang diharap mampu membawa kebaikan di negeri ini.
Bait puisi wanita berjilbab ini, sarat pesan diantaranya bagaimana harkat seorang Ayah dalam sebuah keluarga. Bagaimana pula Ayah memperlakukan keluarganya, mendidik anak-anaknya.
Mendorong seorang anak untuk punya masa depan bukan diukur dengan sebuah angka di sekolah, hingga Ayah jangan memaksakan kehendak dan tak jujur hanya untuk mendapatkan angka itu.
Hampir semua thema puisi yang dibacakan, bermuara kepada upaya menggelorakan patriotisme dan pesan agar mewarisi kepahlawanan. Dan dalam acara itu, terbukti betapa Puisi juga bisa mengelorakan rasa heroisme luar biasa, tanpa harus ada bau mesiu di dalamnya. Rasanya masuk akal, jika kepahlawanan bisa digelorakan tanpa harus dihubungkan dengan senapan dan bunyi dar der dor, seperti kata Gubsu.
Banyak yang bertanya, mengapa parade puisi DPRDSU dan Wartawan digelar bertepatan pada hari Pahlawan 10 Nopember ?
Menurut panitia,selain hari pahlawan bagi bangsa kita memiliki makna yang sangat sakral. Semangat patriotisme para pahlawan, harus terus kita gelorakan guna meneruskan perjuangan para pahlawan tersebut.
Disisi lain, Presiden Kennedy juga pernah mengatakan, jika politik bengkok maka puisi bisa meluruskan. Lalu apakah dunia politik kita sudah bengkok hingga perlu parade puisi ? Entahlah.***
KPK Diminta Periksa Proyek APBDSU 2007
Medan (Lapan Anam)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera menurunkan tim ke Kabupaten Langkat dan kota Binjai, terkait realisasi proyek dibiayai APBDSU tahun 2007 yang diduga tidak beres di dua daerah tersebut. ”Hampir semua proyek APBDSU tahun 2007 di Langkat dan Binjai tidak beres. Maka kita sarankan agar KPK mengusutnya sebelum barang buktinya lenyap ditelan bumi,” kata anggota tim XI Kunker DPRDSU Edi Rangkuti kepada wartawan di Medan, Selasa (11/11).
Dalam Kunker terkait peninjau realisasi proyek dibiayai APBDSU tahun 2007 di Kabupaten Langkat dan Kota Binjai pada 6 s/d 9 Nopember 2008 itu, tim menemukan bobroknya penanganan proyek APBDSU.
Terkait itu, sebelum KPK turun tangan, Gubsu juga disarankan membentuk tim mengusut kelapangan, terutama guna mengetahui siapa saja yang patut diseret untuk mempertanggungjawabkannya di muka hukum.
Edi Rangkuti mengatakan, banyak proyek APBDSU yang hanya sekedar ditambal sulam atau dibedaki. Padahal dari laporan yang ada, proyek tersebut dilakukan rehab berat.
Ironisnya, ada proyek yang staf instansi terkait tidak mengetahu letak proyek yang dilaksanakan. Bahkan tidak tahu apakah ada proyek tersebut atau tidak, sementara dari data pelaksanaan APBDSU sudah tercantum besaran anggaran yang dialokasikan.
Dikatakan Edi, proyek APBDSU 2007 di Binjai dan Langkat, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dijadikan BDB (Bantuan Daerah Bawahan) serba tidak jelas penggunaannya dan manfaatnya. Contoh biaya rehab dan pembangunan unit sekolah baru sangat tidak masuk akal.
“Apa realistis untuk mengganti 200 lembar seng atap sekolah harus dibayar Rp100 juta. Kasus lain seperti lift RS Djulham Binjai seharga Rp500 juta sudah lama rusak. Demikian juga bangunan lantai IV senilai Rp1,5 milyar tidak sebanding dengan nilai proyeknya,” ujarnya.
Dibidang pengairan, kata Rangkuti, ada proyek pengendalian banjir sudah tidak nampak lagi jejak fisiknya, bahkan juga proyek Dinas Sosial yang dilaksanakan asal jadi.
Untuk itu, dia meminta Gubsu untuk segera membentuk tim penilaian dan pengusutan, karena kondisi seperti itu diyakini juga terjadi di kabupaten dan kota lainnya di Sumut dan sangat berpotensi merugikan Negara ratusan milyar rupiah.ms)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera menurunkan tim ke Kabupaten Langkat dan kota Binjai, terkait realisasi proyek dibiayai APBDSU tahun 2007 yang diduga tidak beres di dua daerah tersebut. ”Hampir semua proyek APBDSU tahun 2007 di Langkat dan Binjai tidak beres. Maka kita sarankan agar KPK mengusutnya sebelum barang buktinya lenyap ditelan bumi,” kata anggota tim XI Kunker DPRDSU Edi Rangkuti kepada wartawan di Medan, Selasa (11/11).
Dalam Kunker terkait peninjau realisasi proyek dibiayai APBDSU tahun 2007 di Kabupaten Langkat dan Kota Binjai pada 6 s/d 9 Nopember 2008 itu, tim menemukan bobroknya penanganan proyek APBDSU.
Terkait itu, sebelum KPK turun tangan, Gubsu juga disarankan membentuk tim mengusut kelapangan, terutama guna mengetahui siapa saja yang patut diseret untuk mempertanggungjawabkannya di muka hukum.
Edi Rangkuti mengatakan, banyak proyek APBDSU yang hanya sekedar ditambal sulam atau dibedaki. Padahal dari laporan yang ada, proyek tersebut dilakukan rehab berat.
Ironisnya, ada proyek yang staf instansi terkait tidak mengetahu letak proyek yang dilaksanakan. Bahkan tidak tahu apakah ada proyek tersebut atau tidak, sementara dari data pelaksanaan APBDSU sudah tercantum besaran anggaran yang dialokasikan.
Dikatakan Edi, proyek APBDSU 2007 di Binjai dan Langkat, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dijadikan BDB (Bantuan Daerah Bawahan) serba tidak jelas penggunaannya dan manfaatnya. Contoh biaya rehab dan pembangunan unit sekolah baru sangat tidak masuk akal.
“Apa realistis untuk mengganti 200 lembar seng atap sekolah harus dibayar Rp100 juta. Kasus lain seperti lift RS Djulham Binjai seharga Rp500 juta sudah lama rusak. Demikian juga bangunan lantai IV senilai Rp1,5 milyar tidak sebanding dengan nilai proyeknya,” ujarnya.
Dibidang pengairan, kata Rangkuti, ada proyek pengendalian banjir sudah tidak nampak lagi jejak fisiknya, bahkan juga proyek Dinas Sosial yang dilaksanakan asal jadi.
Untuk itu, dia meminta Gubsu untuk segera membentuk tim penilaian dan pengusutan, karena kondisi seperti itu diyakini juga terjadi di kabupaten dan kota lainnya di Sumut dan sangat berpotensi merugikan Negara ratusan milyar rupiah.ms)
Proyek BDB Jadi Objek Korupsi Oknum Pejabat
Medan (Lapan Anam)
Proyek Bantuan Daerah Bawahan (BDB) yang dialokasikan APBDSU dalam setiap tahun anggaran, menjadi objek korupsi oknum pejabat di kabupaten/Kota. Buktinya, selain banyak yang piktif, realisasi proyek tersebut dilapangan sangat mengecewakan dibandingkan dengan jumlah alokasi anggaran.
Demikian terungkap dalam rapat paripurna DPRDSU, tentang laporan hasil kunjungan kerja (Kunker) tim I-XI terhadap pelaksanaan proyek dibiayai APBDSU tahun anggaran 2007 dipimpin Pl Ketua DPRD Sumut Drs H Hasbullah Hadi SH MKn, Selasa (11/11).
Dihadiri Sekdaprovsu DR RE Nainggolan mewakili Gubsu, rapat paripurna dewan itu mewacanakan agar, daerah kabupaten/Kota yang tidak merealisasikan proyek BDB secara benar dan maksimal, dipertimbangkan untuk tidak memperoleh anggaran serupa pada tahun berikutnya.
“Kalu tidak dimanfaatkan secara maksimal dan malah menjadi objek korupsi oknum pejabat di Kabupaten/Kota, sebaiknya BDB tidak dianggarkan di Kabupaten/Kota bersangkutan”, kata Hasbullah Hadi.
