>>Release
MEDAN-Minggu- PD Al-Jami'iyatul Washliyah Kota Medan beserta organ-organ bagian menggelar tabligh akbar bertajuk "Didik Anak Kita Dengan Cinta" bersama artis sekaligus mubaligh Hj. Neno Warisman.
“Tabligh akbar akan dilangsung Senin (10/11) mulai puluk 13.30 WIB di Jalan Mistar No. 23 Medan”, kata Ketua PD Al-Jami'iyatul Washliyah Kota Medan, H. Yulizar Parlagutan Lubis, di Medan Minggu (9/11).
Tabligh akbar yang digelar dalam rangka peringatan 78 tahun Al-Jami'iyatul Washliyah tersebut akan dihadiri sekitar 2.000 peserta yang berasal dari organ-organ bagian seperti Muslimat Al Washliyah, Ikatan Guru Al Washliyah (IGA), Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH), Ikatan Putra-Putri Al Washliyah (IPA), Angkatan Putri Al Washliyah 14-6-1947, Gerakan Pemuda Al Washliyah 11-1-1941 dan Ikatan Sarjana Al Washliyah (ISARAH).
Menurut H. Yulizar Parlagutan Lubis yang juga anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, kegiatan tersebut lebih dimaksudkan untuk syiar Islam, khususnya menyangkut upaya-upaya meningkatkan kewaspadaan menjaga moral generasi muda yang belakangan cenderung mengalami degradasi.
"Melalui kegiatan ini kita ingin mengajak, mengingatkan sekaligus mengimbau para orangtua, guru dan seluruh lapisan masyarakat agar tetap mendidik anak-anak yang juga merupakan generasi muda harapan bangsa dengan penuh cinta dalam bingkai-bingkai Islami," katanya.
Hj. Neno Warisman sendiri pada kesempatan itu akan menyampaikan ceramah sesuai thema kegiatan, yakni "Didik Anak Kita Dengan Cinta". Pada kesempatan itu artis yang kini lebih banyak berkecimpung dalam kegiatan syiar Islam itu juga akan menghibur jajaran Al-Jami'iyatul Washliyah Kota Medan dengan puisi dan lagu-lagu bernuansa Islami.(ms)
Mental Meminta Bukan Produk Islam
>>Release
Medan (Lapan Anam)
Mubaligh Dr.H.Faisar Ananda.MA mengatakan, mental meminta bukan produk Islam. Karena Islam mengajarkan umatnya bermental memberi bukan meminta.
“ Allah memberikan rezeki bukan untuk kepentingan sendiri, tapi Allah menyuruh hambanya memberi apa yang diberikanNya kepada hambaNya itu”, kata dia dalam ceramah agama, Sabtu pekan lalu di Kampus STIE Harapan Jalan Imam Bonjol Medan.
Menurut dia, Negara akan maju bila komponen bangsanya bermental memberi. Sebaliknya negara akan hancur bila komponen bangsa bermental meminta dan mengharap termasuk meminta dan mengharap jabatan.
Faisar mengatakan, seorang yang telah menunaikan ibadah haji adalah merupakan sosok manusia yang telah diundang Allah sebagai tamunya.Realisasinya sosok manusia itu harus welas kasih dan bermental memberi, bukan malah sebaliknya semakin pulang menunaikan ibadah haji semakin tidak kenal aturan tingkah lakunya yang melanggar sendi-sendi kehidupan islami. (ms)
Medan (Lapan Anam)
Mubaligh Dr.H.Faisar Ananda.MA mengatakan, mental meminta bukan produk Islam. Karena Islam mengajarkan umatnya bermental memberi bukan meminta.
“ Allah memberikan rezeki bukan untuk kepentingan sendiri, tapi Allah menyuruh hambanya memberi apa yang diberikanNya kepada hambaNya itu”, kata dia dalam ceramah agama, Sabtu pekan lalu di Kampus STIE Harapan Jalan Imam Bonjol Medan.
Menurut dia, Negara akan maju bila komponen bangsanya bermental memberi. Sebaliknya negara akan hancur bila komponen bangsa bermental meminta dan mengharap termasuk meminta dan mengharap jabatan.
Faisar mengatakan, seorang yang telah menunaikan ibadah haji adalah merupakan sosok manusia yang telah diundang Allah sebagai tamunya.Realisasinya sosok manusia itu harus welas kasih dan bermental memberi, bukan malah sebaliknya semakin pulang menunaikan ibadah haji semakin tidak kenal aturan tingkah lakunya yang melanggar sendi-sendi kehidupan islami. (ms)
Sudah Ada Cahaya Listrik di Paluh Manan
Oleh Mayjen Simanungkalit
SUARA burung bangau dan burung camar, bersahut-sahutan. Burung berwarna putih itu, sesekali pamer kepiawaian mengepak sayap. Seolah mereka memberitahu, hidup di pinggiran pantai itu sangat damai.
Pemandangan itulah dirasakan Tim II Kunker DPRDSU saat meninjau realisasi proyek dibiayai APBDSU tahun anggaran 2007, berupa pengadaan dan pemasangan 137 unit PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) di desa Paluh Manan dan 77 unit di desa Paluh Kurau, Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang, Jumat kemarin (7/11).
Tim II Kunker DPRDSU yang meninjau proyek berbiaya 891 juta itu, masing-masing Ir Kamluddin Harahap MSi, Ir Tosim Gurning, H Sujarwono. Bersma mereka ikut seorang Staf Dinas Pertambangan Sumut bermarga Batubara, seorang staf DPRDSU bermarga Simanjuntak dan dua wartawan unit dewan.
Saat tiba di Desa Paluh Manan, Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang, Jumat siang 7 Nopember 2008, terik matahari sangat menyengat. Tidak ada tanda akan turun hujan, sebab langit sangat cerah. Semilir angin berembus perlahan diiringi suara gemercik air dibawah rumah penduduk.
Desa Paluh Manan memang berbatasan dengan pantai. Setiap mata memandang, yang nampak hanya air laut dan beberapa pulau kecil yang disebut penduduk sebagai Paluh. Desa itu juga dikelilingi pohon Bakau yang tumbuh subur, diselingi kebun sawit yang baru menghijau.
Saat berupaya mendarat kedesa dari atas boat, dari rumah-rumah warga yang dibangun diatas air dekat jalan, sayup-sayup terdengar suara radio mendendangkan lagu danggut “Oh..saiba...”.
Di bagian lain, anak-anak desa dengan riang berenang di sebuah kolam alam, tepat di samping perkampungan. Disekeliling kolam yang luas itu, terlihat beberapa petani sedang menanam sawah.
Sedangkan rumah yang jumlahnya terhitung dengan jari, umumnya dibangun dengan konstruksi sederhana. Ada yang sudah beratap seng, berlantai semen. Tapi umumnya masih beratap rumbia.
Pemandangan mencolok adalah, semua rumah didesa itu pada bagian atapnya terpasang kotak segi empat mirip antena. Kotak itu, bagian dari elemen PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) yang sudah ada sejak Desember 2007.
Kepala Desa Paluh Manan, Suryadi mengatakan, hadirnya PLTS ini mengubah hidup warga desa. Dari yang gelap gulita pada waktu malam, kini lebih meriah dan lebih terang karena adanya listrik.
Penduduk sudah bisa memutar dangdut di radio. Anak-anak juga belajar dengan penerangan listrik. Malam-malam warga desa pun lebih ramai, lebih terang.
“Sudah tak ada gelap gulita. Alhamdulillah, kami sudah menikmati apa artinya kemerdekaan”, kata Suryadi.
Impian 20 Tahun
Paluh Manan adalah salah satu dari 20 desa di Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Desa ini harus dijangkau dengan perjalanan laut menggunakan kapal motor (boat) selama satu jam dari dari daratan Hamparan Perak, melewati kanal alam di daerah itu.
Hingga 2006 lalu, 61 tahun Indonesia merdeka, listrik memang sesuatu yang seperti mimpi di siang bolong. Termasuk juga desa-desa di kawasan paluh itu.
Kalau malam hari, biasanya tak ada cahaya terlihat. Dikejauhan hanya nampak lampu petromak, dipasang penjaga tambak milik warga kota.
"Kami berharap bantuan ini setidaknya bisa menerangi rumah warga meski hanya tiga lampu karena daya sel surya ini hanya 50 watt pic, yang untuk nonton TV saja jelas tidak mungkin. Listrik ini sudah diimpian warga selama 20 tahun ," ungkap Kades Suryadi.
Anggota DPRDSU Kamaluddin Harahap saat meninjau PLTS itu, menyambut baik program PLTS sebagai alternatif pemecahan kebutuhan listrik bagi warga desa di daerah terpencil.
Dengan PLTS anak-anak didesa bisa belajar malam hari dengan baik. Sebab kata Caleg DPRDSU dari PAN Dapel Kota Medan ini, anak-anak di desa terpencil juga memiliki cita-cita dan harapan seperti juga anak kita.
Demikian juga menurut Tosim Guring, Caleg DPRDSU dari PBR Dapem Deli Serdang, mengatakan sebanyak 500 ribu rumah tangga di Sumut sampai kini belum mendapatkan sambungan listrik.
Mereka umumnya di desa terpencil dan dari kelompok yang miskin. Maka Program PLTS perlu dilanjutkan lebih maksimal.Menurut catatan wartawan, selama ini Pemprovsu telah memberikan perhatian terhadap mereka yang mendambakan listrik. Dan tahun 2007 dari APBDSU dapat 1.200 PLTS serta membangun dua unit minihidro.
Walau diyakini program itu tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan, dan memberikan sambungan listrik kepada 500 ribu rumah tangga tersebut. Namun setidaknya, secara berlahan mampu melenyapkan gulita di desa. Begitulah.***
PROYEK JALAN DAN JEMBATAN ASAL JADI
Medan, (Lapan Anam)
Tim II DPRD Sumut menilai, peningkatan beberapa ruas jalan propinsi di Kabupaten Deliserdang yang dibiayai APBD Propsu TA 2007 terkesan asal jadi dan sarat korupsi. Kondisi jalan hasil pekerjaan yang belum satu tahun sudah rusak dan hancur-hancur di beberapa titik ruas jaln sepanjang 3-5 km yang dikerjakan.
Penilaian ini diungkapkan anggota tim II DPRD Sumut Drs Budi Mulia Bangun, saat meninjau beberapa proyek peningkatan jalan yang dikerjakan UPT-JJ Dinas Jalan dan Jembatan Propsu di Kabupaten Deliserdang, Jumat (7/11).
Budi Mulia Bangun mengatakan, dari beberapa proyek peningkatan dan perbaikan jalan propinsi di Kabupaten Deliserdang yang dikerjakan UPT-JJ, ada yang diragukan hasil pekerjaannya, seperti peningkatan jalan propinsi jurusan Gunung Meriah-batas Simalungun sepanjang 3 km dianggarkan di APBD 2007 sebesar Rp4,740 milyar, tapi kondisinya sekarang sudah rusak-rusak.
Padahal, kata Budi yang juga dari dapem Deliserdang, peningkatan jalan tersebut dikerjakan belum setahun, tapi ada 8 titik yang rusak dan berlubang-lubang terutama dijalur tikungan dan rawan kecelakaan. “Cepatnya jalan tersebut rusak, karena pekerjaannya asal jadi dan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan anggaran yang dialokasikan,” ujarnya.
Dugaan yang sama juga dinilai Budi Mulia Bangun terhadap proyek peningkatan jalan propinsi jurusan Tanah Abang-batas Simalungun (m/d Bangun Purba arah Gunung Meriah) di Kabupaten Deliserdang yang dianggarkan di APBD 2007 sebesar Rp7,327 milyar lebih untuk sepanjang 5 km, tapi yang dikerjakan diperkirakan tidak sampai 5 km.
“Dari kondisi di lapangan, penggunaan anggaran itu tidak dapat diterima, karena hasil pekerjaan tidak sesuai yang dianggarkan dan diduga telah terjadi korupsi. Untuk itu diminta KPK turun untuk memeriksa pelaksanaan proyek maupun realisasi anggaran tersebut,” tegas Budi.
Dalam hal ini, tambah Budi, UPT-JJ Dinas Jalan dan Jembatan Propsu kurang perencanaan, karena drainase disepanjang jalan propinsi itu tidak berfungsi dan tersumbat akibat tumpukan-tumpukan pasir, sehingga dapt mengakibatkan cepatnya kerusakan jalan. Apalagi pembangunan drainase seperti di Jalan Linta Patumbak yang dianggarkan Rp671 juta lebih, kurang matang perencanaan, dikhawatirkan drainase tersebut tidak efektif. (ms)
Tim II DPRD Sumut menilai, peningkatan beberapa ruas jalan propinsi di Kabupaten Deliserdang yang dibiayai APBD Propsu TA 2007 terkesan asal jadi dan sarat korupsi. Kondisi jalan hasil pekerjaan yang belum satu tahun sudah rusak dan hancur-hancur di beberapa titik ruas jaln sepanjang 3-5 km yang dikerjakan.
