18 Rumah di PT RGM Besitang
Dilalap Si Jago Merah

Langkat (Lapan Anam)

Sedikitnya 18 rumah di kompleks PT RGM ( Raja Garuda Mas ) Kecamatan Besitang Langkat ,ludes terbakar dilalap sijago merah. Asal api diduga berasal dari rumah yang dihuni Asril, yang marak sekira pukul 12.30 wib, Senin (21/1).

Percikan api diduga dari hubungan arus pendek listrik, menyambar dan membakar bangunan sekitar yang mayoritas bahannya terbuat dari kayu senter log. Kondisi angina yang kencang memicu api cepat berkobar hingga tidak dapat dijinakkan.

Jarot selaku koordinator PT RGM di dampingi Saiful selaku Ka Satpam RGM ketika di temui wartawan, membenarkan terjadinya kebakaran tersebut. Kerugian di taksir mencapai ratusan juta rupiah dan pihak nya akan segera melaporkan kejadian tersebut ke pada atasannya di Medan.

Pihak Polsek Besitang kini mengusut kasus tersebut dan warga korban kebakaran, sibuk mencari barang yang bisa digunakan seusai api dipadamkan. (ms)

DPRDSU Minta Pemprovsu Perbaiki R-APBD 2008

Medan (Lapan Anam)

Sejumlah fraksi di DPRD Sumut meminta Pemprovsu memerbaiki performa rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2008 yang disodorkan ke dewan. Pasalnya dewan melihat banyak mata anggaran dalam rancangan tersebut yang tidak fokus atau pendanaannya dinilai kurang.

Hal itu terungkap dalam rapat paripurna mendengar pemandangan umum fraksi-fraksi atas RAPBD 2008 di gedung dewan, Senin (21/1).

Fraksi Partai Golkar misalnya, meminta agar rancangan tersebut menampung peningkatan alokasi dana pendidikan hingga mendekati 20 persen seperti yang diamanatkan oleh UU.

"Sehingga nantinya pada tahun 2009 telah dapat dicapai alokasi dana anggaran sektor pendidikan sedikit-dikitnya 20 persen dari APBD sesuai dengan amanat UUD 1945," ujar jurubicara Golkar, Zaman Gomo Mendrofa, saat menyampaikan pemandangan umum Golkar.

Mereka juga meminta agar dalam penyusunan APBD setiap tahun anggaran terlebih dahulu dilakukan pendekatan dan kesepakatan bersama antara Pempropsu dan DPRD, terutama dalam membahas komposisi/besarnya persentase dana alokasi anggaran APBD untuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, perikanan dan pertanian.

"Semuanya ini perlu dilakukan dalam rangka sinergisitas dan intregitas land based development dan ocean based development," ujarnya kembali tanpa menjelaskan berbagai istilah yang telah dia bacakan tersebut.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) melalui jurubicaranya, Budiman Nadapdap SE, juga menyampaikan beberapa pokok pikiran yang tidak jauh berbeda dengan Golkar. Namun secara spesifik mereka meminta agar Pempropsu mengalokasikan dana sekitar Rp 2.500.000.000 untuk kajian akademik propinsi Tapanuli yang telah disetujuipembentukkannya.

"Hal ini terkait dengan dikeluarkannya Surat Usulan DPR-RI Nomor LG.01/9580/DPR-RI/2007 tanggal 10 Desember 2007 yang mengusulkan agar Presiden RI segera mengeluarkan Amanat Presiden (Ampres) tentan pembentukan Propinsi Tapanuli dan diharapkan paling lama hal itu telah diterima dalam kurun waktu 60 hari," ujarnya.

Rapat Lanjutan

Beberapa fraksi bahkan menilai rancangan yang disodorkan Pempropsu tersebut perlu banyak mengalami perubahan. Fraksi Demokrat misalnya, menilai rancangan anggaran itu sama sekali belum memerhatikan efesiensi dan efektifitas anggaran, khususnya pada pos belanja pegawai dan pengadaan barang dan jasa.

"Penyusunan RAPBD 2008 belum sepenuhnya mengacu kepada mekanisme dan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya dalam penyusunannya perlu mengakomodir hasil reses dewan dari semua daerah pemilihan dan usulan komisi - komisi serta hasil kunjungan dewan secara proporsional,' ujar Hj Wardaty Nasution, jurubicara Fraksi Demokrat dalam penyampaian pemandangan umum fraksinya.

Rapat paripurna itu kemudian diskors hingga memasuki masa rapat paripurna selanjutnya, terutama dalam mendengar tanggapan Pempropsu atas pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Sumut. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD sumut Abdul Wahab dalimunthe serta para pimpinan dewan lainnya.

Dari Pempropsu hadir Sekda Propsu Muchyan Tambuse yang mewakili Gubsu Rudolf M Pardede. Hadir pula para anggota dewan serta sejumlah kepala dinas di jajaran pempropsu. (Rel)

Cagubsu dari PKS Masih Rahasia

Medan, (Lapan Anam)

Entah punya calon atau tidak, PKS masih belum membuka diri. PKS masih merahasiakan nama siapa tokoh yang akan diusung pada Pilgubsu 2008.

" Siapa tokoh yang akan kita calonkan di Pilgubsu masih rahasia," kata Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah PKS Sumut Sigit Pramono Asri kepada wartawan di ruang Fraksi PKS DPRD Sumut, Senin (21/1).
Menurut Sigit, PKS Sumut akan mengumumkan balon gubsu yang mereka usung sebelum habis masa pendaftaran calon gubsu yang dibuka KPU Sumut.

"Sebelum masa pendaftaran berakhir, balon gubsu yang kita usung akan kita umumkan. Kita tunggu saja hasil penggodokan balon gubsu dari DPP," ujar dia.

PKS Sumut berdasarkan jumlah perolehan suara hasil pemilu legislatif pada 2004 lalu hanya mendapatkan sekitar 10 persen suara (8 kursi di DPRD Sumut) dari jumlah minimal 15 persen suara (13 kursi di DPRD Sumut), sehingga tidak memungkinkan untuk mengusung balon Gubsu. Artinya, agar bisa mengusung balon Gubsu, PKS harus melakukan koalisi dengan partai lain untuk memperoleh 15 persen suara.

Dengan demikian, apakah PKS Sumut akan berkoalisi dengan PBR Sumut dalam menetapkan balon Gubsu? Ditanya begitu Sigit mengatakan PKS Sumut terbuka untuk berkoalisi dengan partai lain sepanjang memiliki komitmen yang sama.

"Kalau berkoalisi dengan PBR Sumut, memang besar kemungkinan," ungkapnya.

Justru PKS Sumut malah berbelok arah soal kemungkinan koalisi dengan PKS Sumut. Menurut Ketua Fraksi PBR Sumut Raden Muhammad Syafii PBR Sumut saat ini tengah menjajaki koalisi dengan Partai Demokrat Sumut untuk mengusung balon gubsu 2008.

"Usulan PBR Sumut, nama Wahab dan Raden Muhammad Syafii akan diusung dalam koalisi ini sebagai cagubsu dan cawagubsu," katanya. (ms)

Petani dan Nelayan di Sumut Tidak Tahu Pilgubsu

Medan (Lapan Anam)

Direktur Lembaga Pemberdayaan dan Penguatan Publik (LAMPIK), Mayjen Simanungkalit mengatakan, sosialisasi Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2008 sangat minim dikalangan petani dan nelayan.

”Malah sejumlah besar petani dan nelayan di Sumut, yang memang tinggal di desa pedamalan dan pesisir pantai, tidak mengetahui adanya Pilgubsu ditahun 2008”, katanya di Medan, Minggu (20/1).

Dia mengatakan, petani dan nelayan perlu memperoleh informasi yang lengkap tentang pelaksanaan Pilgubsu 2008. Karena kurangnya sosialisasi menyebabkan posisi mereka rentan terhadap tindakan pemaksaan atau intimidasi dari kelompok sosial yang lebih kuat.

“Mereka kelompok terbesar penduduk Sumut dan sering terabaikan, padahal memikili hak sama di Pilgubsu”, katanya.

Dia menilai, petani dan nelayan rentan terhadap tindakan pemaksaan di Pilgubsu. Mulai dari aparat pemerintah dengan Kepala Desa dan ketua RT, maupun kelompok masyarakat yang mengklaim sebagai pendukung salah seorang calon Gubsu.

“Pengetahuan dan informasi politik petani dan nelayan di Sumut sangat rendah. Dan karena secara ekonomi marjinal, kelompok ini juga rentan terhadap praktik politik uang”, katanya.