Sementara Sekdapropsu RE Nainggolan menganggapi laporan dewan dari tim I-XI DPRDSU itu, memberi apreasiasi positif. Pemprovsu kata dia akan ,menindaklanjuti temuan dewan tersebut.
“Pemprovsu juga akan melakukan perbaikan dalam penyusunan APBD 2009, berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang telah disepekati DPRDSU dan Pemprovsu”, kata Nainggolan.
Sebelumnya, Hasbullah Hadi menegaskan, pejabat Kabupaten/Kota selalu tidak respon terhadap kunker tim Dewan. Saikap ini ditengarai akibat ketakutan oknum, terbongkarnya berbagai penyimpangan penggunaan anggaran yang diterima.
“DPRDSU kesulitan memeriksa realisasi proyek BDB, karena tidak ada pejabat yang menunjukkan lokasi proyek. Dewan hanya memperoleh petunjuk seadanya dari pihak lain, dan ternyata realisasi proyek BDB itu memang ada yang piktif dan kalaupun ada sangat mengecewakan”, kata Hasbullah.
Karenanya, agar tidak menjadi objek korupsu oknum pejabat di Kabupaten/Kota, disarankan agar proyek BDB dilakukan dengan selektif. Bagi daerah yang menyalah, sebaiknya tidak diberikan lagi.
Sebelumnya, hampir semua tim Kunker DPRDSU melaporkan adanya ketidakberesan proyek BDB di Kabupaten/Kota. Seperti halnya temuan kunker tim II lewat jubirnya Drs Abul Hasan Harahap mengindikasi, proyek belanja bantuan keuangan atau BDB (Bantuan Daerah Bawahan) 2007 untuk Pemkab Deliserdang piktif. Pemkab juga tidak bisa berkoordinasi dengan tim pengawasan DPRDSU terhadap pelaksanaan proyek-proyek berasal dari APBD 2007.
Demikian juga tim XI melaporkan, realisasi proyek BDB khususnya untuk rehab sekolah dinilai ada keanehan. Alokasi anggarannya dibuat rata-rata sama terhadap sekolah, walau kerusakannya berbeda-beda. Bahkan kurangnya koordinasi menyebabkan banyak proyek diolaksanakan Pempropsu tidak diketahui Pemkab Langkat.
Demikian halnya proyek lanjutan pembangunan RSU Dr RM Djoelham sebesar Rp2 M, tapi Rp500 juta diantaranya untuk pengadaan lift tidak berfungsi lagi. Pelaksanaan proyek tersebut sarat penyimpangan dan terindikasi mark up besar-besaran dan disarankan proyek itu dicross check.(ms)
Proyek Bantuan Daerah Bawahan (BDB) yang dialokasikan APBDSU dalam setiap tahun anggaran, menjadi objek korupsi oknum pejabat di kabupaten/Kota. Buktinya, selain banyak yang piktif, realisasi proyek tersebut dilapangan sangat mengecewakan dibandingkan dengan jumlah alokasi anggaran.
Demikian terungkap dalam rapat paripurna DPRDSU, tentang laporan hasil kunjungan kerja (Kunker) tim I-XI terhadap pelaksanaan proyek dibiayai APBDSU tahun anggaran 2007 dipimpin Pl Ketua DPRD Sumut Drs H Hasbullah Hadi SH MKn, Selasa (11/11).
Dihadiri Sekdaprovsu DR RE Nainggolan mewakili Gubsu, rapat paripurna dewan itu mewacanakan agar, daerah kabupaten/Kota yang tidak merealisasikan proyek BDB secara benar dan maksimal, dipertimbangkan untuk tidak memperoleh anggaran serupa pada tahun berikutnya.
“Kalu tidak dimanfaatkan secara maksimal dan malah menjadi objek korupsi oknum pejabat di Kabupaten/Kota, sebaiknya BDB tidak dianggarkan di Kabupaten/Kota bersangkutan”, kata Hasbullah Hadi.
Sementara Sekdapropsu RE Nainggolan menganggapi laporan dewan dari tim I-XI DPRDSU itu, memberi apreasiasi positif. Pemprovsu kata dia akan ,menindaklanjuti temuan dewan tersebut.
“Pemprovsu juga akan melakukan perbaikan dalam penyusunan APBD 2009, berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang telah disepekati DPRDSU dan Pemprovsu”, kata Nainggolan.
Sebelumnya, Hasbullah Hadi menegaskan, pejabat Kabupaten/Kota selalu tidak respon terhadap kunker tim Dewan. Saikap ini ditengarai akibat ketakutan oknum, terbongkarnya berbagai penyimpangan penggunaan anggaran yang diterima.
“DPRDSU kesulitan memeriksa realisasi proyek BDB, karena tidak ada pejabat yang menunjukkan lokasi proyek. Dewan hanya memperoleh petunjuk seadanya dari pihak lain, dan ternyata realisasi proyek BDB itu memang ada yang piktif dan kalaupun ada sangat mengecewakan”, kata Hasbullah.
Karenanya, agar tidak menjadi objek korupsu oknum pejabat di Kabupaten/Kota, disarankan agar proyek BDB dilakukan dengan selektif. Bagi daerah yang menyalah, sebaiknya tidak diberikan lagi.
Sebelumnya, hampir semua tim Kunker DPRDSU melaporkan adanya ketidakberesan proyek BDB di Kabupaten/Kota. Seperti halnya temuan kunker tim II lewat jubirnya Drs Abul Hasan Harahap mengindikasi, proyek belanja bantuan keuangan atau BDB (Bantuan Daerah Bawahan) 2007 untuk Pemkab Deliserdang piktif. Pemkab juga tidak bisa berkoordinasi dengan tim pengawasan DPRDSU terhadap pelaksanaan proyek-proyek berasal dari APBD 2007.
Demikian juga tim XI melaporkan, realisasi proyek BDB khususnya untuk rehab sekolah dinilai ada keanehan. Alokasi anggarannya dibuat rata-rata sama terhadap sekolah, walau kerusakannya berbeda-beda. Bahkan kurangnya koordinasi menyebabkan banyak proyek diolaksanakan Pempropsu tidak diketahui Pemkab Langkat.
Demikian halnya proyek lanjutan pembangunan RSU Dr RM Djoelham sebesar Rp2 M, tapi Rp500 juta diantaranya untuk pengadaan lift tidak berfungsi lagi. Pelaksanaan proyek tersebut sarat penyimpangan dan terindikasi mark up besar-besaran dan disarankan proyek itu dicross check.(ms)
Buruh mengamuk, Pagar Gedung DPRDSU Rubuh
Medan (Lapan Anam)
Ribuan orang mengaku sebagai buruh mengamuk di gedung DPRDSU, Selasa (11/11). Pagar sisi kanan gedung dewan sepanjang belasan meter rubuh, akibat kenekatan buruh saling dorong dengan petugas Polisi yang berjaga-jaga di gedung rakyat itu.
Tidak diketahui siapa oknum yang memprovokasi, tiba-tiba buruh berubah bringas dengan memaksa masuk ke gedung dewan. Padahal, tuntutan mereka hanya sekedar menunjukkan sikap penolakan terhadap SKB 4 menteri yang mereka nilai merugikan posisi buruh.
Buruh yang datang ke gedung dewan mengendarai sepeda motor, angkutan kota dan mobil truk, meneriakkan yel-yel penolakan terhadap SKB 4 menteri. Entah mengapa, mereka memaksa masuk ke dalam gedung dewan guna bertemu pimpinan dewan agar menandatangai penolakan SKB 4 menteri tersebut.
Pihak kepolisian terpaksa bersikap tegas dengan melakukan pagar betis, agar para buruh tidak anarkis dan merusak pasilitas gedung.
Ketua Komisi E Rafriandi Nasution bersama anggota antara lain Sukran J Tanjung, Burhanuddin Raja Gukguk, Mursito Kabukasuda, Abul Hasan sudah mendatangi buruh. Namun, kedatangan mereka ditolak para buruh karena ingin langsung bertemu ketua atau wakil ketua dewan.
