BPK dan KPK Didesak

Periksa Pejabat Dishub Sumut

Medan, (Lapan Anam)

Wakil Ketua Komisi C DPRDSU, Isrok Ansari Siregar mendesak Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun tangan,memeriksa pejabat Dinas Perhubungan (Dishub) Sumut. Sebab di Dinas tersebut diduga telah terjadi penyelewengansetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumut tentang dendakelebihan muatan angkutan barang.

"Dari data yang kita peroleh, setoran disampaikan Dishub Sumut ke Dispenda pada Bulan Februari sampai April 2008 hanya sebesar Rp 2,6 milyar saja. Tapi setoran Dishub tersebut sama sekali tidak dilengkapi dengan data darimana sumber setoran itu, seperti jumlah kenderaan angkutan barang yang masuk ke jembatan timbang" kata Isrok Ansari Siregar kepada wartawan di gedung dewan, Kamis (11/6).

Isrok merupakan politisi PDI Perjuangan itu menilai, setoran Dishub ke Dispenda itu sangat tidak efektif bahkan dinilai terlalu kecil. Sebab data diperoleh dari Dirlantas Sumut menyebutkan, jumlah angkutan atau kenderaan barang bernomor plat Sumut yang harus masuk jembatan timbang ada sebanyak 167.183, terdiri dari 105.375 truk barang, 634 truk countainer, 153 truk trailer dan 61.021 pick up.

"Belum lagi ditambah dengan angkutan atau kenderaan barang yang masuk jembatan timbang ke sumut bukan berplat polisi daerah sini (sumut), yang jumlahnya ada sekitar 15 persen. Berdasarkan informasi dari petugas jembatan timbang sendiri yang saya peroleh, ada sebanyak 60 persen kenderaan angkutan barang yang masuk ke jembatan timbang melebihi muatan atau melanggar MST (Maksimum Satuan Tonase)," sebut wakil rakyat dari daerah pemilihan Tapsel, Madida dan Padangsidempuan ini.

Jadi, lanjut Isrok, pejabat Dishub Sumut dinilai tidak jujur dalam menyampaikan laporan setoran terkait dana denda kelebihan muatan ke Dispenda Sumut. Sebab jika memang pejabat Dishub Sumut jujur menyampaikan setoran dana tersebut ke Dispenda, maka jumlahnya akan semakin tinggi dari dana setoran Dishub Sumut sekarang ini.

Kata Isrok, jika kita kaitkan dengan Perda No 4 tahun 2007, yang menyebutkan pengguna kenderaan barang pada tingkat satu yang kelebihan muatan 5 sampai 15 persen kategori pertama harus membayar denda Rp 80.000 per kenderaan.
Sedangkan kategori kedua jika kenderaannya kelebihan muatan 15 sampai 25 persen harus membayar denda per kenderaan sebesar Rp 100.000. Jadi jika dibandingkan dengan setoran Dishub Sumut saat ini maka sudah tepat dinilai sangat kecil.

Menanggapi persoalan setoran denda kelebihan muatan tersebut, Komisi C DPRDSU akan melakukan peninjauan dan pemetaan tentang layak atau tidaknya setoran yang diserahkan Dishub Sumut selama ini ke Dispenda. Yakni benar atau tidaknya jumlah dana atau setoran uang tersebut sudah sesuai dengan jumlah data kenderaan barang yang ada di Sumut saat ini.

Untuk itu, Isrok berharap pejabat Inspektorat Sumut turun tangan menyelidiki dan mengusut persoalan tersebut. Tapi jika pejabat inspektorat tidak mau melakukan tugasnya, maka kita berharap BPK dan KPK turun tangan dalam menyelidiki dan mengusut persoalan ini.

" Ini diperlukan mengingat setoran dari Dishub Sumut ini sangat penting untuk peningkatan PAD Sumut, yang peruntukannya untuk perbaikan jalan yang rusak akibat dari pemakaian angkutan barang ini sendiri," katanya. (ms)

PDP SUMUT TARGETKAN 15 PERSEN SUARA PEMILU

Medan, (Lapan Anam)

Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Sumatera Utara mematok target meraih sedikitnya 15 persen suara para Pemliu 2009.

"Target kita 15 persen suara atau sama dengan target nasional," ujar Plh Ketua Pimpinan Kolektif Provinsi (PKP) PDP Sumut, Marlon Purba, usai verifikasi faktual yang dilakukan KPUD Sumut di Kantor PDP Sumut, di Medan, Rabu (11/6).

Ia mengakui target 15 persen suara tersebut cukup berat. "Tapi tidak masalah, kita akan kerja keras dan bergerak bersama rakyat," katanya.

Marlon Purba yang pada kesempatan itu didampingi Plh Sekretaris PKP PDP Sumut Kandi Simbolon dan Plh Bendahara Mazmur Brahmana juga mengaku optimis partainya akan lolos dalam verifikasi faktual.

Menurut dia, PDP sudah terbentuk di 25 dari 28 kabupaten/kota yang ada di Sumut dan bahkan sampai ke tingkat kecamatan.

Sementara itu, Wakil Ketua KPUD Sumut Toni Situmorang ketika melakukan verifikasi di kantor PDP Sumut mengatakan partai yang berdiri 15 Desember 2005 itu telah melengkapi seluruh ketentuan yang disyaratkan.

"Hari ini kami mengecek status kantor serta struktur dan keberadaan pengurus PDP Sumut. Data-data yang kami dapati di sini sesuai dengan apa yang sebelumnya telah mereka laporkan ke KPU Pusat," katanya.

Situmorang yang juga Ketua Pokja Verifikasi Faktual KPUD Sumut itu mengatakan hasil verifikasi tersebut akan diplenokan Kamis (12/6).

"Setelah PDP Sumut dinyatakan lolos verifikasi baru KPUD kabupaten melakukan verifikasi di kabupaten/kota," katanya.

Marlon Purba sendiri meyakini partainya juga tidak akan menghadapi masalah berarti dalam verifikasi faktual yang akan dilakukan KPUD di tingkat kabupaten/kota.

"Kita sudah menyiapkan segala persyaratan yang dibutuhkan untuk verifikasi sampai ke tingkat PKK (pimpinan kolektif kabupaten) dan kita yakin kabupaten/kota juga tidak akan menghadapi masalah," katanya.(ms)

Yusril Ihza Mahendra :
PRESIDEN BERWENANG BUBARKAN AHMADIYAH

Medan (Lapan Anam)

Mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) memiliki kewenangan melarang dan membubarkan organisasi Ahmadiyah. Karena sesuai UU Nomor 1/PNPS/1965 kewenangan melarang dan membubarkan gerakan,perkumpulan dan organisasi hanya ada pada presiden dan bukan pada SKB tiga menteri.

“SKB Tiga menteri tidak memiliki kekuatan hukum melarang organisasi seperti Ahmadiyah, karena kewenangan itu hanya ada pada presiden”, katanya menjawab wartawan di Medan, Selasa (10/6).

Yusril yang ditemui wartawan seusai menjadi pembicara dalam dialog “Momentum 100 tahun Kebangkitan Nasional” yang digelar Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Asrama Haji Pangkalan Masyhur Medan mengatakan, kekuatan SKB hanya dapat memberikan perintah dan peringatan keras kepada orang perorangan yang melanggar ketentuan Pasal 1 UU tersebut. Sedangkan untuk melarangnya hanya menjadi kewenangan presiden.

Yusril juga Ketua Dewan Suro Partai Bulan Bintang (PBB) menjelaskan, jika mengacu kepada UU Nomor 1/PNPS/1965 maka sangat keliru jika pelarangan Ahmadiyah hanya berdasarkan SKB tiga menteri yakni Menteri Agama, mendagri dan Jaksa Agung.

Karenanya, kata Yusril, dalam menyikapi pro kontra Ahmadiyah yang harus diterbitkan bukanlah sebuah SKB, tapi keputusan presiden (Kepres). Karena istilah SKB sendiri sudah tidak dikenal lagi dengan diundangkannya UU Nomor 10 Tahun 2004.

Kata dia, istilah yang benar ialah Peraturan Menteri. Apakah Peraturan itu dikeluarkan sendiri-sendiri oleh menteri atau pejabat setingkat menteri, atau secara bersama-sama, semuanya tergantung kepada kebutuhan materi yang ingin diatur. Istilah Keputusan, dengan berlakunya UU Nomor 10 Tahun 2004, hanya digunakan untuk sebuah penetapan, seperti pengangkatan dan pemberhentian seseorang dalam jabatan, bukan sesuatu yang berisi norma yang bersifat mengatur.

Tentang adanya upaya Aliansi Kebangsaan untuk menyampaikan judicial review terhadap UU Nomor 1/PNPS/1965 karena dinilai sudah ketinggalan zaman, tidak sejalan dengan hak asasi manusia, demokrasi dan bertentangan dengan UUD 1945 hasil amandemen, Yusril menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar.

“Sebagai tafsiran dan pendapat boleh-boleh saja. Pendapat yang sebaliknya juga ada, namanya saja tafsir dan pemahaman”, katanya.
Namun kata dia , sampai kini keberadaan UU Nomor 1/PNPS/1965 sebagai kaidah hukum postif secara formal masih berlaku. Karena dalam kenyataannya, belum pernah diubah atau dicabut oleh Presiden dan DPR.

Sebagai orang yang mengerti hukum. Yusril menyatakan siap menjadi kuasa hukum pemerintah untuk menghadapi gugatan pihak lain tentang keberadaan UU Nomor 1/PNPS/1965.

“Jika presiden dan DPR mau memberi kuasa kepada saya menghadapi gugatan hukum ke mahkamah konstitusi, saya bersedia. Kita akan lihat hasilnya seperti apa, apakah mahkamah konstitusi akan membatalkan UU itu”, katanya. (ms)

DPRD SU dan PTPN di Sumut

Bahas Bagi Hasil Sektor Perkebunan

Medan (Lapan Anam)

DPRD Sumut melalui Komisi C dan PTPN II, III, IV membahas upaya menggali PAD (Pendapatan Asli Daerah) berasal dari bagi hasil di sector perkebunan, karena seluruh keuntungan PTPN yang beroperasional di Sumut selama ini ‘diboyong’ pemerintah pusat, kecuali PBB dan retribusi lainnya.

Masalah belum adanya bagi hasil untuk PAD Sumut dari sector perkebunan, dikupas anggota Komisi C, seperti Budiman P Nadapdap, Isfan F Fahruddin, S. Bu’ulolo, Zaman Gomo Mendrofa, Drs H Yulizar P Lubis, Rijal Sirait, Andjar Amri, bersama Dirut dan Direksi PTPN II, III, IV dan Dispendasu dipimpin langsung Ketua Komisi C HM Zaki Abdullah, Selasa (10/6) di gedung DPRD Sumut.

Dikatakan Budiman Nadapdap, Sumut selama ini tidak pernah menerima PAD dari bagi hasil sektor perkebunan, padahal daerah ini memiliki areal perkebunan cukup luas, bahkan hasil dari sector perkebunan yang disumbangkan ke pemerintah pusat bermilyar-milyar setiap tahunnya.