Mayjen mengatakan, kurangnya akses petani dan nelayan terhadap informasi telah dimanfaatkan kelompok tertentu. Malah disejumlah pesisir pantai dan pedalaman, kini sudah muncul pembodohan politik dengan menganjurkan pemilih untuk hanya memilih seseorang, bukan beberapa calon.

Dia khawatir, jika pendidikan politik berupa sosialisasi Pilgubsu tidak dilaksanakan kepada petani dan nelayan, keabsahan Pilgubsu diragukan. Artinya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem dan institusi makin memburuk.

Jika pendidikan politik tidak dilaksanakan kepada petani dan nelayan, Mayjen Simanungkalit yakin akan rentan terhadap manipulasi suara. Bahkan bukan tidak mungkin memicu munculnya sikap pragmatisme politik yang akan memberikan jalan bagi digelarkannya pembelian suara.

Karenanya, dia mengingatkan agar KPU selaku pelaksana Pilgubsu mewaspadai munculnya halangan bagi warga negara untuk mewujudkan hak dasarnya, seperti praktik jual beli suara, tindak kekerasan, intimidasi, dan teror yang ditujukan kepada pemilih, serta kecurangan dalam pemungutan suara.

Demikian juga perlu dicermati yakni, terjadinya kompetisi yang tidak fair, baik berbentuk kebijakan penyelenggaraan pemilu yang diskriminatif pada peserta pemilu ataupun penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan parpol tertentu.

Ketua Kaukus Wartawan Peduli Petani dan Nelayan (KWPPN) ini mengatakan, kewaspadaan munculnya kompetisi tidak fair dan intimidasi, sangat mungkin terjadi. Karena informasi atau sosialisasi tentang sistem dan mekanisme belum begitu gencar dilakukan, baik oleh pemerintah maupun KPU.
“Minimnya pengetahuan dan informasi tentang sistem dan mekanisme baru ini bisa menimbulkan hal fatal dalam Pilgubsu nanti, yakni tingginya tingkat salah pilih”, katanya.(ms)

Sosialisasi Pilgubsu Mutlak bagi Media Massa

Medan (Lapan Anam)

Ketua Kaukus Wartawan Peduli Petani dan Nelayan (KWPPN) Drs Mayjen Simanungkalit mengatakan, pemahaman wartawan terhadap peraturan dan perundang-undangan mengenai Pemilu khususnya pemilihan Gubsu priode 2008-2013 mutlak diperhatikan.

“Karenanya, KWPPN dalam Pebruari mendatang akan menggelar pelatihan jurnalistik bagi wartawan unit politik, guna mensukseskan Pilgubsu. Pelatihan akan melibatkan pakar politik, praktisi pers dan para stakeholder Pilgubsu”, katanya kepada wartawan di Medan, Minggu (20/1).

Dalam pelatihan akan berlangsung dua hari di kota Brastagi tersebut, KWPPN akan mengundang wartawan unit politik yang selama ini meliput berita di gedung DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Jumlah peserta akan diseuaikan dengan jenis materi yang akan disajikan”, ujarnya didampingi Sekretaris KWPPN David Susanto SE dan anggota Isvan Wahyudi, Heru Rahmad Kurnia, Bambeng Sri Kurniawan dan Jamaluddin Spd.

Dikatakan, sosialisasi Pilgubsu bagi wartawan penting demi menjaga obyektivitas media massa sebagai pengabar proses dan hasil pemilu, pendidik pemilih, dan pengawas tahapan pemilu.

Menurut dia, kurangnya pemahaman terhadap aturan dan perundang-undangan terkait pemilu merupakan kelemahan yang dialami sejumlah media massa dalam meliput Pilgubsu. Padahal, Pilgubsu dinilai akan berkualitas apabila media massa mampu menjalankan perannya sebagai pengabar Pilgubsu, pendidik pemilih, dan sekaligus pengawas proses Pilgubsu.

Kata dia, media massa bertanggung jawab mengontrol dan sekaligus mengawal proses demokrasi dalam membangun sebuah masyarakat yang demokratis, berpendidikan, dan bermartabat. Tujuan akhirnya adalah kehidupan bangsa yang sejahtera, adil, dan makmur.

“Strategi media massa dalam menghadapi Pilgubsu di antaranya menjadikan politics of values sebagai nilai-nilai idealisme yang dipegang”, katanya.

Mayjen mencontohkan fungsi wartawan dalam kegiatan kampanye Pilgubsu mendatang sangat strategis. Antara lain, menyebarluaskan janji-jani calon Gubsu yang diucapkan di waktu kampanye.

Dari janji-janji kampanye dan penjelasan visi misi calon Gubsu, masyarakat mampu mengukur calon mana yang memang mempunyai komitmen untuk berbuat jujur, dan mana yang tidak.

“ Kalaupun ikrar dan janji kampanye itu kemudian dilanggar gubernur terpilih seperti yang biasa terjadi, masyarakat berhak untuk menagihnya”, kata Simanungkalit. (ms)

Gambar Chairuman di Kota Binjai Dirusak

Medan ( Lapan Anam)

Gambar dan baleho Bakal Calon (Balon) Gubsu H Chairuman Harahap SH, MH di kawasan kota Binjai dirusak sekelompok pria. Polisi telah menangkap para pelakunya, diduga dilakukan secara terorganisir oleh lawan politik.

Para tersangka, masing-masing, SAH, SUR, FIT, M. ATH, EDW, ARP, RUD, semuanya penduduk kota Binjai yang kini ditahan di Polresta Binjai.

Peristiwa ini berawal dari salah seorang petugas Reskrim Polresta Binjai pada malam itu hendak pulang ke Medan . Di lokasi kejadian petugas tersebut memergoki aksi beberapa pemuda sedang ‘mengotak-atik’ baleho Chairuman Harahap yang dipajang di pinggir jalan itu dengan besi.

‘’Melihat ini saya berhenti dan mendekati, dari dalam sebuah mobil ada suara menyuruh saya jangan ikut campur dan membentak menyuruh pulang,’’ ucap petugas polisi tersebut.

Melihat situasi tersebut, petugas polisi tadi mengeluarkan senjatanya untuk menakuti para pemuda yang melakukan aksi tak bertanggungjawab tadi. Benar saja, sebagian pemuda tersebut lari, namun salah seorang dari mereka berhasil ditangkap petugas polisi tadi. Dari pengembangan kasus ini polisi kemudian berhasil menangkap enam kawanan lainnya.

Selain gambar Chairuman, ada juga gambar Syamsul Arifin yang juga ikut dirusak kelompok pemuda tadi. Namun belum diketahui motif perusakan gambar-gambar tersebut.

Kasus ini sendiri kini sedang disidik Polresta Binjai. Polisi kini telah mencari dua orang yang diduga sebagai otak pelaku. Sebelumnya Kapolresta Binjai AKBP Drs Verdianto Iskandar Bitticaca didampingi Waka Polres AKP Irwan Anwar SIK, Kasat Res AKP HM Taufiq SE Kanit Jahtanras Ipda Ade Candra mengatakn polisi masih melakukan penyidikan atas tindakan pelaku tersebut.( ms )

Umat Islam Jangan Terpecah Hadapi Pilgubsu 2008

Medan (Lapan Anam)

Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Sumatera Utara, meminta Ormas Islam dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Islam di Sumut, segera menyatukan persepsi dalam menghadapi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumut, 16 April 2008 mendatang.

"Umat Islam harus harus bersikap, terutama terhadap cagubsu/cawagubsu yang akan diusung di Pilgubsu," kata Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Sumut, Anang Anas Azhar S.Ag didampingi Sekretaris PWPM Sumut, H Hasrat Effendi Samosir S.Ag menjawab wartawan di Medan, Minggu (20/1).

Menurut Anang, yang juga mahasiswa Program Pascasarjana (PPs) IAIN Sumut ini, jika Ormas dan OKP Islam "berdiam diri" menanggapi hal itu, dikhawatirkan cagubsu Islam akan terus bermunculan, seiring dengan pencalonan sejumlah partai politik selama pendaftaran calon ke KPU Sumut.

"Kita bangga demokrasi di Sumut dinamis dan berkembang. Bagi saya, bukan cagubsunya yang banyak, tapi bagaimana nasib umat Islam. Bisa saja, kita terpecah-pecah dan berkelompok-kelompok jika pada akhirnya ada empat pasangan cagubsu/cawagubsu muncul pada Pilgub Sumut 16 April 2008 mendatang," ujar Anang.