Atas permintaan itu, Wakil Ketua DPRD Sumut Japorman Saragih tampil dihadapan para buruh didampingi ketua dan anggota komisi E. Namun, setelah mendengarkan orasi para buruh yang menghujat dan mengeluarkan kata-kata kotor terhadap anggota dewan, Japorman serta ketua Komsi E dan anggota langsung meninggalkan buruh dan masuk kembali ke ruangan paripurna.
Japorpan Saragih merasa tersinggung dan dihina ketika Baginda Harahap dari pihak buruh dalam orasinya menyatakan, anggota dewan tak lebih seperti kucing kurap. ”Dewan memang kurang ajar, mereka adalah koruptor,” tutur Harahap dan menambahkan sudah sekian kali ke dewan, namun mereka tak bisa berbuat apa-apa.
Para buruh meninggalkan gedung dewan setelah Ketua Komisi E Rafriandi Nasution bersedia menandatangani keinginan buruh menolak SKB 4 menteri.
Alasan para buru menolak SKB 4 Menteri nomor 49 tahun 2008 tersebut kerena, melanggar UUD 1945, UU No.13 tahun 2003 tentang tenaga kerja. Kemudian isi SKB tersebut sangat berdampak buruk bagi buruh. Upah saat ini tidak cukup memenuhi kebutuhan buruh.
Solusinya, buru minta turunkan harga BBM, naikkan upah buruh, hapus tarif ekspor dan naikkan tarif impor, tunda pembayaran atau penghapusan hutang luar negeri.(ms)
Eksekusi Amrozi CS Bukti Tegaknya Hukum
Medan (Lapan Anam)
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara Syukran Jamilan Tandjung, sangat mendukung proses hukum yang ditegakkan pemerintah terhadap pelaku Bom Bali Amrozi Cs.
"Sebab pemerintah bukan saja memberantas korupsi, tapi mampu menegakkan hukum dengan menghukum/mengeksekusi terpidana pelaku Bom Bali Amrozi Cs," kata Syukran J Tandjung kepada wartawan di Gedung DPRD Sumut, Senin (10/11), seputar pelaksanaan eksekusi Amrozi Cs.
Sebagai generasi muda umat Islam yang kebetulan saat ini duduk di perpolitikan, ungkap Syukran, kita mendukung sikap pemerintah dalam menegakkan hukum.
Tapi, Syukran khawatir, kalaulah nanti beberapa tahun kemudian ada yang mengaku dirinya sebagai pelaku Bom Bali.
"Betapa murkanya Allah kepada kita, karena telah mengeksekusi orang yang belum tentu bersalah (Amrozi Cs-red)," ujar Syukran.
Artinya, sebut politisi Partai Golkar Sumut ini, apakah pemerintah benar-benar yakin Amrozi Cs pelaku pemboman di Bali beberapa tahun lalu.
"Jangan nanti beberapa hari atau tahun kemudian pasca dieksekusinya Amrozi Cs, muncul orang yang mengaku bahwa dirinya lah yang mengebom Bali, bukan Amrozi Cs," kata Amrozi.
Sebab, papar Syukran, banyak kejadian yang kita dengar, ada seseorang yang ditangkap, tapi belum tentu bersalah karena belum cukup alat bukti.
"Ini yang kita khawatirkan. Takutnya, Amrozi Cs tidak bersalah, tapi telah dieksekusi dan beberapa hari/tahun kemudian muncul orang yang mengaku sebagai pelaku pengeboman di Bali," katanya.
Kalau nantinya ternyata bukan mereka pelakunya, kata Syukran, betapa murkanya Allah kepada kita karena menghukum orang yang tidak bersalah.
"Karena itu kita pertanyakan, apakah pemerintah sudah matang melakukan eksekusi. Jangan nanti muncul orang yang mengaku sebagai pelaku Bom Bali," ujarnya. (ms)
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara Syukran Jamilan Tandjung, sangat mendukung proses hukum yang ditegakkan pemerintah terhadap pelaku Bom Bali Amrozi Cs.
"Sebab pemerintah bukan saja memberantas korupsi, tapi mampu menegakkan hukum dengan menghukum/mengeksekusi terpidana pelaku Bom Bali Amrozi Cs," kata Syukran J Tandjung kepada wartawan di Gedung DPRD Sumut, Senin (10/11), seputar pelaksanaan eksekusi Amrozi Cs.
Sebagai generasi muda umat Islam yang kebetulan saat ini duduk di perpolitikan, ungkap Syukran, kita mendukung sikap pemerintah dalam menegakkan hukum.
Tapi, Syukran khawatir, kalaulah nanti beberapa tahun kemudian ada yang mengaku dirinya sebagai pelaku Bom Bali.
"Betapa murkanya Allah kepada kita, karena telah mengeksekusi orang yang belum tentu bersalah (Amrozi Cs-red)," ujar Syukran.
Artinya, sebut politisi Partai Golkar Sumut ini, apakah pemerintah benar-benar yakin Amrozi Cs pelaku pemboman di Bali beberapa tahun lalu.
"Jangan nanti beberapa hari atau tahun kemudian pasca dieksekusinya Amrozi Cs, muncul orang yang mengaku bahwa dirinya lah yang mengebom Bali, bukan Amrozi Cs," kata Amrozi.
Sebab, papar Syukran, banyak kejadian yang kita dengar, ada seseorang yang ditangkap, tapi belum tentu bersalah karena belum cukup alat bukti.
"Ini yang kita khawatirkan. Takutnya, Amrozi Cs tidak bersalah, tapi telah dieksekusi dan beberapa hari/tahun kemudian muncul orang yang mengaku sebagai pelaku pengeboman di Bali," katanya.
Kalau nantinya ternyata bukan mereka pelakunya, kata Syukran, betapa murkanya Allah kepada kita karena menghukum orang yang tidak bersalah.
"Karena itu kita pertanyakan, apakah pemerintah sudah matang melakukan eksekusi. Jangan nanti muncul orang yang mengaku sebagai pelaku Bom Bali," ujarnya. (ms)
Indonesia Harus Melawan Kapitalisme
Medan, (Lapan Anam)
Peringatan hari pahlawan harus senantiasa dijadikan momentum anak bangsa untuk selalu introspeksi diri, meningkatkan etos kerja serta sikap kebangsaan cinta tanah air Indonesia. Ini diperlukan agar anak bangsa selalu mengingat jasa dan perjuangan para pahlawannya.
Hal itu dikemukakan Anggota DPRDSU dari Fraksi PAN Ir H Kamaluddin Harahap MSi (foto)kepada wartawan di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (10/11), menanggapi peringatan hari pahlawan pada setiap tanggal 10 November.
"Kita patut bersyukur kepada para pahlawan negara kita, yang telah berhasil menciptakan kemerdakaan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Rasa syukur menerima kemerdekaan ini harus selalu kita tanamkan sebagai barometer anak bangsa untuk selalu meningkatkan etos kerja untuk mengisi kemerdekaan dan pembangunan bangsa dan negara Indonesia kedepan," sebut Kamaluddin Harahap juga Ketua DPW PAN Sumut.
Dia menjelaskan, meski bangsa Indonesia saat ini menerima kedaulatan dan kemerdekaan, namun tanah air kita masih dalam belenggu kesulitan perekonomian dan percepatan pembangunan. Bahkan bangsa Indonesia saat ini masih terus menjadi ancaman belenggu kapitalisme dalam sejumlah bidang seperti bidang ekonomi.
"Meski kita sudah merdeka, tapi bangsa kita Indonesia masih jauh dari sistem perekonomian yang maju. Hal ini mungkin saja disebabkan bangsa kita berada dalam belenggu perekonomian kapitalisme," sebut Kamaluddin juga Caleg DPRDSU dari daerah pemilihan Sumut 1 (Kota Medan) nomor urut 1.
Kamluddin mengatakan, sebagai anak bangsa diminta agar senantiasa meneladani perjuangan dan kegigihan para pahlawan bangsa. Sebab meski para pahlawan perjuangan dengan keterbatasan namun tetap gigih dan semangat membela tanah air Indonesia.
"Makanya saat ini kita sebagai anak bangsa harus selalu berbuat sungguh-sungguh untuk kebaikan dan kemajuan bangsa Indonesia. Jika dahulu para pahlawan berjuang untuk lepas dari penjajahan negara lain, maka saat ini sebagai anak bangsa kita harus mampu berjuang lepas dari belenggu kapitalisme," tegas Kamaluddin.
