Anggota DPRDSU,Ir Edison Sianturi :

PENGAMAT JANGAN BIKIN RAKYAT PANIK

Medan (Lapan Anam)

Anggota DPRDSU Ir Edison Sianturi menghimbau para pengamat ekonomi dan media khususnya di sumut, berhati-hati dalam menyikapi krisis ekonomi yang sedang melanda dunia.

“Pengamat perlu menahan diri agar masyarakat tidak panik”, katanya kepada wartawan di medan, Minggu (12/10).

Dia mengatakan, para pengusaha dan pemilik modal besar tidak akan panik menghadapi krisis ekonomi yang melanda dunia. Karena mereka telah mempunyai konsultan ekonomi sendiri.

Sedangkan masyarakat awam akan kebingungan dengan ulasan pengamat ekonomi. Maka sangat diharapkan para pengamat menahan diri, agar masyarakat tidak panik akibat komentar pengamat yang disiarkan media massa secara bombastis.

“Berikan kepercayaan kepada pemerintah untuk menghadapi krisis ini dengan tenang. Mari kita bantu pemerintah dengan menjaga ketenangan masyarakat”, kata politisi dari Partai Patriot Pancasila itu.
Anggota Kaukus DPRDSU untuk petani dan nelayan ini mengatakan, dukungan jiwa patriotisme dan nasionalisme perlu dibangkitkan dalam situasi sulit sekarang ini. Kalaupun ekonomi kita harus ambruk hendaknya kita hadapi secara bersama, jangan malah saling menyalahkan.

Dia mencontohkan keresahan masyarakat atas munculnya komentar pengamat yang cenderung saling menyalahkan. Seperti adanya ulasan seorang ekonom yang menyalahkan Menkeu, malah menyatakan kalau dia jadi menkeu tidak akan menutup bursa saham.

“Kita menilai pendapat itu terlalu berlebihan, sebab kita yakin Menkeu dalam mengambil keputusan tentu dengan pertimbangan berbagai aspek kenegaraan yang cukup matang”, tegasnya.

Dia mengajak semua pihak untuk tidak memojokkan pemerintah saja, seperti sikap penonton sepakbola. Situasi krisis ini harus kita hadapi bersama-sama, ibarat indonesia dahulu melawan penjajah.

“Jangankan urusan ekonomi, sedangkan peluru senjata pun dihadapi oleh pahlawan kita dengan gagah berani. Pemerintah saat ini sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk dapat melewati krisis ekonomi yang melanda dunia”, ujarnya.

Dia juga menghimbau masyarakat agar tidak melakukan penarikan dana besar-besaran dari Bank, karena tindakan itu akan semakin menyulitkan posisi pemerintah yang ujung-ujungnya menambah penderitaan bangsa ini.

Kalau bukan kita yang membantu negara kita tercintai ini siapa lagi? Karena jika negara luar mau membantu semuanya ada pamrih dibaliknya.

“Mari bangsaku kita hadapi krisis ini, sepahit apapun resikonya. Karena jiwa patriotisme dan nasionalisme bangsa ini sedang diuji dalam krisis ini”, katanya. (ms)

Nias Tolak Gabung ke Protap

Medan (Lapan Anam)

Masyarakat Kabupaten Nias menolak tegas keinginan kelompok tertentu bergabung dengan Provinsi Tapanuli (Protap), yang kini sedang diperjuangkan terbentuk.

Penolakan disampaikan lewat demok seratusan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Kepulauan Nias (Formapnis) di DPRDSU, Kamis (9/10).

Menurut pimpinan aksi, Bowonama Telaumbanua, ditinjau dari aspek geografis Kepulauan Nias pada kenyataannya tetap menjadi daratan yang abadi dan berjarak dengan Protap. Kepulauan Nias yang terpisah dan terpencil juga dilingkari oleh samudera luas yang memiliki sejarah, kultural, dan sistem sosial yang pasti berbeda dengan Protap.

"Karena tidak sedaratan dan dipisahkan lautan, janganlah dipaksakan Kepulauan Nias bergabung dengan Protap. Biarkanlah Kepulauan Nias tetap berdiri sendiri," ujarnya.

Ia mengatakan, konsentrasi pembangunan dan pemberdayaan Kepulauan Nias telah sesuai dengan Undang-Undang N0. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

Karenanya elit politik jangan terus memaksakan penggabungan Kepulauan Nias dengan calon Protap. "Hendaknya dipikirkan apakah penggabungan tersebut representatif atau tidak. Jangan mengklaim bahwa keputusan yang diambil sudah merupakan aspirasi rakyat," katanya.

Ketua Komisi A DPRD Sumut, AM Siregar, ketika menerima perwakilan mahasiswa mengatakan, kabupaten yang direncanakan bergabung dengan calon Protap hanya Kabupaten Nias Selatan, bukan Kepulauan Nias secara keseluruhan.

Namun demikian, menurut dia, dewan tetap akan menyampaikan aspirasi Formapnis kepada Menteri Dalam Negeri. "Besok (Jumat, 10/10) Komisi A dijadwalkan bertemu Mendagri di Jakarta. Jadi aspirasi saudara-saudara akan kita sampaikan agar dijadikan pertimbangan," katanya.