Penilaian ini diungkapkan anggota tim II DPRD Sumut Drs Budi Mulia Bangun, saat meninjau beberapa proyek peningkatan jalan yang dikerjakan UPT-JJ Dinas Jalan dan Jembatan Propsu di Kabupaten Deliserdang, Jumat (7/11).
Budi Mulia Bangun mengatakan, dari beberapa proyek peningkatan dan perbaikan jalan propinsi di Kabupaten Deliserdang yang dikerjakan UPT-JJ, ada yang diragukan hasil pekerjaannya, seperti peningkatan jalan propinsi jurusan Gunung Meriah-batas Simalungun sepanjang 3 km dianggarkan di APBD 2007 sebesar Rp4,740 milyar, tapi kondisinya sekarang sudah rusak-rusak.
Padahal, kata Budi yang juga dari dapem Deliserdang, peningkatan jalan tersebut dikerjakan belum setahun, tapi ada 8 titik yang rusak dan berlubang-lubang terutama dijalur tikungan dan rawan kecelakaan. “Cepatnya jalan tersebut rusak, karena pekerjaannya asal jadi dan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan anggaran yang dialokasikan,” ujarnya.
Dugaan yang sama juga dinilai Budi Mulia Bangun terhadap proyek peningkatan jalan propinsi jurusan Tanah Abang-batas Simalungun (m/d Bangun Purba arah Gunung Meriah) di Kabupaten Deliserdang yang dianggarkan di APBD 2007 sebesar Rp7,327 milyar lebih untuk sepanjang 5 km, tapi yang dikerjakan diperkirakan tidak sampai 5 km.
“Dari kondisi di lapangan, penggunaan anggaran itu tidak dapat diterima, karena hasil pekerjaan tidak sesuai yang dianggarkan dan diduga telah terjadi korupsi. Untuk itu diminta KPK turun untuk memeriksa pelaksanaan proyek maupun realisasi anggaran tersebut,” tegas Budi.
Dalam hal ini, tambah Budi, UPT-JJ Dinas Jalan dan Jembatan Propsu kurang perencanaan, karena drainase disepanjang jalan propinsi itu tidak berfungsi dan tersumbat akibat tumpukan-tumpukan pasir, sehingga dapt mengakibatkan cepatnya kerusakan jalan. Apalagi pembangunan drainase seperti di Jalan Linta Patumbak yang dianggarkan Rp671 juta lebih, kurang matang perencanaan, dikhawatirkan drainase tersebut tidak efektif. (ms)
Walikota Akui Drainase Kota Medan Buruk
Medan (Lapan Anam)
Pejabat Walikota Medan H. Afifuddin Lubis mengakui drainase di
kotanya buruk dana menjadi salah satu penyebab daerah itu sering dilanda banjir dan
jalan-jalan kota cepat rusak.
Pengakuan itu disampaikannya ketika menjawab pertanyaan anggota Tim I DPRD Sumatera Utara dari daerah pemilihan Kota Medan yang melakukan kunjungan kerja ke Balaikota Medan, Jumat.
Tim I DPRD Sumut diketuai H. Mutawalli Ginting dengan wakil ketua H. Yulizar P.
Lubis dan sekretaris A. Syofyan, serta anggota antara lain Sigit Pramono Asri, H.
Raden Muhammad Syafii, N. Ahmad, H. Ibrahim Sakty Batubara, Y. Purba, T. Sianturi,
John Eron Lumbangaol, MH Harahap, H. Arifin Nainggolan dan W. Nasution.
Pada kesempatan itu T. Sianturi mempertanyakan persoalan banjir yang dari waktu ke
waktu selalu tidak tertangani di Kota Medan , apalagi ketika musim hujan tiba.
Sementara Eron Lumbangaol meminta Pemko Medan menyiapkan konsep yang tepat untuk membangun ibukota provinsi itu.
"Kami akan bantu, khususnya untuk jalan rusak dan drainase. Mana mungkin Medan bisa
jadi kota metropolitan jika kodisi jalan dan drainasenya compang-camping," katanya.
Menanggapi pernyataan anggota dewan itu, Afifuddin Lubis, menyebutkan, tiga masalah
utama yang dewasa ini dihadapi Kota Medan adalah jalan rusak, drainase yang tidak
berfungsi serta masalah sampah yag tidak tertangani dengan baik.
Pemko Medan, katanya, telah menyiapkan anggaran sebesar Rp49,3 miliar dalam APBD
Kota Medan 2008 untuk perbaikan 58 kilometer jalan rusak di 149 lokasi.
Kemudian juga telah disiapkan anggaran sebesar Rp8,6 miliar untuk perbaikan jalan
lingkungan di 46 lokasi, Rp6,2 miliar untuk perbaikan drainase dan Rp2 miliar untuk
rehabilitas trotoar.
"Kita juga menyiapkan anggaran sebesar Rp9,1 miliar untuk pemeliharaan jalan di 21
kecamatan termasuk untuk perbaikan gorong-gorong sebesar Rp4,9 miliar," ujarnya.
Selain itu, Pemko Medan juga telah membeli 29 unit truk pengangkut sampah, meski
kebutuhan sesungguhnya minimal 63 unit. (ms)
Pejabat Walikota Medan H. Afifuddin Lubis mengakui drainase di
kotanya buruk dana menjadi salah satu penyebab daerah itu sering dilanda banjir dan
jalan-jalan kota cepat rusak.
Pengakuan itu disampaikannya ketika menjawab pertanyaan anggota Tim I DPRD Sumatera Utara dari daerah pemilihan Kota Medan yang melakukan kunjungan kerja ke Balaikota Medan, Jumat.
Tim I DPRD Sumut diketuai H. Mutawalli Ginting dengan wakil ketua H. Yulizar P.
Lubis dan sekretaris A. Syofyan, serta anggota antara lain Sigit Pramono Asri, H.
Raden Muhammad Syafii, N. Ahmad, H. Ibrahim Sakty Batubara, Y. Purba, T. Sianturi,
John Eron Lumbangaol, MH Harahap, H. Arifin Nainggolan dan W. Nasution.
Pada kesempatan itu T. Sianturi mempertanyakan persoalan banjir yang dari waktu ke
waktu selalu tidak tertangani di Kota Medan , apalagi ketika musim hujan tiba.
Sementara Eron Lumbangaol meminta Pemko Medan menyiapkan konsep yang tepat untuk membangun ibukota provinsi itu.
"Kami akan bantu, khususnya untuk jalan rusak dan drainase. Mana mungkin Medan bisa
jadi kota metropolitan jika kodisi jalan dan drainasenya compang-camping," katanya.
Menanggapi pernyataan anggota dewan itu, Afifuddin Lubis, menyebutkan, tiga masalah
utama yang dewasa ini dihadapi Kota Medan adalah jalan rusak, drainase yang tidak
berfungsi serta masalah sampah yag tidak tertangani dengan baik.
Pemko Medan, katanya, telah menyiapkan anggaran sebesar Rp49,3 miliar dalam APBD
Kota Medan 2008 untuk perbaikan 58 kilometer jalan rusak di 149 lokasi.
Kemudian juga telah disiapkan anggaran sebesar Rp8,6 miliar untuk perbaikan jalan
lingkungan di 46 lokasi, Rp6,2 miliar untuk perbaikan drainase dan Rp2 miliar untuk
rehabilitas trotoar.
"Kita juga menyiapkan anggaran sebesar Rp9,1 miliar untuk pemeliharaan jalan di 21
kecamatan termasuk untuk perbaikan gorong-gorong sebesar Rp4,9 miliar," ujarnya.
Selain itu, Pemko Medan juga telah membeli 29 unit truk pengangkut sampah, meski
kebutuhan sesungguhnya minimal 63 unit. (ms)
Biro Perlengkapan Diduga Mark Up
SATU MOBIL TRUCK BERBIAYA 1,6 M
Medan (lapan Anam)
Biro Perlengkapan kantor Gubsu diduga melakukan praktek mark up, dalam pengadaan mobil Resque Truck untuk keperluan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara (Sumut). Salah satunya, mobil Resque Truck keperluan Pemkab Deli Serdang sebesar Rp 1.6 miliar
Dugaan mark up pengadaan mobil Resque Truck anggaran tahun 2007 itu, terbongkar ketika Tim II DPRDSU terdiri dari Ir Kamaluddin Harahap MSi, Ir Tosim Gurning dan H Sujarwono meninjau pelaksanaan proyek dibiayai APBDSU tahun 2007 di Kabupaten Deli Serdang, Kamis (6/11).
Ketika Tim II DPRDSU bersama wartawan mencocokkan angka besaran anggaran dengan pisik barang yang dibeli, mulai terlihat berbagai kejanggalan. Kabiro Perlengkapan Drs Busral Manan, tidak berani mendampingi anggota dewan dan tidak pula mengirimkan stafnya untuk menjelaskan ikhwal proyek itu.
Tim II DPRDSU yang meninjau mobil Resque Truck itu, hanya berhadapan dengan petugas gudang samping kantor Bupati Deli Serdang. Petugas gudang itu sendiri mengaku tidak tahu menahu soal detail mobil Resque Truck itu.
Melihat kondisi pisik mobil Resque Truck, dewan menduga adanya praktek mark up.Tidak ada penjelasan rinci soal sfesifikasi mobil, kecuali besaran anggaran di APBDSU tahun 2007 sebesar Rp 1,6 M untuk satu unit mobil.
Anggota tim berupaya mencari informasi seputar mobil Resque Truck, dengan menghubungi pengusaha showroom di Medan dan Jakarta lewat telepon selular. Diperoleh informasi, harga mobil seperti disebutkan dalam objek masalah yang baru Rp 168 juta saja.
Kabiro Perlengkapan Drs Busral Manan saat dikonfirmasi wartawan Kamis sore sekitar pukul 17.15 WIB soal mobil Resque Truck merk Mitsubishi, Cold Diesel Tipe 125 PS itu, malah enggan berkomentar. Termasuk saat ditanya soal siapa konraktornya dan prosedur tendernya hingga alasan masuk akal yang mengharuskan mobil truk jenis itu harganya mencapai Rp 1,6 M per unit.
”Semua sudah sesuai sfesifikasi dan tendernya jelas. Pihak BPK juga sudah memeriksanya, tidak ada masalah. Ya ...BPK sudah periksa tak masalah”, katanya lewat telepon sambil mengatakan maaf karena sedang berada diruang Sekdaprovsu.
Ditanya apakah proses pengadaan mobil truck itu tidak seperti modus pengadaan mobil pemadam kebakaran (Damkar) yang menyeret banyak pejabat ke penjara, Drs Busral Manan malah mematikan HPnya.
Menyikapi kecurigaan terjadinya mark up dalam pengadaan mobil truck itu, anggota DPRDSU Kamaluddin Harahap, Tosim Gurning dan Sujarwono mendesak BPK melakukan audit sektoral anggaran. Dewan menilai anggaran tersebut terlalu besar, tak sebanding dengan kondisi barang.
"Kita minta BPK melakukan audit sektoral terhadap Biro Perlengkapan Pemprovsu. Kasus ini mirip kasus Damkar tempo hari”, kata Kamaluddin Harahap.(ms)
Warga Marindal I Demo di DPRDSU
Warga Protes Mafia Tanah
Medan, (Lapan Anam)
PULUHAN masyarakat dari Desa Marindal I Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deliserdang tergabung dalam masyarakat peduli sarana olahraga, Kamis (6/11) demonstrasi di gedung DPRD Sumut. Mereka protes atas perampasan lapangan bola di desa itu, diduga melibatkan mafia tanah.
“Kami minta perlindungan hukum kepada kepada wakil rakyat terhormat, karena PN Lubuk Pakam malah sudah berulangkali akan mengeksekusi lapangan bola kaki yang sudah lama dimiliki masyarakat”, kata Musiran, salah seorang dari delegasi warga saat diterima Pl Ketua DPRD Sumut Drs H Hasbullah Hadi SH MKn.
Delegasi warga yang diterima Hasbullah Hadi antara lain Musiran Sutrisno, Bayu Indra, Sukartono, Basiran, Sumanto dan Kelimin Saiman. Mreka hanya dapat diterima Pl Ketua DPRD Sumut karena dewan saat itu sedang Kunjungan Kerja (Kunker) meninjau pelaksanaan proyek APBD Sumut TA 2007 ke kabupaten/kota se-Sumut.