Kamaluddin menekankan, anak bangsa Indonesia saat ini sudah saatnya berjuang dan berbuat serius dalam menitik beratkan dalam bidang ekonomi, agar kedepan mampu menjadi bangsa yang sejahtera dan berwibawa di mata dunia. Untuk itu, Kamaluddin mengajak lapisan masyarakat agar mengedepankan kemandirian dalam berbuat dan beraktifitas.
Lebihlanjut Kamaluddin mengajak anak bangsa pada peringatan hari pahlawan agar tetap menjaga keutuhan NKRI dalam bingkai kesatuan dan persatuan. Ini diperlukan agar bangsa kita jauh dari sektarianisme.
"Sebagai anak bangsa kita harus selalu mengedepankan kebersamaan dan cinta tanah air," ujarnya. (ms)
KPUD Didesak Adukan Caleg Berijazah Palsu
Medan (Lapan Anam)
Kalangan DPRD Sumut mendesak KPUD Sumut segera mengadukan ke aparat penegak hukum oknum Caleg DPRD Sumut yang diduga menggunakan "ijazah palsu" dalam pencalonannya menjadi anggota legislatif. Karena hal itu telah melanggar UU maupun peraturan KPU tentang persyaratan pencalonan anggota legislatif.
Desakan itu diungkapkan anggota FP Golkar DPRD Sumut Drs H Mahmuddin Lubis dan anggota Komisi A Drs Budi Mulya Bangun kepada wartawan, Senin (10/11) di DPRD Sumut menanggapi adanya oknum Caleg DPRD Sumut yang hanya menggunakan surat keterangan ijazah yang hilang sebagai persyaratan maju menjadi anggota legislatif.
"KPUD Sumut harus benar-benar menindaklanjuti ke proses hukum," papar Budi Mulya sembari mengungkapkan keraguannya tentang keabsahan surat keterangan dimaksud.
Apalagi diketahui, tambah Mahmuddin, oknum Ketua Parpol tersebut hanya melampirkan surat keterangan ijazah hilang dari perguruan swasta yang kurang populer. Tanpa ada surat keterangan resmi atau legalisasi dari Kopertis Wilayah I
Sumut - NAD maupun Depdiknas (Departemen Pendidikan Nasional) sebagaimana yang ditentukan.
Dalam kesempatan itu, Budi dan Mahmuddin juga mengimbau kepada oknum Caleg DPRD Sumut segera mengundurkan diri dari pencalonannya, sebelum kasus surat keterangan pengganti ijazah yang diajukannya sebagai persyaratan calon anggota legislatif terungkap ke permukaan. (ms)
Kalangan DPRD Sumut mendesak KPUD Sumut segera mengadukan ke aparat penegak hukum oknum Caleg DPRD Sumut yang diduga menggunakan "ijazah palsu" dalam pencalonannya menjadi anggota legislatif. Karena hal itu telah melanggar UU maupun peraturan KPU tentang persyaratan pencalonan anggota legislatif.
Desakan itu diungkapkan anggota FP Golkar DPRD Sumut Drs H Mahmuddin Lubis dan anggota Komisi A Drs Budi Mulya Bangun kepada wartawan, Senin (10/11) di DPRD Sumut menanggapi adanya oknum Caleg DPRD Sumut yang hanya menggunakan surat keterangan ijazah yang hilang sebagai persyaratan maju menjadi anggota legislatif.
"KPUD Sumut harus benar-benar menindaklanjuti ke proses hukum," papar Budi Mulya sembari mengungkapkan keraguannya tentang keabsahan surat keterangan dimaksud.
Apalagi diketahui, tambah Mahmuddin, oknum Ketua Parpol tersebut hanya melampirkan surat keterangan ijazah hilang dari perguruan swasta yang kurang populer. Tanpa ada surat keterangan resmi atau legalisasi dari Kopertis Wilayah I
Sumut - NAD maupun Depdiknas (Departemen Pendidikan Nasional) sebagaimana yang ditentukan.
Dalam kesempatan itu, Budi dan Mahmuddin juga mengimbau kepada oknum Caleg DPRD Sumut segera mengundurkan diri dari pencalonannya, sebelum kasus surat keterangan pengganti ijazah yang diajukannya sebagai persyaratan calon anggota legislatif terungkap ke permukaan. (ms)
MEKARKAN SUMUT 10 PROVINSI
Catatan : Shohibul Anshor Siregar
PEMERINTAH harus mengambil alih kewenangan bersifat proaktif dalam hal pemekaran wilayah dengan paradigma perkuatan NKRI, untuk peningkatan nyata kemampuan Negara dalam mewujudkan kesejahteraan seluruh warga.
Hal itu akan memerlukan tidak saja perubahan undang-undang, melainkan juga filosofi kepemerintahan. Selama ini pemekaran itu lebih sebagai ajang perebutan kekuasaan di antara elit lokal yang diikuti dengan situasi rawan konflik horizontal. Bahkan lebih buruk lagi, para inisiator pemekaran sering diposisikan sebagai tokoh separatisme.
Jika pemekaran adalah solusi politik memangkas birokrasi pelayanan terhadap masyarakat, maka dia adalah sebuah keniscayaan. Untuk apa pemerintah itu buat masyarakat jika hanya membebaninya dalam banyak hal, itulah pertanyaan dasarnya. Jadi filsafat kepemerintahan harus diperbaiki, bahwa masyrakat tak perlu sebuah pemerintahan bentuk apapun itu jika tak memberinya kesejahteraan termasuk perlindungan menyeluruh.
OEVRLOAD
Di sebuah level pemerintahan, katakanlah Sumatera Utara, yang begitu luas dan dengan tingkat keterbelakangan tertentu, sudah terbuktikan bahwa seorang gubernur dengan segenap aparat yang dimilikinya tidak memiliki kemampuan apa-apa untuk merubah, atau sekadar memperbaiki, taraf hidup masyarakat.
Terkenal sebagai provinsi yang kaya raya, tetapi untuk memperbaiki jalan dan infrastruktur vital lainnya tak pernah mampu. Hampir tidak ada jalan baru, kecuali hanya sekedar tambal sulam jalan buatan Belanda yang mereka buat dahulu untuk urusan bisnis dan kordinasi pemerinthan kolonial.
Misal, jika Bupati Ahmad Yunus Saragih atau Walikota Ali Umri mau pergi ke Berastagi, dia akan dengan sabar menempuh perjalanan macet pada jalan yang sempit ke Medan , lalu seperti balik arah untuk menempuh jalan menuju Berastagi.
Padahal dari daerah yang dipimpinnya begitu dekat jarak degan Berastagi itu. Tetapi tidak ada jalan kecuali jalan setapak. Lalu jika di jalan menuju Berastagi itu terjadi sesuatu yang menyebabkan kemacetan, maka tidak ada cara selain menonton kemacetan itu karena tidak ada jalan altenatif.
Perhatikanlah, tidak ada inisiatif, meski urat nadi perekonomian itu adalah infrastruktur jalan yang bias merangsang mobilitas yang tak terbayangkan di kantong-kantong pemukiman yang memiliki hasil-hasil luar biasa. Ketidak mampuan para pemimpin pemerintahan itu disebabkan oleh pikirannya senantiasa overload dengan agenda-agenda politik yang sama sekali idak terkait dengan program pensejahteraan mayarakat semisal pemeliharaan stabilitas kekuasaan yang digenggam.
PROVINSI-PROVINSI KECIL
Dengan pengalaman itu maka Sumatera Utara sebetulnya hanya memerlukan pemimpin-pemimpin “terjangkau” dalam arti kata rakyat bisa akses dan kepentingan rakyat dimungkinkan menjadi agenda nomor satu di benak pemimpin itu.
Caranya dengan memekarkan Sumatera Utara menjadi paling sedikit 10 (sepuluh) provinsi kecil-kecil. Nanti rakyatnya akan memiliki social control yang baik, dan dengan demikian Gubernur di provinsi-provinsi kecil itu pun akan memiliki waktu untuk bergotong royong membersihkan parite yang sumbat di lingkungan mereka.