Selain itu ia juga menyarankan agar aspirasi tersebut disampaikan ke DPRD Kabupaten Nias Selatan. "Biar para wakil rakyat di daerah tahu ada warganya yang tidak setuju penggabungan Kabupaten Nias Selatan ke Protap," ujarnya. (ms)

Bupati Tapteng Sebaiknya Ditangkap
Rapat Bahas PT Nauli Sawit

Nyaris Jadi Ajang Adu Jotos

Medan (Lapan Anam)

Rapat kerja Komisi A DPRDSU dengan Pemkab Tapanuli Tengah (Tapteng) dihadiri Wakil Bupati Effendi Pohan dan Gubsu diwakili Asisten I Pemerintahan Hasiholan Silaen, Rabu (8/10) diwarnai aksi pukul meja dan nyaris jadi arena adu jotos.

Rapat dipimpin Ketua Komisi A DPRDSU Amas Muda Siregar SH, semula dimaksudkan mencari penyelesaian kasus perampasan 6000 hektare tanah rakyat oleh PT Nauli Sawit di Tapteng. Namun akhirnya nyaris menjadi arena adu jotos dan diskors untuk dilanjutkan bulan mendatang, karena PT Nauli Sawit dan Pemkab Tapteng tidak menunjukkan iktikad baik untuk menyelesaikan masalah.

Dalam rapat itu akhirnya anggota Komisi A DPRDSU,Syamsul Hilal, mengusulkan agar DPRDSU mengeluarkan rekomendasi ke Poldasu untuk menanghkap Bupati Tapteng Drs Tuani Lumban Tobing. Tuani diyakini sebagai pemicu konplik berkepanjangan di desa eks transmigrasi Kecamatan Sirandorung dan Manduamas Tapteng itu.

Syamsul Hilal menuding Tuani Lumban Tobing membiarkan rakyatnya menjadi korban arogansi PT Nauli Sawit, tanpa pernah serius menyelesaikan masalah. Tuani juga dituding tidak pernah merespon tawaran DPRDSU agar dicari solusi terbaik atas masalah dihadapi warga, sesuai surat DPRDSU kepada Bupati Tapteng tanggal 7 Agustus 2007 silam.

Dalam rapat itu, hadir anggota Komisi A DPRDSU Drs Ahmad Ikhyar Hasibuan, Syamsul Hilal, Penyabar Nakhe, Ir Edison Sianturi, H Muhammad Raden Syafii SH,MHum, Drs Abdul Muis Dalimunthe, Drs H Banuaran Ritonga, Sigit Pramono Asri SE, Drs H Nurdin Ahmad dan Ketua Komisi E Rafriandi Nasution SE,MT. Sedangkan dari Pemkba Tapteng selain Wakil Bupati hadiri juga Kepala BPN Tapteng, sejumlah asisten, dua camat dan beberapa anggota Komisi A DPRD Tapteng.

Rapat itu sendiri sama sekali tidak menemukan titik terang penyelesain, apalagi sejak awal rapat dibuka sudah terjadi aksi saling tuding antara warga dan pihak PT Nauli Sawit. Suasana makin memanas, ketika pimpinan rapat Amas Muda Siregar SH sempat mengusir kuasa warga, Marlon Purba SmHk, dari ruang rapat.

Marlon ngotot ingin diberi kesempatan berbicara, namun Amas Muda menyatakan agar bersabar dan mempertanyakan kapasitasnya di ruang rapat. Puncaknya, keduanya terlibat adu mulut diiringi aksi pukul meja, hingga keduanya keduanya nyaris terlibat adu jotos.

Rapat itu memanas dipicu sikap kuasa hukum PT Nauli Sawit, Refman Basri SH, memperuncing susana saat dewan mencoba menawarkan solusi penyelesaian masalah. Sikap tersebut antara lain dengan selalu merasa paling benar dan sama sekali tidak mengakomodir tuntutan warga dan tawaran solusi dari dewan.

Sementara dalam rapat itu terungkap, PT Nauli Sawit belum memiliki izin apapun selain izin prinsip dari Bupati Tapteng atas 6000 hektare lahan yang diklaim warga sebagai miliknya. BPN (Badan Pertanahan Nasional) sendiri mengaku belum mengeluarkan izin HGU (Hak Guna Usaha) kepada PT Nauli Sawit, namun sudah menguasai lahan milik rakyat yang memiliki alas hak berupa sertifikat.

Malah sebanyakl 3500 hektar dari 6000 hektar areal yang diberi izin prinsip dari Bupati Tapteng, kini sudah dikuasai dan ditanami sawit tanpa proses ganti rugi.

Masyarakat diwakili Marlon Purba, Boru Sigalingging, Muslim Hasibuan, dan lainnya menyampaikan, tindakan PT Nauli Sawit menguasai tanah rakyat tanpa gantirugi. Hanya dengan modal izin prinsip dari Bupati Tapteng, perusahaan memaksa agar warga meninggalkan areal dengan berbagai intimidasi dan terror.

Sementara Pemkab Tapteng tidak berpihak kepada rakyat, tapi malah terkesan menjadi pembela utama PT Nauli Sawit. Demikian juga saat ekspos, Wakil Bupati Tapteng Effendi Pohan, menjadi juru bicara perusahaan tanpa sedikitpun memihak rakyat yang menjadi korban perusahaan.(ms)

Kampus Tak Perlu TPS Khusus

Medan (Lapan Anam)

Dosen Sosiologi politik Fisip UMSU, Shohibul Anshor Siregar, mengatakan kampus tidak perlu TPS (Tempat Pemungutan Suara) khusus. Karena pembukaan TPS dikampus tidak lebih dari upaya mengakomodir kepentingan oknum di elit kampus, yang kebetulan ikut dalam kancah pencalonan anggota legislatif.