Delegasi warga menolak eksekusi dari PN Lubuk Pakam terhadap sarana olahraga lapangan bola kaki terletak di Jalan Kebon Kopi Pasar VII, Dusun I Desa Marindak I, Kecamatan Patumbak-Deliserdang. Warga yakin ada permainan mafia tanah guna menguasai lapangan bola tersebut, apalagi salinan eksekusi dibacakan tim eksekusi jurusita PN Lubuk Pakam Oloan Sirait SH nyata-nyata salah objek.
Untuk itu, ungkap Musiran, warga Desa Marindal I dan Kelurahan Harjosari II mohon perlindungan hukum dari lembaga legislatif. Mereka tidak rela, lapangan bola kaki yang sering digunakan anak/cucu warga setempat menjadi milik pihak takbertanggungjawab.
”Kami warga minta perlindungan hukum dari bapak-bapak di DPRD Sumut atas kasus tersebut. Apalagi karena bangunan rumah karyawan kebun PTPN II juga hendak dieksekusi seluas 18.000 M2.
,” ujar Musiran.
Mafia tanah
Menyikapi aspirasi itu, PL Ketua DPRD Sumut Hasbullah Hadi menyatakan prihatin dan kecewa terhadap PN Lubuk Pakam yang melakukan eksekusi terhadap objek sengketa tidak jelas.
”Kita minta PN Lubuk Pakam menunda eksekusi, karena terhadap objek sengketa diduga ada indikasi terjadinya calo-calo mafia tanah.
Berdasarkan informasi dari warga, kata Hasbullah Hadi yang juga Caleg DPRD Sumut dapil II Deliserdang dari Partai Demokrat itu, ada dua putusan MA terhadap tanah yang disengketakan, yaitu atasnama Markasan dan atas nama Hasan Salim dengan objek yang sama.
Dari kasus ini, Wakil Ketua Dewan ini mengindikasi kemungkinan terjadi calo-calo mafia tanah yang dibiayai Hasan Salim sebagai penyandang dana sekaligus ingin menguasai tanah tersebut. BPN Harus bertindak tegas menjelaskan status tanah itu, karena ada 2 surat yang dikeluarkan BPN Deliserdang saling bertentangan.
Dalam surat BPN tanggal 31 Oktober 2002 dengan No.000.3453/10/2002 ditandatangani Kepala BPN Amiruddin SH menyatakan, objek tanah sengketa tidak tercatat/terdaftar pada buku register surat keterangan tanah yang dibuat di kantor Bupati DS. Kemudian ada juga surat BPN No.000.2576/08/2001 juga ditandatangai Amiruddin SH menyatakan, SKT tersebut terdaftar pada buku register SKT yang menggarap Ahmad KA sedangkan pemilik tanah tidak ada.
Karena itu, Hasbullah Hadi berjanji akan menindaklanjuti kasus sengketa tanah tersebut dengan menyerahkan ke Komisi A agar memanggil pihak-pihak terkait. Seperti BPN, Hasan Salim dan meminta keterangan dari PN Lubuk Pakam tentang kasus sengketa tanah yang diduga terjadi mafia tanah.
“Kalau kasus ini ada unsur korupsi dan penipuan, kita akan minta KPK dan kejaksaan turun tangan untuk memeriksa pihak-pihak terkait yang terlibat,” tandas Hasbullah dengan nada tinggi memprotes eksekusi PN Lubuk Pakam tersebut.(ms)
Obama dan Syamsul Arifin Miliki Kemiripan
.JPG)
Medan (Lapan Anam)-Konsul AS di Medan Mr Sein B Stein menyatakan,Obama memiliki kemiripan dengan Gubsu H Syamsul Arifin SE. Keduanya sangat merakyat, dekat dengan masyarakat bawah sehingga menjadi sangat populer di mata rakyat.”Seperti juga Pak Syamsul Arifin, Obama sangat dekat dengan rakyat sehingga sangat populer dimata rakyat AS,” kata Mr Sein usai mengikuti prosesi pemilihan Presiden AS di Sun Plaza Medan, Rabu (5/11).
Dalam acara itu, hadir Pj Walikota Medan Afifuddin Lubis, Kepala Badan Informasi dan Komunikasi Provsu Drs H Eddy Syofian MAP, Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Provsu Ir Hj Nurlisa Ginting serta sejumlah pelajar dan pemilih pemula yang sengaja diundang Konsulat AS di Medan.
Dalam kesempatan itu, Gubsu langsung menyampaikan ucapan selamat kepada Konsul AS Mr Sein B Stein setelah menyaksikan terpilihnya Obama.
Gubsu mengatakan, dirinya sejak awal menjagokan Obama. Bahkan memprediksi Obama memenangkan pemilihan itu. Dia juga terinspirasi dengan figur Obama yang merakyat dan pernah tinggal di Jakarta selama 4 tahun tersebut.
Diharapkan Gubsu, pengalaman Obama selam tinggal di Indonesia mengilhaminya, untuk lebih memahami budaya ketimuran Indonesia yang selalu mengedepankan kebersamaan. Dengan demikian Obama bisa lebih dicintai masyarakat Amerika. “Saya sangat berharap kalau suatu waktu Obama bisa datang ke Medan ,” kata Gubsu.
Sejarah Baru
Seperti diketahui, sejarah baru telah tercipta di AS. Barack Obama dipastikan menjadi presiden kulit hitam pertama di AS. Obama menjadi presiden AS ke-44. Kandidat dari partai Demokrat tersebut menguasai 297 electoral votes, sementara McCain hanya mendapat 145 electoral votes.
Dengan terpilihnya Obama, pria berumur 47 tahun itu menambah panjang daftar presiden AS yang terpilih di usia relatif muda. Obama akan berumur 47 tahun 5 bulan saat dilantik menjadi presiden baru AS pada 20 Januari 2009 mendatang. Obama lahir pada 4 Agustus 1961 di Honolulu , Hawaii , AS. (ms)
BKD Tindaklanjuti Kasus Honorer Dinas Peternakan
Medan (Lapan Anam)
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Propinsi Sumatera Utara akan menindaklanjuti adanya laporan yang menyebutkan, nama para tenaga honorer di dinas atau badan di jajaran Propsu dihapus dari daftar calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Kepala BKD Propsu, Mangasing Mungkur, mengatakan, jika penghapusan nama tenaga honorer tersebut kuat diindikasikan sebagai ajang percaloan dalam penerimaan CPNS di jajaran Propsu, pihaknya juga akan membongkar kasus ini hingga tuntas.
“Kalau memang benar, saya pikir kasus ini sudah tidak bisa ditolerir lantaran mengorbankan tenaga honorer yang mungkin saja telah mengabdi sekian tahun di berbagai instansi di jajaran Propsu,” kata Mangasing Mungkur seusai rapat kerja dengan DPRD Sumut di gedung dewan, Rabu (5/11).
Ia mengutarakan hal itu sehubungan pengaduan br Aritonang ke Komisi A DPRD Sumut terkait kasus pemberhentian sepihak yang dilakukan Dinas Peternakan Sumut terhadap anaknya, Suga Jemra Rangkuti, yang bekerja sebagai petugas kebersihan di instansi itu.
“Justru anak saya hingga kini belum mendapat surat pemberhentian,” kata br Aritonang.
Menurut warga yang tinggal di kawasan Padang Bulan ini, pemberhentian anaknya itu terjadi pada tahun 2006 lalu. Pemberhentian tenaga honorer itu diduga lantaran di instansi itu sebelumnya kerap terjadi kehilangan sejumlah inventaris kantor.
“Tidak hanya anak saya saja, dua tenaga honorer di instansi itu juga diberhentikan, yakni Sukiswa dan Okarasi Situmorang,” katanya.
Lantaran tanpa surat pemberhentian, aku br Aritonang, anaknya tetap bertugas seperti biasa sebagai tukang sapu kantor.
“Tapi saat mengisi daftar absen, pegawai di sana sering menyembunyikan daftar tersebut. Lantaran diperlakukan seperti itu, anak saya akhirnya tidak enak hati,” katanya.
Kendati anaknya diberhentikan sepihak, kata dia, pihak BKD Propsu menetapkan anaknya Suga Jemra Rangkuti terdaftar sebagai tenaga honorer yang akan ikut ujian CPNS.
“Dengan adanya pemberitahuan dari BKD, anak saya mempersiapkan segala administrasi yang ditentukan untuk ikut ujian CPNS,” terang dia.
Tapi kendala yang terbesar ada di Disnak Propsu, ungkap br Aritonang, lantaran instansi itu tidak mengakui kalau anaknya terdaftar sebagai tenaga honorer di sana . Ia mengaku mengadukan persoalan ini ke Kadis Disnak, tapi yang bersangkutan terkesan tidak ingin dijumpai dan melemparkan persoalannya ke Kepala Tata Usaha Disnak Propsu.
“Berbagai upaya sudah saya coba, jalan terakhir saya mengadu ke Komisi A DPRD Sumut”, katanya.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut, Penyabar Nakhe, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti pengaduan tersebut untuk mencari tahu bagaimana sesungguhnya kasus itu terjadi.
“Kepada si pengadu (br Aritonang-red) saya meminta agar membuat kronologis ikhwal pemberhentian tersebut. Setelah itu akan kita konfirmasi kebenaran kronologis tersebut ke Disnak Propsu,” kata Penyabar Nakhe.
Dengan adanya klarifikasi dari Disnak, sebut dia, nantinya akan diketahui benang merah terkait kasus ini. Apalagi kasus ini sudah terjadi pada tahun 2006 lalu. (ms)/span>
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Propinsi Sumatera Utara akan menindaklanjuti adanya laporan yang menyebutkan, nama para tenaga honorer di dinas atau badan di jajaran Propsu dihapus dari daftar calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Kepala BKD Propsu, Mangasing Mungkur, mengatakan, jika penghapusan nama tenaga honorer tersebut kuat diindikasikan sebagai ajang percaloan dalam penerimaan CPNS di jajaran Propsu, pihaknya juga akan membongkar kasus ini hingga tuntas.
“Kalau memang benar, saya pikir kasus ini sudah tidak bisa ditolerir lantaran mengorbankan tenaga honorer yang mungkin saja telah mengabdi sekian tahun di berbagai instansi di jajaran Propsu,” kata Mangasing Mungkur seusai rapat kerja dengan DPRD Sumut di gedung dewan, Rabu (5/11).
Ia mengutarakan hal itu sehubungan pengaduan br Aritonang ke Komisi A DPRD Sumut terkait kasus pemberhentian sepihak yang dilakukan Dinas Peternakan Sumut terhadap anaknya, Suga Jemra Rangkuti, yang bekerja sebagai petugas kebersihan di instansi itu.
“Justru anak saya hingga kini belum mendapat surat pemberhentian,” kata br Aritonang.
Menurut warga yang tinggal di kawasan Padang Bulan ini, pemberhentian anaknya itu terjadi pada tahun 2006 lalu. Pemberhentian tenaga honorer itu diduga lantaran di instansi itu sebelumnya kerap terjadi kehilangan sejumlah inventaris kantor.
“Tidak hanya anak saya saja, dua tenaga honorer di instansi itu juga diberhentikan, yakni Sukiswa dan Okarasi Situmorang,” katanya.
Lantaran tanpa surat pemberhentian, aku br Aritonang, anaknya tetap bertugas seperti biasa sebagai tukang sapu kantor.
“Tapi saat mengisi daftar absen, pegawai di sana sering menyembunyikan daftar tersebut. Lantaran diperlakukan seperti itu, anak saya akhirnya tidak enak hati,” katanya.
Kendati anaknya diberhentikan sepihak, kata dia, pihak BKD Propsu menetapkan anaknya Suga Jemra Rangkuti terdaftar sebagai tenaga honorer yang akan ikut ujian CPNS.
“Dengan adanya pemberitahuan dari BKD, anak saya mempersiapkan segala administrasi yang ditentukan untuk ikut ujian CPNS,” terang dia.
Tapi kendala yang terbesar ada di Disnak Propsu, ungkap br Aritonang, lantaran instansi itu tidak mengakui kalau anaknya terdaftar sebagai tenaga honorer di sana . Ia mengaku mengadukan persoalan ini ke Kadis Disnak, tapi yang bersangkutan terkesan tidak ingin dijumpai dan melemparkan persoalannya ke Kepala Tata Usaha Disnak Propsu.
“Berbagai upaya sudah saya coba, jalan terakhir saya mengadu ke Komisi A DPRD Sumut”, katanya.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut, Penyabar Nakhe, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti pengaduan tersebut untuk mencari tahu bagaimana sesungguhnya kasus itu terjadi.
“Kepada si pengadu (br Aritonang-red) saya meminta agar membuat kronologis ikhwal pemberhentian tersebut. Setelah itu akan kita konfirmasi kebenaran kronologis tersebut ke Disnak Propsu,” kata Penyabar Nakhe.