Kapasitas pemimpin yang sudah teruji tak satu pun yang memiliki kemampuan sampai detik ini, factor lack of social controle dari masyarakat, dan fakta keluasan wilayah serta besaran masalah, merupakan fakta-fakta empiris untuk keniscayaan pemekaran Sumatera Utara 10 provinsi kecil. Ini teraphy politik yang memihak rakyat.
PERUNDANG-UNDANGAN
Konsekuensinya harus dirubah perundang-undangan yang memberi wewenang epada pemerintah pusat untuk melakukan perencanaan dan evaluasi pemekaran.
Jika Deliserdang misalnya ditanyakan kepada Bupati Amri Tambunan mau dibuat berapa Kabupaten, tentu ia akan menolak itu. Dia tak akan mau kehilangan kekuasaan untuk semua wilayah yang di dalamnya terkandung berbagai sumberdaya, termasuk sumberdaya ekonomi.
Wewenang baru harus diberi oleh UU kepada peerintah pusat untuk mengatur bagian-bagian mana dari Deliserdang itu yang harus dimasukkan ke Kota Medan, Karo dan seterusnya. Jadi tak perlu ada pertengkaran antara pemerintah Kota Medan dengan pemerintah Deliserdang, begitu juga dengan pemerintah Karo.
Percayalah, pertengkaran itu bukan untuk dan demi rakyat, itu hanya soal berapa besar PAD yang mau dikelola. Tidak ada motif lain. Jadi tidak ada kepentingan rakyat secara langsung disitu.
Dalam perundang-undangan yang masih dalam benak itu pemerintah pusat tidak sekadar merencanakan, tetapi juga mengevaluasi secara objektif.
Harus ditegakkan kriteria yang benar-benar objektif, tidak seperti proses pemberian beraneka macam penghargaan kepada para kepala daerah yang kebanyaan lebih bersifat amat politis.
PROVINSI TAPANULI
Jika bukan karena munculnya kekhawatiran akan agenda tersembunyi yang rawan konflik, tentu saja resistensi terhadap perjuangan pendirian provinsi Tapanuli tidak akan muncul.
Lihat saja proses perjuangan pendirian provinsi tapanuli tersendat karena resistensi politik masyarakat luas, sebagian dari para penentang provinsi tapanuli itu malah sedang giat berjuang untuk mendirikan provinsi baru Tapanuli Bagian Selatan.
Jadi intinya bukan anti pemekaran, tetapi gagasan yang tidak mungkin disepakati bersama oleh komunitas yang lebih luas. Di Sumatera Utara, terlebih penduduk yang berdiam di wilayah calon provinsi controversial Tapanuli itu. ***
Shohibul Anshor Siregar, Dosen Sosiologi Politik FISIP UMSU Medan . Koordinator Umum ‘nBASIS. Koordinator Umum JARE-SMART. Korda AROPI Sumut. Korda LSN Sumut-Aceh. 081396032444
Pemprovsu Tak Taat Azas
Medan (lapan Anam)
Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) tidak pernah taat azas dalam mengajukan draf anggaran. Kebiasaan molor yang menyebabkan tidak cermatnya pembahasan di DPRDSU, selalu terjadi walau gubernurnya sudah bolak-balik berganti.
“Soal pengajuan draf anggaran, Pemprovsu memang tidak pernah taat azas. Mereka maunya molor mengajukan, namun menuntut cepat disetujui”, kata anggota Fraksi PKS DPRDSU, Hidayatullah, kepada wartawan di gedung dewan, Senin (10/11).
Pernyataan itu disampaikan menanggapi pembahasan draf P-APBDSU 2008 yang masih berlangsung di DPRDSU. Sementara, tahun anggaran 2008, tinggal dua bulan dan segera masuk anggaran tahun 2009.
Walau tahun anggaran tinggal dua hulan, namun Pemprovsu masih ngotot mengajukan anggaran perubahan (RP-APBDSU) 2008. Sedangkan RAPBDSU 2009, sama sekali belum diajukan, konon pula mau dibahas.
Dalam RP-APBD tersebut Pemprovsu pemroyeksikan kenaikan pendapatan daerah sebesar Rp 219.053.115.012,00. Jumlah ini lebih besar dibanding pendapatan saat APBD 2008 senilai Rp 93.931.277.604,00. Sama seperti dalam APBD, pada RP-APBD 2008 ini kenaikan pendapatan itu tetap saja bersumber dari BBN-KB serta PBB-KB.
Dari catatan yang ia berikan dewan, RP-APBD ini dikebut pembahasannya hingga selesai pada tanggal 20 November nanti.
Sejumlah anggota dewan dihubungi wartawan, mengaku kesulitan membahas draf RP-APBDSU 2008 yang diajukan eksekutif. Karena waktu pembahasan reletif singkat, ditambah rumitnya memahami angka-angka yang disajikan.
Ketua Fraksi PBR DPRDSU, H Raden Muhammad Syafii SH,MHum alias “Romo” mengkirik keterlambatan pengajuan anggaran itu sebagai tradisi lama.
"Selama empat tahun saya jadi anggota dewan, tidak pernah sekalipun pembahasan anggaran tepat waktu, termasuk dalam pembahasan RP-APBD ini”, katanya.
Dari tahun ke tahun selalu begini, tidak berubah. saat anggaran terlambat datang, lalu malah dewan yang akhirnya jadi di-pressure untuk membahas anggaran itu cermat.
Sedangkan menurut Hidayatulah, pembahasan RP-APBD seharusnya dilakukan September lalu. Namun karena tidak adanya sanksi , membuat birokrasi selalu terlambat mengajukan setiap draf anggaran pembangunan.
Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) tidak pernah taat azas dalam mengajukan draf anggaran. Kebiasaan molor yang menyebabkan tidak cermatnya pembahasan di DPRDSU, selalu terjadi walau gubernurnya sudah bolak-balik berganti.
“Soal pengajuan draf anggaran, Pemprovsu memang tidak pernah taat azas. Mereka maunya molor mengajukan, namun menuntut cepat disetujui”, kata anggota Fraksi PKS DPRDSU, Hidayatullah, kepada wartawan di gedung dewan, Senin (10/11).
Pernyataan itu disampaikan menanggapi pembahasan draf P-APBDSU 2008 yang masih berlangsung di DPRDSU. Sementara, tahun anggaran 2008, tinggal dua bulan dan segera masuk anggaran tahun 2009.
Walau tahun anggaran tinggal dua hulan, namun Pemprovsu masih ngotot mengajukan anggaran perubahan (RP-APBDSU) 2008. Sedangkan RAPBDSU 2009, sama sekali belum diajukan, konon pula mau dibahas.
Dalam RP-APBD tersebut Pemprovsu pemroyeksikan kenaikan pendapatan daerah sebesar Rp 219.053.115.012,00. Jumlah ini lebih besar dibanding pendapatan saat APBD 2008 senilai Rp 93.931.277.604,00. Sama seperti dalam APBD, pada RP-APBD 2008 ini kenaikan pendapatan itu tetap saja bersumber dari BBN-KB serta PBB-KB.
Dari catatan yang ia berikan dewan, RP-APBD ini dikebut pembahasannya hingga selesai pada tanggal 20 November nanti.
Sejumlah anggota dewan dihubungi wartawan, mengaku kesulitan membahas draf RP-APBDSU 2008 yang diajukan eksekutif. Karena waktu pembahasan reletif singkat, ditambah rumitnya memahami angka-angka yang disajikan.
Ketua Fraksi PBR DPRDSU, H Raden Muhammad Syafii SH,MHum alias “Romo” mengkirik keterlambatan pengajuan anggaran itu sebagai tradisi lama.
"Selama empat tahun saya jadi anggota dewan, tidak pernah sekalipun pembahasan anggaran tepat waktu, termasuk dalam pembahasan RP-APBD ini”, katanya.
Dari tahun ke tahun selalu begini, tidak berubah. saat anggaran terlambat datang, lalu malah dewan yang akhirnya jadi di-pressure untuk membahas anggaran itu cermat.
Sedangkan menurut Hidayatulah, pembahasan RP-APBD seharusnya dilakukan September lalu. Namun karena tidak adanya sanksi , membuat birokrasi selalu terlambat mengajukan setiap draf anggaran pembangunan.