“Pembukaan TPS di Kampus, patut dicurigai sebagai rencana setback ke alam Orde Baru. Mahasiswa bisa merasa kebebasannya dalam menentukan pilihan politik dibayangi-bayangi oleh penguasa kampus”, kata Shohibul Anshor Siregar kepada wartawan di Medan, Selasa (6/10) terkait rencana KPUD Sumut membuka TPS di kampus.

Menurut dia, ancaman ini akan semakin besar di kampus-kampus swasta yang belakangan ini secara politik sudah semakin tunduk pada tradisi politik OKP.

“UMSU misalnya, akan sangat sulit tak tergiur untuk memanipulasi suara pemilih mengingat Bahdin Nur Tanjung selaku Rektor UMSU ikut sebagai calon DPD”, kata Siregar.

Kata dia, wajah Bahdin Nur Tanjung saat ini sudah dipampang-pampangkan di billboard UMSU tanpa rasa sungkan, yang berarti menggunakan kekuasaan untuk keungtungan pribadi. “Masyarakat amat risih, namun Bahdin nyaman saja”, katanya.

Mestinya kata Shohibul Anshor, calon DPD yang lain tersinggung berat. Semua elit di kota ini semua tahu bahwa UMSU itu sekarang sedang dipaksakan jadi markas Partai Matahari Bangsa (PMB) dengan cita-cita kecil mendongkrak peluang Dien Syamsudin jadi Capres atau cawapres.

“Ini salah satu contoh gagasan itu penuh resiko, kriminalisasi demokrasi, maka wajib ditolak”, tegasnya.

Bahwa kampus bukanlah tempat persemaian demokrasi yang cukup sehat saat ini semua pihak sudah tahu. Bagaimana UNFRL dan Forum Rektor yang berpangkalan di kampus justru cenderung menjadi penonton, dan malah amat sangat mungkin menarik keuntungan material dari statusnya sebagai pemantau pemilu selama ini.

“Adakah teriakan yg bernas dari kampus sekaitan buruknya demokrasi prosedural yg ngetrend di Indonesia selama ini? Jadi kampus tidak perlu jadi TPS khusus”, tegasnya.

Selama ini kata dia, teriakan kita tidak pernah didengar KPU, bahwa mahasiswa itu harus dipermudah untuk diakomodasi memberi suara di TPS sekitar tempat tinggalnya, dengan hanya menujukkan kartu tanda mahasiswa.

Jadi kalau benar KPU peduli dengan hak suara mahasiswa, serta merta KPU harus secara dini mengatur bagaimana agar mahasiswa segera didaftar sebagai pemilih disekitar tempat tinggalnya.

Ditempat terpisah, Dekan Fisip UNTS (Universitas Tapanuli Selatan) Effan Zulfikar Harahap juga mantan Anggota KPUD Padangsidempuan menyampaikan, Undang-undang menetapkan TPS khusus hanya ada di rumah sakit (RS) dan lembaga pemasyarakatan (LP), bukan di kampus.

“Jadi rencana membuka TPS di kampus adalah pelanggaran”, katanya seraya menyebutkan nama seorang rector PTS yang biasa melakukan trik-trik aneh guna mewujudkan ambisinya pribadi. (ms)

Anggota DPRDSU,Ir Edison Sianturi :

Kapoldasu Perlu Turun ke Polres Dairi

Medan (Lapan Anam)

Kapoldasu didesak turuntangan ke Polres Dairi, terkait tindakan oknum polisi di daerah itu yang “bertangan besi” dalam mengusut kasus pembunuhan. Antara lain pemukulan oknum polisi terhadap Togi Manalu (57) kakek 8 cucu, diiringi paksaan agar mengakui sebagai pembunuh istrinya sendiri yang ditemukan tewas 20 Agustus 2008.

“Kita kuatir jika cara-cara tangan besi terus dilakukan, akan makin banyak korban oknum aparat polisi di Dairi. Karenanya kita desak agar Kapoldasu segera turuntangan”, kata anggota DPRDSU Edison Sianturi kepada wartawan di gedung dewan, Selasa (6/10).

Desakan disampaikan menyusul nasib naas dialami Togi Manalu warga Dusun Lae Tandiang, Desa pegagang Julu VI, Kecamatan Sumbul,Kabupaten Dairi, menjadi korban pemukulan oknum polisi Dairi. Dia dipaksa mengakui sebagai pembunuh istri si kakek, sehingga kakek itu makin menderita.

Seperti diberitakan sejumlah media, istri sang kakek bernama Ny Rosida Br Sianturi ditemukan tewas di areal perladangan di Barisan Mangihut daerah itu 20 Agustus 2008. Sejumlah barang berharga korban seperti kalung dan gelang emas 33 gram serta uang Rp 3 juta raib.

Namun entah mengapa, ketika polisi melakukan penyelidikan malah main pukul dan memaksa agar kakek tersebut mengaku sebagai pelaku pembunuhan. Korban yang semula berharap kematian istrinya bisa terungkap, malah memar-memar karena dipukuli oknum polisi yang mengusut kasus itu.

Karenanya, Edison Sianturi mendesak Kapoldasu segera turuntangan agar jumlah korban oknum polisi tidak bertambah. Apalagi, faktanya pengusutan siapa pelaku tidak kunjung terungkap.