“Sudah seharusnya, pemegang saham PTPN di Sumut memberikan sekian persen dari bagi hasil untuk PAD. Besarannya tidak perlu harus besar persentasenya, tapi terpenting ada bagian yang diperoleh dari bagi hasil untuk daerah ini diluar PBB/retribusi lain,” ujar Budiman.

Dirut PTPN II Bhatara Moeda Nasution, Dirut PTPN III Amri Siregar dan Dirut PTPN IV Dahlan Harahap mengakui, pihaknya sangat berkeinginan memberikan kontribusi dari bagi hasil untuk daerah ini, agar PTPN merasa bermanfaat bagi daerah dan sebaliknya daerah merasa memiliki terhadap perusahaan perkebunan milik BUMN.

“Menggali PAD dari PTPN, kami juga punya arah kesana, semuanya tergantung pemegang saham, tapi bagaimana kita bersama-sama meyakinkan pemegang saham, agar perusahaan bisa menyisihkan sedikit bagi hasilnya untuk daerah ini,” ujar Dirut PTPN III Amri Siregar.

Menurut Amri Siregar, ada peluang yang bisa diambil untuk PAD Sumut, yaitu dari PE (Pajak Ekspor) harus diperjuangkan bersama-sama, untuk daerah misalnya 5 persen dari total Pajak Ekspor. “Pajak Ekspor ini harus kita perjuangkan agar untuk daerah, karena di Malaysia , pajak ekspor diberikan untuk petani,” ujar Amri.

Dirut PTPN IV Dahlan Harahap juga mengatakan, seharusnya sektor perkebunan memberikan kontribusi dari bagi hasil untuk daerah, seperti sektor pertambangan dan migas, tapi dalam UU hanya sektor pertambangan dan migas yang diatur bagi hasil untuk daerah, bukan sektor perkebunan.

“Masalah bagi hasil ini, pemegang saham merespon keinginan daerah agar perusahaan perkebunan merasa bermanfaat bagi daerah dan daerah merasa memiliki terhadap PTPN,” ujar Dahlan seraya mengusulkan kontribusi untuk PAD mungkin bisa dilakukan dengan perbaikan infrastruktur, seperti jalan bisa diperjuangkan. (ms)

PELANTIKAN GUBERNUR SUMUT TERPILIH TETAP 16 JUNI

Medan,(Lapan Anam)

Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utaraterpilih, H. Syamsul Arifin/Gatot Pujo Nugroho hampir dipastikan tetap akandilangsungkan Senin (16/6) pekan depan.

"Jadual pelantikan tetap 16 Juni dan sampai hari ini tidak ada perubahan," kata Ketua DPRD Sumut H. Abdul Wahab Daimunthe di Medan, Selasa (10/6).

Ia menyebutkan, SK penetapan pasangan Syamsul/Gatot kini sudah berada diSekretariat Negara. "Saya rasa hari ini pun sudah ditandatangani Presiden,"ujarnya.

DPRD Sumut sendiri bahkan juga sudah menyiapkan undangan pelantikan yang langsung ditandatangani Wahab yang saat ini tengah dalam proses recall dan pergantian antar waktu (PAW) dari Partai Golkar.

Wahab yang juga mantan Calon Gubernur Sumut mengatakan pihaknya tetap akan mendukung kepemimpinan Syamsul/Gatot meski dirinya kalah bersaing dengan pasangan itu pada Pilgubsu yang lalu.

"Sebagai pemimpin kita harus memberi contoh bahwa kita harus bisa menerima kekalahan, sementara jika menang juga tidak boleh besar kepala," katanya.

Ia juga menyatakan akan mendukung Syamsul/Gatot sepanjang keduanya tetap menjalankan pemerintahan yang sesuai dengan visi dan misi yang disampaikannya pada kampanye pilkada lalu.

"Jika Syamsul/Gatot tetap berpijak pada visi dan misinya itu tentukan kita dukung," katanya menambahkan.

Pasangan Syamsul/Gatot sendiri mengusung visi-misi "rakyat jangan lapar, jangan bodoh, jangan sakit dan rakyat memiliki masa depan", yang mereka wujudkan dengan upaya-upaya yang berlandaskan ketakutan mereka kepada Allah SWT.(ms)

Yusril Diminta Maju

Jadi Capres Mewakili Kaum Muda

Medan (Lapan Anam)

Sejumlah tokoh muda dari berbagai organisasi kemahasiswaan di Medan, meminta mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra maju sebagai calon presiden (Capres) pada Pilpres mendatang mewakili kaum muda. Karena dari kapasitas dan jejak rekam, Yusril dinilai memenuhi syarat sebagai presiden mendatang.

Permintaan itu disampaikan dalam dialog “Momentum 100 Tahun Kebangkitan Nasional” yang digelar Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim (KAMMI) di Asrama Haji Pangkalan Masyhur Medan, Selasa (10/6).

Dalam sesi tanya jawab dialog yang dirangkai pelatihan kepemimpinan nasional KAMMI, Yusril yang juga Ketua Dewan Suro DPP PBB (Partai Bulan Bintang) itu dinobatkan sebagai pembicara kunci. Yusril diminta para peserta agar tidak meninggalkan panggung politik, karena selain berasal dari kalangan muda, dia adalah juga pakar hukum tatanegara dan memiliki pengalaman di pemerintahan.

“Pak Yusril sebaiknya dengan tegas maju sebagai Capres mewakili kaum muda. Saatnya kaum muda mengambil alih kepemimpinan nasional, diselaraskan dengan hikmahnya kaum tua”, ujar sejumlah peserta.

Yusril yang pakar hukum tatanegara, berpengalaman dipemerintahan dan berasal dari kalangan muda, dianggap memenuhi syarat menjadi presiden. Kaum muda juga diyakini akan mendukung pencalonan itu, sebab momentum 100 tahun kebangkitan nasional, sangat dibutuhkan adanya perubahan dalam berbagai sektor kehidupan bangsa.

“Supaya terjadi perubahan mendasar dalam kepemimpinan nasional.Kita butuh presiden yang mengerti, memahami dan mampu melaksanakan substansi dari persoalan bangsa ini. Salah satu yang memenuhi syarat untuk itu adalah pak Yusril”, kata peserta dialog.

Yusril sendiri dalam sesi tanya jawab dengan peserta tidak banyak komentar, malah dia merasa tak yakin akan didukung rakyat. Karena kondisi politik Indonesia kata dia, belum seperti diharapkan kaum muda.

Namun menjawab wartawan seusai acara dialog itu, Yusril mengatakan perlu disiapkan calon alternatif dari kaum muda. Agenda penting harus disiapkan guna menghadapi tantangan bangsa yang makin pelik, terutama dalam momentum 100 tahun kebangkitan nasional.

Kedepan kata dia, pemerintah harus melakukan berbagai agenda penting dan besar yakni perbaikan ekonomi dan penegakan supremasi hukum. Kebijakan ekonomi nasional sudah harus berpihak kepada petani dan nelayan sebagai kelompok mayoritas bangsa ini. Kebijakan konglomerasi terbukti sudah tidak relevan, sehingga ekonomi kerakyatan harus menjadi agenda ekonomi nasional. (ms)

Gaya Syamsul Arifin "Ngantuk"

Bagaimana gaya Gubsu terpilih H Syamsul Arifin SE gelar Datuk Sri Lelawangsa Hidayatullah saat ngantuk ? Banyak gayanya. Dan, dia memang pandai bergaya. Dia ngantuk tapi bisa seolah-olah tak ngantuk. Lihatlah foto ini, saat diabadikan sejumlah wartawan di ruang paripurna DPRDSU sesaat sebelum menyampaikan visi dan misi sebagai Cagubsu priode 2008-2013. Dalam ngantuknya pun datuk seolah tak ngantuk.

Seorang wartawan mengatakan, Syamsul Arifin bukan sedang ngantuk, tapi sedang mencari akal mengecoh Cagubsu lainnya. Maklum, dia yang mendapat nomor urut lima dalam daftar Cagubsu harus mencari akal agar tidak kalah "gertak" dengan Cagubsu lain. Entahlah mana yang benar, tapi ini foto dokumentasi yang juga sering dimuat koran terbitan Medan. (ms)

Penerbit Surat Kabar di Medan

Keluhkan Kenaikan Harga Kertas

Medan (Lapan Anam)

Kalangan penerbit suratkabar di Medan, Sumatera Utara (Sumut) mengeluhkan kenaikan harga kertas koran. Jika tidak segera disiasati secara cermat, kondisi ini mengancam keberlangsungan industri penerbitan suratkabar di Sumut.

Demikian terungkap dalam pertemuan pengurus Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) pusat dengan pengurus SPS Sumut di Medan, Senin (9/6).

Pengurus SPS pusat yang hadir dalam pertemuan itu yakni Dahlan Iskan (Ketua Umum), HM Ridlo Eisy (Ketua harian), Asmono (Direktur Eksekutif), sedangkan dari pengurus SPS Sumut yakni HM Zaki Abdullah (Ketua), Farianda Putra Sinik (Wakil Ketua), Baharuddin (Wakil Ketua), Syahrir (Wakil Sekretaris), Sulben Siagian (Pemimpin Umum Hrian Mandiri), H Rony Simon (Ketua DKD PWI Sumut), Henry Simon (Mingguan Gebrak).

Terungkap dalam pertemuan, kenaikan harga kertas koran di Sumut terjadi setiap minggu hingga sampai sekarang mencapai kisaran Rp 9350/Kg. Dengan kondisi ini, para penerbit suratkabar khawatir akan banyak berdampak pada banyaknya penerbitan suratkabar terpaksa akan gulung tikar.

Ridlo sendiri selaku Ketua harian SPS Pusat mengaku terkejut dengan tingginya harga kertas koran di Sumut, yakni mencapai Rp 9350/Kg. Harga tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan harga pembelian kertas koran dari pabrik kertas PT Adi Karya Surabaya yang hanya Rp 7750/Kg.

“Tingginya harga kertas koran ini mengancam kelangsungan penerbitan suratkabar, apalagi kenaikan harga itu sudah berlangsung jauh sebelum harga BBM naik. Maka dengan naiknya harga BBM, sangat mustahil harga kertas akan turun”, katanya.

Ketua SPS Pusat Dahlan Iskan menyatakan, tingginya harga kertas koran merupakan lampu merah bagi penerbit suratkabar. Situasi bertambah gawat, karena sampai sekarang belum ada kebijakan pemerintah guna mengatasi masalah itu.

“Penerbit suratkabar dihadapkan pada dilema luar biasa antara keinginan meningkatkan oplah tercetak dan tekanan biaya produksi, khususnya biaya pembelian kertas dan bahan baku cetak yang terus membumbung tinggi”, katanya.