Dosen IAIN Sumut ini menjelaskan, jika dilihat dari presentase perolehan suara pada partai-partai, baik yang memperoleh kursi atau tidak, maka diprediksi kemungkinan ada 5 pasangan cagubsu/cawagubsu yang muncul. Misalnya, PDIP, Partai Golkar sudah
diapstikan dapat mencalonkan pasangan sendiri. Belum lagi, koalisi Partai Demokrat - PBSD, Partai Pelopor dan PNBK.

"Selain itu, sangat dimungkinkan parpol Islam, seperti PPP, PBR, PKS, PBB maupun PAN (partai berbasis pemilih Islam), akan berlainan calon. Tanda-tanda ini dapat kita lihat, karena koalisi Parpol Islam sudah pecah," kata Anang Anas.

Jangan Seperti Kalbar
Anang menyarankan, sebaiknya penyatuan persepsi Ormas dan OKP Islam di Sumut harus difasilitas Majelis Ulama Indonesia (MUI) selaku organisasi panutan umat Islam dan payung tempat berlindungnya umat Islam.

"Saya berkeyakinan, jika penyatuan persepsi tidak kita lakukan sejak dini, dikhawatirkan Pilgubsu 2008, akan terjadi seperti pemilihan gubernur Kalimantan Barat, atau Kalimantan Tengah. Padahal, umat Islam lebih mayoritas di propinsi itu, namun kalah dalam PIlgub akibat banyaknya calon pasangan Islam yang muncul dalam Pilkada," ujar Anang. (ms)

PDI-P Ambil Formulir Pendaftaran Cagubsu

Medan (Lapan Anam)

DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) akan mengambil formulir pendaftaran calon Gubsu-Wagubsu di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumut, Senin hari ini (21/1).

“Rencananya, pendaftaran Cagubsu dari PDIP akan dilaksanakan, Rabu atau Kamis dengan pengembalian formulir ke KPU Sumut”, kata Wakil Ketua DPD PDIP Sumut, Eron Lumbangaol kepada para wartawan di KPUD Sumut, Sabtu (19/1).

Eron menyebutkan Senin tersebut DPP juga akan menyelesaikan kegiatan survei yang digalang terhadap para bakal calon Gubsu-Wagubsu PDI-P Sumut. Namun Eron enggan menyebutkan nama cagubsu yang akan diusung PDI-P pada pilkada 2008 ini. Eron hanya menyebutkan kader yang akan usung adalah yang memiliki semangat kebangsaan yang jelas terhadap Indonesia.

Mengenai kemungkinan Megawati menggunakan hak prerogatif dalam penentuan cagubsu dan cawagubsu, Eron tidak menepis kemungkinan itu.

"Tetapi tetap saja Ibu (Megawati -red) akan mendengarkan aspirasi arus bawah sebelum menggunakan hak prerogatif tersebut. Kalaupun suara arus bawah tidak senada dengan penggunaan hak prerogatif atau keputusan DPP, maka DPP wajib menyosialisasikan keputusan partai ke arus bawah.

Sikap senada juga dilontarkan senada dengan Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM PDI-P, Firman Jaya Daeli. Sampai sekarang pihaknya belum membuat keputusan final soal siapa cagubsu yang akan mereka usung. Tentang peluang Gubsu yang juga Ketua DPD PDIP Sumut, Rudolf M Pardede, kembali secara diplomatis Firman menjawab semua calon memiliki kans yang sama untuk diusung.(ms)

Drs Rahmadsyah Jadi Humas DPRDSU

Medan, (Lapan Anam)

Kepala bagian Humas DPRD Sumut Drs Rahmadsyah akan melakukan perbaikan-perbaikan kinerja kehumasan di lingkungan DPRD Sumut, secara efektif dan efisien seperti yang diamanatkan Sekda Provsu Muchyan Tambuse.

"Amanat yang diberikan Sekda Provsu Pak Muchyan Tambuse akan saya laksanakan dengan sepenuh hati, untuk meningkatkan kinerja kehumasan secara efektif dan efisien di lingkungan DPRD Sumut," kata Rahmadsyah kepada wartawan di DPRD Sumut seusai dirinya dilantik menjadi Kabag Humas DPRD Sumut, Jumat (18/1).

Sebelumnya, Sekda Provsu Muchyan Tambuse melantik Rahmadyah menggantikan pejabat sebelumnya Paringgonan Harahap. Ia dilantik bersama sebanyak 35 pejabat eselon III A Provsu lainnya di aula Martabe kantor Gubsu, Jumat (18/1).

Lebih jauh Rahmadsyah mengatakan, program yang paling awal dibenahinya akan lebih mengintensifkan kinerja kehumasan khususnya di bidang informasi menyangkut kegiatan-kegiatan legislatif.

"Kinerja legislatif yang berhubungan langsung dengan rakyat penting diinformasikan dan disosialisasikan kepada rakyat. Hal ini menjadi tugas yang akan saya pikul dengan dipercayakannya saya sebagai Kabag Humas DPRD Sumut," ujar pria kelahiran Medan pada 16 Juni 1953, ini.

Rahmadsyah yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubbag Protokol Hubungan antar Lembaga DPRD Sumut ini, juga akan menjalin komunikasi yang intents dengan stakeholder termasuk kalangan pekerja pers selaku mitra kerja bagian humas.(ms)

Buntut Muswillub
DPP PBR Digugat Rp 8 M di PN Medan

Medan (Lapan Anam)

Ketua DPW PBR Sumut, H. Khaeruddin Syah alias H Buyung yang disingkirkan melalui proses musyawarah wilayah luarbiasa (muswillub) di Medan beberapa waktu lalu, menggugat DPP PBR dan pihak terkait di PN Medan, Kamis (17/1).

“Kami telah mengambil langkah hukum atas tindakan pihak Raden Syafei yang menggelar Muswillub”, kata Khaeruddin Syah didampingi Wakil Sekretaris Abu Bokor kepada wartawan di Medan, seusai pendaftaran gugatan.

Nilai gugatan yang mereka ajukan di PN Medan sebesar Rp 8 miliar. Mereka ingin DPP, kader dan masyarakat luas tahu siapa PBR Sumut yang sebenarnya.

Dalam kesempatan itu hadir juga beberapa kader PBR dan Mursito Kabukasuda yang terancam recall oleg PBR versi Muswillub. Mereka menilai apa yang dilakukan pihak Raden Syafei adalah sebuah penzaliman atas diri mereka. Proses hukum bagi mereka adalah salahsatu cara untuk menyelesaikan konflik internal PBR Sumut.

Disamping itu mereka juga akan membuktikan kepada DPP bahwa Muswillub yang digelar tersebut tidak banyak didukung oleh DPC-DPC di Sumut.

"Mereka bilang 19 dari 26 pihak yang memiliki suara dalam PBR Sumut mendukung Muswillub. Kami telah mendapat kepastian lebih dari 20 DPC menyatakan secara lisan bawah mereka tidak tahu sama sekali dan tidak menghadiri Muswillub itu sendiri," ujarnya.

Pihaknya saat ini tinggal menunggu pernyataan tertulis dari puluhan DPC yang tidak mendukung muswillub itu.

Mengenai ancaman recall terhadap Mursito Kabukasuda yang jadi motor aksi aksi penolakan muswillub itu, baik Abu, Buyung, atau Mursito sendiri menertawakan ancaman recall itu.

Mereka menilai recall itu tidak memnuhi prosedur sama sekali. Buyung menyebutkan, selaku ketua DPW dirinya tidak pernah mengusulkan recall terhadap Mursito.

"Syarat recallkan salah satunya adalah rekomendasi dari DPW. Nah saya sendiri selaku ketua DPW tidak pernah mengeluarkan rekomendasi itu," ujar Buyung.

Sementara Abu Bokor menyebutkan recall dilakukan jika anggota partai langgar AD/ART dan tidak menjalankan kewajiban partai. Abu menilai Mursito tidak melanggar apapun dalam AD/ART dan selalu menjalankan kewajiban partai. Selain itu Abu menilai ancaman recall seharusnya dilakukan melalui tiga kali proses surat peringatan.

"Mursito sama sekali tidak mendapatkan surat peringatan itu," ujarnya. Semenatar Mursito sendiri dengan ringan menyatakan dirinya tidak takut atas ancaman recall. "Saya tidak mencari jabatan. Saya siap direcall atau menghadapi ancaman apapun. Saya hanya membela apa yang benar," tegasnya.