Menurut anggota dewan dari Partai Patriot Pancasila daerah pemilihan (Dapem) Dairi, Tanah karo dan Pakpak Bharat itu, saat ini banyak kasus pembunuhan di wilayah Polres dairi tidak terungkap siapa pelakunya.

Seperti pembunuhan anak penguasa gallon (SPBU) bermarga Naibaho, pembunuhan suami istri di Sidikalang. Demikian juga kasus pembunuhan di Lae tandiang, Sumbul sudah tiga bulan juga belum terungkap.

Kapolres Dairi terkesan lamban menangani kasus kriminal, apalagi tindakannya yang cenderung menyakiti hati keluarga korban dalam pengusutan kasus. Berbeda dengan Kapolres sebelumnya AKBP Burhanuddin, sangat tanggap dan serius menjalankan tugas dan fungsinya.

“Ketika Kapolres Dairi dijabat AKBP Burhanuddin, pengusutan kasus pembunuhan sangat cepat dan tidak menyakiti keluarga korban. Jangankan saksi, tersangka sekalipun tidak pernah dibentak oleh aparat”, kata Edison Sianturi. (ms)

Performance, Amangoi

Celoteh Biadab
Entah bahasa apa ini,saya pun tak tahu pasti. Saya baru tertarik menelusuri apa dan mengapa mahluk ini,setelah saya tahu bahwa penyebab kekalahan saya menuju lima besar calon KPU Provinsi Sumut,terkait dengan Performance.

Kabar dari KPU Pusat menyebutkan,salah seorang anggota KPU bernama Endang Sulastri yang datang ke Medan melakukan Fit and Proper Test 10 calon KPU Sumut,tidak suka melihat performance saya.

"Bu Endang bilang tak suka performance anda.jadi kalaupun skor anda tinggi,dia malah ngotot dan sampai minta voting agar anda tidak lolos", kata sohib saya di KPU.

Sejak itulah makluk performance itu menarik perhatian saya.Lalu saya buka kamus dan ensiklopedia. Saya memahamkan performance itu sebagai,prilaku faktual seseorang di depan publik.

Dalam kamus saya temukan, arti istilah Performance dianggap berkaitan erat dengan pengertian berikut : Penampilan, dayaguna, hasil, prestasi, pegelaran, kinerja dari suatu sistem perangkat atau object lainnya.

Tapi sudahlah. Saya sendiri sudah ikhlas tidak terpilih jadi anggota KPU Sumut,jika memang performance menjadi ukuran.Tak mungkin performance saya ubah sesuai kehendak ibu Endang atau tim KPU yang melakukan seleksi. Saya punya performance sendiri yang tak mungkin sama dengan performance orang lain.

Jujur saja,saya yang orang batak dengan performance kasar,omong keras dan jalan tegap, sudah dari sononya.Tapi jangan dikira saya tak punya hati dan etika. performance boleh nampak sangar,namun sikap belum tentu mengecewakan.

Jika performance harus disesuaikan dengan selera orang lain,jangan dikira saya suka performance orang-orang tertentu. Saya malah suka keterus terangan,blak blakan.Saya tak biasa bermanis manis, seolah lembut atau seolah manggut-manggut. Saya memang lebih suka tembak langsung.Kalau ya katakana ya, kalau tidak jangan bilang ya.
Jika saya tak suka saya langsung bilang tidak, sebaliknya jika suka saya katakan suka.Begitupun ada bahasa komunikasi yang santun unuk mengatakan yang benar.

Saya selalu berupaya berfikir positif. Maka kalaupun bu Endang mengatakan tak suka performance saya, mungkin saja dia benar.tapi saya lebih yakin dan berfikir positif bahwa bu Endang hanya mencari alasan pembenaran,karena jauh sebelumnya sudah punya daftar nama yang harus dia menangkan.

Bisa saja jika saya dimenangkan dan seseorang lain dikalahkan,akan berbahaya bagi bu Endang dan lainnya.Tentu sebagai pihak yang saya yakini sulit menentukan pilihan karena banyaknya pesanan dan balas jasa,harus dicari sisi yang paling kecil resikonya. Dan mengorbankan saya,jelas minus resiko.sebab saya memang tidak pesanan siapa siapa, tidak punya beking dan bukan titipan pejabat, penguasa atau pengusaha.

Bagi saya pribadi, sejak awal mendaftar jadi calon KPU tak pernah berfikir untuk merubah performance. Toh saya yakin era sekarang eranya orang memiliki otak dan kemampuan.Saya selalu yakin, masing-masing sudah memiliki performance tersendiri.

Sejatinya performance itu mahluk langka dan aneh sekaligus terbukti berbahaya. Tapi bangsa ini tak bisa diukur dengan batas parameter sempit sekedar mengunggulkan performance.

Bangsa ini akan kacau jika ego dikedepankan, selera pribadi didewakan. Mereka sok jago, mentang berkuasa atau mumpung berwenang.

Wleh wleh performance, amangoi. Gawat kita bah.***

PEMERINTAH BELUM BERPIHAK

KEPADA PETANI DAN NELAYAN

Medan (Lapan Anam)

Pemerintah belum berpihak kepada petani dan nelayan, sehingga tingkat kesejahteraan petani dan nelayan belum seperti yang diharapkan. Proteksi pemerintah yang sangat rendah telah menyebabkan profesi petani dan nelayan, sebagai pihak paling merasakan dampak krisis ekonomi berkepanjangan.