Sebagai pemilik Pabrik Kertas PT Adikarya, Dahlan berjanji akan mencari jalan agar harga kertas tidak terlalu memberatkan bagi penerbitan di daerah. Antara lain menjajaki pembembentukan agen di Sumut, sehingga ongkos trasnsfortasi bisa ditekan.

Kemungkinan lain adalah, melobi pabrik kertas di Malaysia agar mensuplay kertas koran ke Sumut. Sebab tingginya harga kertas koran di Sumut antara lain disebabkan ongkos transfortasi dari Surabaya ke Medan.

Tentang peran SPS dan organisasi kewartawanan untuk menekan harga kerta koran, Dahlan Iskan mengatakan tak bisa berbuat apa-apa. Karena kenaikan harga kertas koran juga akibat kenaikan harga komponen produksi kertas, seperti kenaikan harga BBM dan atau energi listrik.

Dahlan Iskan malah berpendapat agar SPS dan organisasi kewartawanan lainnya dibubarkan saja, karena sudah tidak bermanfaat lagi untuk mengatur pasar. Mekanisme pasar sudah diatur oleh pasar bebas, sehingga peran SPS sudah tidak kuat lagi.

Namun sebagai sarana komunikasi antar sesama penerbit, SPS dianggap tetap relevan. Fungsi SPS kini hanya sekedar sarana komunikasi dan tidak lagi memiliki kekuatan penekan bagi kebijakan pemerintah.

Karenanya, dalam menghadapi kenaikan harga kertas koran SPS tidak bisa berbuat apa-apa. Jika pun SPS mendesak pabrik kertas menurunkan harga jelas tidak mungkin, sebab pabrik juga mengalami dampak kenaikan harga BBM dengan naiknya ongkos produksi dan bahan baku. (ms)

Amin Rais :
Mental Inlander

Penyebab Indonesia Tidak Bisa Bangkit
Medan (Lapan Anam)

Mantan ketua MPR RI Muhammad Amin Rais mengatakan, mental Inlander merupakan salah satu penyebab utama Indonesia tidak bisa bangkit. Karenanya, pemimpin bangsa di negeri ini harus melepaskan mental itu, guna menyelamatkan Indonesia.

“Sepanjang pemimpin kita memiliki mental inlander, tidak akan pernah bisa diharapkan membawa Indonesia menjadi lebih baik. Yang terjadi malah sebaliknya, martabat dan harga diri bangsa terus merosot’, katanya dalam bedah buku 'Agenda Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia!' di Hotel Emeral Garden Medan, Sabtu (8/5).

Buku 'Agenda Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia!' karya Amin Rais, itu dibedah lima fakar yakni Dr. Muchtar Effendi Harahap, MA dari NSEAS Jakarta, Prof. Dr. H. Nur Ahmad Fadhil Lubis, MA, Rektor Unimed Drs. Syawal Gultom, M.Pd, Ekonom USU, Drs. Jhon Tafbu Ritonga, M.Ec, Antropolog Unimed, Dr. Ichwan Azhari, MA, serta pengamat hukum, Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MH”.

Amin Rais tampil sebagai pembicara pertama mengatakan, judul 'Agenda Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia!, merupakan inti dari pesan-pesan yang dia titipkan dalam buku itu. Karena sampai kini kekayaan sumber alam Indonesia terus dikuras dan dikuasai asing.

Bedah buku 'Agenda Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia!' itu diprakarsai ‘nBASIS (Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya).

Dalam buku itu, Amien memotret berbagai permasalahan besar bangsa Indonesia, seperti utang yang mencapai 148 miliar dollar AS, penduduk miskin yang menurut Biro Pusat Statistik mencapai 39,05 juta atau 109 juta orang versi Bank Dunia, 12 juta orang pengangguran, 4,1 juta anak bergizi buruk.

Amien juga memotret kerusakan parah infrastruktur jalan dan 72 persen hutan Indonesia, penanaman modal yang pro asing dan penjualan berbagai BUMN.

"Agenda mendesak bangsa adalah selamatkan Indonesia," kata Amien yang kini kembali mengajar di almamaternya, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

Dalam buku itu, Amin Rais juga mengkritik keras gaya kepemimpinan presiden Indonesia, kecuali Gus Dur. Malah dia menilai, pemerintahan SBY-JK sudah tidak bisa diharapkan membawa perubahan berarti bagi bangsa, karena gaya kepemimpinannya cenderung mengulang sejarah kepemimpinan sebelumnya.

Namun Amin Rais tidak setuju jika SBY-JK disuruh turun ditengah jalan, melanikan diberi waktu untuk menuntaskan masa kepemimpinannya. Dia tetap menginginkan agar sirkulasi kepemimpinan nasional berjalan wajar dan normal sesuai kaidah demokrasi, yaitu lewat pemilu.

Prestasi SBY-Kalla yang tidak memuaskan rakyat, lanjut Amien, jangan dijadikan alasan menurunkan pemerintahan di tengah jalan. “Tentukan melalui pemilu saja,” kata tokoh reformasi itu.

Amin Rais mengajak rakyat Indonesia agar ke depan memilih pemimpin baru yang mampu menjaga kedaulatan negara, kedaulatan hukum, dan ekonomi sehingga Indonesia tidak menjadi budak dari kekuatan-kekuatan dunia yang disebutnya sebagai korporatokrasi asing.

“Kita harus kembali membangun kedaulatan hukum, kedaulatan ekonomi, kedaulatan pendidikan. Mari kita gagas pemerintahan alternatif dan progresif,” tandasnya. (ms)

Arsip Rekan

Kerugian Gempa Simangumban Capai Rp25,4 M

Tarutung (Lapan Anam)

Jumlah kerugian akibat gempa berkekuatan 6,1 Skala Richter yang mengguncang Kabupaten Tapanuli Utara Senin (19/5) lalu mencapai Rp25,3 miliar lebih.

Berdasar data yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Utara (Taput), kerugian terbanyak akibat gempa tektonik itu yakni kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan yang dihitung mencapai Rp12,5 miliar. Kemudian, permukiman rumah warga yang diperkirakan mencapai Rp7,48 miliar.

Selain itu, sarana sekolah mengalami rusak berat dan ringan diperkirakan Rp3,24 miliar,sedangkan sarana dan prasarana irigasi Rp1,5 miliar. Ditambah fasilitas peribadatan, yakni gereja sebesar Rp0,48 miliar dan masjid sebesar Rp0,224 miliar serta kerugian lain seperti tumbangnya tiang listrik dan sarana publik lain mencapai ratusan juta.

Kepala Bagian Humas Taput Pestalen Pasaribu menyatakan, dana yang dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi dan sarana publik yang rusak minimal Rp25 miliar. Kerusakan terparah akibat bencana itu adalah jalan dan jembatan. Perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan merupakan yang paling mendesak untuk diperbaiki.

’’Rehabilitasi untuk jalan sudah dikoordinasikan dengan PU Binamarga jalan dan jembatan. Sebab, hal itu dianggap hal paling penting,” papar Pestalen Pasaribu. Dia menambahkan,pemulihan kerusakan akibat gempa yang meluluhlantakkan Kecamatan Simangumbang (wilayah perbatasan Taput dan Tapsel) tengah diupayakan pemkab.Upaya yang dilakukan saat ini adalah percepatan penyambungan akses listrik yang masih padam karena banyaknya tiang tumbang.

’’Kami sudah meminta bantuan PLN untuk percepatan akses listrik. Infrastruktur lain, seperti pemasangan kembali tiang listrik, akan dikerjakan. Kami juga memaklumi pihak PLN sedang mengupayakan pemasangan tiang listrik,”paparnya. Pemerintah daerah (pemda) telah mengupayakan penggalangan bantuan untuk percepatan pemulihan akibat gempa itu.

Kerugian dan kerusakan yang diakibatkan gempa telah dilaporkan kepada Gubernur Sumut dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Pemerintah Taput masih memikirkan sumber dana menanggung kerugian akibat gempa itu.Anggaran daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinilai sulit digunakan karena besarnya nilai kerugian.

Kami belum menutup bantuan untuk perbaikan kerusakan yang ada. Hingga saat ini kami terus memantau daerah yang terkena gempa,’’ tandasnya.

Sementara itu,dari lokasi bencana di Kecamatan Sinamgumban masih ada sejumlah warga yang tinggal di tenda darurat.Warga ini bertahan di tenda darurat karena tidak memiliki biaya dan harta lagi.Selain tidak punya biaya perbaikan, mereka juga masih trauma.

’’Kami masih takut,rumah kami sangat dekat ke jurang. Untuk membangunnya pun masih menunggu waktu,” tutur Nurmala, 53,warga Simangumban Jae di sebuah tenda penampungan di daerah perbatasan Tapsel-Taput. Warga lain yang tinggal di Simangumban Jae Munder Sihombing,65,bersama keluarganya juga bertahan di tenda darurat yang mereka dirikan tepat di lokasi bekas rumah mereka yang hancur akibat guncangan gempa.

Keluarga Sihombing mengaku bingung membangun kembali rumahnya karena ketiadaan uang. Mereka memilih tinggal di tenda itu.Pakaian yang tersisa dan peralatan memasak sengaja ditata layaknya sebuah rumah permanen. (baringin lumbangaol/SINDO)

WAHAB DALIMUNTHE BELUM DIGANTI

Medan,(Lapan Anam)
Pelantikan anggota pengganti antarwaktu (PAW) DPRD Sumatera Utara untuk mengisi posisi yang bakal ditinggal Ketua DPRD Sumut H. Abdul Wahab Dalimunthe,dipastikanbakal tertunda hingga batas waktu yang belum ditentukan. Dia belum diganti, karena masih meragukan keabsahan SM Mendagri yang tidak memakai lambang garuda.

Wakil Ketua DPRD Sumut H. Hasbullah Hadi di Medan, Jumat(6/5), membenarkan kemungkinan akan terjadinya penundaan tersebut. Semula jadual tentatif pelantikan dan pengambilan sumpah anggota PAW DPRD Sumut akan dilangsungkan Senin (9/6),menyusul terbitnya SK Mendagri No. 161.12-316 Tahun 2008 tentang Peresmian Pemberhentian Wahab Dalimunthe dan Pengangkatan HM Hanafiah Harahap sebagai PAW.

Wahab Dalimunthe sendiri dipecat Partai Golkar menyusulkeputusannya tetap maju pada pilkada Gubernur Sumut periode 2008-2013 pada saat partai berlambang pohon beringin itu telah menetapkan calonnya.

Hasbullah Hadi mengatakan pimpinan DPRD Sumut juga sudah menerima salinan SK Mendagri tersebut, demikian juga denganWahab Dalimunthe. Hanya saja, menurut dia, Wahab Dalimunthe sebagai pihakyang berkepentingan meragukan kebenaran salinan SK Mendagri itu karena kop suratnya tidak menggunakan lambang negara (gambar burung garuda, red) bertinta emas melainkanberwarna hitam.