Dengan adanya klarifikasi dari Disnak, sebut dia, nantinya akan diketahui benang merah terkait kasus ini. Apalagi kasus ini sudah terjadi pada tahun 2006 lalu. (ms)/span>
DPRDSU Desak Poldasu Tangkap Bupati Tuani
Medan (Lapan Anam)
DPRDSU melalui Komisi A membidangi hukum dan pertanahan, merekomendasikan Kapoldasu Irjen Pol Nanan Sukarna untuk menangkap Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Tuani Lumban Tobing.Oknum Bupati Tapteng tersebut, diduga terlibat dalam kasus perampasan lahan rakyat, penggusuran lokasi trasmigrasi lokal di Tapteng dan menyerahkannya kepada PT Nauli Sawit (NS) menjadi areal perkebunan sawit.
“Tuani Lumban Tobing anggap enteng terhadap persoalan rakyat. Dia sudah berulangkali dipanggil untuk rapat kerja dengan rakyat, tapi tak pernah mau hadiri”, kata Ketua Komisi A DPRDSU H Amas Muda Siregar SH usai memimpin rapat, Rabu (5/11).
Komisi A DPRDSU menggelar rapat dengar pendapat untuk kesekiankalinya di aula gedung dewan, guna menuntaskan masalah. Dalam rapat kemarin, hadir Asisten I Pemprop Hasiholan Silaen, Kadis Nakertrans Rapotan Tambunan, utusan BPN Sumut dan Tapteng, utusan PT Nauli Sawit, belasan masyarakat lokal dan transmigran Tapteng, Pastor Rantinus Manalu, serta Marlon Purba selaku pendamping masyarakat korban PT NS.
Dari Komisi A hadir Amas Muda Siregar, Edison Sianturi, Penyabar Nakhe, Syamsul Hillal, Riri K Bertauhid, serta Budi Mulya Bangun. Satu-satunya pihak yang tidak hadir adalah dari Pemkab Tapteng.
Karenanya, selain rekomendasi penangkapan Bupati Tapteng,Tuani Lumban Tobing, Komisi A DPRDSU juga merekomendasikan pembentukan tim investigasi yang akan mengusut kasus perampasan lahan rakyat tersebut.
Duduk dalam tim itu yakni Gubsu Syamsul Arifin, Asisten I Pemprop Hasiholan Silaen, Kadis Nakertrans Rapotan Tambunan, utusan BPN Sumut dan BPN Tapteng, Pemkab Tapteng, rakyat, serta PT NS.
Melecehkan
Keengganan Tuani untuk memenuhi setiap undangan Komisi A DPRDSU, dinilai telah melecehkan posisi dan kehormatan dewan. Maka dewan akan segera melakukan rapat internal Komisi A untuk membahas aturan apa saja yang dilanggar Tuani pada Tatib, peraturan dan UU yang ada.
Anggota Komisi A DPRDSU Syamsul Hilal dalam kesempatan itu menyatakan, sudah tidak zamannya lagi lahan rakyat terus dirampas demi kepentingan pengusaha dan penguasa. Pihak PT NS dan Pemkab Tapteng tidak pernah sanggup menunjukkan bukti-bukti konkret, adanya jual-beli lahan rakyat secara sah dan tanpa ada intimidasi.
Hal ini berbeda dengan rakyat yang dalam kesempatan itu bisa dan bersedia menunjukkan bukti-bukti sah kepemilikan tanah, serta bersedia memberikannya kepada dewan dengan syarat ada jaminan penuh atas keamanan bukti-bukti itu.
Rekomendasi Komisi A DPRDSU agar Tuani Lumban Tobing ditanggap, tidak membuat rakyat Tapteng yang telah menjadi korban merasa puas.
Pastor Rantinus Manalu, Marlon Purba, serta rakyat Tapteng, malah berteriak dan mendesak agar Komisi A juga merekomendasikan penghentian sementara aktifitas PT NS di lahan rakyat. Komisi A bergeming atas desakan tersebut.
"Jika tim investigasi ini menemukan fakta bahwa lahan rakyat memang diserobot, bahwa rakyat memang diintimidasi, disiksa, serta berbagai aksi pelanggaran tindak pidana lainnya, maka tim ini harus merekomendasikan penghentian sementara aktifitas PT Nauli Sawit!", kata Amas Muda Siregar. (ms)
DPRDSU melalui Komisi A membidangi hukum dan pertanahan, merekomendasikan Kapoldasu Irjen Pol Nanan Sukarna untuk menangkap Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Tuani Lumban Tobing.Oknum Bupati Tapteng tersebut, diduga terlibat dalam kasus perampasan lahan rakyat, penggusuran lokasi trasmigrasi lokal di Tapteng dan menyerahkannya kepada PT Nauli Sawit (NS) menjadi areal perkebunan sawit.
“Tuani Lumban Tobing anggap enteng terhadap persoalan rakyat. Dia sudah berulangkali dipanggil untuk rapat kerja dengan rakyat, tapi tak pernah mau hadiri”, kata Ketua Komisi A DPRDSU H Amas Muda Siregar SH usai memimpin rapat, Rabu (5/11).
Komisi A DPRDSU menggelar rapat dengar pendapat untuk kesekiankalinya di aula gedung dewan, guna menuntaskan masalah. Dalam rapat kemarin, hadir Asisten I Pemprop Hasiholan Silaen, Kadis Nakertrans Rapotan Tambunan, utusan BPN Sumut dan Tapteng, utusan PT Nauli Sawit, belasan masyarakat lokal dan transmigran Tapteng, Pastor Rantinus Manalu, serta Marlon Purba selaku pendamping masyarakat korban PT NS.
Dari Komisi A hadir Amas Muda Siregar, Edison Sianturi, Penyabar Nakhe, Syamsul Hillal, Riri K Bertauhid, serta Budi Mulya Bangun. Satu-satunya pihak yang tidak hadir adalah dari Pemkab Tapteng.
Karenanya, selain rekomendasi penangkapan Bupati Tapteng,Tuani Lumban Tobing, Komisi A DPRDSU juga merekomendasikan pembentukan tim investigasi yang akan mengusut kasus perampasan lahan rakyat tersebut.
Duduk dalam tim itu yakni Gubsu Syamsul Arifin, Asisten I Pemprop Hasiholan Silaen, Kadis Nakertrans Rapotan Tambunan, utusan BPN Sumut dan BPN Tapteng, Pemkab Tapteng, rakyat, serta PT NS.
Melecehkan
Keengganan Tuani untuk memenuhi setiap undangan Komisi A DPRDSU, dinilai telah melecehkan posisi dan kehormatan dewan. Maka dewan akan segera melakukan rapat internal Komisi A untuk membahas aturan apa saja yang dilanggar Tuani pada Tatib, peraturan dan UU yang ada.
Anggota Komisi A DPRDSU Syamsul Hilal dalam kesempatan itu menyatakan, sudah tidak zamannya lagi lahan rakyat terus dirampas demi kepentingan pengusaha dan penguasa. Pihak PT NS dan Pemkab Tapteng tidak pernah sanggup menunjukkan bukti-bukti konkret, adanya jual-beli lahan rakyat secara sah dan tanpa ada intimidasi.
Hal ini berbeda dengan rakyat yang dalam kesempatan itu bisa dan bersedia menunjukkan bukti-bukti sah kepemilikan tanah, serta bersedia memberikannya kepada dewan dengan syarat ada jaminan penuh atas keamanan bukti-bukti itu.
Rekomendasi Komisi A DPRDSU agar Tuani Lumban Tobing ditanggap, tidak membuat rakyat Tapteng yang telah menjadi korban merasa puas.
Pastor Rantinus Manalu, Marlon Purba, serta rakyat Tapteng, malah berteriak dan mendesak agar Komisi A juga merekomendasikan penghentian sementara aktifitas PT NS di lahan rakyat. Komisi A bergeming atas desakan tersebut.
"Jika tim investigasi ini menemukan fakta bahwa lahan rakyat memang diserobot, bahwa rakyat memang diintimidasi, disiksa, serta berbagai aksi pelanggaran tindak pidana lainnya, maka tim ini harus merekomendasikan penghentian sementara aktifitas PT Nauli Sawit!", kata Amas Muda Siregar. (ms)
Buruh di Medan Protes Peraturan 4 Menteri
Medan (Lapan Anam)
Seratusan massa buruh demo di DPRD Sumut, Rabu (5/11), meminta Presiden SBY mencabut dan membatalkan Peraturan Bersama 4 Menteri, karena dinilai merugikan dan memiskinkan kaum buruh atau pekerja.Peraturan Bersama 4 Menteri yakni Menakertrans, Mendagri, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian menurut buruh, mengorbankan kenaikan upah buruh agar tidak melebihi pertumbuhan ekonomi nasional.
"Peraturan Bersama 4 Menteri ini suatu kebijakan yang terkesan dipaksakan dan memperlihatkan arogansi elit penguasa dan pengusaha," kata salah seorang buruh, Minggu Saragih, dalam orasinya.
Dalam aksinya buruh menilai pemerintah saat ini sudah melepaskan tanggung jawabnya terhadap buruh, sebagai bagian masyarakat terbesar di negeri ini.
"Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah sangat kami harapkan untuk menaikan UMP 2008 menjadi upah layak bagi buruh dan keluarganya dan bukan sebaliknya justru tidak menaikan upah dengan mengeluarkan Peraturan Bersama 4 Menteri," kata Minggu Saragih. (ms)
Seratusan massa buruh demo di DPRD Sumut, Rabu (5/11), meminta Presiden SBY mencabut dan membatalkan Peraturan Bersama 4 Menteri, karena dinilai merugikan dan memiskinkan kaum buruh atau pekerja.Peraturan Bersama 4 Menteri yakni Menakertrans, Mendagri, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian menurut buruh, mengorbankan kenaikan upah buruh agar tidak melebihi pertumbuhan ekonomi nasional.
"Peraturan Bersama 4 Menteri ini suatu kebijakan yang terkesan dipaksakan dan memperlihatkan arogansi elit penguasa dan pengusaha," kata salah seorang buruh, Minggu Saragih, dalam orasinya.
Dalam aksinya buruh menilai pemerintah saat ini sudah melepaskan tanggung jawabnya terhadap buruh, sebagai bagian masyarakat terbesar di negeri ini.
"Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah sangat kami harapkan untuk menaikan UMP 2008 menjadi upah layak bagi buruh dan keluarganya dan bukan sebaliknya justru tidak menaikan upah dengan mengeluarkan Peraturan Bersama 4 Menteri," kata Minggu Saragih. (ms)
Prabowo Akan Hadiri Pameran Pertanian di Siantar
Medan (Lapan Anam)
Ketua Umum DPN HKTI Letjen Purn H Prabowo Subianto, dijadwalkan akan menghadiri pameran produksi pertanian di Pematang Siantar. Melantik 350 pengurus HKTI tingkat desa/kelurahan se-Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar.”Pak Prabowo punya jadwal padat di Siantar”, kata Ketua Panitia pelaksana pelantikan DPP HKTI Sumut periode 2008-2013 Ir ME Girsang Msi didampingi Ketua DPP HKTI Sumut terpilih Drs Pangihutan Siagian kepada wartawan di sekretariat DPP HKTI Sumut di Medan, Rabu (5/11).
Selain menghadiri pameran hasil pertanian, pelantikan pengurus HKTI, juga akan menyematkan tanda peserta P4 (Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan) HKTI angkatan I sebanyak 100 orang, menandatangani prasasti peresmian P4 swadaya kuntum binaan HKTI Sumut, sekaligus pemberian seprangkat adat Simalungun kepada Prabowo dari petani dan tokoh adat Simalungun.
Selain itu, ungkap Girsang, Ketua umum DPN HKTI Prabowo Subianto bersama Gubsu H Syamsul Arifin akan menggunakan Helikopter menuju lapangan USI P.Siantar dan memberikan kualiah umum di USI sebelum melantik dan meninjau pameran pertanian.
Ketua DPP HKTI Sumut terpilih Drs Pangihutan Siagian mengatakan, pelantikan DPP HKTI Sumut periode 2008-2013 dipusatkan dekat pedesaan, karena program HKTI ke depan mengarah pada desa orientet seperti dilakukan pemerintah di masa orde baru, karena mayoritas masyarakat Sumut berada di pedesaan dan rakyat miskin.