Soal Anggaran, Pemprovsu Tidak Pernah Taat Azas
Medan (lapan Anam)
Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) tidak pernah taat azas dalam mengajukan draf anggaran. Kebiasaan molor yang menyebabkan tidak cermatnya pembahasan di DPRDSU, selalu terjadi walau gubernurnya sudah bolak-balik berganti.
“Soal pengajuan draf anggaran, Pemprovsu memang tidak pernah taat azas. Mereka maunya molor mengajukan, namun menuntut cepat disetujui”, kata anggota Fraksi PKS DPRDSU, Hidayatullah, kepada wartawan di gedung dewan, Senin (10/11).
Pernyataan itu disampaikan menanggapi pembahasan draf P-APBDSU 2008 yang masih berlangsung di DPRDSU. Sementara, tahun anggaran 2008, tinggal dua bulan dan segera masuk anggaran tahun 2009.
Walau tahun anggaran tinggal dua hulan, namun Pemprovsu masih ngotot mengajukan anggaran perubahan (RP-APBDSU) 2008. Sedangkan RAPBDSU 2009, sama sekali belum diajukan, konon pula mau dibahas.
Dalam RP-APBD tersebut Pemprovsu pemroyeksikan kenaikan pendapatan daerah sebesar Rp 219.053.115.012,00. Jumlah ini lebih besar dibanding pendapatan saat APBD 2008 senilai Rp 93.931.277.604,00. Sama seperti dalam APBD, pada RP-APBD 2008 ini kenaikan pendapatan itu tetap saja bersumber dari BBN-KB serta PBB-KB.
Dari catatan yang ia berikan dewan, RP-APBD ini dikebut pembahasannya hingga selesai pada tanggal 20 November nanti.
Sejumlah anggota dewan dihubungi wartawan, mengaku kesulitan membahas draf RP-APBDSU 2008 yang diajukan eksekutif. Karena waktu pembahasan reletif singkat, ditambah rumitnya memahami angka-angka yang disajikan.
Ketua Fraksi PBR DPRDSU, H Raden Muhammad Syafii SH,MHum alias “Romo” mengkirik keterlambatan pengajuan anggaran itu sebagai tradisi lama.
"Selama empat tahun saya jadi anggota dewan, tidak pernah sekalipun pembahasan anggaran tepat waktu, termasuk dalam pembahasan RP-APBD ini”, katanya.
Dari tahun ke tahun selalu begini, tidak berubah. saat anggaran terlambat datang, lalu malah dewan yang akhirnya jadi di-pressure untuk membahas anggaran itu cermat.
Sedangkan menurut Hidayatulah, pembahasan RP-APBD seharusnya dilakukan September lalu. Namun karena tidak adanya sanksi , membuat birokrasi selalu terlambat mengajukan setiap draf anggaran pembangunan.
Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) tidak pernah taat azas dalam mengajukan draf anggaran. Kebiasaan molor yang menyebabkan tidak cermatnya pembahasan di DPRDSU, selalu terjadi walau gubernurnya sudah bolak-balik berganti.
“Soal pengajuan draf anggaran, Pemprovsu memang tidak pernah taat azas. Mereka maunya molor mengajukan, namun menuntut cepat disetujui”, kata anggota Fraksi PKS DPRDSU, Hidayatullah, kepada wartawan di gedung dewan, Senin (10/11).
Pernyataan itu disampaikan menanggapi pembahasan draf P-APBDSU 2008 yang masih berlangsung di DPRDSU. Sementara, tahun anggaran 2008, tinggal dua bulan dan segera masuk anggaran tahun 2009.
Walau tahun anggaran tinggal dua hulan, namun Pemprovsu masih ngotot mengajukan anggaran perubahan (RP-APBDSU) 2008. Sedangkan RAPBDSU 2009, sama sekali belum diajukan, konon pula mau dibahas.
Dalam RP-APBD tersebut Pemprovsu pemroyeksikan kenaikan pendapatan daerah sebesar Rp 219.053.115.012,00. Jumlah ini lebih besar dibanding pendapatan saat APBD 2008 senilai Rp 93.931.277.604,00. Sama seperti dalam APBD, pada RP-APBD 2008 ini kenaikan pendapatan itu tetap saja bersumber dari BBN-KB serta PBB-KB.
Dari catatan yang ia berikan dewan, RP-APBD ini dikebut pembahasannya hingga selesai pada tanggal 20 November nanti.
Sejumlah anggota dewan dihubungi wartawan, mengaku kesulitan membahas draf RP-APBDSU 2008 yang diajukan eksekutif. Karena waktu pembahasan reletif singkat, ditambah rumitnya memahami angka-angka yang disajikan.
Ketua Fraksi PBR DPRDSU, H Raden Muhammad Syafii SH,MHum alias “Romo” mengkirik keterlambatan pengajuan anggaran itu sebagai tradisi lama.
"Selama empat tahun saya jadi anggota dewan, tidak pernah sekalipun pembahasan anggaran tepat waktu, termasuk dalam pembahasan RP-APBD ini”, katanya.
Dari tahun ke tahun selalu begini, tidak berubah. saat anggaran terlambat datang, lalu malah dewan yang akhirnya jadi di-pressure untuk membahas anggaran itu cermat.
Sedangkan menurut Hidayatulah, pembahasan RP-APBD seharusnya dilakukan September lalu. Namun karena tidak adanya sanksi , membuat birokrasi selalu terlambat mengajukan setiap draf anggaran pembangunan.
Oknum Pejabat Cari Muka
JIKA melewati Jalan Putri Hijau (depan TVRI), ada iklan layanan masyarakat cukup mencolok. Tulisannya, “Sumut Luar Biasa.” Iklan ini menampilkan gambar Presiden SBY dan Gubsu H Syamsul Arifin.
Jika melewati Jalan Palang Merah Medan, ada juga iklan ucapan syukur atas kepercayaan masyarakat Sumut kepada Syamsul Arifin SE-Gatot Pudjonugroho ST menjadi Gubsu priode 2008-2013.
Apayanya yang luar biasa ? Apanya pula yang perlu disyukuri ? Jika iklan macam begini dipampangkan dengan waktu sangat lama,hingga tulisannya sudah mulai pudar dan kusam, apa bukan sekedar Subdibilhep (supaya dibilang hebat) ?
Kuat dugaan, iklan ini dipasang pemilik reklame juga salah seorang pejabat setingkat eselon II di Pemprovsu. Tujuannya, agar Syamsul Arifin sooor dan posisinya sebagai pejabat eselon tidak digeser walau kinerjanya hanya mengumbang.
Oleh banyak pihak, pemasangan ini lantas dinilai sebagai upaya CARI MUKA. Sebab Gubsu Syamsul Arifin sendiri diyakini tidak begitu soor iklan macam beginian. Datu Sri Lilawangsa Hidayatullah ini, malah lebih konsentrasi mewujudkan visi dan misinya sebagai Gubsu agar rakyat tidak lapar, tidak bodoh, tidak sakit dan memiliki masa depan.***
Neno Warisman Tabligh Akbar di Medan
>>Release
MEDAN-Minggu- PD Al-Jami'iyatul Washliyah Kota Medan beserta organ-organ bagian menggelar tabligh akbar bertajuk "Didik Anak Kita Dengan Cinta" bersama artis sekaligus mubaligh Hj. Neno Warisman.
“Tabligh akbar akan dilangsung Senin (10/11) mulai puluk 13.30 WIB di Jalan Mistar No. 23 Medan”, kata Ketua PD Al-Jami'iyatul Washliyah Kota Medan, H. Yulizar Parlagutan Lubis, di Medan Minggu (9/11).
Tabligh akbar yang digelar dalam rangka peringatan 78 tahun Al-Jami'iyatul Washliyah tersebut akan dihadiri sekitar 2.000 peserta yang berasal dari organ-organ bagian seperti Muslimat Al Washliyah, Ikatan Guru Al Washliyah (IGA), Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH), Ikatan Putra-Putri Al Washliyah (IPA), Angkatan Putri Al Washliyah 14-6-1947, Gerakan Pemuda Al Washliyah 11-1-1941 dan Ikatan Sarjana Al Washliyah (ISARAH).