Sebelumnya pihak Raden Syafei menyatakan DPP telah menginstruksikan DPW hasil muswillub untuk segera memproses recall Mursito. Raden Syafei mengaku tidak bisa lagi mencegah upaya recall itu, pasalnya DPP melihat kesalahan Mursito sudah tidak bisa lagi ditolerir.(ms)

R-APBD Sumut 2008 Defisit

Medan (Lapan Anam)

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Medan tahun anggaran 2008 yang disampaikan Pemprovsu kepada DPRD Sumut untuk dibahas, dinilai oleh panitia anggaran (panggar) DPRD Sumut sebagai defisit.

Dalam sebuah sidang paripurna di gedung dewan, Kamis (17/1), yang dihadiri puluhan anggota dewan, kadis, serta Sekda Muchyan Tambuse yang mewakili Gubsu Rudolf M Pardede, panggar menyebutkan jumlah pendapatan daerah yang lebih kecil ketimbang jumlah belanja daerah dalam struktur anggaran yang diajukan.

Israk Ansyori Siregar, salah satu anggota panggar, yang membacakan pandangan tim panggar dalam sidang tersebut menyebutkan, berdasar Permendagri Nomor 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 22 ayat (1) diatur struktur R-APBD 2008 yang terdiri dari target pendapatan daerah sebesar Rp 2.957.275.712.000.

Jumlah itu terdiri atas PAD (Rp 1.902.955.444.000), dana perimbangan (Rp 1.036.905.790.000) serta lain-lain pendapatan yang sah (Rp 17.414.478.000). Sementara belanja daerah jumlahnya sebesar Rp 3.155.566.490.048 yang terdiri atas belanja tidak langsung (Rp 1.905.768.779.268), belanja langsung (Rp 1.249.797.710.780).

Dengan demikian bila jumlah target pendapatan dikurangi dengan belanja daerah akan mengalami defisit sebesar Rp 198.290.778.048. Untuk menutupi defisit itu diatas dengan menggunakan pembiayaan daerah seperti penerimaan ( Rp 228.464.363.048), pengeluaran (Rp 30.173.585.000).

Kedua jumlah itu disebut dengan pembiayaan netto dengan jumlah keseluruhan Rp 198.290.778.048. "Idealnya suatu APBD jumlah pendapatan lebih besar daripada belanja, paling tidak sama besarnya," ujar Israk dalam pidato tertulisnya.

Ketua DPRD Sumut, Abdul Wahab Dalimunthe, dalam sidang itu menyebutkan saran dan pandangan tim panggar dewan akan menjadi masukan bagi Pemprovsu. Namun secara keseluruhan ia menyebutkan pembahasan rancangan itu akan dilakukan saat diadakan sidang paripurnamendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumut atas rancangan tersebut.

"Dengan demikian maka dalam sidang paripurna ke depan fraksi-fraksi bisa memberikan masukan, saran dan kritiknya atas rancangan itu," tegasnya. (ms)

Profil Rekan

Usman Hasibuan SAg
DARI GURU NGAJI HINGGA JADI ANGGOTA DEWAN

MALANG melintang sebagai penceramah agama dari majlis taklim yang satu ke majlis taklim lainnya,menempanya sebagai sosok yang dekat dengan ummat.Dia lama dikenal sebagai guru ngaji, mengajar anak-anak agar bisa baca alif,ba, ta,tsa. Tapi dia juga dikenal luas diranah publik,karena tercatat sebagai aktivis berbagai organisasi.

Dia adalah Usman Hasibuan SAg, yang dilantik menjadi anggota DPRDSU sebaga Pengganti Antar Waktu (PAW), dalam rapat paripurna istimewa DPRDSU,Kamis (17/1).

Pria kelahiran Ujung Batu Jae 5 Juli 1973 ini,nampak tenang saat mengucapkan janji dan sumpah sebagai wakil rakyat. Matanya tetap teduh, raut wajahnya sejuk dan kata-katanya lentur. Sepertinya, dia belum sadar betul, kini sudah menjadi wakil rakyat dilembaga legislatif.

Guru ngaji juga pengusaha muda ini, memang tidak pernah membayangkan akan dilantik menjadi wakil rakyat di lembaga legislatif. Masalahnya, dalam pemilihan legislatif tahun lalu, dia tidak terpilih, karena hanya ditempatkan pada nomor urut dua di daerah pemilihan Tapanuli Selatan, Mandailing Natal dan Kota Padang Sidimpuan.

Pelantikannya kemarin adalah sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) DPRDSU mewakili daerah pemilihan Tapanuli Selatan, Mandailing Natal dan Kota Padang Sidimpuan, menggantikan almarhum Porkas Lelo (PL) Harahap yang meninggal dunia beberapa bulan lalu.

Sejak kecil, Usman Hasibuan juga tidak pernah bercita-cita menjadi anggota dewan. Sejak menjadi siswa di ibtidaiyah hingga menjadi sarjana agama, dia hanya ingin menjadi orang bermanfaat bagi orang lain.

Organg tuanya di kampung, juga berharap Usman Hasibuan kelak bisa menjadi guru ngaji, atau ustad yang tampil di mimbar sebagai khatib shalat jumat dan mubaligh saat perayaan Maulid.

Karenanya, jenjang pendidikan yang digelutinya juga semuanya berbasis pendidikan agama.Mulai dari MIN,MTSN,MAN dan IAIN Medan. Di kampungnya, dia juga diharapkan menjadi ustad yang bias mengajari manusia tentang ajaran agama.

Tapi itulah garis tangan seorang Usman Hasibuan, jejak perjalanan hidupnya dinamis. Dari guru ngaji, pengusaha muda, aktivis kampus, kini malah menjadi anggota dewan di DPRDSU mewakili Praksi Partai Amanat Nasional (PAN).

Ayah tiga orang anak dan suami dari Marhayani SAg yang tinggal Jalan Sawah Halus No.10 Komplek Dolog Medan ini, memang bukan orang baru dikancah perpolitikan Sumatera Utara. Karena, selain sebagai guru ngaji, dia sudah lama terlibat langsung di kegiatan Partai Politik (Parpol). Jejak langkahnya kearah sana, sudah juga berbekas.

Malah sejak tahun 1998 atau setahun setelah menyelesaikan pendidikan di IAIN Medan, dia sudah bergabung di PAN Sumut. Mulanya sebagai Ketua Departemen Sosial PAN Sumut priode 1998-2000 dan KetuaDepartemen Petani dan Nelayan DPW PAN Sumut priode 2000-2005, hingga menjadi Wakil Sekretaris DPW PAN Sumut priode 2005-2010.

Bakat kepemimpinan Usman Hasibuan,juga sudah nampak sejak masih mahasiswa di IAIN Medan. Betapa tidak, dia pernah menjadi Ketua Umum Senat Mahasiswa IAIN Medan priode 1995-1997.

Malah ketiga masih mahasiswa, dia aktif dalam kegiatan-kegiatan diskusi dan seminar dikampus dan terlibat dalam kancah organisasi ekstra kampus. Dalam kegiatan ekstra kampus misalnya, dia terjun secara total. Dia bahkan pernah memegang jabatan penting di organisasi ekstra kampus,yakni sebagai Sekretaris Umum HMI Cabang Medan priode 1995-1996.

Sosok Usman memang bukan seperti dipahamankan orang kepada yang berlatar belakang pendidikan agama. Jika selama ini para ustad dianggap sebagai kaum sarungan, tapi Usman Hasibuan malah mampu memadukan antara kegiatan sosial dengan aktivitas pada berbagai organisasi termasuk di partai.

Direktur PT Bersama Mandiri Sejahtera ini, mampu membagi waktu antara kepentingan keluarga,ummat dan kegiatan partai. Namun dia bukan tife manusia sombong, malah sebaliknya sangat peramah dan familiar.

"Semuanya biasa saja, tidak ada yang istimewa.Biarkan saja berjalan seperti air mengalir. Kita ikuti saja sesuai rencana dan keputusan Tuhan", katanya suatu ketika.

Lalu apa tanggapannya soal jabatan baru sebagai anggota DPRDSU ? "Jabatan ini murni amanah dari Tuhan dan Partai,tentu harus dijalankan dengan penuh tanggungjawab",katanya seraya berharap kehadirannya di lembaga legislatif dapat membawa manfaat bagi ummat dan rakyat Sumut.

"Agenda saya tetap mengacu pada kegiatan legislatif dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Tapanuli Selatan, Mandailing Natal dan Kota Padang Sidimpuan yang saya wakili", ujarnya.