Sementara sesuai Pasal 24 Permendagri No. 1 Tahun 2005,setiap surat yang ditandatangani Mendagri harus menggunakan kop surat dengan lambang negara bertinta emas dandibawahnya bertuliskan Menteri Dalam Negeri. "Karena alasanitu Pak Wahab meragukan keaslian surat tersebut," jelasnya.

Dengan alasan keraguannya itu juga Wahab Dalimunthe sebagai pihak yang berkepentingan kemudian mengajukan klarifikasi kepada Mendagri melalui pimpinan DPRD Sumutuntuk mempertanyakan keabsahan surat tersebut.

"Surat klarifikasi itu ditandatangani langsung oleh PakWahab karena memang sampai hari ini beliau masih Ketua DPRDSumut," katanya.

Hasbullah juga menyebutkan bahwa surat klarifikasi daripimpinan dewan itu sudah diantar staf dewan ke Jakarta. "Hari ini langsung diantar staf dewan ke Jakarta," katanya menambahkan.

Ketika ditanyakan apakah dengan demikian pelantikan anggota PAW DPRD Sumut dipastikan batal dilaksanakan Seninpekan depan, Hasbullah mengatakan pimpinan dewan tetap akan menyegerakan pelantikan PAW setelah Mendagri membalasklarifikasi yang diajukan Wahab Dalimunthe.

"Kita akan langsungkan pelantikan dan pengambilan sumpah PAW setelah Mendagri menyatakan salinan SK itu memang sahadanya," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Hasbullah Hadi yang sebelumnya menjabat Plt Ketua DPRD Sumut ketika Wahab Dalimunthe cuti sekaitan pilgub Sumut mengaku sangat menyesalkan tudinganPartai Golkar yang menyebutkan pimpinan dewan menghalang-halangi proses PAW.

"Tidak benar kita menghalang-halangi karena semua itu berproses dan ada aturannya. Sebagai sebuah partai besar seharusnya Partai Golkar bisa lebih dewasa dalamberpolitik," katanya.(ms)

Saatnya Petani Beralih Menggunakan Pupuk Organik

Medan (Lapan Anam)

Untuk menghindari kelangkaan pupuk, sebaiknya masyarakat petani Sumatera Utara beralih saja menggunakan pupuk organik daripada menggunakan pupuk non organik (kimia).

Demikian diungkapkan Anggota DPRD Sumut asal daerah pemilihan Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat, Edison Sianturi kepada wartawan di Gedung DPRD sumut, Rabu (4/6).

Pemerintah, tegas Edison, diharapkan dapat memberikan penyuluhan kepada para petani tentang bagaimana cara mengolah limbah/kompos menjadi pupuk organik.

Sebab, kata Edison, dengan menggunakan pupuk organik, hasil dari tanaman tersebut akan lebih baik, bahkan rasanya juga lebih enak.

Hanya saja, ungkap Edison, masyarakat petani sekarang ini sudah terbiasa menggunakan pupuk non organik (kimia) untuk tanaman pertaniannya. Oleh karena itu, pinta Edison, perlu upaya dan kerja keras dari pemerintah untuk merubah pola masyarakat petani yang terbiasa menggunakan pupuk kimia agar beralih menggunakan pupuk organik.

"Yang utama, bagaimana pemerintah merubah pola petani kita agar tidak ketergantungan dengan pupuk non organik. Dinas Pertanian juga diharapkan dapat memprogramkan pengelolaan pupuk organik dengan memanfaatkan limbah," ujar Edison.

Menurut Edison, pola yang ada sekarang ini sepertinya telah membuat masyarakat petani kita menjadi ketergantungan dengan pupuk non organik. Edison juga menjelaskan, pupuk ini ibarat musiman, "Disaat musim tanam, terkadang pupuk selalu menghilang dan sangat sulit diperoleh di pasaran," katanya.

Jadi, sebut Edison, bila petani sudah beralih menggunakan pupuk organik, tidak perlu takut lagi akan hilangnya pupuk maupun tingginya harga pupuk non organik.

"Dan ini sudah diterapkan masyarakat petani di Kabupaten Dairi yang tergabung dalam Perhimpunan Petani Organik Dairi (Pepoda). Mereka tidak perduli lagi jika pupuk menghilang maupun harganya tinggi, sebab mereka telah menggunakan pupuk organik," kata Edison.

Jika petani sudah terbiasa dengan pupuk organik, lanjutnya, maka pemerintah akan terbantu, karena subsidi tidak ada lagi dan tentunya hal ini juga dapat memutus jaringan mafia. (ma)

2000 Undangan Akan Hadir di Pelantikan Gubsu
Medan,(Lapan Anam)

Sekitar 2000 undangan akan hadir di acara pelantikan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Syamsul Arifin pada 16 Juni 2008. DPRDSU juga telah mengirimkan surat ke Mendagri RI, Mardiyanto agar mengeluarkan SK pengangkatan sekaligus hadir di pelantikan tersebut.

"Saat ini kita sedang berada di Jakarta, mengantarkan surat permohonan pelantikan pak Syamsul Arifin sebagai Gubsu pada tanggal 16 Juni 2008 ke Depdagri RI di Jakarta," kata Sekretaris DPRDSU, Ridwan Bustan saat dihubungi wartawan via telepon selular , Rabu (4/6).

Ridwan menjelaskan, DPRDSU sudah membuat sekaligus mengirimkan undangan sebanyak 2000 undangan pada pelantikan tersebut. "Sekitar 2000 undangan tersebut sudah kita buat dan sebarkan, seperti untuk bupati, walikota dan gubernur se Indonesia, Anggota DPR RI asal Sumut, tokoh pemuda, masyarakat dan politisi tingkat Sumut serta kalangan anggota DPRDSU sendiri," jelas Ridwan.

Dia mengemukakan, menghadapi pelantikan gubsu tersebut, pihaknya terus melakukan persiapan. "Seluruh persiapan sekecil apapun sudah kita antisipasi demi suksesnya acara pelantikan," sebutnya. (ms)

Lima Fakar Akan Bedah Buku Amin Rais
“ AGENDA MENDESAK BANGSA, SELAMATKAN INDONESIA ! ”

Medan (Lapan Anam)

Lima fakar dari berbagai keahlian dan profesi, akan tampil menjadi pembahas dan pembedah utama buku 'Agenda Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia!' karya Amin Rais. Bedah buku diprakarsai ‘nBASIS (Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya), akan berlangsung pada Sabtu 7 Juni 2008 di Hotel Emeral Garden Medan.

“Lima fakar itu yakni Dr. Muchtar Effendi Harahap, MA dari NSEAS Jakarta, Prof. Dr. H. Nur Ahmad Fadhil Lubis, MA, Rektor Unimed Drs. Syawal Gultom, M.Pd, Ekonom USU, Drs. Jhon Tafbu Ritonga, M.Ec, Antropolog Unimed, Dr. Ichwan Azhari, MA, serta pengamat hukum, Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MH ", kata Kordinator Umum ‘nBASIS Shohibul Anshor Siregar kepada wartawan di Medan, Rabu (4/6).

Didampingi Ketua panitia Putrama Alkhoiri dan sejumlah peneliti junior ‘nBASIS, Shohibul Anshor mengatakan, partisipan dalam bedah buku ini berjumlah 500 orang. Terdiri dari pimpinan perguruan tinggi, pimpinan lembaga pemerintahan dan swasta, pimpinan partai politik, pimpinan organisasi ekstra universiter, pimpinan media massa lokal dan para konsul negara sahabat yang ada di Medan.

“Bedah buku Amin Rais tidak ada kaitan dengan Pilpres mendatang. Tokoh reformis itu sudah kita tempatkan pada posisi sebagai guru bangsa, bukan calon presiden”, kata Shohibul seraya menyebutkan momen saat ini paling aktual mengetahui pemikiran sang Bapak Reformasi atas kondisi bangsa.

Panitia memastikan, bedah buku tersebut akan sangat menarik perhatian karena memuat pemikiran kritis Amien Rais, yang tertuang dalam buku setebal 298 halaman. Buku diterbitkan Mizan dan PPSK Yogyakarta itu memuat lima pemikiran yakni, pertama gagasan atau formulasi kepemimpinan alternatif atau transformatif.

Kedua, pemimpin yang baru harus melakukan seluruh negosiasi ulang kontrak kerja dan sharing di bidang migas dan nonmigas. Ketiga, kajian atas UU penanaman modal di bidang migas, kelistrikan, perairan dan pelayaran yang semuanya menguntungkan pihak asing. Keempat, membentuk ekonomi kerakyatan bukan konglomerasi.

Kelima, dekonstruksi mental bangsa yang sedemikian korup tentang kondisi bangsa Indonesia. Kebijakan yang ada dinilai semakin kontraproduktif.

"Bagaimana pemikiran Amin Rais terhadap persoalan bangsa dan apa tawaran solusi, akan kita ketahui lebih jelas lewat pembahasan dan bedahan lima fakar dari lintas profesi dan keahlian”, kata Putrama Alkhoiri selaku panitia.

‘nBASIS adalah sebuah NGO yang di dirikan para akademisi dari berbagai keahlian pada tahun 1999 di Medan. Sejak berdiri fokus pada upaya pembebasan dari ketergantungan sosial orang-orang, kelompok dan masyarakat dengan berusaha mengidentifikasi dan mengembangkan basis sosial inisiatif dan keswadayaannya, yang diyakini menjadi satu-satunya cara terbaik untuk sebuah pemerdekaan (kedaulatan, tanpa dikte dan tanpa paksa. (ms)

Dewan Minta Pempropsu Berhemat Dalam pelantikan Gubsu

Medan (Lapan Anam)

DPRD Sumut meminta agar Pempropsu melakukan penghematan pada pelantikan Gubsu terpilih hasil pilkada sumut 2008, H Syamsul Arifin SE - H Gatot Pudjonugroho ST, pada 16 Juni. Dewan minta agar acara pelantikan tersebut dilakukan secara sederhana namun sangat hikmat.

Permintaan ini dilontarkan dewan menanggapi rumor yang menyebutkan acara yang direncanakan digelar di gedung DPRD Sumut itu akan menelan biaya hingga miliaran rupiah. Dana yang akan digelontorkan itu disebut-sebut tidak hanya untuk biaya pengamanan dan konsumsi, melainkan juga biaya pengadaan jas bagi banyak pihak dalam acara itu.

"Lebih baguslah kalau dalam acara itu dilakukan penghematan. Enggak perlu ada biaya pembuatan jas bagi anggota dewan, pejabat Pempropsu, atau pihak-pihak terkait lainnya. Itukan pemborosan namanya. Cukup pakai batik sajalah," ujar Ketua Komisi E DPRD Sumut, Rafriandi nasution ST MT, kepada para wartawan di gedung dewan, Selasa (3/6).

Beberapa waktu sebelumnya, Sekretaris DPRD Sumut Ridwan Bustan, kepada para wartawan di ruang kerjanya, telah membantah kalau dana yang digelontorkan untuk acara itu hingga miliaran rupiah. Kala itu ia menyebutkan acara tersebut memakan dana tidak lebih ratusan juta rupiah saja, bahkan tidak tembus pada angka Rp 1 miliar.