Demikian terungkap dalam Buka Puasa Bersama digelar Kaukus Wartawan Peduli Petani dan Nelayan (KWPPN) dan media online www.inimedanbung.com di di Meranti Lounge Emerald Garden Hotel Medan, Senin (23/9).

Dihadiri Penasehat KWPPN Drs Ahmad Ikhyar Hasibuan, Ir Edison Sianturi dan Abdul Hakim Siagian SH Mhum, pengurus Jurnalis Muslim Club (JMC) dan wartawan unit DPRDSU, buka puasa tersebut dimaksudkan untuk menguatkan silaturrahmi antar simpul masyarakat yang punya komitmen memberdayakan kaum petani dan nelayan.

“Selain untuk mempererat tali silaturahmi , buka puasa bersama ini juga mempertegas kembali komitmen KWPPN dan IMB untuk tetap memperjuangkan hak-hak petani dan nelayan di daerah ini ,” kata ketiga anggota dewan tersebut.

Dikatakan, nasip petani dan nelayan masih selalu memprihatinkan. Mereka seperti dibiarkan pemerintah berjuang sendiri. “Selain sulit mendapatkan pupuk, pemerintah juga tidak memberi jalan keluar untuk memasarkan hasil panen. Belum lagi, adanya bibit unggul yang hasilnya justru merugikan petani,” kata salah seorang penasehat KWPPN Edison Sianturi.

Sedangkan Hakim Siagian menilai, saat ini hak petani dan nelayan semakin dipinggirkan, padahal potensi daerah ini untuk sektor pertanian dan kelautan sudah tidak diragukan lagi. Begitu juga perhatian pemerintah kepada para peternak di daerah ini amat minim. “Peternak saat ini amat membutuhkan pakan dan bibit unggul agar ternak yang dihasilkan betul-betul berkualitas,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Ketua KWPPN Mayjen Simanungkalit menyatakan, media online www.inimedanbung.com hadir di ranah publik untuk menampung aspirasi kaum marginal di daerah ini . Termasuk petani dan nelayan yang selama ini dirasa masih belum mendapat perhatian maksimal bagi pemerintah setempat.

Media Online imb.Com sengaja diluncurkan sebagai media yang peduli dan selalu berupaya menyuarakan kepentingan dan aspirasi kaum marjinal, khususnya petani dan nelayan di Sumatera Utara. (ms)

DIMANA ORANG-ORANG DEKAT ABDILLAH ?

Anggota DPRD Sumatera Utara, H. Isfan F. Fachruddin, mempertanyakan keberadaan orang-orang yang selama ini dekat dengan Walikota Medan nonaktif, Abdillah, ketika mantan orang nomor satu di Kota Medan itu harus meringkuk di balik jeruji penjara.

"Dimana orang-orang yang selama ini dekat dan banyak mengeruk keuntungan dari Abdillah. Sepertinya kini mereka pura-pura tidak tahu kalau Abdillah sudah divonis hakim," katanya di Medan, Rabu.

Abdillah divonis lima tahun penjara dan denda Rp250 juta subsidair enam bulan kurungan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (22/9). Selain itu ia juga harus mengembalikan kerugian negara sebesar Rp17,8 miliar.

Ia didakwa telah menyebabkan kerugian negara dalam proses pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) dan penyalahgunaan APBD 2002-2006. Menurut Isfan Fachruddin, Abdillah kini meghadapi dua hukuman, yakni hukuman badan serta hukuman denda dan keharusan mengembalikan kerugian negara.

Terkait hukuman denda dan mengembalikan kerugian negara, menurut dia, orang-orang yang selama ini banyak mengambil manfaat dari Abdiilah harus ikut turun tangan. Orang-orang yang selama ini menerima aliran dana dari Abdillah dan menikmati berbagai kemudahan sudah seharusnya kini membantu Abdillah.

Isfan yang juga anggota Fraksi PAN DPRD Sumut mengatakan banyak kalangan pengusaha, birokrat dan politisi yang menerima manfaat dan bahkan aliran dana dari Abdillah.

Tercatat sejumlah politisi di DPRD Kota Medan dan DPRD Sumut bahkan juga kecipratan dana dari Abdillah, termasuk anggota F-PPP DPRD Sumut Yulizar Parlagutan Lubis yang kini bahkan kembali menjadi calon anggota legislatif. Sebagian besar diantara mereka sudah mengembalikan dana yang mereka terima.

Menurut Isfan Fachruddin, masih banyak lagi penerima aliran dana dari Abdillah namun tidak terungkap KPK. "Abdillah sendiri bahkan mencatat ada 1.000 nama. Seharusnya mereka bisa bersatu meringankan beban Abdillah," katanya.

Ketika ditanya apakah mungkin orang-orang dekat Abdillah membantu meringankan beban terpidana itu, ia mengatakan bisa saja. "Jika memang ada 1.000 orang dan masing-masing mereka menyumbang Rp25 juta saja, tentu kewajiban Abdillah membayar denda dan kerugian negara akan teratasi," katanya. ***