Pengihutan mengakui, konsolidasi HKTI selama ini belum baik, karena strukturnya belum semua ada di jajaran pedesaan. Dikatakan juga, HKTI sangat mendukung program Gubsu rakyat tidak lapar dan punya masa depan. (ms)
Ketua Umum DPN HKTI Letjen Purn H Prabowo Subianto, dijadwalkan akan menghadiri pameran produksi pertanian di Pematang Siantar. Melantik 350 pengurus HKTI tingkat desa/kelurahan se-Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar.”Pak Prabowo punya jadwal padat di Siantar”, kata Ketua Panitia pelaksana pelantikan DPP HKTI Sumut periode 2008-2013 Ir ME Girsang Msi didampingi Ketua DPP HKTI Sumut terpilih Drs Pangihutan Siagian kepada wartawan di sekretariat DPP HKTI Sumut di Medan, Rabu (5/11).
Selain menghadiri pameran hasil pertanian, pelantikan pengurus HKTI, juga akan menyematkan tanda peserta P4 (Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan) HKTI angkatan I sebanyak 100 orang, menandatangani prasasti peresmian P4 swadaya kuntum binaan HKTI Sumut, sekaligus pemberian seprangkat adat Simalungun kepada Prabowo dari petani dan tokoh adat Simalungun.
Selain itu, ungkap Girsang, Ketua umum DPN HKTI Prabowo Subianto bersama Gubsu H Syamsul Arifin akan menggunakan Helikopter menuju lapangan USI P.Siantar dan memberikan kualiah umum di USI sebelum melantik dan meninjau pameran pertanian.
Ketua DPP HKTI Sumut terpilih Drs Pangihutan Siagian mengatakan, pelantikan DPP HKTI Sumut periode 2008-2013 dipusatkan dekat pedesaan, karena program HKTI ke depan mengarah pada desa orientet seperti dilakukan pemerintah di masa orde baru, karena mayoritas masyarakat Sumut berada di pedesaan dan rakyat miskin.
Pengihutan mengakui, konsolidasi HKTI selama ini belum baik, karena strukturnya belum semua ada di jajaran pedesaan. Dikatakan juga, HKTI sangat mendukung program Gubsu rakyat tidak lapar dan punya masa depan. (ms)
DPRDSU Takut Anggaran Disdik Dikorupsi
Medan (Lapan Anam)
DPRDSU masih berpikir ulang untuk menyetujui alokasi anggaran 20 persen atau setara Rp 700 miliar, dari total APBDSU tahun 2009 sebesar Rp 3,5 triliun. Dewan ragu kinerja Dinas pendidikan (Disdik) Sumut dan takut anggaran itu malah dikorupsi oknum.
Sebagai dinas yang menangani pendidikan, Diknas Sumut masih berorientasi proyek dan belum program, sehingga dikhawatirkan dana yang besar itu akan tidak tepat sasaran.
Demikian terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi E DPRDSU dengan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Medan, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Sumut dan Dewan Pendidikan Sumut, di gedung dewan, Rabu (5/11).
“Alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp700 miliar seperti sering disebut-sebut bakal tercantum dalam Rancangan APBD Sumut tahun 2009, dipastikan belum merupakan angka final”, kata Ketua Komisi E DPRDSU Rafriandi Nasution SE,MT yang memimpin rapat itu.
Hadir pada kesempatan itu Kepala LPMP, Sumut Mahdi Ibrahim, Ketua Dewan Pendidikan Sumut, Nazaruddin Hisyam dan Kabid Program dan Evaluasi P4TK, Mian Siahaan. Sedangkan dari dewan, hadir Wakil ketua Komisi E, Ahmad Hosen Hutagalung SAg serta anggota MH Harahap, R. Simbolon, Usman Hasibuan, H. Said, Sukran J. Tanjung, MK Kasuda dan B. Rajagukguk.
Kata Rafriandi, dewan masih akan melakukan koreksi total dan "dibedah" lagi, bersama-sama semua "stakeholder" dunia pendidikan di Sumut. Bedah anggaran pendidikan tersebut akan dilakukan dalam sebuah rapat koordinasi, singkronisasi dan integrasi program pendidikan Sumut yang rencananya akan dilangsungkan di Medan, paling lambat akhir bulan ini.
Dalam rapat itu terungkap kekhawatiran, jika alokasi anggaran Rp 700 miliar disetujui malah menjadi ajang korupsi bagi oknum. Apalagi kasus-kasus dugaan korupsi di Diknas Sumut sangat santer, dan malah Kadisnya sendiri Taroni Hia kini masih dipenjara karena kasus korupsi.(ms)
DPRDSU masih berpikir ulang untuk menyetujui alokasi anggaran 20 persen atau setara Rp 700 miliar, dari total APBDSU tahun 2009 sebesar Rp 3,5 triliun. Dewan ragu kinerja Dinas pendidikan (Disdik) Sumut dan takut anggaran itu malah dikorupsi oknum.
Sebagai dinas yang menangani pendidikan, Diknas Sumut masih berorientasi proyek dan belum program, sehingga dikhawatirkan dana yang besar itu akan tidak tepat sasaran.
Demikian terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi E DPRDSU dengan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Medan, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Sumut dan Dewan Pendidikan Sumut, di gedung dewan, Rabu (5/11).
“Alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp700 miliar seperti sering disebut-sebut bakal tercantum dalam Rancangan APBD Sumut tahun 2009, dipastikan belum merupakan angka final”, kata Ketua Komisi E DPRDSU Rafriandi Nasution SE,MT yang memimpin rapat itu.
Hadir pada kesempatan itu Kepala LPMP, Sumut Mahdi Ibrahim, Ketua Dewan Pendidikan Sumut, Nazaruddin Hisyam dan Kabid Program dan Evaluasi P4TK, Mian Siahaan. Sedangkan dari dewan, hadir Wakil ketua Komisi E, Ahmad Hosen Hutagalung SAg serta anggota MH Harahap, R. Simbolon, Usman Hasibuan, H. Said, Sukran J. Tanjung, MK Kasuda dan B. Rajagukguk.
Kata Rafriandi, dewan masih akan melakukan koreksi total dan "dibedah" lagi, bersama-sama semua "stakeholder" dunia pendidikan di Sumut. Bedah anggaran pendidikan tersebut akan dilakukan dalam sebuah rapat koordinasi, singkronisasi dan integrasi program pendidikan Sumut yang rencananya akan dilangsungkan di Medan, paling lambat akhir bulan ini.
Dalam rapat itu terungkap kekhawatiran, jika alokasi anggaran Rp 700 miliar disetujui malah menjadi ajang korupsi bagi oknum. Apalagi kasus-kasus dugaan korupsi di Diknas Sumut sangat santer, dan malah Kadisnya sendiri Taroni Hia kini masih dipenjara karena kasus korupsi.(ms)
Parade Baca Puisi di DPRDSU
Gubsu Tampil Bersama Neno Warisman
Medan (Lapan Anam)
GUBSU H.Syamsul Arifin,SE menyatakan kesiapannya untuk tampil membacakan puisi dalam parade baca puisi di DPRDSU, 10 Oktober 2008.
Kesiapan itu disampaikannya saat menerima audiensi Panitia Parade Baca Puisi ke V DPRD Propinsi Sumut di kamar kerjanya, Selasa (4/11).
Didampingi Asisten Hukbudsos kantor Gubsu Drs H Rahudman Harahap MM, Kaban Infokom Drs H Edy Syofian MAP,Humas Pimpinan kantor Gubsu Drs ML Tobing, Gubsu juga menyambut baik acara yang juga dihadiri artis Hj Neno Warisman itu.
Panitia Parade Baca Puisi yang beraudiensi kepada Gubsu terdiri dari Drs H Yulizar Parlagutan Lubis (Ketua), Drs Erwan Efendi Batubara (Wakil ketua), Drs Rahmadsyah (Sekretaris), Mayjen Simanungkalit (Wakil Sekretaris) dan para seksi antara lain Drs Amson Purba, Nuraini, Khairul Bariah, Lipanan dan Zulpan Idris.
Panitia melaporkan persiapan parade sekaligus mengharapkan kesediaan Gubsu beserta muspida lainnya, menghadiri acara memeriahkan hari pahlawan 10 Nopember 2008 itu.
Parade puisi yang digelar pada Senin 10 Nopember 2008 mulai pukul 19.30 WIB itu, berlangsung di depan halaman kantor DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan.
Parade baca puisi itu telah menjadi agenda rutin di DPRDSU, yang digelar bersama wartawan unit dewan. ”Pelaksanaan kali ini merupakan yang kelima kalinya dan akan dihadiri Hj Neno Warisman”, kata Ketua panitia Yulizar Parlagutan Lubis.
Dilaporkan, sampai saat ini sudah lebih 30 naskah puisi masuk ke panitia yang nantinya akan dibukukan menjadi bunga rampai puisi. Pembaca puisi juga sudah diatur panitia dan akan membacakan puisi masing-masing atau yang disiapkan dalam buku.
”Pejabat dari Muspida plus dan pimpinan/anggota DPRD Sumut serta wartawan/sastrawan akan adu penampilan dalam parade puisi ini”, ujar sekretaris Drs.Rahmadsyah. (ms)
Medan (Lapan Anam)
GUBSU H.Syamsul Arifin,SE menyatakan kesiapannya untuk tampil membacakan puisi dalam parade baca puisi di DPRDSU, 10 Oktober 2008.
Kesiapan itu disampaikannya saat menerima audiensi Panitia Parade Baca Puisi ke V DPRD Propinsi Sumut di kamar kerjanya, Selasa (4/11).
Didampingi Asisten Hukbudsos kantor Gubsu Drs H Rahudman Harahap MM, Kaban Infokom Drs H Edy Syofian MAP,Humas Pimpinan kantor Gubsu Drs ML Tobing, Gubsu juga menyambut baik acara yang juga dihadiri artis Hj Neno Warisman itu.
Panitia Parade Baca Puisi yang beraudiensi kepada Gubsu terdiri dari Drs H Yulizar Parlagutan Lubis (Ketua), Drs Erwan Efendi Batubara (Wakil ketua), Drs Rahmadsyah (Sekretaris), Mayjen Simanungkalit (Wakil Sekretaris) dan para seksi antara lain Drs Amson Purba, Nuraini, Khairul Bariah, Lipanan dan Zulpan Idris.
Panitia melaporkan persiapan parade sekaligus mengharapkan kesediaan Gubsu beserta muspida lainnya, menghadiri acara memeriahkan hari pahlawan 10 Nopember 2008 itu.
Parade puisi yang digelar pada Senin 10 Nopember 2008 mulai pukul 19.30 WIB itu, berlangsung di depan halaman kantor DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan.
Parade baca puisi itu telah menjadi agenda rutin di DPRDSU, yang digelar bersama wartawan unit dewan. ”Pelaksanaan kali ini merupakan yang kelima kalinya dan akan dihadiri Hj Neno Warisman”, kata Ketua panitia Yulizar Parlagutan Lubis.
Dilaporkan, sampai saat ini sudah lebih 30 naskah puisi masuk ke panitia yang nantinya akan dibukukan menjadi bunga rampai puisi. Pembaca puisi juga sudah diatur panitia dan akan membacakan puisi masing-masing atau yang disiapkan dalam buku.
”Pejabat dari Muspida plus dan pimpinan/anggota DPRD Sumut serta wartawan/sastrawan akan adu penampilan dalam parade puisi ini”, ujar sekretaris Drs.Rahmadsyah. (ms)
Shohibul Anshor Siregar:
GALUH Penentu Kemenangan
Pilkada Putaran Kedua Langkat
Medan (Lapan Anam)
Meskipun menurut data resmi menempati urutan terakhir dalam perolehan suara, namun pasangan GALUH yang merupakan kombinasi Melayu (Fanrizal Darus) dan Angkola/ Batak/ Mandailing (Ustaz Parluhutan Siregar) amat potensil menjadi penentu kemenangan bagi pasangan yang maju dalam Pilkada putaran kedua Langkat yang dijadwalkan 13 Desember mendatang.Demikian prediksi analisis Shohibul Anshor Siregar, dosen Sosiologi Politik FISIP UMSU, Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya (’nBASIS); Koordinator Umum Jaringan Relawan Untuk Suksesi Bermartabat (JARE-SMART dalam perbincangan dengan wartawan di Medan, Senin (3/11).
Bagaimana dan apa argumentasi tokoh tersebut ? Berikut kutipannya.
Jika bergabung ke kubu Ngogesa-Budiono (Karo-Jawa), pasangan yang didukung tidak akan mudah diblack-campaign dengan (misalnya) isyu “anti Melayu”, betapapun sesungguhnya isyu itu bisa amat efektif untuk pemenangan kubu Asrin -Legimun.
Pengaruh etnisitas amat lumrah pada setiap pemilihan langsung, dan di Langkat pasti akan mengalami eskalasi yang cepat memasuki putaran kedua. Jika Ngogesa-Budiono berhasil menarik dukungan GALUH, secara teoritis kalangan Angkola, Batak dan Mandailing juga dengan mudah dapat digarap.