Rafriandi sendiri memiliki alasan jelas atas komentarnya tersebut. Sebagai komisi yang menangani kesejahteraan sosial, politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai akan lebih baik jika kebenaran penggunaan dana miliaran rupiah itu dialihkan pada program - program pembangunan sosial.

"Masih banyak lagi orang miskin yang butuh perhatian pemerintah. Kalau betul dana pelantikan Syamsul - Gatot sangat besar, wah, saya enggak tahu harus bilang apa. Saya sarankan sebaiknya Syamsul - Gatot menjadi teladan gerakan hidup sederhana bagi pejabat di Pempropsu dan di masyarakat Sumut secara umum," saran Rafriandi.

Rafriandi maklum kalau salahsatu penggunaan terbesar dari acara pelantikan itu ada pada biaya pengamanan dan konsumsi. Tapi ia menekankan sebaiknya alokasi terbesar juga disediakan bagi pengadaan media, di mana seluruh masyarakat Sumut yang tidak bisa datang ke gedung dewan dapat mengetahui acara itu melalui media.

"Katakanlah melalui TVRI atau RRI, atau media lainnya. Itu jauh lebih penting ketimbang harus menyediakan dana pembuatan jas bagi banyak orang pada acara itu. Bayangkan berapa dana yang akan terserap hanya untuk pembuatan jas bagi banyak orang tersebut," ujar Rafriandi dengan nada bertanya.

Ia sangat mendukung jika pada akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau berbagai LSM turun tangan jika mengetahui besarnya dana pemda yang dialokasikan untuk acara itu. "Kalaulah rumor itu betul, biar saja KPK nantinya turun tangan," katanya.

Untuk mengetahui kepastian rumor itu, Rafriandi mencoba menghubungi beberapa pejabat di internal Pempropsu. Awalnya ia mencoba menghubungi Kabag Infokom Edy Sofyan, namun setelah beberapa kali dihubungi, diketahui handphone Edy Sofyan tidak aktif.

Hal sama juga dialami Rafriandi saat menghubungi Kabiro Keuangan Pempropsu Salman Ginting. Sementara saat ia menghubungi PlT Sekda Propsu, DR Drs RE Nainggolan MHum, yang menjawab adalah ajudan mantan Bupati Taput tersebut.

"Bapak lagi rapat. Nanti saja biar bapak yang menghubungi Pak Rafriandi," ucap Rafriandi menirukan ucapan ajudan RE nainggolan tersebut saat ditelepon. Namun saat berita ini diturunkan, tidak ada keterangan resmi dari pihak Pempropsu mengenai hal itu. ms)

Sumut Segera Miliki Perda Gepeng

Medan (Lapan Anam)

Provinsi Sumatera Utara (Sumut) segera memiliki peraturan daerah (Perda) tentang gelandangan dan pengemis (Gepeng). Panitia khusus (pansus) ranperda gepeng DPRD Sumut, telah merampungkan tugasnya dan Perda itu segera disyahkan di rapat peripurna DPRD Sumut.

"Perda akan mengatur bagaimana pemerintah dan masyarakat Sumut memperlakukan Gepeng," ujar Ketua Komisi E sekaligus Ketua Pansus Ranperda Gepeng, Rafriandi Nasution, kepada para wartawan seusai rapat pansus digelar di gedug dewan, Selasa (3/6).

Politisi dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebutkan, paripurna dilakukan setelah Pansus melakukan kajian-kajian mendasar dan menampung aspirasi berkembang ditengah masyarakat.

Mengenai perubahan-perubahan dalam draft ranperda tersebut adalah dihapusnya ketentuan denda atau sanksi sebesar Rp 6 juta bagi masyarakat yang secara terbuka atau tertutup memberikan sedekah bagi gepeng. Pasal itu, kata Rafriandi, disepakati pansus untuk dihapus dan menggantinya dengan yang lebih progresif dan menjadi sebagian solusi atas persoalan gepeng.

"Bab VII pasal 17 tentang larangan dan bab VIII pasal 18 tentang sanksi atas upaya-upaya pengoordinirandan eksploitasi kepada para gepeng di Indonesia. Jika tetap saja ada anggota masyarakat yang melakukan kejahatahan tersebut, maka yang bersangkutan harus diproses secara hukum dan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.

Rafriandi juga menyebutkan jika dalam draft yang disodorkan Pempropsu sebelumnya cukup tebal, maka draft yang telah mengalami perubahan beberapa kali tersebut justru ketebalannya jauh berkurang. "Hanya ada IX bab dan 19 pasal," ujarnya.

Adapun perubahan-perubahan lainnya yakni terkait beberapa perubahan diksi dan makna kalimat beberapa pasal, seperti dalam pasal 2 bab II tentang azas dan tujuan, ayat b pasal 3 tentang penghapusan kalimat "hidup secara mandiri secara ekonomi dan sosial."

Jika tidak dilakukan, maka konsekuensinya hal itu justru akan semakin membebani Dinas Sosial Sumut, khususnya dalam persoalan pendanaan. Jika membutuhkan dana, maka mau tak mau dalam APBD -jika ranperda itu disahkan- diperkirakan akan ada yang begitu besar untuk Dinas Sosial Sumut untuk menangani ratusan ribu gepeng yang ada di seluruh Sumatera Utara.

Pansus juga merubah rumusan atau kategori gepeng yag ada dalam bab III pasal 4. "Dalam pasal 4 sebelumnya yang disebut gepeng adalah seseorang atau sekelompok orang yang hidup tanpa tempat tinggal yang tetap, tidur dan berkeliaran di pinggir jalan, emperan toko, kolong jembatan maupun tempat-tempat lain yang tidak diperuntukkan sebagai tempat tinggal. Pasal ini dirubah hingga hanya mencakup kalimat tanpa tempat tinggal yang tetap," ujarnya.

Pasal 5 bab III mengenai defenisi kegiatan mengemis pun dihapus total dan ditiadakan keberadaannya. Namun dalam bab IV, dari delapan pasal yang ada, mereka tidak mengutak-atik sama sekali tujuh pasal di antaranya. Ketujuh pasal yang dimulai daripasal 6 hingga pasal 12 itu berbicara tentang penanganan gepeng yang harud dilakukan pempropsu.

"Penanganan gepeng dilakukan melalui tiga tahap yakni preventif, responsif, serta rehabilitatif. Dan di dalam pasal 13, penanganan dengan tiga cara itu mutlak harus dilakukan Pempropsu dan Pemkab/Pemko di Sumut," tambah penyuka olahraga sepakbola ini.

Pada pasal 13 sebelumnya disebutkan dalam penanganan gepeng, Pempropsu, Pemkab/Pemko wajib menyediakan sarana - prasarana sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Kalimat "sesuai dengan kemampuan keuangan daerah" diganti dengan kata "dimaksud.

"Artinya ke depan tidak ada lagi alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak menyediakan fasilitas apapun bagi gepeng. Walau sarana - prasarana yang disediakan natinya enggak maksimal, yang penting fasilitas itu harus disediakan bagi gepeng," ujarnya.

Mengenai masyarakat yang hendak memberikan sedekah, bab V pasal 15 umumnya hanya berisi himbauan agar menyalurkan dana sedekah melalui lembaga terkait tanpa ada konsekuensi apapun.

Justru pansus dalam bab sama pasal 14 ayat 1, 2, dan 3 memerlebar jaring pemberi bantuan sosial bagi gepeng kepada dunia usaha melalui corporate social responsibility (CSR), walau juga tanpa paksaan sama sekali dan tidak jelas bagaimana mekanisme penerimaan dan pengelolaan dana CSR tersebut nantinya.
Mengenai hal ini Rafriandi tidak berkomentar sama sekali. Tetapi ia menegaskan bahwa proses pematangan ranperda tersebut akan terus dilakukan hingga akhirnya ranperda itu berubah menjadi perda.

"Yang terpenting adalah bagaimana ranperda ini nantinya bisa meminimalisir persoalan sosial yang timbul atas keberadaan gepeng ini, dengan meniadakan masalah baru akibat pelaksanaan ranperda ini nantinya," tegas Rafriandi. (ms)

DPP PBI BANTU KORBAN

GEMPA DI SIMANGUMBAN TAPUT
*Warga masih dihantui gempa susulan
Medan, (Lapan Anam)

Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Batak Islam (DPP PBI) menyerahkan bantuan berupa bahan kebutuhan pokok bagi para korban gempa di Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Sumatera Utara.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PBI, Mayjen Simanungkalit, di Medan, Selasa, (3/6) menyebutkan, bantuan antara lain terdiri atas beras, mi instan, ikan asin dan obat-obatan itu telah diserahkan langsung kepada para korban ketika sejumlah fungsionaris DPP PBI mengunjungi daerah bencana.

"Bantuan telah kita serahkan langsung kepada para korban ketika berkunjung ke sana kemarin (Senin, 2/6)," katanya didanpingi fungsionaris DPP PBI seperti Drs Abyadi Siregar, Drs Husor Parissan Sitompul dan Drs Parlindungan Sormin.

Sasaran bantuan adalah dua desa terparah akibat gempa berkekuatan 6,1 skala Richter yang melanda Padang Sidempuan dan Taput pada 19 Mei lalu, masing-masing Desa Sibulan-bulan dan Desa Simangumban Jae, keduanya berada di Kecamatan Simangumban. Bantuan diterima Kepala Desa Sibulan-bulan, John Asril Sihombing dan Kepala Desa Simangumban Jae, Umar Ritonga.

Selain Mayjen Simanungkalit, fungsionaris DPP PBI yang berkesempatan melihat dari dekat lokasi bencana masing-masing Abyadi Siregar, Parlindungan Sormin dan Husor Parisan Sitompul yang sekaligus juga putera daerah setempat.

"Harapan kita bantuan yang kita salurkan dapat meringankan beban warga yang tertimpa musibah," kata Mayjen Simanungkalit.

Gempa Susulan

Warga masyarakat sampai kini masih dihantui gempa susulan yang sesekali masih terjadi. Karenanya diantara mereka masih memilih untuk tinggal di tenda-tenda darurat dan belum berani pulang ke rumah mereka, terutama warga di tiga dusun masing-masing Dusun Sipetang, Aeksah dan Dusun Bombongan.

Menurut Mayjen Simanungkalit, pihak kecamatan bekerjasama dengan Kodim Taput juga masih terus mendata kerugian yang ditimbulkan akibat bencana gempa. Bahkan setelah terjadi gempa, dusun Bombongan desa Sibulanbulan diterpa bencana Banjir Bandang membuat daftar penderitaan warga makin panjang.

"Kerusakan terparah menimpa rumah-rumah warga , bangunan sekolah, rumah dan inpra struktur jalan. Sedangkan bencana banjir banding di dusun Bombongan telah menyebabkan puluhan hektare lahan sawah masyarakat rusak dipenuhi pasir dan lumpur yang dibawa banjir bandang," ujarnya.