Jika jabatan tidak membawa manfaat bagi orang lain, maka kata dia, itu pertanda gagal menjalankan amanah. Karenanya,dia berharap tetap dikontrol rakyat agar tidak lari dari komitmen memperjuangkan hak-hak rakyat.Semoga.(Mayjen Simanungkalit)

Perkemahan Santri Upaya Lahirkan
Kader Bangsa Berakhlakul Karimah

Medan, (Lapan Anam)

Perkemahan Pramuka Santri Penggalang dan Penegak merupakan salah satu upaya melahirkan kader bangsa berakhlakul karimah serta menguasai ilmu dan teknologi, sejalan dengan semangat Revitalisasi Gerakan Pramuka.

Hal tersebut disampaikan , Ketua Panitia Pelaksana Perkemahan Pramuka Santri Penggalang dan Penegak Sumatera Utara, Dra Hj Risnawaty Dartatik Damanik, APTH, MM didampingi Wakil Ketua, Drs Sidhi Muchlis, Sekretaris Muchlis Muchtar dan Humas Panitia, Abdul Khair Lubis SH, Rabu (16/1) dalam keterangan persnya kepada wartawan di Kantor Kwarda Pramuka Sumut di Medan.

Ditambahkan, kegiatan yang diselengarakan Kwartir Daerah Sumatera Utara dan Depag Sumut berlangsung 23-27 Januari 2008 di Bumi Perkemahan Sibolangit Deliserdang ini, melibatkan sebanyak 2000 santri Pramuka Penggalang dan Penegak dari sejumlah pondok pesantren di Sumut, sedangkan pembiayaannya bersumber dari APBD Sumut.

Adapun tujuan penyelenggaraannya diharapkan dapat meningkatkan rasa pengabdian, kepedulian anggota Pramuka terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Selain itu menumbuhkan semangat nasionalisme, mempererat jiwa persahabatan dan persaudaraan dalam kemajemukan.

Berbagai kegiatan menjadi materi penting dalam perkemahan ini diantaranya Mental Spritual dan Silaturahmi meliputi shalat lima waktu, sahalat malam, kuliah tujuh enit dan muhasabah.

Selain itu keterampilan kesakaan, penjelajahan serta SAR, peserta juga dibekali kegiatan Iptek seperti orientasi pola hidup bersih, bahaya narkoba, HIV dan AIDS, pengenalan internet, wirausaha budidaya lebah, bahaya DBD, budidaya Kelinci, daur ulang sampah.

Materi lain yang diberikan lanjut Dartatik, terkait dengan kegiatan seni budaya seperti karnaval , malam pentas seni bernafaskan Islam, stand pameran, kaligrafi. Sementara kegiatan lain yang sama pentingnya yakni bakti sosial dalam hal ini santri diharapkan peduli lingkungan hidup, peduli sesama, sedangkan untuk kebugaran para santri penggalang dan penegak diadakan senam Pramuka dan senam santri termasuk permainan bola keranjang.

Raimuna di Sergai

Sementara itu Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumut juga menyelenggarakan kegiatan kepramukan berupa Raimuna Daerah VI Sumut. Kegiatan lima tahunan ini melibatkan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega , dijadwalkan tanggal 3-9 Pebruari di Perkebunan PTPN III Gunung Pamela Kabupaten Serdang Bedagai.(ms)

DPP PBR AKAN RECALL MURSITO KABUKASUDA

Medan, (Lapan Anam)

Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi (DPP PBR) memutuskan untuk segera me-recall anggota DPRD Sumatera Utara Mursito Kabukasuda karena indisipliner.

Wakil Ketua Umum DPP PBR H. Raden Muhammad Syafi'i di Medan, Kamis, mengatakan DPP PBR telah menginstruksikan recall Mursito segera diproses oleh DPW PBR Sumut hasil musyawarah luar biasa (muswillub) 15 Januari 2008.

"Ketua Umum (Ketua Umum DPP PBR Bursyah Zarnubi, red) dan Sekjen (H. Rusman Ali, red) sudah menginstruksikan agar proses recall segera dijalankan," kata Raden Muhammad SYafi'i yang akrab disapa Romo itu.

Menurut dia, instruksi recall terhadap Mursito Kabukasuda sesungguhnya sudah dikeluarkan DPP PBR sejak lama, ketika yang bersangkutan menghujat PBR dalam sebuah aksi di gedung DPRD Sumut beberapa waktu lalu.

"DPP sudah mengeluarkan instruksi recall sejak dia ikut berdemo, membaca puisi dan membagi-bagikan tulisan-tulisan berisi hujatan terhadap partai di gedung dewan beberapa waktu lalu, tapi ketika itu masih bisa kami pertahankan," katanya.

Untuk tindakan terakhir yang dilakukannya ketika melancarkan hujatan, hinaan, makian dan penistaan terhadap pribadi Raden Muhammad Syafi'i dan para petinggi PBR yang memfasilitasi pelaksaan Muswillub DPW PBR Sumut, Rabu (16/1), DPP tidak bisa lagi memaafkan yang bersangkutan.

"Kalau dulu saya masih saja membela dia agar tidak di-recall, kali ini saya pun harus pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kali ini saya terpaksa harus sepakat dengan keputusan Ketua Umum dan Sekjen bahwa Musrsito harus di-recall," katanya.

Lebih jauh ia mengatakan bahwa DPW PBR Sumut hasil muswillub harus segera memproses pengusulan recall terhadap mantan Wakil Ketua DPW PBR Sumut tersebut.

Romo mengatakan, pe-recall-an diharapkan akan membuat Mursito Kabukasuda kembali produktif seperti sebelum yang bersangkutan duduk menjadi anggota dewan.

"Selama menjadi anggota dewan Mursito seperti kehilangan kreatifitasnya, padahal dulu dia sangat rajin menulis dan bahkan sempat menerbitkan sejumlah buku. Harapan kita dia kembali kreatif dan produktif jika tidak lagi duduk di dewan," katanya.(ms)

PBR SUMUT SIAP TAK USUNG CALON PADA PILGUB

Medan, (Lapan Anam)

Partai Bintang Reformasi (PBR) Sumatera Utara menyatakan kesiapannya jika pada akhirnya tidak mengusung calon pada pemilihan gubernur (pilgub) Sumut periode 2008-2013.

"Kami siap jika tidak mengusung calon karena kami memang tidak bisa mengusung sendiri (harus berkoalisi, red)," ujar Sekretaris Panitia Khusus Penjaringan Bakal Calon Gubernur/Bakal Calon Wakil Gubernur DPW PBR Sumut, Tosim Gurning, di Medan, Kamis.

PBR hanya memiliki lima kursi di DPRD Sumut periode 2004-2009, atau hanya memiliki sekitar 5,9 persen dari persyaratan untuk dapat mencalonkan pasangan cagub/cawagub sebesar 15 persen suara pemilu.

Untuk bisa mengusung paket pasangan cagub/cawagub, PBR harus berkoalisi dengan parpol lain yang jumlah raihan suara pemilu-nya justru lebih besar dari PBR sendiri.

"Jadi kira realisitis saja, karena kita memang tidak bisa mengusung sendiri paket pasangan cagub/cawagub pada pilgub yang akan berlangsung 16 April nanti," katanya.

Pansus DPW PBR Sumut sendiri telah menetapkan dua pasangan balongub/balonwagub yang akan diusung, masing-masing H. Abdul Wahab Dalimunthe/H. Raden Muhammad Syafi'i dan H. Raden Muhammad Syafi'i/H. Muhyan Tambuse.

DPW PBR Sumut, menurut Tosim Gurning, tetap konsisten dengan penetapan kedua pasangan tersebut. "Nama kedua pasangan itu sudah di tangan DPP untuk dipilih dan ditetapkan satu pasangan cagub/cawagub dari PBR," katanya.

Saat ini, katanya, Pansus Penjaringan Balongub/Balonwagub DPW PBR Sumut terus menjalin komunikasi intensif dengan sejumlah parpol yang berpeluang untuk diajak berkoalisi.

Ia juga mengatakan bahwa balongub yang ditetapkan DPW PBR Sumut juga bertanggungjawab mencari parpol yang bakal diajak berkoalisi.

Ketika ditanya kriteria PBR dalam menetapkan cagub/cawagub, Tosim menekankan bahwa partainya tetap berkomitmen mengusung figur yang bersih dengan "track record" yang tidak tercela.

"Nama-nama yang kita usung itu relatif bersih dan jauh dari KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme, red). Namun demikian kita siap untuk tidak mengusung calon jika memang tidak ada parpol yang bisa diajak berkoalisi," katanya.(ms)

USMAN HASIBUAN DILANTIK
JADI ANGGOTA PAW DPRD SUMUT

Medan, (Lapan Anam)

Usman Hasibuan dilantik menjadi anggota pengganti antar waktu (PAW) DPRD Sumatera Utara dari Partai Amanat Nasional (PAN)menggantikan HPL Harahap yang meninggal dunia 22 Oktober 2007.