Tentu tidak harus dibayangkan 100 %, sebagaimana halnya kalangan etnis Karo diyakini pasti akan ada yang mendukung Asrin-Legimun meskipun hanya Ngogesa Sitepu lah satu-satunya orang Karo yang ada dalam pentas terakhir.
Jika bergabung dengan Asrin-Legimun, GALUH tentu sangat dihargai dan diharapkan karena signifikansi dukungan penentu kemenangan yang semua orang bisa memperkirakannya dengan begitu mudah. Jika Asrin-Legimun menyadari, sebetulnya simpati GALUH lah yang pertama harus mereka rebut, dan dengan diplomasi yang baik mereka duduk bersama membicarakan mobilisasi dukungan.
Tidak Mudah
Tetapi Asrin-Legimun tidak dengan mudah bisa menarik dukungan 4 pasangan yang tersisih. Ini cukup rumit, tetapi dapat diterangkan dengan membaca kecenderungan peta politik yang terbelah menjadi polarisasi ”ambtenar versus partikelir”. Polarisasi ini diperkirakan berkembang semakin antagonistik tidak sebatas arena pilkada.
Segi positifnya ke depan tentu ada. Dalam kerangka pembentukan good governance misalnya, suara-suara pengimbang yang muncul dari kubu lawan bisa menjadi rambu-rambu politik yang kuat, bahkan bisa melebihi kekuatan jaringan partai politik yang memposisikan diri sebagai oposan.
Secara psikologis berdasarkan catatan lapangan tentang interaksi antar kubu dalam pilkada putaran pertama di Langkat, kubu GALUH sama sekali tidak akan mengalami kesulitan yang berarti untuk bergabung penuh dengan kubu manapun. GALUH dikenal amat damai, tak pernah memfitnah dan tak ingin kena fitnah. Hanya saja faktor ketidak cukupan modal sajalah pasangan ini tidak menjadi pemenang.
Di tengah taburan uang yang disinyalir begitu fantastik dalam pilkada Langkat, khususnya pada malam hari sebelum pencoblosan, pasangan GALUH masih memiliki
pemilih yang tahan terhadap godaan money politic tanpa mengimbanginya sama sekali dengan tindakan apapun kecuali sekadar memberi semacam inisiasi (peneguhan moral dan spritual) kepada konstituen.
Etnis Jawa sebagai salah satu mayoritas di Langkat tidak mungkin bulat ke salah satu kubu mengingat kedua pasangan yang bersaing sama-sama punya wakil orang Jawa. Dari karakteristik kejawaan yang dimiliki oleh kedua tokoh yang sekarang sama-sama menempati posisi wakil dalam kubu yang bersaing ini, tampaknya sama-sama memiliki unsur kedekatan yang tak berbeda dengan mayoritas. Dengan memakai pendekatan struktur kepaguyuban Jawa juga keduanya diperkirakan memiliki daya tarik seimbang di tengah etnis mereka.
Data Politik
Tidak ada proses pembelajaran demokrasi dari Pilkada di 7 Kabupaten di Sumatera Utara yang dilangsungkan bulan Oktober 2008. Hal ini merupakan fenomena lanjutan dari pilkada-pilkada langsung sejak 2005 di bawah UU No 32 Tahun 2004.
Dalam rentetan sukses lokal sejak 2005 itu kriminalisasi demokrasi menjadi fenomena ajeg (kerap terjadi) dengan modus utama money politic dan di tempat tertentu telah terjadi penggunaan kekuasaan pemerintahan untuk memaksakan kemenangan.
Oleh karena itu apa yang didapatkan dari proses demokrasi prosedural itu hanyalah fakta politik formal, dan sama sekali sulit disebut sebagai data yang melukiskan aspirasi politik masyarakat. Dari pengalaman ini bisalah disebut bahwa peluang kemenangan bagi satu pasangan dalam pilkada ditentukan bukan saja oleh interaksi berimbang antara Figur, Jaringan dan budget, melainkan juga oleh faktor kemampuan berbuat curang. Jadi siapa yang paling mampu berbuat curang, dialah yang paling berpeluang menang.***
Jangan Zolimi Pedagang Buah Brastagi
Medan (Lapan Anm)
Anggota DPRDSU mengingatkan pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo agar jangan menzolimi pedagang pasar buah tradisional Berastagi.“Jangan lakukan tindakan apapun sebelum ada kesepakatan yang dibuat antara Pemkab Karo dengan para pedagang”, kata anggota DPRD Sumut asal pemilihan Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat Ir Edison Sianturi di Medan, Senin (3/11).
Dia mengatakan itu usai melakukan pertemuan dengan para pedagang pasar buah tradisional Berastagi. “Sebelum ada kesepakatan antara pedagang buah dengan Pemkab Karo, jangan ada penggusuran terhadap para pedagang buah yang telah lama berjualan di lokasi tersebut”, ,”tegas Edison dari Partai Patriot Pancasila Sumut ini.
Apabila Pemkab Karo berkeras tetap juga melakukan penggusuran terhadap para pedagang, dewan akan berada di depan untuk menentang penggusuran dan pembangunan. “Pembangunan tidak bisa dipaksakan,” ungkap Edison yang juga Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut ini.
Menurut Edison, bupati tidak perlu mengurusi para pedagang, sebab masih banyak persoalan yang lebih penting lagi yang harus diurusi dan menjadi tanggung jawab bupati, seperti halnya persoalan kelangkaan pupuk.
Dia mengungkapkan, Bupati Karo harus ingat dan belajar kembali tentang budaya Karo yakni Budaya Arih-arih (musyawarah dan mufakat).
“Lakukan musyawarah dan mufakat dengan masyarakat. Bupati jangan takut untuk bertemu dengan rakyatnya dan bupati harus menyahuti aspirasi rakyatnya,” ujarnya.
Masalah pembangunan yang akan dibangun di lokasi pasar buah tradisional Berastagi, dia menyampaikan agar bupati transparan dalam melakukan pembangunan, sebab soal pembangunan ini harus ada agreemen antara pemkab dengan para pedagang.
“Jangan nanti lokasi itu sudah dibangun, nyatanya para pedagang yang selama ini membuka usahanya di pasar buah tradisional itu tidak dapat berjualan kembali,” kata Tedison. (ms)
Anggota DPRDSU mengingatkan pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo agar jangan menzolimi pedagang pasar buah tradisional Berastagi.“Jangan lakukan tindakan apapun sebelum ada kesepakatan yang dibuat antara Pemkab Karo dengan para pedagang”, kata anggota DPRD Sumut asal pemilihan Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat Ir Edison Sianturi di Medan, Senin (3/11).
Dia mengatakan itu usai melakukan pertemuan dengan para pedagang pasar buah tradisional Berastagi. “Sebelum ada kesepakatan antara pedagang buah dengan Pemkab Karo, jangan ada penggusuran terhadap para pedagang buah yang telah lama berjualan di lokasi tersebut”, ,”tegas Edison dari Partai Patriot Pancasila Sumut ini.
Apabila Pemkab Karo berkeras tetap juga melakukan penggusuran terhadap para pedagang, dewan akan berada di depan untuk menentang penggusuran dan pembangunan. “Pembangunan tidak bisa dipaksakan,” ungkap Edison yang juga Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut ini.
Menurut Edison, bupati tidak perlu mengurusi para pedagang, sebab masih banyak persoalan yang lebih penting lagi yang harus diurusi dan menjadi tanggung jawab bupati, seperti halnya persoalan kelangkaan pupuk.
Dia mengungkapkan, Bupati Karo harus ingat dan belajar kembali tentang budaya Karo yakni Budaya Arih-arih (musyawarah dan mufakat).
“Lakukan musyawarah dan mufakat dengan masyarakat. Bupati jangan takut untuk bertemu dengan rakyatnya dan bupati harus menyahuti aspirasi rakyatnya,” ujarnya.
Masalah pembangunan yang akan dibangun di lokasi pasar buah tradisional Berastagi, dia menyampaikan agar bupati transparan dalam melakukan pembangunan, sebab soal pembangunan ini harus ada agreemen antara pemkab dengan para pedagang.
“Jangan nanti lokasi itu sudah dibangun, nyatanya para pedagang yang selama ini membuka usahanya di pasar buah tradisional itu tidak dapat berjualan kembali,” kata Tedison. (ms)
Realisasi APBDSU 2008 Baru 87,07 Persen
Medan (Lapan Anam)
REALISASI APBDSU 2008 sebesar 87,07 persen dari target sebesar Rp1.379.289.506.575. Demikian disampaikan Gubsu dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2007, dibacakan secara bergantian bersama Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Utara, RE Nainggolan pada Rapat Paripurna DPRDSU dipimpin Pelaksana Harian Ketua Drs H Hasbullah Hadi SH,SpN, Senin (3/11).
Menurut Gubsu, jumlah anggaran belanja daerah 2008 adalah sebesar Rp2.826.291.498.974 dengan realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Realisasi belanja langsung, kata Gubsu, sebesar Rp1.200.974.355.430 atau 87,07 persen dari target sebesar Rp1.379.289.506.575. Sedangkan realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp1.359.749.003.596 atau 93,97 persen dari target Rp1.447.001.992.339.
Dikatakan Gubsu, realisasi belanja langsung dialokasikan untuk tiga jenis belanja, yakni belanja pegawai sebesar Rp125.151.341.144, belanja barang dan jasa sebesar Rp389.689.249.116 serta belanja modal sebesar Rp686.133.765.170.
Sementara, realisasi belanja tidak langsung dialokasikan untuk enam jenis belanja, yakni belanja pegawai sebesar Rp449.293.516.960, belanja hibah sebesar Rp31.816.251.375, belanja bantuan sosial sebesar Rp145.597.060.422, belanja bagi hasil sebesar Rp534.340.346.227, belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa sebesar Rp191.253.822.000 serta belanja tidak terduga sebesar Rp7.448.006.612. (ms)
REALISASI APBDSU 2008 sebesar 87,07 persen dari target sebesar Rp1.379.289.506.575. Demikian disampaikan Gubsu dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2007, dibacakan secara bergantian bersama Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Utara, RE Nainggolan pada Rapat Paripurna DPRDSU dipimpin Pelaksana Harian Ketua Drs H Hasbullah Hadi SH,SpN, Senin (3/11).
Menurut Gubsu, jumlah anggaran belanja daerah 2008 adalah sebesar Rp2.826.291.498.974 dengan realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Realisasi belanja langsung, kata Gubsu, sebesar Rp1.200.974.355.430 atau 87,07 persen dari target sebesar Rp1.379.289.506.575. Sedangkan realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp1.359.749.003.596 atau 93,97 persen dari target Rp1.447.001.992.339.
Dikatakan Gubsu, realisasi belanja langsung dialokasikan untuk tiga jenis belanja, yakni belanja pegawai sebesar Rp125.151.341.144, belanja barang dan jasa sebesar Rp389.689.249.116 serta belanja modal sebesar Rp686.133.765.170.
Sementara, realisasi belanja tidak langsung dialokasikan untuk enam jenis belanja, yakni belanja pegawai sebesar Rp449.293.516.960, belanja hibah sebesar Rp31.816.251.375, belanja bantuan sosial sebesar Rp145.597.060.422, belanja bagi hasil sebesar Rp534.340.346.227, belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa sebesar Rp191.253.822.000 serta belanja tidak terduga sebesar Rp7.448.006.612. (ms)
Tangkap Ketua KPU Deli Serdang
Medan, (Lapan Anam)
Ratusan massa dari berbagai elemen masyarakat tergabung dalam GMMPKPU-SU (Gerakan Mahasiswa dabn Masyarakat Pemantau KPU se Sumatera Utara) demo di gedung DPRDSU, Senin (3/11) mendesak Kapoldasu menangkap dan memeriksa Ketua KPU Deli Serdang.
“Ketua KPU Deli Serdang harus ditangkap, karena tidak menjalankan tahapan Pilkada sesuai ketentuan. Antara lain tidak membagikan kartu pemilih secara tepat sasaran”, kata kordinator aksi Asril Siregar dalam orasinya di depan pintu gedung dewan.
Pengunjukrasa juga menuding Ketua dan anggota KPU Deli Serdang terlibat KKN dalam pelaksanaan Pilkada deli Serdang. Sehingga sebagai penyelenggara Pilkada, harus diminta pertanggungjawaban didepan hukum.
Dalam pernyataan sikapnya, pengyunjukrasa juga menghimbau masyarakat deli Serdang yang terzolimi saat Pilkada, segera menuntut haknya sebagai warga negara Indonesia.