Selain itu, jalan yang menghubungkan Kabupaten Taput dengan Tapanuli Selatan (Tapsel) melalui Kecamatan Pahae juga belum bisa dilalui kendaraan roda empat akibat kerusakan yang cukup parah. "Kalau mau lewat jalan itu juga, masyarakat terpaksa menggunakan angkutan secara estafet," jelasnya.

Kondisi jalan di sejumlah kawasan juga cukup memprihatinkan. Didamping jalan yang retak cukup lebar, jalan-jalan di sejumlah kawasan bencana juga amblas ke jurang yang berada di kanan-kirinya.

"Harapan kita kehidupan dan perekonomian masyarakat di Kecamatan Simangumban bisa segera kembali pulih, sementara sekolah-sekolah yang sampai saat ini masih diliburkan dapat segera dibuka kembali," demikian Mayjen Simanungkalit. (ms)

BERITA REKAN

Uang Korupsi Pemko Medan Dibagi-bagi

Jakarta (Lapan Anam) - Sejumlah pejabat Kota Medan dan partai politik disebutkan menerima aliran dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2002–2006 diduga hasil korupsi. Mantan Kepala Bagian Umum Pemko Medan T Hanafiah membeberkan berbagai jenis alokasi dana yang pernah diberikannya kepada sejumlah pejabat atas perintah atasannya,Wali Kota Medan Abdillah.

Beberapa rekan sang atasan juga pernah menerima uang darinya. ”Tahun anggaran 2002 saya pernah diperintahkan wali kota untuk mencairkan uang yang digunakan untuk THR (tunjangan hari raya) kepada 45 anggota DPRD Medan sebesar Rp208 Juta,” katanya saat memberikan kesaksian pada sidang kasus dugaan korupsi Wali Kota Medan Abdillah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (30/05/08).

Hanafiah menyebutkan, dana itu berasal dari kas bagian umum yang seharusnya untuk kegiatan umum. Dia tidak memberikan langsung uang tersebut ke pada anggota Dewan karena bukan tugasnya. ”Uang itu saya serahkan ke sekretaris daerah (sekda) yang waktu itu dijabat Pak Ramli (Wakil Wali Kota Ramli). Pak Ramli yang menyerahkan ke DPRD,” bebernya.

Selain ke anggota DPRD, dia juga mengaku pernah diperintahkan oleh asisten wali kota untuk mencairkan uang dari kas tersebut sebesar Rp238 juta. Meski begitu, dia tidak mengetahui uang tersebut diperuntukkan ke siapa. ”Tapi setelah itu, saya juga pernah diperintahkan untuk mentransfer uang kepada Ibu Rosyidah sebesar Rp500 juta,” ujarnya lagi tanpa menjelaskan identitas Rosyidah.

Dalam kesaksiannya, Hanafiah yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mengemukakan, pihak-pihak yang ikut menerima uang dari APBD itu di antaranya adalah Nurdin Rp100 juta; rekan wali kota untuk keperluan pembelian tiket Rp50 juta; Yusuf dan Sofyan, keduanya rekan wali kota menerima Rp100 juta dan Rp 25 juta.

”Di tahun 2005 juga saya pernah diperintahkan memberikan uang Rp75 juta ke Partai Demokrat,” paparnya. Hanafiah yang mengaku tidak pernah meminta kuitansi tanda terima atas anggaran yang telah dikeluarkannya, membuat majelis hakim yang diketuai Edward Pattinasarani menilai tindakan itu sangat ceroboh. ”Itu kan uang negara. Kenapa peruntukannya seperti itu? Lalu, bagaimana pertanggung jawabannya di depan DPRD?,” ujar anggota majelis hakim Mansyurdin Chaniago.

Dengan enteng Hanafiah berkata,” Semua laporan keuangan pemko bisa diterima DPRD. Bahkan, berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak ditemukan adanya penyimpangan dana APBD. Sebab, semua pengeluaran sudah ada laporan fiktifnya. Dan itu tidak dikoreksi”. Terkait dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar), dia mengaku pada awalnya tidak setuju.

Dia sempat menolak menandatangani surat penganggaran damkar karena tidak ada dalam anggaran 2005.Selain itu, metode penunjukan langsung juga menyalahi peraturan. ”Tapi karena perintah dari atasan (sekda), saya tak kuasa membantahnya,” tandasnya. Ketua Panitia Pengadaan Mobil Damkar Pemko Medan Zulhadi mengungkapkan,sistem penunjukan langsung pada proyek damkar Ladder Truck Morita tipe MLF 4-30 R adalah berdasarkan instruksi Wakil Wali Kota Medan Ramli.

Sementara mengenai perubahan harga dari Rp9 miliar menjadi Rp12 miliar adalah berdasarkan surat keterangan dari Pemerintah Provinsi Sumut. ”Bukan terdakwa (Abdillah) yang menginstruksikan penunjukan langsung itu, tapi wakil wali kota,” ucap Zulhadi menjawab hakim Edward Pattinasarani. Zulhadi juga menyatakan, masalah surat menyurat menyangkut dokumen proyek penunjukan langsung itu merupakan formalitas saja.

Pasalnya, mobil damkar itu sudah terlebih dulu diserahkan kepada Pemko Medan sebelum anggarannya dimasukkan dalam APBD Kota Medan. ”Damkar sudah ada di Dinas Pencegahan dan Pemadam Kebakaran (P2K) sejak Maret. Sementara transaksinya dilakukan pada November 2005,”paparnya.

Dia menjelaskan, pada saat pencairan dana anggaran pengadaan damkar itu di Bank Sumut, ajudan Wakil Wali Kota Ramli beserta Direktur PT Satal Nusantara Hengky Samuel Daud (perusahaan yang ditunjuk sebagai rekanan pada proyek pengadaan mobil damkar itu) menyerahkan kantong plastik berisi uang kepada Kepala Bagian Keuangan Pemko Medan Datuk Johansyah.

”Uang itu dibawa ke rumah wakil wali kota dan diserahkan kepadanya.Tapi, saya tidak tahu berapa jumlahnya,” ucapnya. Zulhadi juga mengaku menerima uang sebesar Rp60 juta dari uang tersebut. ”Uang itu diberikan sebagai honor panitia, bukan untuk saya. Saya simpan di rumah. Tapi, sudah disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),”ujarnya.

Penuturan Kepala Subbagian Perlengkapan Pemko Medan itu yang kerap berubah- ubah sempat membuat majelis hakim mengulang pertanyaan seraya menggelengkan kepala. ”Saudara saksi nggak perlu takut atau gugup. Sampaikan saja apa yang Saudara saksi ketahui,” kata Edward Pattinasarani. Seperti diketahui, Wali Kota Medan Abdillah dikenakan dakwaan berlapis oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Muhibuddin.

Selain didakwa melakukan korupsi dalam proyek pengadaan mobil damkar dengan kerugian negara Rp3,69 miliar, Abdillah juga didakwa melakukan penyelewengan dana APBD yang merugikan negara sebesar Rp50,58 miliar. Dari dua kasus tersebut, JPU menilai bahwa negara telah dirugikan sekurang-kurangnya Rp54,2 miliar.

Dalam gambar nampak Wali Kota Medan Abdillah (kiri) serius mendengarkan bisikan penasihat hukumnya saat Kepala Subbagian Perlengkapan Pemko Medan Zulhadi memberikan kesaksiannya pada sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (30/05/08). (rahmat sahid/SINDO)

PRO KONTRA KENAIKAN BBM AKAN REDA

Medan (Lapan Anam)

Pro kontra seputar kebijakan pemerintahan SBY-JK menaikkan harga BBM dipastikan segera reda. Pasalnya, Presiden Susilo Bambang Yudoyono sudah mengundang tokoh media di tanah air bertemu di istana kepresidenan baru-baru ini.

Kepastian ini, karena media berperan penting mensosialisasikan aspirasi penolakan kenaikan BBM yang muncul di sejumlah daerah. Jika media sudah diam, unjukrasa apapun tak akan ada lagi gaungnya.

Sejumlah pimpinan media massa sudah duduk satu meja dengan Presiden dan Wakil Presiden, sekaligus mendengarkan Presiden bicara. Artinya, dipastikan pro kontra soal kenaikan BBM akan reda. Apalagi dalam pertemuan itu, tidak ada satu pun pimpinan media massa yang tertidur.

Makanya, bikinlah media massa milik sendiri agar selalu jumpa Presiden dan Wapres saat ada masalah serius dihadapi bangsa. (ms)

Syamsul Arifin SE:
Masyarakat Harus Selalu Sabar Hadapi Persoalan

Medan, (Lapan Anam)

Gubsu terpilih H Syamsul Arifin SE mengajak masyarakat Indonesia khususnya di Sumatera Utara selalu bersabar dan tidak emosional, dalam mengahadapi segala persoalan. Masyarakat hendaknya tidak berputus asa dan selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT, jika menerima cobaan.

“Kita sedang mengahadapi berbagai persoalan, seperti kenaikan harga BBM yang diiringi dengan pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai). Mari kita hadapi segala persoalan yang ada dengan sabar dan berserah diri kepada Allah SWT," katanya dalam sambutan di Acara Syukuran/Silaturrahmi dan Peletakan Batu Pertama Al Qah Blok III Thariqat Naqsabandiyah Yayasan Jabal Qubis di Tanjung Morawa Jum'at (30/5).

Hadir di acara tersebut, Ketua Panitia Syukuran/Peletakan Batu Pertama Al Qah Blok III, Kh Ir Bustinursyah Uca Sinulingga MSC IAI, Ketua Yayasan Jabal Qubis juga Guru Besar Mursyid Thariqat Naqsyabandiyah, Saidi Syekh H Ghazali An Naqsyabandi, sejumlah pengurus ormas dan parpol.

Pada sambutannya Syamsul Arifin mengaku, kemenangannya sebagai gubsu merupakan beban, amanah yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh untuk menyahuti aspirasi dan mensejahterakan rakyat. Apalagi, lanjut Syamsul, amanah menjadi gubsu tersebut merupakan kepercayaan yang telah diberikan masyarakat Sumatera Utara, yang harus diemban selalu untuk memberikan manfaat dan kebaikan bagi masyarakat.

"Amanah sebagai gubsu ini tidak mudah dijalankan selama lima tahun kedepan. Makanya saya akan selalu mengusahakan menjalankan amanah ini, dengan selalu berdoa kepada Allah SWT agar mendapat kekuatan dan perlindungan," katanya.

Ketua Yayasan Jabal Qubis, Saidi Syekh H Ghazali An Naqsyabandi dalam sambutannya mengatakan, Syamsul Arifin sudah tidak asing bagi keluarga yayasan. Makanya dia juga mendoakan syamsul senantiasa sehat dalam menjalankan tugasnya sebagai gubsu, mengemban amanah masyarakat Sumatera Utara.