Pelantikan dilakukan pada rapat paripurna dewan dipimpin Ketua DPRD Sumut H. Abdul Wahab Dalimunthe dan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sumut H. Muhyan Tambuse di gedung dewan di Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (17/1).

Abdul Wahab Dalimunthe pada kesempatan itu mengatakan penetapan Usman Hasibuan sebagai anggota PAW DPRD Sumut telah sesuai mekanisme yang berlaku.

"Harapan kita anggota PAW yang baru dilantik bisa langsung beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan gerak-langkah dewan, apalagi saat ini merupakan tahun anggaran baru dimana dewan tengah fokus membahas APBD," katanya.

Usman Hasibuan sendiri mengaku siap untuk bersama-sama anggota DPRD lainnya menjalankan fungsi legislasi, pengawasan dan fungsi anggaran.

"Sebagai wakil rakyat tentu tugas utama saya membawa aspirasi rakyat, dan bersama rekan-rekan lainnya saya siap untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota legislatif," ujar pria kelahiran Ujung Batujae, 5 Juli 1973 itu.(ms)

Korupsi Kelas Kakap di Sumut Diusut Kembali
Medan (Lapan Anam)

Tiga kasus dugaan korupsi tergolong kakap di Sumatera Utara (Sumut), akan segera diusut kembali oleh Kejatisu. Karena kasus melibatkan dua bupati dan satu mantan Dirut PTPN3 itu, sampai kini belum jelas dan masih mengendap.

“Kejatisu akan melanjutkan pengusutan tiga kasus dugaan korupsi di Sumut yakni kasus lahan eks Rumah Sakit Panti Nirmala (RSPN) di Kec Lima Puluh, Kab Asahan, seluas 12,09 hektare yang melibatkan Bupati Asahan Risuddin”, kata Kepala Kejati Sumut Gortab Marbun menjawab wartawan di Medan, Rabu (16/1) .

Seperti diberitakan sebelumnya, dari hasil penyidikan perkara ini,pengalihan aset Pemkab Asahan ini diberikan kepada PT Cahaya Baru Sejati (CBS) tanpa persetujuan DPRD Asahan. Kasus kedua melibatkan Bupati Nias Binahati B Bahea terkait penyalahgunaan dana provisi sumber daya alam (PSDA) senilai Rp2,3 miliar.

Hasil penyidikan kejaksaan,ditemukan perbuatan tindak pidana korupsi (tipikor).Namun,hasil audit resmi Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) Sumut menyatakan tidak ada kerugian negara.

Sementara kasus ketiga dugaan korupsi dana obligasi melibatkan mantan Dirut PTPN3 Akmaludin Hasibuan senilai Rp325 miliar yang sudah hampir dua tahun ditangani. Namun, perkembangannya belum menemui titik terang.

Kasus dugaan korupsi dana obligasi ini termasuk salah satu kasus korupsi yang dijadikan prioritas utama oleh Kejagung untuk dituntaskan Kejati Sumut.

“Penanganan Kasus lama termasuk tiga kasus besar itu masih menunggu petunjuk dari Kejagung” “Sampai saat ini kita masih menunggu kebijakan pimpinan. Sampai hari ini kita masih terus menunggu perkembangannya,” kata Marbun.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Palty Simanjuntak menjawab wartawan menambahkan,menyangkut kasus lama yang sempat ditangani itu akan ditindaklanjuti dengan memberikan fakta yuridis dan fakta buktibukti lain kepada Kejagung.

Dia mengungkapkan, dari lima kasus korupsi yang mereka tangani segera dilimpahkan ke pengadilan,empat di antaranya sudah dinyatakan P-21 (lengkap) dan tinggal menunggu pelimpahan ke pengadilan.

Keempat kasus itu adalah kasus dugaan korupsi mantan Kadis Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kota Sibolga Frizt Marbun, Kadis Perhubungan Kota Medan Aslan Harahap, tiga pejabat Dinas Pekerjaan Umum (PU) Karo, dan dugaan korupsi mantan Kadis Pendidikan dan Pengajaran Deliserdang.

Satu lagi, kasus dugaan kasus mark up lahan kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang saat ini sedang dalam tahap penyidikan untuk menetapkan tersangkanya. Sementara itu, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Kemas Yahya Rahman mengatakan, semua penanganan kasus korupsi di Tanah Air termasuk kasus besar yang ada di Sumut akan dipelajarinya lebih dahulu sebelum memberikan petunjuk. (ms)

Diwarnai Unjukrasa
Asyirwan Yunus Terpilih di Muswillub PBR Sumut

Medan (Lapan Anam)

Ratusan kader Partai Bintang Reformasi (PBR) Sumatera Utara menggelar unjukrasa menolak dilaksanakannya Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswilub) DPW PBR Sumut di Hotel Garuda Plaza Medan , Rabu (16/1).

Berdasarkan pantauan wartawan, kader PBR sepertinya terkecoh, karena Muswilub yang seyogyanya dilaksanakan di Hotel Garuda Plaza, ternyata dilaksanakan di kediaman Wakil Ketua DPP PBR H Raden Muhammad Syafi’I di Jalan Bunga Baldu II Medan.

Berpindahnya Muswilub PBR tersebut, karena adanya pembatalan dari pihak management Hotel Garuda Plaza berdasarkan surat No D05-0708001 perihal pemberitahuan pembatalan acara tertanggal 16 Januari 2008 yang ditujukan kepada Solahuddin selaku pemesan ruangan di Hotel Garuda Plaza Medan untuk kegiatan PBR.

Surat pembatalan dari pihak managemen hotel tersebut ditandatangani General Maneger Hotel Garuda Plaza Medan Razali Muchtar dengan alasan keamanan.Salah satu fungsionaris DPW PBR Sumut Ahmad Padang dalam orasinya mengatakan bahwa pihaknya menolak Muswilub, karena tidak ada kesalahan yang dilakukan H Khairuddinsyah Sitorus selama menjabat sebagai Ketua DPW PBR Sumut.

Ditempat terpisah, Ketua DPW PBR Sumut H Khairuddinsyah Sitorus mengungkapkan dirinya telah dizholimi oleh DPP PBR dengan dipaksakannya pelaksanaan Muswilub DPW PBR Sumut untuk melengserkan dirinya.

Padahal, tegas Khairuddinsyah, dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PBR di Pontianak tanggal 22-23 Desember 2007, Ketua Umum DPP PBR Bursah Zarnubi menyampaikan, tidak ada lagi Muswilub PBR di seluruh Indonesia .

“Kita akan menuntut ini sesuai dengan hukum yang berlaku, karena saya merasa telah dizholimi”, katanya kepada wartawan.

Meski adanya aksi penolakan, Muswilub DPW PBR Sumut tetap dilaksanakan di rumah Wakil Ketua DPP PBR Raden Muhammad Syafi’I di kawasan Jalan Bunga Baldu II yang diikuti 16 dari 24 DPC PBR se Sumut dengan memilih Asyirwan Yunus sebagai Ketua DPW PBR Sumut dan mengusulkan Iman Peranginangin sebagai Sekretaris.

Asyirwan Yunus ketika dihubungi via selulernya mengatakan, Muswilub ini dilaksanakan karena terjadinya kemandekan organisasi, sehingga DPW PBR Sumut dibekukan. (ms)

Pendaftaran Calon Gubsu Dibuka

Medan (Lapan Anam)

Komisi Pemilihan umum daerah (KPUD) Sumut secara resmi akan membuka pendaftaran untuk calon Gubsu-Wagubsu peserta pilkada 2008, Kamis (18/1).

Dalam pencalonan tersebut, lembaga penyelenggara pemilu itu mengingatkan agar para calon dan partai politik (parpol) pengusungnya memenuhi berbagai persyaratan yang sudah ditentukan oleh UU dan peraturan lainnya.
Hal itu diungkapkan Ketua KPUD Sumut, Irham Buana Nasution, didampingi Divisi Pencalonan Jumiran Abdi, dan Divisi Sosialisasi, Turunan Amos B Gulo, kepada para wartawan di kantor lembaga tersebut di Jalan Perintis Kemerdekaan Medan, Selasa (16/1) sore.