“Tindakan tidak membagikan kartu pemilih yang menyebabkan warga tidak dapat memilih di pilkada deli Serdang, jelas tindakan zolim. KPU harus bertanggungjawab”, kata pengunjukrasa.
Dikatakan, indikasi permainan kotor sangat menonjol dalam pelaksanaan Pilkada Deli Serdang yang berlangsung 27 Oktober 2008 yang lalu. KPU sebagai penyelenggara Pilkada, dinilai tidak jujur menjalankan tugas dan fungsinya sehingga banyak rakyat yang merasa terzolimi. (ms)
Ratusan massa dari berbagai elemen masyarakat tergabung dalam GMMPKPU-SU (Gerakan Mahasiswa dabn Masyarakat Pemantau KPU se Sumatera Utara) demo di gedung DPRDSU, Senin (3/11) mendesak Kapoldasu menangkap dan memeriksa Ketua KPU Deli Serdang.
“Ketua KPU Deli Serdang harus ditangkap, karena tidak menjalankan tahapan Pilkada sesuai ketentuan. Antara lain tidak membagikan kartu pemilih secara tepat sasaran”, kata kordinator aksi Asril Siregar dalam orasinya di depan pintu gedung dewan.
Pengunjukrasa juga menuding Ketua dan anggota KPU Deli Serdang terlibat KKN dalam pelaksanaan Pilkada deli Serdang. Sehingga sebagai penyelenggara Pilkada, harus diminta pertanggungjawaban didepan hukum.
Dalam pernyataan sikapnya, pengyunjukrasa juga menghimbau masyarakat deli Serdang yang terzolimi saat Pilkada, segera menuntut haknya sebagai warga negara Indonesia.
“Tindakan tidak membagikan kartu pemilih yang menyebabkan warga tidak dapat memilih di pilkada deli Serdang, jelas tindakan zolim. KPU harus bertanggungjawab”, kata pengunjukrasa.
Dikatakan, indikasi permainan kotor sangat menonjol dalam pelaksanaan Pilkada Deli Serdang yang berlangsung 27 Oktober 2008 yang lalu. KPU sebagai penyelenggara Pilkada, dinilai tidak jujur menjalankan tugas dan fungsinya sehingga banyak rakyat yang merasa terzolimi. (ms)
Tata Ulang Drainase di Sumut
Medan, (Lapan Anam)
Anggota Komisi A DPRDSU dari Fraksi PAN, Ir H Kamaluddin Harahap MSi meminta Pemprovsu agar menata ulang sistem drainase, guna mengatasi banjir yang melanda sejumlah daerah di Sumut.
“Penataan drainase di Sumut, khususnya di kawasan perkotaan tidak baik. Malah drainase yang sudah ada, terbukti tidak berfungsi maksimal sehingga menyebabkan kawasan rawan banjir”, kata Kamaluddin kepada wartawan di gedung dewan, Senin (3/11).
Kamaluddin memberi contoh buruknya penanganan drainase di kota Medan, walau sudah ditangani lewat proyek menggunakan pinjaman luar negeri. Proyek yang dikenal dengan Medan Metropolitan Urban Development Proyek (MMUDP) yang dimulai sekira tahun 1987 itu, tidak berfungsi maksimal karena tidak dilanjutkan dengan pemeliharaan yang baik.
“Pemprovsu harus memikirkan cara mengatasi drainase, berkordinasi dengan kabupaten/kota.Para anggota dewan yang akan kunjungan kerja (kunker) di daerah kabupaten/kota juga perlu memantau sistem atau kondisi drainase yang ada agar menjadi bahan perbaikan kedepan”, katanya.
Kata dia, masalah drainase di Sumut khususnya kabupaten/kota sudah harus menjadi prioritas. Terlebih untuk Kota Medan yang merupakan ibukota provinsi sumatera utara. (ms
PEMERINTAH JANGAN LANJUTKAN PT INALUM
Medan, (Lapan Anam)
Pemerintah pusat didesak untuk tidak memperpanjang perjanjian kerjasama dengan PT Inalum di Asahan. Pasalnya, kerjasama Indonesia dengan Jepang mengelola industri peleburan aluminium ingot tersebut, terbukti tidak menguntungkan bagi Indonesia.
Desakan tersebut merupakan salah satu rekomendasi Rapat Kerja (Raker) DPRDSU di Hotel Sibayak Jum'at-Sabtu (31/10-2/11), yang disampaikan Pelaksana Ketua DPRDSU, Drs H Hasbullah Hadi SH SPn didampingi Wakil Ketua, H Ali Jabbar Napitupulu dan Japorman Saragih serta Sekwan Ridwan Bustan kepada wartawan di Berastagi, Minggu (2/11).
Indonesia dinilai hanya korban permainan Jepang daam proyek Inalum, karena Jepang mengaku rugi terus. Dengan itu, jika perjanjian itu tidak diperpanjang maka listrik yang selama ini dipaok untuk Inalum bisa dialihkan untuk kepentingan masyarakat sumut.
Dalam Raker tersebut, dewan juga mendesak Pemprovsu agar menyelesaikan permasalahan izin lokasi proyek PLTA Asahan III. DPRDSU tidak persoalan pihak mana yang akan mengerjakannya asalkan proyek itu cepat ditangani.
Demikian juga soal status hutan mangrove Langkat yang akan dijadikan PLTU Sumut dengan kapasitas 2x200 KW, dewan juga meminta agar cepat diselesaikan. Dewan juga meminta pemerintah pusat agar merealisasikan pembangunan bandara kualanamu.
Menyangkut masalah hutan register 40 Kabupaten Padang Lawas (Palas), dewan meminta agar eksekusinya disosialisasikan secara matang kepada masyarakat, sehingga nantinya dalam melakukan eksekusi tidak lagi menimbulkan konflik dan persoalan baru. Sikap dewan ini sejalan dengan program Kapolda, yang intinya dewan meminta eksekusinya nanti legal dan legitimasi.
Selanjutnya tentang program kerja dewan kedepan, Hasbullah menyatakan pihaknya menyusun program tidak muluk-muluk. Yakni bagaimana demokrasi berjalan secara baik, karena tahun 2009 pesta demokrasi.
Terlebih dewan saat ini banyak juga yang mencalonkan dirinya kembali. Sehingga diminta agar mensinkronkan kerja partai dengan dewan sebagai wakil rakyat.(ms)
Pemerintah pusat didesak untuk tidak memperpanjang perjanjian kerjasama dengan PT Inalum di Asahan. Pasalnya, kerjasama Indonesia dengan Jepang mengelola industri peleburan aluminium ingot tersebut, terbukti tidak menguntungkan bagi Indonesia.
Desakan tersebut merupakan salah satu rekomendasi Rapat Kerja (Raker) DPRDSU di Hotel Sibayak Jum'at-Sabtu (31/10-2/11), yang disampaikan Pelaksana Ketua DPRDSU, Drs H Hasbullah Hadi SH SPn didampingi Wakil Ketua, H Ali Jabbar Napitupulu dan Japorman Saragih serta Sekwan Ridwan Bustan kepada wartawan di Berastagi, Minggu (2/11).
Indonesia dinilai hanya korban permainan Jepang daam proyek Inalum, karena Jepang mengaku rugi terus. Dengan itu, jika perjanjian itu tidak diperpanjang maka listrik yang selama ini dipaok untuk Inalum bisa dialihkan untuk kepentingan masyarakat sumut.
Dalam Raker tersebut, dewan juga mendesak Pemprovsu agar menyelesaikan permasalahan izin lokasi proyek PLTA Asahan III. DPRDSU tidak persoalan pihak mana yang akan mengerjakannya asalkan proyek itu cepat ditangani.
Demikian juga soal status hutan mangrove Langkat yang akan dijadikan PLTU Sumut dengan kapasitas 2x200 KW, dewan juga meminta agar cepat diselesaikan. Dewan juga meminta pemerintah pusat agar merealisasikan pembangunan bandara kualanamu.
Menyangkut masalah hutan register 40 Kabupaten Padang Lawas (Palas), dewan meminta agar eksekusinya disosialisasikan secara matang kepada masyarakat, sehingga nantinya dalam melakukan eksekusi tidak lagi menimbulkan konflik dan persoalan baru. Sikap dewan ini sejalan dengan program Kapolda, yang intinya dewan meminta eksekusinya nanti legal dan legitimasi.
Selanjutnya tentang program kerja dewan kedepan, Hasbullah menyatakan pihaknya menyusun program tidak muluk-muluk. Yakni bagaimana demokrasi berjalan secara baik, karena tahun 2009 pesta demokrasi.
Terlebih dewan saat ini banyak juga yang mencalonkan dirinya kembali. Sehingga diminta agar mensinkronkan kerja partai dengan dewan sebagai wakil rakyat.(ms)
1.000 Utusan Etnis dan Suku Akan Silaturrahmi
Medan,(Lapan Anam)
Sedikitnya 1.000 orang peserta utusan dari seluruh suku dan etnis di Sumut, akan menghadiri acara silaturrahmi akbar bersama Ketua Umum PB MABMI (Majlis Adat Budaya Melayau Indonesia) H Syamsul Arifin SE di Hotel Madani Medan, Jumat mendatang (7/11).
“Silaturrahmi dimaksudkan mempererat persaudaraan antar etnis dan suku di Sumut. Acara juga dihadiri Wagubsu Gatot Pujo Nugroho”, kata Ketua Panitia Silaturahmi, Drs. Syarifuddin Rosha, di Medan, Minggu (2/11).
Turut hadir pada kesempatan itu Wakil Ketua Panitia Silaturahmi Drs. Milhan Yusuf, MA, Dt. Adil Freddy Haberhan, SE dan Hj. Chairul Bariah, SH, kemudian sekretaris Syahril Tambusai, SE, wakil sekretaris Alamsyah Ahmad, SPdI dan OK Hairudinata, SH serta bendahara Ir. H. Aspan Syofyan, MM dan wakil bendahara Hj. Aisyah Hanum, SH,MKn.
Kata-kata "Sahabat Semua Suku" sendiri merupakan semboyan yang dipakai sekaligus dipopulerkan pasangan Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho menjelang pemilihan gubernur April lalu. Syamsul Arifin sendiri merupakan Ketua Umum PB MABMI.
Dikatakan, hubungan baik antara suku dan etnis merupakan modal dasar pembangunan di Sumut. Daerah itu dipastikan tidak akan pernah bisa membangun jika suku dan etnis tidak bisa bersatu.(ms)
Sedikitnya 1.000 orang peserta utusan dari seluruh suku dan etnis di Sumut, akan menghadiri acara silaturrahmi akbar bersama Ketua Umum PB MABMI (Majlis Adat Budaya Melayau Indonesia) H Syamsul Arifin SE di Hotel Madani Medan, Jumat mendatang (7/11).
“Silaturrahmi dimaksudkan mempererat persaudaraan antar etnis dan suku di Sumut. Acara juga dihadiri Wagubsu Gatot Pujo Nugroho”, kata Ketua Panitia Silaturahmi, Drs. Syarifuddin Rosha, di Medan, Minggu (2/11).
Turut hadir pada kesempatan itu Wakil Ketua Panitia Silaturahmi Drs. Milhan Yusuf, MA, Dt. Adil Freddy Haberhan, SE dan Hj. Chairul Bariah, SH, kemudian sekretaris Syahril Tambusai, SE, wakil sekretaris Alamsyah Ahmad, SPdI dan OK Hairudinata, SH serta bendahara Ir. H. Aspan Syofyan, MM dan wakil bendahara Hj. Aisyah Hanum, SH,MKn.
Kata-kata "Sahabat Semua Suku" sendiri merupakan semboyan yang dipakai sekaligus dipopulerkan pasangan Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho menjelang pemilihan gubernur April lalu. Syamsul Arifin sendiri merupakan Ketua Umum PB MABMI.
Dikatakan, hubungan baik antara suku dan etnis merupakan modal dasar pembangunan di Sumut. Daerah itu dipastikan tidak akan pernah bisa membangun jika suku dan etnis tidak bisa bersatu.(ms)
RENOVASI GEDUNG DPRDSU DINILAI MUBAZIR
Medan, (Lapan Anam)Anggota DPRD Sumatera Utara, Efendi Naibaho, menilai proyek renovasi gedung DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjol Medan merupakan pekerjaan mubazir. “Dari segi manfaat tak ada gunanya. Renovasi ini hanya mubazir”, katanya kepada wartawan, Sabtu (1/11)
Fakta dilapangan, saat ini sedikitnya empat dari lima paket proyek renovasi yang menelan anggaran lebih dari Rp200 juta sedang dikerjakan. Proyek pertama adalah pergantian dinding, lantai kamar mandi dan ruang paripurna senilai Rp39,892 juta yang dikerjakan CV Pio Jaya Abadi serta proyek renovasi selasar lantai dua gedung DPRD Sumut senilai Rp74,83 juta yang dikerjakan CV Karya Maduma.