Hal senada disampaikan Ketua Panitia Pelaksana juga arsitek pembangunan Al Qah Blok III Thariqat Naqsyabandiyah Yayasan Jabal Qubis, Uca Sinulingga menyatakan, Syamsul Arifin bukan orang lain di keluarga jamaah jabal qubis. Uca juga mendoakan Syamsul Arifin dalam menjalankan tugasnya sebagai Gubsu selama periode 2008-2013 benar-benar diridhoi Allah SWT.

Uca mengatakan, lewat pembangunan blok III Al Qah ini maka akan dapat menampung jamaah sebesar 1500 jamaah laki-laki dan perempuan. Dia berharap, lewat pembangunan blok III tersebut dapat menjadi sarana bagi masyarakat mendekatkan diri dan waktu menhadap Allah SWT dan menuntut ilmu agama.

Dia menjelaskan, jenis bangunan blok III yang akan dibangun diambil dari model aristektur negara Turki. Al Qah blok III akan dibuat 2 lantai, yakni lantai pertama sebagai tempat parkir roda 4, sedangkan lantai 2 untuk pengajian jamaah.

"Dana pembangunan Al Qah Blok III ini rencananya akan menghabiskan dana sebesar Rp 2,2 milyar. Sedangkan luasnya yakni luas 20 x 40," jelas Uca Sinulingga juga Anggota DPRDSU dari Partai Bulan Bintang. (ms)

Pempropsu Diminta Segera Tetapkan Tarif Angkutan

Medan (Lapan Anam)

Pempropsu didesak segera menetapkan tariff angkutan di Sumut, baik angkutan dalam kota maupun angkutan antar kabupaten/Kota. Jangan menunggu sampai terjadi mogok massal, sebagai dampak kenaikan harga BBM yang menyebabkan pengusaha dan supir angkutan umum kelimpungan.

Desakan itu disampaikan Sekretaris Komisi A DPRD Sumut Drs Penyabar Nakhe dan Sekretraris FPPP DPRD Sumut dari PBB (Partai Bulan Bintang) Drs H Banuaran Ritonga kepada wartawan di gedung dewan, Jumat (30/5.

Penyabar Nakhe maupun Banuaran Ritonga juga minta Pempropsu segera membahas penetapan tariff angkutan di daerah dengan pihak Organda dan pengusaha angkutan umum, khususnya angkutan luar kota antar kabupaten/kota agar tidak dilakukan perkiraan-perkiraan tarif.

Penyabar yang juga anggota FPDS itu mengingatkan Pempropsu agar jangan menambah-nambah penderitaan rakyat dengan menunda-nundanya penetapan tariff angkutan di Sumut, karena masalah tariff angkutan juga sangat mempengaruhi kenaikan harga barang-barang akibat bertambahnya cost biaya angkutan barang.

Menurut Nakhe, Pempropsu harus segera memanggil instansi-instansi terkait dalam penentuan tarif angkutan, seperti dinas perhubungan, Organda, pengusaha angkutan umum membahas berapa persentase kenaikan tarif angkutan yang akan diterapkan sehubungan dengan kenaikan harga BBM.

Kalau pemerintah tidak segera ditetapkan tariff angkutan, tidak hanya menimbulkan kekhawatiran terhadap semakin bertambahnya penderitaan masyarakat, tapi juga akan menambah persoalan baru. Dengan naiknya harga BBM, rakyat sudah amenderita, hendaknya jangan ditambah penderitaan dari persoalan baru yang timbul akibat ditunda-tundanya penetapan tariff angkutan” tambah Nakhe.

Hal senada juga diungkapkan Banuaran Ritonga, karena penetapan tarif angkutan sudah menjadi keharusan guna menghindari dan mengantisipasi terjadinya mogok massal dari pihak angkutan. Sebab pemerintah daerah dinilai kurang peka dengan situasi dan kondisi diakibatkan kenaikan harga BBM.

“Kita tahu, masalah kenaikan tariff angkutan jadi dilemma dan pasti memberatkan masyarakat penumpang, tapi disisi lain para supir angkutan atau pengusaha jasa angkutan terbebani dengan kenaikan harga BBM yang sudah ditetapkan pemerintah. Jika tariff angkutan tidak dinaikkan, otomatis armada angkutan tidak jalan alias mogok. Ini yang tidak kita inginkan,” ujar Banuaran. (ms)

Anggota Dewan Kepanasan
Dituding Terima “Ipit-Ipit” dari Bank Sumut

Medan (Lapan Anam)

Tudingan anggota Komisi C DPRD Sumut, Hidayatullah, yang menyebutkan seolah sejumlah anggota dewan menerima imbalan uang dari Bank Sumut guna mendukung Gus Irawat menjadi Dirut untuk kali ketiga, membuat panas anggota DPRDSU lainnya.

Sobambowo juga anggota Komisi C DPRDSU menjawab wartawan di gedung dewan, Jumat (30/5) menilai pernyataan Hidayatullah sebagai fitnah keji. Tudingan sejumlah anggota dewan telah menerima “uang ipit-ipit” dari PT Bank Sumut, dia nilai sebagai tudingan yang terlalu emosional.

“Hidyatullah telah melakukan fitnah yang amat keji dengan melontarkan pernyataan itu,” kata.
Diakui Sobambowo, ia bersama sejumlah anggota Komisi C lainnya dan sejumlah pimpinan fraksi di DPRD Sumut ikut menghadiri dan meyaksikan acara pemberian The Best Overall Award kepada Bank Sumut, yang dianggap sebagai bank daerah terbaik dalam pelayanan kepada nasabah, di Hotel Mulia Jakarta, beberapa waktu lalu.

“Namun saya bersumpah tidak ada menerima sesuatu baik dalam bentuk tiket maupun uang saku. Apalagi jika dikait-kaitkan dengan pengangkatan dan memuluskan Gus Irawan menjadi Dirut Bank Sumut untuk periode ketiga," ujar Sobambowo dengan nada tinggi.

Menurutnya, keberangkatan anggota dewan menghadiri pemberian award tersebut tak lebih memanfaatkan waktu senggang setelah Komisi C melakukan Kunker (kunjungan kerja) dari Bali. Yang pasti, adanya tuduhan terhadap sejumlah anggota Komisi C dan pimpinan fraksi telah menerima dana kucuran itu sudah sangat keterlaluan dan pihaknya akan meminta pertanggung-jawaban terhadap Hidayatullah. Untuk itu, Sobambowo menantang Hidayatullah membuktikan tudingan bahwa anggota Komisi C serta pimpinan fraksi lainnya menerima uang “ipit-ipit” dengan fakta dan bukti.

“Jangan hanya sekedar omongan saja, itu namanya lempar batu sembunyi tangan sehingga terkesan munafik,” ujar Sobambowo.

Terhadap sistem pengangkatan Gus Irawan sebagai DIrut PT Bank Sumut untuk kali ketiga, Sobambowo menilai masih perlu dipertanyakan. Karenanya Komisi C DPRD Sumut dalam waktu dekat akan memanggil seluruh pemegang saham terutama para kepala daerah kabupaten/kota. Untuk menjelaskan persoalan ini secara nyata, terutamaterhadap mekanisme rapat umum pemegang saham (RUPS) yang dilaksanakan. Bahkan menurutnya, sistim pengangkatan tersebut tidak sesuai dengan Perda No 2 tahun 1999.

Sebab bagaimanapun, Perda tersebut melarang seorang dirut dijabat hingga tiga periode. Jika mereka mengadopsi UU No 40 tentang Perseroan, seharusnya Perda direvisi terlebih dahulu agar sinkron dengan UU No 40 tersebut. Jika tidak, pasti masyarakat Sumut beranggapan bahwa perusahaan daerah berlindung di balik UU dan Perda sebagai celah, ujar Sobambowo.

“Yang pasti, tuduhan itu sangat keterlaluan dan sudah keluar dari koridor sebenarnya. Bahkan sudah mengarah ke pencemaran nama baik dan menyudutkan lembaga legislatif khususnya Komisi C DPRDSU. Kalau tudingan itu tidak ada bukti, kita akan tuntut Hidayatullah," ujar Sobam. (ms)

DANAU TOBA,

OBJEK WISTA MENAWAN TAPI MERANA

Catatan : Mayjen Simanungkalit

Sejarah Danau Toba

DANAU TOBA, siapapun pasti mengenalnya. Danau yang mengurung pulau Samosir ini tercatat menjadi tujuan utama wisatawan manca Negara setelah Bali dan Yogyakarta.

Konon, Danau Toba merupakan danau air tawar terbesar di dunia. Maklum, danau ini memiliki luas 110.260 hektare dan berada di ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut.

Menurut sejarah, danau ini terbentuk karena letusan supervolcano sekitar 75 ribu tahun silam. Setelah letusan terjadi, terbentuk kaldera yang kemudian terisi oleh air dan menjadi danau. Tekanan ke atas oleh magma yang belum keluar menyebabkan munculnya Pulau Samosir.

Karenanya, Pulau Samosir juga dikenal sebagai pulau vulkanik. Samosir menjadi pulau dalam pulau. Itu sih kata sejarah.

Jika wisatawan berjalan-jalan di siang hari mengitari pinggiran Danau Toba, seperti di Ambarita, Kecamatan Simanindo, nampak benar betapa kawasan ini bekas ledakan dahsyat ribuan tahun silam.

Khusus pulau Samosir, dapat dilalui dari dua jalur yakni lewat darat di Tanoponggol dan lewat jalur kapal penyeberangan. Akses paling dekat dari Parapat, menggunakan kapal feri 45 menit dari dermaga Ajibata. Waktu tempuh 45 menit akan lebih singkat menjadi 10 menit bila menggunakan speed boat.

Sudah sejak lama kawasan ini menarik perhatian pelancong domestik dan mancanegara. Tidak saja karena kondisi Danau Toba yang menawan, tapi juga keindahan alam pulau Samosir itu sendiri.

Bukit-bukit yang gundul di pinggiran danau, Nampak dipenuhi batu-batu cadas. Diselah-celah perbukitan dengan danau itulah warga bertani dan beternak.

Komponis Batak Nahum Situmorang pernah menggambarkan dalam lirik lagunya tentang pulau Samosir. …..Gok disi hassang/nang eme/nang bawang/rerakdo pinahan didoloki….(Banyak disana kacang,padi bawang dan ternak berserak diperbukitan).

Samosir telah menjadi Kabupaten sejak Januari 2004.Sebelumnya,pulau ini merupakan bagian dari Kabupaten Tapanuli Utara. Lalu menjadi bagian dari Kabupaten Toba Samosir setelah Tapanuli Utara dimekarkan dan Januari 2004 menjadi kabupaten tersendiri yakni Kabupaten Samosir.

Kabupaten Samosir terdiri atas 9 kecamatan, yaitu Pangururan (Ibukota Kabupaten), Harian,Sianjur Mulamula, Nainggolan, Onan Runggu, Palipi, Ronggur Nihuta, Simanindo,dan Sitio-Tio.