Arsip Rekan

Irham dan Gulo Terpilih Kembali

* Mayjen Simanungkalit Kandas Monday, 22 September 2008

MEDAN (SINDO) – Irham Buana Nasution dan Turunan B Gulo terpilih kembali menjadi anggota KPU Sumut periode 2008–2013.Mereka berada di peringkat pertama dan kedua. Sekretaris KPU Sumut Abu Hanifah menyatakan bahwa mereka baru saja menerima surat pemberitahuan penetapan lima anggota KPU Sumut melalui faksimile dari KPU Pusat. Berdasarkan peringkat,lima nama anggota KPU Sumut tersebut adalah Irham Buana Nasution, Turunan B Gulo,Surya Perdana,Sirajuddin, dan Nurlela Djohan. Sementara Mayjen Simanungkalit, Rajin Sitepu, A Dewanto Handoko, Bengkel Ginting, Djamaluddin Rambe,kandas tanpa alasan jelas. Mayjen Simanungkalit disebut-sebut kandas,karena tidak disukai anggota KPU Pusat, Endang, yang turun ke Medan saat melakukan fit and profer test. Dikabarkan,ibu Endang taksuka performance sang "Jendral"itu. (Bah....gawat kita.....mana bisa performan seseorang dirubah agar seperti performan orang yang disukai ibu itu...). ’’Kelima nama anggota KPU Sumut yang telah ditetapkan tersebut diketahui seiring terbitnya surat resmi bernomor 294/UND/IX/2008 dari KPU Pusat yang ditandatangani Ketua KPU Pusat Hafiz Anshary tertanggal 22 September 2008,” ungkap Hanifah kepada wartawan di Kantor KPU Sumut, Jalan Perintis Kemerdekaan,Medan,kemarin. Surat pemberitahuan tersebut sekaligus merupakan undangan dari KPU pusat untuk menghadiri pelantikan. Kegiatan itu akan digelar di Jakarta pada 24 September bersamaan dengan 11 anggota KPU provinsi lain. Setelah dilantik, kelima anggota KPU Sumut hari itu juga langsung kembali ke Medan. Mereka akan melakukan rapat pleno internal, sehubungan pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS). Jadwal pembekalan kemungkinan diundur setelah Hari Raya Idul Fitri. Pasalnya, tahapan penyelenggaraan pemilu sangat padat selama September ini. ’’Tetap ada pembekalan bagi lima anggota KPU Sumut yang periode berikutnya. Hanya barangkali waktunya digeser setelah Lebaran,’’ ungkapnya. Dia menambahkan, pembekalan bagi anggota KPU Sumut periode 2008–2013 selama tiga hari.Materinya menyangkut organisasi serta tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) KPU mengenai pemilu. Hanifah juga menyampaikan bahwa lampiran surat pemberitahuan KPU pusat tidak menyertakan calon yang tidak terpilih. ’’Peringkat enam hingga 10 tidak ada dilampirkan. Hanya lima besar,” ujarnya. Anggota KPU Pusat Syamsul Bahri sebelumnya menyatakan, jika di antara kelima anggota KPU provinsi yang terpilih berhalangan atau ternyata tidak memenuhi kriteria, secara otomatis akan diganti peringkat berikutnya. ’’Bisa saja ada bukti yang menguatkan salah satu dari lima anggota yang terpilih tidak memenuhi syarat,bisa diganti oleh nomor urut berikutnya,” ujar Syamsul. Ketua KPU Sumut Irham Buana Nasution mengungkapkan, anggota KPU Sumut yang baru tidak punya waktu lagi untuk beradaptasi dengan tahapan pemilu yang ada. Selain itu,KPU Sumut juga punya tugas untuk segera melakukan uji kelayakan dan kepatutan KPU kabupaten/ kota.Pada 5–11 Oktober, KPU Sumut juga harus melakukan uji kelayakan dan kepatutan di 28 kabupaten/kota. (m rinaldi khair)

ArsipRekan

Irham dan Gulo Kembali Masuk KPU Sumut

Besok Dilantik di Jakarta

Selasa, 23-09-2008
*hendrik hutabarat
MedanBisnis – Medan
Setelah melewati berbagai tahapan pengujian, akhirnya “drama” pemilihan para anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut berakhir. Secara resmi, Senin (22/9), KPU Pusat telah resmi menetapkan lima dari 10 orang calon anggota menjadi anggota KPU Sumut.

Hal itu tertuang dalam SK KPU Pusat No 294/UND/IX/2008 tanggal 22 September 2008. “SK KPU Pusat ini ditandatangani langsung oleh Ketua KPU Pusat, Profesor Dr HA Hafiz Anshary AZ MA, baru dikirim pakai faks tadi,” ujar Sekretaris KPU Sumut, Abu Hanifah, kepada wartawan di Kantor KPU Sumut.
Dari lima nama yang ditetapkan, dua di antaranya anggota KPU Sumut lama yakni Irham Buana Nasution (ketua) dan Ir Turunan B Gulo (anggota). Sedangkan tiga lainnya wajah-wajah baru, yakni Nurlela Djohan, Firajuddin, dan Surya Perdana.
Dengan demikian, Rajin Sitepu, A Dewanto Handoko, Bengkel Ginting, Djamaluddin Rambe, dan Mayjen Simanungkalit yang sebelumnya masuk 10 besar tidak lulus. “Di dalam surat ini juga disertakan pemberitahuan sekaligus undangan dari KPU Pusat bagi kelima orang itu untuk dilantik di Wisma Maluku, Jakarta, pada 24 September (besok-red),” jelasnya.
Menurut Abu Hanifah, usai dilantik kelimanya tidak boleh mengambil waktu untuk rehat. Sebab pada tanggal sama mereka harus sudah kembali ke Medan dan melakukan rapat pleno internal membahas pengumuman daftar calon sementara (DCS) anggota DPD dan DPRD yang akan digulirkan. “Jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilu 2009 yang bersinggungan dengan masa Lebaran menyebabkan waktu pembekalannya ditunda setelah Lebaran,” jelasnya dan menambahkan, selanjutnya kelima anggota KPU Sumut itu menjalani pembekalan selama tiga hari yang kemungkinan digelar setelah Lebaran.
Kepada MedanBisnis, Irham Buana Nasution yang didampingi Turunan Gulo dan Surya Perdana, mengatakan untuk penuntasan pembahasan DPS dan DPT pihaknya akan segera mengonsolidasikan pembentukan KPU di tingakt kabupaten/kota.
Namun dia menyatakan, persoalan DPS dan DPT bukan semata kewajiban institusi mereka, melainkan juga kewajiban bersama masyarakat, birokrasi dan partai politik (parpol) peserta Pemilu 2009.
Senada dengan Irham, Ketua Komisi yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut, Amas Muda Siregar, menyarankan pihak parpol agar bersikap proaktif dalam proses pendataan pemilih.
“Parpol kan berkepentingan dengan konstituen mereka. Karena itu saya imbau parpol juga proaktif mendorong konstituen mereka untuk mendaftar sebagai pemilih,” katanya.
Amas pun berharap agar Irham Buana Nasution terpilih kembali sebagai Ketua KPU Sumut 2008-2013. “Biar kerja-kerja KPU Sumut untuk pemilu ini bisa dilaksanakan dengan pas. Irham kan pengalaman dalam persoalan ini,” jelasnya memberi alasan.