Menurut Irham, pendaftaran tersebut sudah sesuai dengan berbagai UU dan peraturan yang berlaku seperti UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu, PP Nomor 6/2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.Hal itu juga sesuai dengan Keputusan KPU Propsu Nomor 7/1007 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Propsu Nomor 2/2007 tentang Tahapan, Program, dan jadwal waktu Penyelenggaraan Pilkada 2008, Keputusan KPU Propinsi Nomor 8/2007 tentang Tatacara Pencalonan KdH dan Wakil KdH Sumut 2008.
"Di samping itu seusai penjadwalan ini sesuai dengan keluarnya Surat Ketua DPRD Sumut Nomor 202/18/Sekr tanggal 14 januari 2008 tetang pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Gubernur Sumatera Utara," ujar Irham.

Mengenai surat ini, sebelumnya pada Selasa pagi Ketua DPRD Sumut, Abdul Wahab Dalimunthe, kepada para wartawan di gedung dewan mengakui dirinya selaku ketua dewan telah mengeluarkan surat itu dan mengirimkannya kepada KPUD Sumut dan Gubsu Rudolf M Pardede.
Irham mengingatkan, saat pendaftaran formulir pendaftaran harus dikembalikan langsung oleh calon kepala daerah dan wakilnya serta didampingi oleh Ketua dan sekertaris DPW/DPD parpol di Sumut.

"Tidak boleh diwakilkan," Irham mengultimatum. Selain itu pasangan calon juga harus menyertakan berbagai persyaratan yang sudah ditetapkan UU atau peraturan lainnya seperti surat bebas tanggungan utang, memiliki NPWP, dan lainnya.

Di samping itu Irham menyebutkan pasangan calon juga harus mendapatkan pemeriksaan kesehatan dari Rumahsakit Pirngadi Medan yang telah resmi ditunjuk KPUD Sumut. Pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan jasmani (ginjal, paru-paru, jantung, dan lainnya) serta pemeriksaan rohani (psikiateri).

"Para dokter itulah yang merekomendasikan apakah seseorang calon itu masih layak untuk mengikuti pilkada ini atau enggak," tegasnya.(ms)

Soal Pembentukan Kabupaten Deli
DPRDSU Tunggu Rekomendasi Gubsu

Medan,(Lapan Anam)

DPRDSU masih menunggu rekomendasi dari Gubsu soal rencana pembentukan Kabupaten Deli. Jika rekomendasi itu diterima dewan, akan diproses sesuai kewenangan yang ada.

Demikian diungkapkan Ketua DPRD Sumut H Abdul Wahab Dalimunthe,SH ketika menerima delegasi Presidium Panitia Pembentukan Kabupaten Deli yang terdiri dari Penasihat Ir taufan Agung Ginting, Zakaria Bangun, SH, Ketua Timbangen Ginting, Sekretaris Alisman Saragih, John Andreas Purba, Bendahara Wan Saiful Barus dan Ir Darma Bukit, Rabu (16/1) di DPRD Sumut.

“Kendalanya sekarang bagi DPRD Sumut, tinggal menunggu suratrekomendasi persetujuan dari Gubsu, jika sudah ada surat itu, kitaakan serahkan ke Komisi A membahasnya, sekaligus menjadualkan rapat paripurna pengesahannya,” ujar Wahab sembari berjanji akan segera menyurati Gubsu agar secepatnya mengeluarkan surat rekomendasi tersebut.

Namun demikian, ujar Wahab yang saat itu didampingi sekretaris dananggota Komisi A Drs Penyabar Nakhe dan Drs H Ahmad Ikhyar Hsibuan mengharapkan tim panitia dapat bergerak cepat melengkapi berbagai administrasi maupun syarat-syarat layaknya pembentukan kabupaten baru sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, agar target panitia, pembentukan Kabupaten Deli sudah disahkan pemerintah pusat pling lambat April 2008 dapat tercapai.

Dalam kesempatan itu, tim panitia Timbangen Ginting dan AlismanSaragih menyampaikan terimakasihnya atas dukungan yang disampaikan Ketua DPRD Sumut, apalagi usulan pembentukan Kabupaten Deli itu sudah digulirkan sejak tahun 2002 hingga 2007.(ms)

Wira Abdi Dasopang SSi :
PBR Tidak Punya Masa Depan

Medan (Lapan Anam)

Mantan anggota Fraksi Partai Bintang Reformasi (PBR) DPRD Sumut mengatakan, PBR saat ini sudah lost pengkaderan dan tidak punya masa depan, karena generasi yang diciptakan tidak punya arah dan ‘rapuh’. Terbukti dari dilakukannya musyawarah-musyawarah pergantian pimpinan seperti Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswilub) maupun pemecatan-pemecatan kader yang kerab terjadi.

Demikian dikatakan Wira Abdi Dasopang SSi kepada wartawan di Medan, Rabu (16/1), sehubungan dengan terjadinya aksi demo ratusan massa kader PBR terhadap Muswillub PBR di Garuda Plaza Medan yang akhirnya berpindah tempat ke rumah H Raden Muhammad Syafi’I di Jalan Bunga Baldu II.

Dikatakan Wira, musyawarah-musyawarah pergantian pengurus di PBR sudah sering terjadi. Padahal, paparnya, usia PBR masih relatif muda sekira 6 tahun, tapi sudah melaksanakan Muktamar empat kali dan diikuti Muswil disetiap daerah. “Inikan aneh,” ujar Wira.

Selain itu, ungkap mantan kader PBR ini, diusia relatif muda ini PBR sudah sekian banyak memberhentikan/memecat kadernya dari lembaga perwakilan rakyat maupun di unsur pimpinan, baik tingkat pusat maupun wilayah dan daerah.

“Ini sangat bertolak belakang dengan realita parpol yang kerap melihat kader sebagai ujung tombak partai di DPR atau DPRD, dan kader sebagai kekuatan partai untuk membangun partai ketika melaksanakan amanah keinginan konstituennya,” katanya.

Apalagi akan digelarnya Pilkada Sumut, lanjut salah seorang Deklarator PBR Labuhanbatu ini, PBR tetap berkecamuk dan rusuh disetiap lini kepemimpinan. “Ini menunjukkan kepemimpinan PBR yang rapuh,” ujarnya.

Wira menilai, bukan sistemnya yang salah, tapi oknum-oknum yang punya kepentingan besar menjalankan ego dan otoriter. Dari kondisi ini, Wira Abdi mengakui merasa nyaman dan cepat membaca kondisi PBR, karena konflik di PBR akan tetap panjang tercipta, seolah-olah konflik dipelihara.

Jika PBR masih dipimpin orang-orang yang punya ego dan otoriter, Wira meyakini, PBR tidak punya masa depan, karena kerap terjadi konflik internal yang tidak bisa diselesaikan.

“Kalau begini terus, bagaimana masyarakat bisa menggantungkan nasibnya terhadap pemimpin-pemimpin yang sama sekali tidak punya managerial,” tuturnya. (ms)

TATA NIAGA KEDELAI SUDAH DILUAR KENDALI

Medan (Lapan Anam)

Pemerintah diminta untuk memerbaiki tataniaga kedelai di seluruh Indonesia. Sebab jika tidak dilakukan, krisis pengadaan kedelai yang saat ini sebagian besar terjadi di Pulau Jawa akan terus berkelanjutan dan merembet secara luas ke berbagai daerah di luar pulau Jawa.

Anggota Komisi B DPRD Sumut, Abdul Hakim Siagian, kepada para wartawan mengungkapkan sarannya tersebut di gedung dewan, Selasa (15/1). Selaku anggota komisi B yang membidangi masalah pertanian, Siagian menilai kondisi tataniaga kedelai Indonesia saat ini sungguh di luar kendali. Sebab apa yan terlihat justru tidak pernah menguntungkan petani yang merupakan prdusen kedelai itu sendiri. Ini baginya adalah ebuah anomali.

"Semuanya diserahkan kepada mekanisme pasar, sementara infrastruktur pasar kita sendiri belum sehat dan kuat. Tidak heran kalau kemudian banyak terjadi manipulasi dan praktek busuk lainnya, baik dalam menentukan harga berbagai produk, termasuk kedelai, maupun dalam pola distribusinya ke masyarakat," ujarnya.

Untuk itu dia meminta agar pemerintah serius membenahi tataniaga dengan aturan dan prosedur yang jelas keberpihakannya kepada petani dan masyarakat. Tetapi buru-buru Siagian menyebutkan idenya tersebut bukan bertujuan untuk memroteksi penuh pasar domestik pertanian di Indonesia.