Menurut H. Yulizar Parlagutan Lubis yang juga anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, kegiatan tersebut lebih dimaksudkan untuk syiar Islam, khususnya menyangkut upaya-upaya meningkatkan kewaspadaan menjaga moral generasi muda yang belakangan cenderung mengalami degradasi.
"Melalui kegiatan ini kita ingin mengajak, mengingatkan sekaligus mengimbau para orangtua, guru dan seluruh lapisan masyarakat agar tetap mendidik anak-anak yang juga merupakan generasi muda harapan bangsa dengan penuh cinta dalam bingkai-bingkai Islami," katanya.
Hj. Neno Warisman sendiri pada kesempatan itu akan menyampaikan ceramah sesuai thema kegiatan, yakni "Didik Anak Kita Dengan Cinta". Pada kesempatan itu artis yang kini lebih banyak berkecimpung dalam kegiatan syiar Islam itu juga akan menghibur jajaran Al-Jami'iyatul Washliyah Kota Medan dengan puisi dan lagu-lagu bernuansa Islami.(ms)
MEDAN-Minggu- PD Al-Jami'iyatul Washliyah Kota Medan beserta organ-organ bagian menggelar tabligh akbar bertajuk "Didik Anak Kita Dengan Cinta" bersama artis sekaligus mubaligh Hj. Neno Warisman.
“Tabligh akbar akan dilangsung Senin (10/11) mulai puluk 13.30 WIB di Jalan Mistar No. 23 Medan”, kata Ketua PD Al-Jami'iyatul Washliyah Kota Medan, H. Yulizar Parlagutan Lubis, di Medan Minggu (9/11).
Tabligh akbar yang digelar dalam rangka peringatan 78 tahun Al-Jami'iyatul Washliyah tersebut akan dihadiri sekitar 2.000 peserta yang berasal dari organ-organ bagian seperti Muslimat Al Washliyah, Ikatan Guru Al Washliyah (IGA), Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH), Ikatan Putra-Putri Al Washliyah (IPA), Angkatan Putri Al Washliyah 14-6-1947, Gerakan Pemuda Al Washliyah 11-1-1941 dan Ikatan Sarjana Al Washliyah (ISARAH).
Menurut H. Yulizar Parlagutan Lubis yang juga anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, kegiatan tersebut lebih dimaksudkan untuk syiar Islam, khususnya menyangkut upaya-upaya meningkatkan kewaspadaan menjaga moral generasi muda yang belakangan cenderung mengalami degradasi.
"Melalui kegiatan ini kita ingin mengajak, mengingatkan sekaligus mengimbau para orangtua, guru dan seluruh lapisan masyarakat agar tetap mendidik anak-anak yang juga merupakan generasi muda harapan bangsa dengan penuh cinta dalam bingkai-bingkai Islami," katanya.
Hj. Neno Warisman sendiri pada kesempatan itu akan menyampaikan ceramah sesuai thema kegiatan, yakni "Didik Anak Kita Dengan Cinta". Pada kesempatan itu artis yang kini lebih banyak berkecimpung dalam kegiatan syiar Islam itu juga akan menghibur jajaran Al-Jami'iyatul Washliyah Kota Medan dengan puisi dan lagu-lagu bernuansa Islami.(ms)
Mental Meminta Bukan Produk Islam
>>Release
Medan (Lapan Anam)
Mubaligh Dr.H.Faisar Ananda.MA mengatakan, mental meminta bukan produk Islam. Karena Islam mengajarkan umatnya bermental memberi bukan meminta.
“ Allah memberikan rezeki bukan untuk kepentingan sendiri, tapi Allah menyuruh hambanya memberi apa yang diberikanNya kepada hambaNya itu”, kata dia dalam ceramah agama, Sabtu pekan lalu di Kampus STIE Harapan Jalan Imam Bonjol Medan.
Menurut dia, Negara akan maju bila komponen bangsanya bermental memberi. Sebaliknya negara akan hancur bila komponen bangsa bermental meminta dan mengharap termasuk meminta dan mengharap jabatan.
Faisar mengatakan, seorang yang telah menunaikan ibadah haji adalah merupakan sosok manusia yang telah diundang Allah sebagai tamunya.Realisasinya sosok manusia itu harus welas kasih dan bermental memberi, bukan malah sebaliknya semakin pulang menunaikan ibadah haji semakin tidak kenal aturan tingkah lakunya yang melanggar sendi-sendi kehidupan islami. (ms)
Medan (Lapan Anam)
Mubaligh Dr.H.Faisar Ananda.MA mengatakan, mental meminta bukan produk Islam. Karena Islam mengajarkan umatnya bermental memberi bukan meminta.
“ Allah memberikan rezeki bukan untuk kepentingan sendiri, tapi Allah menyuruh hambanya memberi apa yang diberikanNya kepada hambaNya itu”, kata dia dalam ceramah agama, Sabtu pekan lalu di Kampus STIE Harapan Jalan Imam Bonjol Medan.
Menurut dia, Negara akan maju bila komponen bangsanya bermental memberi. Sebaliknya negara akan hancur bila komponen bangsa bermental meminta dan mengharap termasuk meminta dan mengharap jabatan.
Faisar mengatakan, seorang yang telah menunaikan ibadah haji adalah merupakan sosok manusia yang telah diundang Allah sebagai tamunya.Realisasinya sosok manusia itu harus welas kasih dan bermental memberi, bukan malah sebaliknya semakin pulang menunaikan ibadah haji semakin tidak kenal aturan tingkah lakunya yang melanggar sendi-sendi kehidupan islami. (ms)
Sudah Ada Cahaya Listrik di Paluh Manan
Oleh Mayjen Simanungkalit
SUARA burung bangau dan burung camar, bersahut-sahutan. Burung berwarna putih itu, sesekali pamer kepiawaian mengepak sayap. Seolah mereka memberitahu, hidup di pinggiran pantai itu sangat damai.
Pemandangan itulah dirasakan Tim II Kunker DPRDSU saat meninjau realisasi proyek dibiayai APBDSU tahun anggaran 2007, berupa pengadaan dan pemasangan 137 unit PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) di desa Paluh Manan dan 77 unit di desa Paluh Kurau, Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang, Jumat kemarin (7/11).
Tim II Kunker DPRDSU yang meninjau proyek berbiaya 891 juta itu, masing-masing Ir Kamluddin Harahap MSi, Ir Tosim Gurning, H Sujarwono. Bersma mereka ikut seorang Staf Dinas Pertambangan Sumut bermarga Batubara, seorang staf DPRDSU bermarga Simanjuntak dan dua wartawan unit dewan.
Saat tiba di Desa Paluh Manan, Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang, Jumat siang 7 Nopember 2008, terik matahari sangat menyengat. Tidak ada tanda akan turun hujan, sebab langit sangat cerah. Semilir angin berembus perlahan diiringi suara gemercik air dibawah rumah penduduk.
Desa Paluh Manan memang berbatasan dengan pantai. Setiap mata memandang, yang nampak hanya air laut dan beberapa pulau kecil yang disebut penduduk sebagai Paluh. Desa itu juga dikelilingi pohon Bakau yang tumbuh subur, diselingi kebun sawit yang baru menghijau.
Saat berupaya mendarat kedesa dari atas boat, dari rumah-rumah warga yang dibangun diatas air dekat jalan, sayup-sayup terdengar suara radio mendendangkan lagu danggut “Oh..saiba...”.
Di bagian lain, anak-anak desa dengan riang berenang di sebuah kolam alam, tepat di samping perkampungan. Disekeliling kolam yang luas itu, terlihat beberapa petani sedang menanam sawah.
Sedangkan rumah yang jumlahnya terhitung dengan jari, umumnya dibangun dengan konstruksi sederhana. Ada yang sudah beratap seng, berlantai semen. Tapi umumnya masih beratap rumbia.
Pemandangan mencolok adalah, semua rumah didesa itu pada bagian atapnya terpasang kotak segi empat mirip antena. Kotak itu, bagian dari elemen PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) yang sudah ada sejak Desember 2007.
Kepala Desa Paluh Manan, Suryadi mengatakan, hadirnya PLTS ini mengubah hidup warga desa. Dari yang gelap gulita pada waktu malam, kini lebih meriah dan lebih terang karena adanya listrik.
Penduduk sudah bisa memutar dangdut di radio. Anak-anak juga belajar dengan penerangan listrik. Malam-malam warga desa pun lebih ramai, lebih terang.