Pekan lalu selama empat hari, penulis berkesempatan mengunjungi Samosir dan menginap di Hotel Sanggam desa Ambarita Kecamatan Simanindo. Banyak hal yang perlu dicatat selama berada di daerah itu. Paling menarik adalah tentang objek wisata dimilikinya. Tulisan ini paling tidak menjadi oleh-oleh penulis kepada pemba.(Eceknyalah…)

Penulis merasa beruntung dapat berkunjung ke Samosir dan menginap di Hotel yang lokasinya berada di bibir danau Toba. Pagi dan sore, penulis berkesempatan menikmati keindahan danau dan pemandangan menawan di sekitarnya.

Seorang seniman Samosir juga pemilik Roy Gallery di Tuk Tuk, Oloan Manurung, berbaik hati membawa penulis berkeliling di kawasan pinggiran Danau Toba, menaiki mobil antik hasil rancangannya sendiri. (mauliate ma amang Manurung…he ..he..he..).

Dengan pelukis andal yang namanya kesohor ke seluruh penjuru dunia itu, penulis berkesempatan menikmati keindahan Samosir dan danau Toba termasuk di malam hari.

Kejayaan Sudah Berakhir

Menikmati wisata Samosir dan danau Toba di malam hari, memiliki kenikmatan tersendiri. Di bawah temaran bulan purnama yang mengintip di celah pohon pinus di puncak bukit pulau Samosir, keindahan alam Samosir tidak bisa dilukiskan.

Namun selama tiga hari di sana, sesungguhnya malam hari di Ambarita dan Tuk Tuk sangat sunyi. Walau kedua kawasan wisata tersebut terdapat lebih dari 25 penginapan dengan jumlah rata-rata 50 kamar, namun tidak ditemukan gemerlapnya lampu.

Harus dicatat, walau malam baru menunjukkan pukul 23.00 WIB, restoran dan hotel-hotel telah tutup. Ruas jalan dari Ambarita ke Tuk Tuk misalnya, pada malam seperti itu malah sudah sepi dan gelap. Sangat gelap.

Manurung mengatakan, masa kejayaan wisata Samosir dan danau Toba sudah berakhir. Jumlah wisatawan domestik dan mancanegara ke daerah tersebut, menurun drastis. Dimulai sejak krisis moneter menimpa Indonesia tahun 1998.

Wakil Bupati Samosir Ober P Sagala SE dan mantan Kabag Infokom Drs Mangasi Situmorang kepada penulis juga pernah mengatakan, tingkat hunian hotel di Ambarita dan Tuk Tuk kini rata-rata dibawah 20 persen. Padahal, sebelumya mencapai diatas 60 persen.

Syukurlah, Pemkab Samosir kini sedang mendongkrak kehidupan wisata dengan berbagai program, agar tidak semakin turun hingga ke titik nol.

Oloan Manurung mengatakan, sepinya lokasi wisata di Samosir bermula dari gejolak nasional, bahkan global.Dimulai dari krisis moneter, kabut asap, teroris, ketidakpastian hukum sampai jatuhnya pesawat secara beruntun.

Saat tempat lain seperti Bali wisatanya sudah pulih, wisata di Sumatera Utara termasuk Samosir, masih sepi. Objek wisata Danau Toba dan Samosir cenderung tak kunjung pulih.

Pemulihan wista di Samosir juga lamban karena kurang gencarnya promosi wisata. Disamping itu, Samosir kurang atraksi budaya.

Dibanding dengan daerah wisata lain di tanah air seperti Bali dan Yogyakarta, kegiatan promosi wisata Danau Toba dan Samosir jauh ketinggalan. Pemprovsu dan Pemkab Samosir termasuk kabupaten yang berada di pinggiran Danau Toba belum memiliki tenaga promosi handal, yang mampu menjual objek wisata tersebut keluar negeri secara gencar dan efektip.

Disisi lain, perhatian pemerintah pusat juga dirasakan cukup minim terhadap pembangunan objek wisata Danau Toba dan Samosir.Kemungkinan terkait kurangnya putra Samosir berada pada level pengambil kebijakan di negeri ini. Akibatnya tidak heran jika wisatawan di kawasan Eropa dan Australia umumnya hanya mengenal Bali. Bahkan di tingkat kawasan Asia, promosi wisata Danau Toba dirasakan belum maksimal.

Kelebihan lain objek wisata Bali , hampir semua hotel dan restoran dimiliki para pejabat tinggi dan tokoh berpengaruh di Jakarta. Sedangkan hotel dan warung di Samosir umumnya dimiliki putra daerah setempat, baik yang berada di Medan maupun di Bona Pasogit (kampung halaman).

Dampaknya, ketika kebijakan pemerintah diterapkan dalam hal promosi wisata, secara otomatis yang dipromosikan hanya Bali. Tentu para pejabat tinggi dan tokoh berpengaruh di Jakarta yang menanam investasi di Bali, hanya akan mempromosikan pulau Bali.

Kelompok pemodal ini tentu dengan jaringan yang bisa mengakses dunia luar secara efektip, leluasa mengobral wisata Bali dengan berbagai cara. Sedangkan pulau Samosir dan Danau Toba sengaja tidak mereka promosikan, sebab akan menjadi saingan bagi investasi yang meraka tanam di bali. Bahasa paling ekstrim adalah : orang Jakarta tidak rela objek wista Pulau Samosir dan Danau Toba berkembang.


Harus Berbenah

Kondisi wisata Danau Toba dan Samosir memang sudah terpuruk. Namun tentu kondisi ini tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa ada upaya untuk membangkitkannya. Pemkab Samosir harus segera berbenah dengan melakukan promosi gencar ke luar negeri. Karena jika promosi tidak dilakukan, Samosir dan danau Toba akan tetap menjadi objek wisata menawan tapi merana.Dia tetap seperti gadis anggun yang tidak digoda pri pujaan. (Amangoi…!)

Bagi Pemkab Samosir, danau Toba adalah kehidupan. Karenanya objek wisata menjadi andalan utama focus program pembangunannya. Potensi putra daerah yang tersebar dihampir seluruh penjuru dunia, harus diberdayakan sebagai jaringan sistematis untuk mempromosikan wisata tersebut. Buktikan Danau Toba dan Samosir sebagai objek wisata yang aman dan nyaman.

Pemkab harus bekerja keras menghidupkan kembali sektor wisata secara serius, karena bangkitnya kembali wisata akan mengimbas ke ragam sektoral di Samosir. Keuntungan langsung yang direguk masyarakat setempat adalah perputaran sektor-sektor riil. Meningkatnya produksi dan penjualan souvenir,restoran yang menjamur, atau penyerapan tenaga kerja lokal adalah sebagian imbas atas keberhasilan wisata ini.

Dibalik itu semua, Pemkab Samosir tidak boleh tinggal diam untuk mencari dan menerapkan konsep baru kepariwisataan. Tentu upaya menggandeng investor khususnya jaringan biro perjalanan nasional dan internasional harus getol dilakukan agar bersedia menjual objek wisata Samosir dan Danau Toba.

Sudah saatnya Danau Toba dijual dengan konsep yang lebih modern.Antara lain, dengan membidik turis mancanegara dengan memasarkannya lewat networking berbagai lembaga wisata dunia.

Tentu pasilitas pendukung wisata Danau Toba harus dilengkapi dengan suasana internasional dengan kombinasi lokal.

Sebaliknya karakter masyarakat Samosir harus dirubah dalam menyikapi perubahan sebagai konsekwensi sebuah daerah objek wisata. Dengan perubahan karakter itu, diharapkan wisatawan merasa nyaman selama berada di Samosir. “Everyone’s been really great here, kami merasakan kenyamanan disini”.

Satu upaya untuk ini, tentu Pemkab harus menyiapkan lahan, mempermudah perizinan dan menyediakan media promosi yang dapat mengakses dunia internasional. Ketergantungan Pemkab Samosir atas DAU/DAK tentu harus segera ditinggalkan dengan cara merintis berbagai peluang pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata.

Samosir harus segera bangkit sesuai mottonya : Berjuang mewujudkan kesucian dan kemasyhuran bangsa. Bisakah itu lae ? Kita yakin, Samosir bisa melakukan itu.***

Demo di DPRDSU
BURUH DIBAYANGI PHK

Medan, (Lapan Anam)

Ratusan buruh dari perbagai perusahaan di Medan dan sekitarnya, berunjukrasa di gedung DPRDSU, Kamis (29/5) menolak kebijakan pemerintahan SBY-JK menaikkan harga BBM. Para buruh tersebut mengaku sudah dibayani pemutusan hubungan kerja (PHK), sebagai dampak bertambahnya bebean perusahaan.

“Kami sudah mulai waswas, karena perusahaan tempat kami bekerja sudah mulai mengeluh. Mungkin dalam waktu dekat aka nada PHK”, kata pengunjukrasa dalam orasinya.

“Jika buruh di PHK, maka tamatlah riwayar kami”, kata pengunjukrasa yang dating ke gedung dewan membawa spanduk dan sejumlah poster.

Naiknya BBM kata buruh tersebut, merupakan ancaman dan khawatir seakan-akan besok atau lusa sudah kena PHK. Pada akhirnya buruh takut, tidak akan mampu memberi makan anak dan istri akibat hilangnya mata pencaharian.

Para buruh tersebut mengatakan, rakyat sebenarnya menginginkan pemimpin yang arif dan bijaksana dan pintar. Maksudnya, sejak dini harusnya pemerintah harus aktif melakukan prospek-prospek terhadap Sumber Daya Alam Indonesia.

Ladang-ladang minyak dan mineral lainya harusnya segera digali, menjadi komoditi untuk kemakmuran rakyat. Jangan diberikan kepada pihak asing untuk diekplorasi sebab akan merugikan Indonesia.

“Pemerintah harusnya menjalankan amanat UUD 45 pasal 33 yakni harus menguasahakan sebesar-besarnya kekeyaan alam Indonesia untuk Indonesia”, ujar buruh.

Namun saat ini, 90% perusahaan asing yang menguasai minyak Negara ini dan menimba potensi kekayaan alam Indonesia. Hhasilnya mereka bawa ke negaranya seperti perusahaan Exxon Mobil, Shell, Chevron, Conoco Phillip dan lain sebagainya.

Sebenarnya kekayaan negeri untuk siapa,tanya buruh. Indonesia memiliki produksi minyak 1 juta barel perhari. Batubara Indonesia 70% di eksport keluar negeri dan Indonesia dikenal pengekspore LNG terbesar di dunia.

Karenanya, dalam unjukrasa itu, buruh meminta DPRDSU untuk menerbitkan rekomendasi agar jangan terjadi PHK akibat kenaikan BBM ini.

DPRDSU juga diminta segera melakukan langkah-langkah cepat untuk menekan pemerintah, segera membuat kebijakan kenaikkan upah buruh baik di tingkat regional maupun tingkat provinsi serta tingkat kota dan kabupaten. (ms)