Berita Rekan

Selasa, 16 September 2008 16:32 WIB

KPU Seleksi Anggota di 10 Provinsi

Penulis : Kennorton Hutasoit

JAKARTA--MI: Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyeleksi calon untuk 10 KPU provinsi. Kesepuluh Provinsi itu adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur, Maluku, Kalimantan Timur (Kaltim), DI Yogyakarta (DIY), Bali, dan Sumatera Utara (Sumut). Rencananya hasil seleksi diplenokan 21 September di KPU, Jakarta.

"Empat aspek yang diujikan ke calon anggota KPU provinsi mulai dari integritas, penguasaan materi, kepemimpinan, dan human relation. Ini melanjutkan apa yang dilaksanakan tim seleksi. Rencananya setelah diplenokan calon anggota KPU provinsi yang terpilih dilantik 26 September," kata anggota KPU Abdul Aziz seusai menguji 10 orang calon anggota KPU Provinsi Jateng di Semarang, Selasa (16/9).

Calon anggota KPU Provinsi Jateng yang diuji kelayakannya adalah Achmad Junaidi, Andreas Pandiangan, Didik Hayat Wiryadi, Hendra, Ida Budhiati, Joko J Prihatmoko, Fajar Subhi, Nuswantoro Dwiwarno, Siti Malikhatun, dan Teguh Purnomo. Mereka menjalani uji kelayakan yang dilakukan Aziz dan anggota KPU Sri Nuryanti didamping Kepala Biro Hukum Sekretariat KPU Wahyu Sugeng Santoso di lantai dua gedung KPU Provinsi Jateng, Jl Veteran, Semarang. Aziz mengatakan ada beberapa pertimbangan untuk menentukan calon anggota KPU provinsi terpilih antara lain pengalaman sebagai anggota KPU provinsi atau KPU kab/kota.

"Karena tahapan Pemilu 2009 sudah berlangsung, KPU provinsi yang akan dilantik nanti langsung bekerja tidak tahap belajar lagi. Jadi calon yang sudah punya pengalaman prioritas, tapi kalau kebanyakan akan dipangkas," katanya. Kuota perempuan, lanjut Aziz, juga dipertimbangkan untuk menentukan calon terpilih.

"Selain itu kami juga mempertimbangkan proporsional etnis dan agama dalam aspek pluritas di samping performance, pemikiran dan prestasi calon," katanya. (KN/OL-06)

Buka Kembali Kasus

Perampasan Lahan Transmigran Tapteng

Medan, (Lapan Anam)

Penasehat masyarakat transmigran Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Marlon Purba SmHk mendesak Kapoldasu membuka dan mengusut kembali kasus pengalihan lahan transmigran seluas 6000 hektar di Kabupaten Tapteng diduga dirampas oleh pengusaha PT Nauli Sawit. Kapoldasu juga diminta memeriksa Kepala BPN Sumut dan BPN Tapteng, serta Kadis Nakertrans Sumut dan Tapteng.

Desakan itu dikemukakan Marlon Purba dalam siaran persnya kepada wartawan di Medan, terkait adanya pernyataan dan pengumuman dari Penasehat Hukum PT Nauli Sawit H Resman Basri SH yang menyatakan, lahan dikuasai kliennya saat ini sah sesuai hukum karena telah terjadi pengalihan dilakukan oleh rakyat.

"Saya menilai ada unsur rekayasa dilakukan penasehat hukum PT Nauli Sawit, dimana mereka menyebutkan telah terjadi pengalihan tanah dilakukan masyarakat ke PT Nauli Sawit. Padahal masyarakat sekitar lahan tersebut sendiri saat ini mengaku tidak ada pengalihan ke PT Nauli Sawit," kata Marlon Purba juga menjabat Ketua Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Partai Demokrasi Pembaharuan (PKP-PDP), Sumut.

Menurut Marlon Purba, kepolisian perlu memeriksa pejabat BPN Sumut dan Tapteng serta Disnakertrans Sumut dan Tapteng. Sebab Marlon menilai ada indikasi permainan di kedua instansi tersebut, seolah-olah menyatakan lahan transmigrans tersebut sudah tidak digunakan lagi.