“Sudah tak ada gelap gulita. Alhamdulillah, kami sudah menikmati apa artinya kemerdekaan”, kata Suryadi.
Impian 20 Tahun
Paluh Manan adalah salah satu dari 20 desa di Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Desa ini harus dijangkau dengan perjalanan laut menggunakan kapal motor (boat) selama satu jam dari dari daratan Hamparan Perak, melewati kanal alam di daerah itu.
Hingga 2006 lalu, 61 tahun Indonesia merdeka, listrik memang sesuatu yang seperti mimpi di siang bolong. Termasuk juga desa-desa di kawasan paluh itu.
Kalau malam hari, biasanya tak ada cahaya terlihat. Dikejauhan hanya nampak lampu petromak, dipasang penjaga tambak milik warga kota.
"Kami berharap bantuan ini setidaknya bisa menerangi rumah warga meski hanya tiga lampu karena daya sel surya ini hanya 50 watt pic, yang untuk nonton TV saja jelas tidak mungkin. Listrik ini sudah diimpian warga selama 20 tahun ," ungkap Kades Suryadi.
Anggota DPRDSU Kamaluddin Harahap saat meninjau PLTS itu, menyambut baik program PLTS sebagai alternatif pemecahan kebutuhan listrik bagi warga desa di daerah terpencil.
Dengan PLTS anak-anak didesa bisa belajar malam hari dengan baik. Sebab kata Caleg DPRDSU dari PAN Dapel Kota Medan ini, anak-anak di desa terpencil juga memiliki cita-cita dan harapan seperti juga anak kita.
Demikian juga menurut Tosim Guring, Caleg DPRDSU dari PBR Dapem Deli Serdang, mengatakan sebanyak 500 ribu rumah tangga di Sumut sampai kini belum mendapatkan sambungan listrik.
Mereka umumnya di desa terpencil dan dari kelompok yang miskin. Maka Program PLTS perlu dilanjutkan lebih maksimal.Menurut catatan wartawan, selama ini Pemprovsu telah memberikan perhatian terhadap mereka yang mendambakan listrik. Dan tahun 2007 dari APBDSU dapat 1.200 PLTS serta membangun dua unit minihidro.
Walau diyakini program itu tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan, dan memberikan sambungan listrik kepada 500 ribu rumah tangga tersebut. Namun setidaknya, secara berlahan mampu melenyapkan gulita di desa. Begitulah.***
PROYEK JALAN DAN JEMBATAN ASAL JADI
Medan, (Lapan Anam)
Tim II DPRD Sumut menilai, peningkatan beberapa ruas jalan propinsi di Kabupaten Deliserdang yang dibiayai APBD Propsu TA 2007 terkesan asal jadi dan sarat korupsi. Kondisi jalan hasil pekerjaan yang belum satu tahun sudah rusak dan hancur-hancur di beberapa titik ruas jaln sepanjang 3-5 km yang dikerjakan.
Penilaian ini diungkapkan anggota tim II DPRD Sumut Drs Budi Mulia Bangun, saat meninjau beberapa proyek peningkatan jalan yang dikerjakan UPT-JJ Dinas Jalan dan Jembatan Propsu di Kabupaten Deliserdang, Jumat (7/11).
Budi Mulia Bangun mengatakan, dari beberapa proyek peningkatan dan perbaikan jalan propinsi di Kabupaten Deliserdang yang dikerjakan UPT-JJ, ada yang diragukan hasil pekerjaannya, seperti peningkatan jalan propinsi jurusan Gunung Meriah-batas Simalungun sepanjang 3 km dianggarkan di APBD 2007 sebesar Rp4,740 milyar, tapi kondisinya sekarang sudah rusak-rusak.
Padahal, kata Budi yang juga dari dapem Deliserdang, peningkatan jalan tersebut dikerjakan belum setahun, tapi ada 8 titik yang rusak dan berlubang-lubang terutama dijalur tikungan dan rawan kecelakaan. “Cepatnya jalan tersebut rusak, karena pekerjaannya asal jadi dan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan anggaran yang dialokasikan,” ujarnya.
Dugaan yang sama juga dinilai Budi Mulia Bangun terhadap proyek peningkatan jalan propinsi jurusan Tanah Abang-batas Simalungun (m/d Bangun Purba arah Gunung Meriah) di Kabupaten Deliserdang yang dianggarkan di APBD 2007 sebesar Rp7,327 milyar lebih untuk sepanjang 5 km, tapi yang dikerjakan diperkirakan tidak sampai 5 km.
“Dari kondisi di lapangan, penggunaan anggaran itu tidak dapat diterima, karena hasil pekerjaan tidak sesuai yang dianggarkan dan diduga telah terjadi korupsi. Untuk itu diminta KPK turun untuk memeriksa pelaksanaan proyek maupun realisasi anggaran tersebut,” tegas Budi.
Dalam hal ini, tambah Budi, UPT-JJ Dinas Jalan dan Jembatan Propsu kurang perencanaan, karena drainase disepanjang jalan propinsi itu tidak berfungsi dan tersumbat akibat tumpukan-tumpukan pasir, sehingga dapt mengakibatkan cepatnya kerusakan jalan. Apalagi pembangunan drainase seperti di Jalan Linta Patumbak yang dianggarkan Rp671 juta lebih, kurang matang perencanaan, dikhawatirkan drainase tersebut tidak efektif. (ms)
Tim II DPRD Sumut menilai, peningkatan beberapa ruas jalan propinsi di Kabupaten Deliserdang yang dibiayai APBD Propsu TA 2007 terkesan asal jadi dan sarat korupsi. Kondisi jalan hasil pekerjaan yang belum satu tahun sudah rusak dan hancur-hancur di beberapa titik ruas jaln sepanjang 3-5 km yang dikerjakan.
Penilaian ini diungkapkan anggota tim II DPRD Sumut Drs Budi Mulia Bangun, saat meninjau beberapa proyek peningkatan jalan yang dikerjakan UPT-JJ Dinas Jalan dan Jembatan Propsu di Kabupaten Deliserdang, Jumat (7/11).
Budi Mulia Bangun mengatakan, dari beberapa proyek peningkatan dan perbaikan jalan propinsi di Kabupaten Deliserdang yang dikerjakan UPT-JJ, ada yang diragukan hasil pekerjaannya, seperti peningkatan jalan propinsi jurusan Gunung Meriah-batas Simalungun sepanjang 3 km dianggarkan di APBD 2007 sebesar Rp4,740 milyar, tapi kondisinya sekarang sudah rusak-rusak.
Padahal, kata Budi yang juga dari dapem Deliserdang, peningkatan jalan tersebut dikerjakan belum setahun, tapi ada 8 titik yang rusak dan berlubang-lubang terutama dijalur tikungan dan rawan kecelakaan. “Cepatnya jalan tersebut rusak, karena pekerjaannya asal jadi dan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan anggaran yang dialokasikan,” ujarnya.
Dugaan yang sama juga dinilai Budi Mulia Bangun terhadap proyek peningkatan jalan propinsi jurusan Tanah Abang-batas Simalungun (m/d Bangun Purba arah Gunung Meriah) di Kabupaten Deliserdang yang dianggarkan di APBD 2007 sebesar Rp7,327 milyar lebih untuk sepanjang 5 km, tapi yang dikerjakan diperkirakan tidak sampai 5 km.
“Dari kondisi di lapangan, penggunaan anggaran itu tidak dapat diterima, karena hasil pekerjaan tidak sesuai yang dianggarkan dan diduga telah terjadi korupsi. Untuk itu diminta KPK turun untuk memeriksa pelaksanaan proyek maupun realisasi anggaran tersebut,” tegas Budi.
Dalam hal ini, tambah Budi, UPT-JJ Dinas Jalan dan Jembatan Propsu kurang perencanaan, karena drainase disepanjang jalan propinsi itu tidak berfungsi dan tersumbat akibat tumpukan-tumpukan pasir, sehingga dapt mengakibatkan cepatnya kerusakan jalan. Apalagi pembangunan drainase seperti di Jalan Linta Patumbak yang dianggarkan Rp671 juta lebih, kurang matang perencanaan, dikhawatirkan drainase tersebut tidak efektif. (ms)