Kemudian proyek renovasi ruangan Sekretaris DPRD sumut senilai Rp78,86 juta yang dikerjakan CV Natali Putra, dan proyek renovasi kamar mandi di bawah tangga luar gedung dewan senilai Rp29,884 juta yang dikerjakan CV Sugara Jaya.
Keempat proyek itu patut dipertanyakan karena tidak jelas juntrungannya. "Entah untuk apa proyek-proyek itu dikerjakan. Saya menilainya mubazir dan tidak jelas manfaatnya," katanya.
Ia mencontohkan proyek renovasi selasar yang meliputi pemasangan ubin di sebagian kawasan terbuka di lantai dua gedung dewan itu. Pekerjaan tersebut dinilai mubazir karena kawasan terbuka di lantai dua itu sama sekali tidak membutuhkan renovasi, apalagi harus dipasangi ubin.
"Untuk apa di kawasan terbuka di lantai dua itu dipasangi ubin segala, padahal kawasan itu sama sekali tidak pernah dipakai. Sama sekali tidak ada manfaatnya dan terkesan hanya untuk menghabis-habiskan anggaran," katanya.
Ia juga menunjuk proyek renovasi kamar mandi senilai Rp29,884 juta hanya untuk memperbaiki tiga unit bak penampung air berukuran kecil. "Itu terkesan mengada-ada. Mana mungkin untuk renovasi tiga bak air berukuran 35 kali 70 centimeter saja butuh anggaran sebesar itu," katanya.
Menurut dia banyak hal yang patut dipertanyakan terkait proyek-proyek di DPRD Sumut. "Cukup banyak proyek aneh di sini, termasuk proyek kanopi dan pembangunan pos satpam DPRD Sumut yang baru selesai dikerjakan," ujar Efendi Naibaho.
Menanggapi tudingan itu, Kabag Umum Sekretariat DPRD Sumut, Benny Miraldi dan Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat DPRD Sumut, Syahrul, BA berkilah mereka tidak memahami persoalan teknis proyek-proyek tersebut.
"Pihak Tarukim (Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman Sumut, red) yang lebih tahu soal proyek-proyek itu, baik soal teknis maupun pembiayannya, sementara kami hanya pengguna anggaran," ujar Syahrul.
Baik Benny maupun Syahrul menolak dipersalahkan jika proyek-proyek di gedung dewan itu memang dinilai mubazir. "Lagian salah dewan juga karena menyetujui proyek-proyek itu. Kenapa dulu tidak dicoret saja ketika dibahas di panitia anggaran," kata Benny Miraldi terkesan menantang. (ms)
Fakta dilapangan, saat ini sedikitnya empat dari lima paket proyek renovasi yang menelan anggaran lebih dari Rp200 juta sedang dikerjakan. Proyek pertama adalah pergantian dinding, lantai kamar mandi dan ruang paripurna senilai Rp39,892 juta yang dikerjakan CV Pio Jaya Abadi serta proyek renovasi selasar lantai dua gedung DPRD Sumut senilai Rp74,83 juta yang dikerjakan CV Karya Maduma.
Kemudian proyek renovasi ruangan Sekretaris DPRD sumut senilai Rp78,86 juta yang dikerjakan CV Natali Putra, dan proyek renovasi kamar mandi di bawah tangga luar gedung dewan senilai Rp29,884 juta yang dikerjakan CV Sugara Jaya.
Keempat proyek itu patut dipertanyakan karena tidak jelas juntrungannya. "Entah untuk apa proyek-proyek itu dikerjakan. Saya menilainya mubazir dan tidak jelas manfaatnya," katanya.
Ia mencontohkan proyek renovasi selasar yang meliputi pemasangan ubin di sebagian kawasan terbuka di lantai dua gedung dewan itu. Pekerjaan tersebut dinilai mubazir karena kawasan terbuka di lantai dua itu sama sekali tidak membutuhkan renovasi, apalagi harus dipasangi ubin.
"Untuk apa di kawasan terbuka di lantai dua itu dipasangi ubin segala, padahal kawasan itu sama sekali tidak pernah dipakai. Sama sekali tidak ada manfaatnya dan terkesan hanya untuk menghabis-habiskan anggaran," katanya.
Ia juga menunjuk proyek renovasi kamar mandi senilai Rp29,884 juta hanya untuk memperbaiki tiga unit bak penampung air berukuran kecil. "Itu terkesan mengada-ada. Mana mungkin untuk renovasi tiga bak air berukuran 35 kali 70 centimeter saja butuh anggaran sebesar itu," katanya.
Menurut dia banyak hal yang patut dipertanyakan terkait proyek-proyek di DPRD Sumut. "Cukup banyak proyek aneh di sini, termasuk proyek kanopi dan pembangunan pos satpam DPRD Sumut yang baru selesai dikerjakan," ujar Efendi Naibaho.
Menanggapi tudingan itu, Kabag Umum Sekretariat DPRD Sumut, Benny Miraldi dan Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat DPRD Sumut, Syahrul, BA berkilah mereka tidak memahami persoalan teknis proyek-proyek tersebut.
"Pihak Tarukim (Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman Sumut, red) yang lebih tahu soal proyek-proyek itu, baik soal teknis maupun pembiayannya, sementara kami hanya pengguna anggaran," ujar Syahrul.
Baik Benny maupun Syahrul menolak dipersalahkan jika proyek-proyek di gedung dewan itu memang dinilai mubazir. "Lagian salah dewan juga karena menyetujui proyek-proyek itu. Kenapa dulu tidak dicoret saja ketika dibahas di panitia anggaran," kata Benny Miraldi terkesan menantang. (ms)
Medan Banjir, Marindal Laris Manis
MEDAN (Lapan Anam)
TINGGINYA curah hujan di kota Medan dalam satu bulan terakhir, menyebabkan sejumlah kawasan pemukiman di kota Medan, Sumatera Utara (Sumut) dilanda banjir. Bahkan kawasan dipinggiran Sungai Deli yang membelah kota berpenduduk 2 juta jiwa itu, kini dilaporkan masih digenangi air banjir. Dampaknya, warga yang selama ini mengontrak rumah di inti kota, mulai melirik daerah pinggiran sebelah hulu yang bebas banjir. Kawasan Desa Marindal I, Desa Kedai Durian dan Deli Tua, kini bagaikan barang dagangan yang makin laris dan manis. Menjadi incaran warga Medan untuk pemukiman, karena terbukti lebih aman dan jarang dilanda banjir.
Sejumlah pemilik rumah kontrakan di Marindal mengatakan, pesanan rumah sewa dalam dua pecan terakhir sangat tinggi. Bahkan selain mengontrak dua tahun, warga kota Medan juga mulai melirik Marindal sebagai tempat tinggal.
“Rumah sewa ini sudah penuh, termasuk kamar yang dibelakang. Umumnya yang menyewa adalah karyawan kantor yang bekerja di Medan”, kata Amani Waridi, pemilik rumah kontrakan di Marindal, Sabtu (1/11).
Tanah kaplingan di Marindal juga mulai diserbu warga Medan, guna dijadikan rumah tempat tinggal. “Ada yang memesan dua kapling, ada juga yang rombongan”, kata Leman, makelar tanah di Marindal.
“Kami sudah berketetapan hati pindah ke Marindal, karena lokasinya lebih tinggi dan tak pernah banjir. Selama tinggal di Medan, perabotan rumah saya sering rusak, karena tiap tahun dilanda banjir”, kata Bunadi Sarwadi (45) warga kampung Aur Medan yang tiap tahun langganan banjir.
Sejumlah perumahan yang dibangun di Marindal, dalam dua tahun terakhir juga dilaporkan penuh. Jarak dengan kota yang bisa ditempuh 15 menit dan bebas banjir, menjadi alasan utama warga Medan memilih bermukim di kawasan Marindal.
Desa marindal I merupakan salah satu desa di Kecamatan Patumbak Deli Serdang, yang berbatasan dengan kota Medan. Secara topografi, Marindal berada di kawasan lebih tinggi dibanding kota Medan, sehingga dianggap lebih aman untuk tempat tinggal.
Sementara soal banjir tersebut, Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) menyatakan, masih berpotensi melanda wilayah Kota Medan karena masih menjadi pusat pembentukan awan hujan konveksi dan Comulonimbus (CB). Perkiraan itu terbukti, dengan derasnya hujan di Medan pada pecan terakhir. (ms)
TINGGINYA curah hujan di kota Medan dalam satu bulan terakhir, menyebabkan sejumlah kawasan pemukiman di kota Medan, Sumatera Utara (Sumut) dilanda banjir. Bahkan kawasan dipinggiran Sungai Deli yang membelah kota berpenduduk 2 juta jiwa itu, kini dilaporkan masih digenangi air banjir. Dampaknya, warga yang selama ini mengontrak rumah di inti kota, mulai melirik daerah pinggiran sebelah hulu yang bebas banjir. Kawasan Desa Marindal I, Desa Kedai Durian dan Deli Tua, kini bagaikan barang dagangan yang makin laris dan manis. Menjadi incaran warga Medan untuk pemukiman, karena terbukti lebih aman dan jarang dilanda banjir.
Sejumlah pemilik rumah kontrakan di Marindal mengatakan, pesanan rumah sewa dalam dua pecan terakhir sangat tinggi. Bahkan selain mengontrak dua tahun, warga kota Medan juga mulai melirik Marindal sebagai tempat tinggal.
“Rumah sewa ini sudah penuh, termasuk kamar yang dibelakang. Umumnya yang menyewa adalah karyawan kantor yang bekerja di Medan”, kata Amani Waridi, pemilik rumah kontrakan di Marindal, Sabtu (1/11).
Tanah kaplingan di Marindal juga mulai diserbu warga Medan, guna dijadikan rumah tempat tinggal. “Ada yang memesan dua kapling, ada juga yang rombongan”, kata Leman, makelar tanah di Marindal.
“Kami sudah berketetapan hati pindah ke Marindal, karena lokasinya lebih tinggi dan tak pernah banjir. Selama tinggal di Medan, perabotan rumah saya sering rusak, karena tiap tahun dilanda banjir”, kata Bunadi Sarwadi (45) warga kampung Aur Medan yang tiap tahun langganan banjir.
Sejumlah perumahan yang dibangun di Marindal, dalam dua tahun terakhir juga dilaporkan penuh. Jarak dengan kota yang bisa ditempuh 15 menit dan bebas banjir, menjadi alasan utama warga Medan memilih bermukim di kawasan Marindal.
Desa marindal I merupakan salah satu desa di Kecamatan Patumbak Deli Serdang, yang berbatasan dengan kota Medan. Secara topografi, Marindal berada di kawasan lebih tinggi dibanding kota Medan, sehingga dianggap lebih aman untuk tempat tinggal.
Sementara soal banjir tersebut, Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) menyatakan, masih berpotensi melanda wilayah Kota Medan karena masih menjadi pusat pembentukan awan hujan konveksi dan Comulonimbus (CB). Perkiraan itu terbukti, dengan derasnya hujan di Medan pada pecan terakhir. (ms)
Jimly Tak Berminat Jadi Capres
Medan, (Lapan Anam)
MANTAN Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga pakar hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie mengatakan secara pribadi ia tidak berminat mencalonkan diri menjadi Capres pada Pilpres mendatang. Dia merasa pengabdian terhadap bangsa tidak harus ikut menjadi Capres, tapi bagaimana melaksanakan amanah yang diberikan negara kepadanya.
“Secara pribadi saya tidak berniat menjadi Capres”, katanya dalam diskusi yang digelar Majelis Sinerji Kalam Ikatan Cendikawan Muslim Indonesia (Masika ICMI) Sumut dengan tema “Peluang Calon Independen dalam Pemilu 2009″ di Kantor Pimpinan Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Medan, Sabtu (1/11).
Berbicara dalam diskusi tersebut, dia berpendapat RUU Pemilihan Presiden (Pilpres) yang segera akan diundangkan DPR rentan terhadap konflik. Karena dengan itu, akan banyak tokoh yang merasa haknya dibatasi menjadi Capres.
“Jika UU Pilpres itu berlaku, konsekwensinya akan banyak orang yang merasa dibatasi haknya sebagai Capres. Tentu ini rawan konplik,” kata Jimly Asshiddiqie.
Sedangkan soal banyaknya parpol yang menjadi peserta Pemilu 2009, dia berpendapat sah saja terjadi karena merupakan perwujudan demokrasi. Tetapi ia memprediksikan lamban laun jumlah Parpol di tanah air akan makin mengecil, terkait dengan pemberlakuan sistem electoral treshold dan parlementary treshold dalam pemilu. (ms)