"Kita pernah mendengar dari pejabat BPN Pusat bahwa lahan transmigran tersebut tidak bisa dialihkan. Makanya kita berharap kepolisian mau membuka kembali kasus pengalihan lahan ini," sebutnya.

Pada kesempatan itu, Marlon juga meminta kepolisian menangkap dan mengusut dalang atau pelaku teror terhadap masyarakat terkait persoalan tersebut. Sebab hingga kini masyarakat khususnya dari 2000 Kepala Keluarga (KK) yang kini tinggal 800 KK memiliki sertifikat tanah mereka mengaku ketakutan terhadap adanya ancaman teror.

Dia juga meminta kepolisian memeriksa dugaan keterlibatan Bupati Tapteng dalam pengalihan lahan tersebut. "Kita minta kepolisian segera berani mengusut kembali pengalihan status atau proses jual beli lahan tersebut. Jangan ada yang ditutup-tutupi dalam persoalan ini," tegasnya. (ms)

PENGUSAHA DI SUMUT

DIIMBAU BAYAR GAJI LEBIH AWAL

Medan, (Lapan Anam)

Kalangan pengusaha di Sumatera Utara diimbau agar dapat membayarkan gaji karyawan lebih awal dari biasanya sekaitan dengan Idul Fitri 1429 Hijriah yang jatuh tepat di awal Oktober 2008.

"Kita mengimbau agar gaji karyawan untuk bulan Oktober dapat dibayarkan pada akhir September agar bisa dimanfaatkan para karyawan untuk memenuhi kebutuhan menjelang dan saat Idul Fitri," ujar Wakil Ketua DPRD Sumut H. Hasbullah Hadi di Medan, Rabu (17/9).

Menurut politisi dari Partai Demokrat itu, bagi umat Islam Idul Fitri merupakan hari gembira yang memiliki nuansa emosional yang tinggi, disampingsebagai hari kemenangan dalam konteks spiritual.

Bagi umat yang menjalankan puasa dengan baik dan benar sepanjang Ramadhan, Idul Fitri merupakan akan menjadi hari kemenangan yang amat membahagiakan mengingat janji Allah SWT yang akan mengampuni dan menghapus dosa-dosa mereka yang telah lalu.

Semua umat Islam pasti bergembira dan bahagia menyambut Idul Fitri. Namun suasana kebahagiaan semacam itu membutuhkan ketersediaan dana yang mencukupi, mulai untuk mudik, untuk berlebaran, untuk membeli makanan, untuk bersilaturahmi dan juga untuk membayar zakat fitrah.

"Karenanya kita imbau perusahaan dapat membayarkan gaji lebih awal dari biasanya," katanya. (ms)

DICARI SUKARELAWAN MEREBUT
KEMBALI LAPANGAN MERDEKA MEDAN

Medan (Lapan Anam)

Sekjen Kesra Centre Yoko Susilo Chow menegaskan, penyelamatan lapangan merdeka Medan, tidak bisa dilakukan sekedar cuap-cuap. Karena kelompok kapitalis yang sudah menguasai lapangan bersejarah itu sebagai arena bisnis, sudah kebal terhadap kritik.

“Kita memerlukan kaum muda enerjik yang berjiwa heroik dan patriotik, yang siap berjibaku dan mandi darah merebut kembali lapangan merdeka. Lapangan merdeka harus direbut kembali dan semua kegiatan bisnis di areal itu harus dibongkar, sehingga perlu relawan yang siap menghadapi segala kemungkinan paling buruk”, katanya kepada wartawan disela-sela diskusi penyelamatan lapangan Merdeka digelar Ekponen 66 Sumut di gedung nasional Medan, Senin (15/9).

Yoko Susilo Chow mengatakan, langkah taktis sudah harus dilakukan segera guna merebut kembali lapangan merdeka. Karena lewat jalur damai dan jalur hukum, dipastikan akan sia-sia saja dan tidak membawa hasil apa—apa.

“Jika pun digugat ke pengadilan semua pihak yang terlibat pengalihfungsian lapangan merdeka, dipastikan akan kalah karena kaum kapitalis punya uang yang cukup untuk memenangkan kasus itu disana”, katanya.

Sementara Direkstur Eksekutif Lembaga Pemberdayaan dan Penguatan Publik (LAMPIK) Mayjen Simanungkalit menyatakan, inventarisasi daftar oknum pejabat di Pemko Medan yang ikut terlibat dalam proses keluarnya izin alihfungsi lapangan Merdeka harus jadi prioritas.

Dengan inventarisasi itu, akan diketahui siapa saja yang terlibat dan usul pengalihfungsian lapangan merdeka Medan itu ide gila dari siapa. Dengan itu, akan mudah diketahui langkah apa yang harus dilakukan terhadap mereka, guna mempertanggungjawabkan perbuatan masing-masing.

Begitupun, Mayjen Simanungkalit setuju jika dibuka posko pendaftaran bagi relawan untuk mengambilaih lapangan merdeka. Membongkar paksa semua kegiatan bisnis yang beroperasi disana, guna dikembalikan pada fungsinya semula sebagai ruang publik.

“Pengambilalihan kembali lapangan Merdeka Medan pasti menuai konplik bahkan akan diwarnai tumpahan darah. Maka seperti saat merebut kemerdekaan dari penjajah, kita butuh relawan dari kaum muda berjiwa patriotisme dan heroisme”, katanya. (ms)