"Bukan murni proteksi, sebab nanti timbul kesan adanya praktek monopoli. Yang penting jangan seperti Bulog, diberi kewenangan untuk mengatur distribusi dan penetapan harga beras, tapi malah kemudian malah sering terjadi tindak pidana korupsi," ujarnya. Namun Siagian pun tidak ingin tataniaga itu diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar apalagi mekanisme pasar yang belum terbentuk secara sehat dan alamiah.

Distan Sumut

Namun Siagian pun meminta pemerintah untuk menata kembali tataruang di seluruh daerah di Indonesia, di mana harus ada penciptaan tataruang bagi sektor pertanian. Politisi PAN Sumut ini menyarankan agar pemerintah menciptakan banyak sentra pertanian, termasuk sentra kedelai. Dia menyarankan pemerintah untuk belajar pada negara tetangga seperti Thailand yang jelas dalam kebijakan dan tataruang pertaniannya.

Untuk tingkat Sumut, dia meminta Dinas Pertanian segera mengambil langkah proaktif melakukan pencanangan penanaman kedelai secara massal dan berkualitas. Baginya hal itu tidak sulit untuk dilakukan, sebab banyak daerah di Sumut adalah dataran rendah.

"Dalam dunia pertanian disebutkan bahwa kedelai itu tumbuh bagus di dataran rendah. Sumut inikan banyak dataran rendahnya. kalau ditanami dengan kedelai akan bagus. Jangan hanya sawit yang ditanam," tegasnya. (ms)

Profil Rekan

David Susanto SE

Dari Membela Petani dan Nelayan
Hingga Jadi Anggota Panwas Pilgubsu

TERLAHIR dari keluarga saudagar, tapi banyak bergaul dengan buruh. Lalu saat menjadi wartawan, akrab dan gigih membela kepentingan petani dan nelayan. Malah bersama rekan seprofesinya dia membentuk Kaukus Wartawan Peduli Petani dan Nelayan (KWPPN), sekaligus menjabat sebagai sekretaris kaukus.

Dia adalah David Susanto SE, kelahiran Medan 19 Juli 1973 yang Selasa (15/1) dilantik DPRDSU menjadi salah seorang anggota Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2008. Dia kemudian secara aklamasi ditunjuk sebagai ketua Panwas oleh semua anggota, saat rapat pleno pertama seusai pelantikan.

Pria yang hobby main billiar ini, berpenampilan sederhana. Tawanya lepas saat menyaksikan sesuatu yang aneh dan dianggapnya lucu. Tapi keningnya berkerut ketika melihat rakyat kesulitan menghadapi hidup. Dia protes jika rakyat dizolimi dan dia punya komitmen yang jelas untuk memihak kepentingan rakyat tertindas.

Kecintaannya memperjuangkan kepentingan rakyat, mengantarkannya menjadi wartawan yang cukup kritis menyoroti kebijakan pemerintah. Lewat beritanya yang tajam di media tempat bekerja, David Susanto sering membuat kuping pejabat publik menjadi merah padam.

Namun David tetap wartawan yang berkiblat kepada profesionalitas, sehingga dalam kancah pergaulan publik namanya mudah dikenal. Dan ketika DPRDSU membuka pendaftaran anggota Panwas Pilgubsu 2008, dia berhasil memperoleh scoring tertinggi dari 9 nama yang diajukan tim seleksi ke Komisi A DPRDSU untuk ditetapkan sebagai anggota Panwas Pilgubsu.

Bagaimana tanggapan David soal jabatan barunya itu ? Pilgubsu kata dia, merupakan ajang demokrasi yang harus menjadi milik rakyat. Karenanya, Pilgubsu harus damai dan berlangsung adil, jujur dan bermartabat.

“Sebagai anggota Panwas, insya Allah saya berupaya menjalankan amanah sebagai pengawas. Kita berharap Pilgubsu kali ini berlangsung damai dan jauh dari praktek curang”, katanya menjawab wartawan seusai dilantik jadi anggota Panwas.

David Susanto nampaknya sadar betapa tugas yang diembannya sebagai Panwas sangat berat. Tahapan-tahapan Pilgubsu itu sendiri, ibarat tikungan dipinggir jurang dengan batu cadas terjal. Kerawanannya cukup tingkat. Banyak pihak berkepentingan mencampuri Pilgubsu, menjadi faktor paling rawan yang harus diwaspadai.

Namun David Susanto yakin, jika berkordinasi dan saling menjalin komunikasi timbal balik antar stakeholder Pilkada, semuanya bisa diatasi. “Aturan mainnya sudah ada dan kita harapkan semua mematuhi aturan main yang telah disepakati”, katanya.

Terpilihnya David Susanto menjadi anggota Panwas, memang sudah diprediksi sebelumnya. Dan dengan jaringannya yang luas, diyakini dia mudah membangun akses ke berbagai pihak. Baik dengan penyelenggara pilkada (KPU dengan jajaran ke bawah), peserta pilkada (calon plus parpol), pemantau independen pilkada, masyarakat, pemerintah dan pihak lain mempunyai kepentingan yang sama atas pilkada.

Karenanya, seperti diharapkan Sekdaprovsu Muhyan Tambuse saat pelantikan , anggota panwas pilkada harus mampu bekerja secara profesional, sehingga pelaksanaan Pilgubsu berjalan dengan baik dan sukses.

David Susanto yang saya kenal, memiliki talenta kepemimpinan yang sejuk. Saya yakin, dia juga tahu betapa tugas Panwas Pilgubsu sungguh berat mengingat yang dihadapi adalah para politisi dan partisannya bisa menghalalkan segala macam cara demi mencapai kemenangan.

Tapi dengan apa yang dimiliki seorang David Susanto dan melihat semua anggota Panwas terdiri dari tokoh yang sudah teruji, semua masalah akan bisa diatasi. Semoga. (Mayjen Simanungkalit)

David Susanto Ketua Panwas Pilgubsu

Medan, (Lapan Anam)

David Susanto SE menjadi Ketua Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2008, setelah secara aklamasi ditunjuk empat anggota lainnya dalam rapat pleno pertama. Pleno itu digelar seusai dilantik dan diambil sumpah sebagai Panwas Pilgubsu pada rapat paripurna khusus DPRD Sumut di gedung dewan, Selasa (15/1). Kelima anggota Panwas Pilgub tersebut masing-masing Drs Pangihutan Nasution, SH (unsur tokoh masyarakat), Drs Zakaria, MSP (unsur perguruan tinggi), David Susanto SE (unsur pers), P Bakkara SH (unsur kejaksaan) dan AKBP Suryadi Bahar SH MH (unsur kepolisian). Mereka dilantik dan diambil sumpah oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sumut Rusmandani SH pada rapat paripurna khusus dipimpin Ketua DPRD Sumut H Abdul Wahab Dalimunthe dan dihadiri Sekdaprov Sumut H Muhyan Tambuse. Muhyan Tambuse pada kesempatan itu menyampaikan harapan masyarakat agar Panwas Pilgub Sumut menjaga objektivitasnya dalam menyelesaikan setiap persoalan pilgub yang muncul di daerah itu. Ia juga berharap kelima anggota Panwas Pilgub Sumut berlaku adil terhadap seluruh pasangan yang akan bertarung pada pilgub Sumut yang akan berlangsung 16 April 2008. "Kelima anggota panwas ini dipastikan orang-orang terpilih. Kinerjanya sangat kita harapkan untuk menjamin kelancaran pilgub mendatang," katanya. Sementara Abdul Wahab Dalimunthe mengingatkan agar para anggota Panwas Pilgub Sumut segera menyusun langkah-langkah persiapan menjelang pilgub. Langkah pertama yang perlu dilakukan, menurut dia, adalah memilih ketua dan menentukan sekretariat Panwas Pilgub Sumut. "Langkah berikutnya adalah menyiapkan panwas di tingkat kabupaten/kota. Tapi yang juga tidak boleh dilupakan, para anggota panwas harus mempelajari setiap aturan main dalam pilgub," ujarnya.
Menyahuti usulan Ketua DPRD Sumut, usai dilantik kelima anggota Panwas Pilgub Sumut langsung menggelar rapat pleno pertama dengan agenda memilih ketua. Kelima anggota panwas sepakat menetapkan David Susanto sebagai Ketua Panwas Pilgub Sumut. Seleksi KPU Pada rapat paripurna khusus sebelumnya, DPRD Sumut juga melantik dua anggota tim seleksi KPU Sumut. Keduanya masing-masing Dr Pendastaren Tarigan SH MS dari Universitas Sumatera Utara dan Drs Syawal Gultom MPd dari Universitas Negeri Medan.(ms)